PPT EXCELENT PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN INDONESIA.pptxDedeMulyana28
Melihat perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, saya melihat adanya analisis yang sangat menarik. Terobosan-terobosan baru yang dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan evaluasi mendalam memberikan keyakinan bahwa perubahan ini didasarkan pada kebutuhan nyata dalam dunia pendidikan.
Kami melihat pendekatan yang lebih holistik, dengan penekanan pada pengembangan keterampilan abad ke-21, pemahaman global, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjadi lebih adaptif, kreatif, dan siap menghadapi perubahan masa depan.
Namun, tentu saja, tantangan masih ada, dan perlu kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik. Mari kita terus menganalisis dan memberikan kontribusi kita untuk mengoptimalkan perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia.
Salah satu model instruksional yang sering digunakan adalah model ASSURE. Model ini terdiri dari enam langkah, yaitu analisa peserta didik (A), menetapkan tujuan pembelajaran (S), memilih materi dan media (S), menggunakan materi dan media (U), partisipasi peserta didik (R), dan evaluasi-revisi (E).
PPT EXCELENT PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN INDONESIA.pptxDedeMulyana28
Melihat perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, saya melihat adanya analisis yang sangat menarik. Terobosan-terobosan baru yang dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan evaluasi mendalam memberikan keyakinan bahwa perubahan ini didasarkan pada kebutuhan nyata dalam dunia pendidikan.
Kami melihat pendekatan yang lebih holistik, dengan penekanan pada pengembangan keterampilan abad ke-21, pemahaman global, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjadi lebih adaptif, kreatif, dan siap menghadapi perubahan masa depan.
Namun, tentu saja, tantangan masih ada, dan perlu kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik. Mari kita terus menganalisis dan memberikan kontribusi kita untuk mengoptimalkan perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia.
Salah satu model instruksional yang sering digunakan adalah model ASSURE. Model ini terdiri dari enam langkah, yaitu analisa peserta didik (A), menetapkan tujuan pembelajaran (S), memilih materi dan media (S), menggunakan materi dan media (U), partisipasi peserta didik (R), dan evaluasi-revisi (E).
Standart Kompetensi :
1. Memahami intruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas.
2. Mengungkapkan intruksi dan informasi sederhana dalam konteks kelas.
3. Memahami tulisan bahasa inggris sangat sederhana dalam konteks kelas.
4. Mengeja dan menyalin tulisan bahasa inggris sangat sederhana dalam konteks kelas.
Perencanaan Berbasis Data dari Raport Pendidikan merupakan langkah penting dalam merencanakan kegiatan pembenahan mutu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
Sebagai seorang manajer, Kepala Sekolah wajib memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar dalam menyusun program/ kegiatan dan penganggaran sekolah, yang diwujudkan dalam bentuk RKJM, RKT, RKAS
Transformasi satuan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran dimulai dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat melalui perencanaan berbasis data.
Standart Kompetensi :
1. Memahami intruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas.
2. Mengungkapkan intruksi dan informasi sederhana dalam konteks kelas.
3. Memahami tulisan bahasa inggris sangat sederhana dalam konteks kelas.
4. Mengeja dan menyalin tulisan bahasa inggris sangat sederhana dalam konteks kelas.
Perencanaan Berbasis Data dari Raport Pendidikan merupakan langkah penting dalam merencanakan kegiatan pembenahan mutu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
Sebagai seorang manajer, Kepala Sekolah wajib memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar dalam menyusun program/ kegiatan dan penganggaran sekolah, yang diwujudkan dalam bentuk RKJM, RKT, RKAS
Transformasi satuan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran dimulai dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat melalui perencanaan berbasis data.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. LKIP Inspektorat Kab. Banjar Tahun 2014 Page i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
karena berkat petunjuk dan hidayahNya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2014 dapat
diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten
Banjar ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan
program-program kegiatan sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan
dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban.
Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum, Inspektorat
Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian kegiatan, dengan
harapan dapat lebih berperan dalam meningkatkan kinerja atau
keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat
menjadi bahan atau acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten
Banjar untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan
melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga
menjadi masukan dan bahan penilaian bagi Bupati Banjar.
Martapura, 26 Januari 2015
Inspektur Kabupaten,
Ir. H. IMAM SUHARJO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650119 199003 1 006
2. LKIP Inspektorat Kab. Banjar Tahun 2014 Page ii
DAFTAR ISI
Halaman
Pengantar i
Daftar Isi
Daftar Tabel
ii
iii
Ringkasan Eksekutif iv
Bab I Pendahuluan 1
A. Visi dan Misi 1
1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran
3. Strategi Pencapaian Tujuan/Sasaran Stratejik
4. Rencana Stratejik 2011-2015
1
1
2
4
B. Aspek Strategis Organisasi dan permasalahan
Utama stratgijic issued)
6
Bab II Perencanaan Kinerja 7
A. Rencana Kinerja Tahunan 2014 7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 10
Bab III Akuntabilitas Kinerja 14
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar
14
14
B. Realisasi Anggaran 29
Bab IV Penutup 31
A. Kesimpulan
B. Saran
31
32
Lampiran LKIP
Perjanjian Kinerja
Prestasi/Penghargaan
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
3. LKIP Inspektorat Kab. Banjar Tahun 2014 Page iii
DAFTAR TABEL
Halaman
1. Tabel 1 Tujuan dan Sasaran
2. Tabel 2 Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program
3. Tabel 3 Rencana Stratejik tahun 2011-2015 (Strategic Plan)
4. Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014
5. Tabel 5 Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (output)
6. Tabel 6 Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (out come)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
7. Tabel 7 Kinerja Sasaran Program Utama SPD terhadap
indikator kinerja pemerintah daerah
8. Tabel 8 Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (output)
9. Tabel 9 Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (out come)
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
10.Tabel 10 Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (output)
11.Tabel 11 Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (out come)
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan
dan Aparatur Pengawasan
12.Tabel 12 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
13.Tabel 13Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
14.Tabel 14 Realisasi Keuangan Tahun 2014
2
3
5
8
16
16
17
21
21
21
22
24
25
29
4. LKIP Inspektorat Kab. Banjar Tahun 2014 Page iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
LKIP Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2014, merupakan
Laporan Kinerja yang disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini diharapkan potret kinerja
Inspektorat Kabupaten Banjar dapat tergambar jelas sehingga usaha
pencapaian visi dan pelaksanaan misi lembaga lebih terarah dan
terstruktur.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar
yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16
Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banjar, yaitu sebagai fungsi pelayanan umum tugas pemerintahan umum,
selanjutnya Inspektorat Kabupaten Banjar telah menetapkan visi yaitu
Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Banjar Melalui
Pengawasan Yang Profesional. Hal ini dilakukan tidak lain adalah dalam
rangka memberi kontribusi pencapaian visi dan pelaksanaan misi
pembangunan daerah Kabupaten Banjar secara sinergis bersama
instansi/SKPD lainnya.
Dengan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana yang
tercantum di Peraturan Daerah, maka organisasi menjabarkan visinya ke
dalam misi, tujuan, sasaran, kebijakan hingga bagian terkecil dalam bentuk
beberapa program dan kegiatan.
Secara ringkas dapat dijabarkan sasaran-sasaran yang diinginkan
pada masing-masing misi melalui berbagai pelaksanaan program dan
kegiatan tersebut di atas yang meliputi :
1. Terwujudnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional
2. Adanya Proses Pengawasan yang efektif obyektif, profesional dan
proposional guna dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang
tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah
5. LKIP Inspektorat Kab. Banjar Tahun 2014 Page v
dalam rangka memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik dan prima
3. Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive
dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu
menjadi solusi
Untuk mewujudkan sasaran tersebut disusun program utama dan
program pendukung sebagai berikut :
Program utama yang dilaksanakan tahun 2014 meliputi:
1. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan. sebanyak 1 kegiatan
2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan
Prosedur Pengawasan sebanyak 1 kegiatan.
3. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH sebanyak 4 kegiatan
4. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat sebanyak 1
kegiatan
Sedangkan Program penunjang yang dilaksanakan tahun 2014 ini
antara lain :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran sebanyak 11 kegiatan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebanyak 2 kegiatan
3. Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
sebanyak 2 kegiatan
Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan terkait dengan kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar pada
Tahun Anggaran 2014 seperti pada tabel berikut :
Tabel I Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
% kepatuhan SKPD/entitas terhadap
peraturan perundang- undangan
100% 100% 100%
% temuan yang ditindaklanjuti 80% 80% 100%
%peningkatan kompetensi sumber
daya manusia
70% 118% 168%
%pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
80% 100% 125%
Rata rata 123%
6. LKIP Inspektorat Kab. Banjar Tahun 2014 Page vi
Dari kesemua kegiatan yang dijalankan dilakukan pengukuran
kinerja sesuai dengan rumusan penilaian yang ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Inspektorat, mengacu pada Kinerja Instansi Pemerintah (KIP) dalam
format yang telah ditentukan diperoleh hasil capaian Sangat Baik dengan
capaian target jumlah sasaran dengan jumlah indikator kinerja dari jumlah
program (Pengukuran Pencapaian Sasaran) kumulatif 100,00 % dan
capaian dalam target sasaran kegiatan (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
secara keseluruhan (jumlah total kegiatan) atau 100,00 %.
Adapun dari segi analisis keuangan, dana yang diimanfaatkan
sebesar Rp. 3.191.049.743,00 dari dana yang tersedia Rp.
3.529.232.000,00 atau (90,42%) yang berarti dana terserap secara efektif
dengan capaian sasaran yang efisien. Walaupun serapan dana hanya
90,46% tetapi secara fisik kegiatan telah tercapai 100% sehingga dapat
efisiensi sebesar Rp. 338.182.257,00 atau 9,58%.
Dengan segala usaha yang dilakukan melalui kerjasama seluruh
jajaran/aparat Inspektorat Kabupaten Banjar, serta koordinasi yang intensif
dengan instansi/unit kerja lainnya, sehingga Program dan Kegiatan yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun walau
bagaimanapun tentunya masih terdapat beberapa hal yang masih harus
diperbaiki dan ditingkatkan untuk waktu selanjutnya. Dengan tersusunnya
LKIP ini menjadi bahan laporan bagi Bupati Banjar dan menjadi bahan
penilaian kinerja oleh pihak evaluator sesuai ketentuan yang berlaku.