PAPARAN MUSRENBANG

1. PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
RANCANGAN AWAL RKPD KOTA
PALEMBANG TAHUN 2025
DISAMPAIKAN PADA
PERSIAPAN MUSRENBANG KECAMATAN KOTA
PALEMBANG TAHUN 2024
Kamis, 11 Januari 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2. OUTLINE
PAPARAN
PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
1. DASAR HUKUM
2. TUJUAN MUSRENBANG
3. TAHAPAN MUSRENBANG
4. GAMBARAN UMUM
5. TARGET DAN CAPAIAN MAKRO
6. TARGET INDIKATOR KINERJA
7. KERANGKA LOGIS
8. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
9. ISU PEMBANGUNAN
10.TEMA PEMBANGUNAN
11.PRIORITAS PEMBANGUNAN
12.ARAH KEBIJAKAN

3. DASAR HUKUM
PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
1. UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 86 TAHUN
2017
Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 70 TAHUN
2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
7. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 90 TAHUN
2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan
dan Keuangan Daerah
8. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 52 TAHUN 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom Baru
9. PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG NO. 07 TAHUN
2023
Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palembang Tahun
2024-2026

4. PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
TUJUAN PELAKSANAAN MUSRENBANG
KELURAHAN/KECAMATAN
Untuk menjaring aspirasi para pemangku
kepentingan terhadap sasaran dan prioritas
pembangunan dan merumuskan masukan dan
saran terhadap rancangan awal RKPD yang
akan menjadi pedoman dalam penyusunan
rancangan Renja perangkat daerah

5. Musrenba
ng
Keluraha
n
Konsultasi Publik
dan
Forum Perangkat
Daerah
Februari 2024
Musrenba
ng
Kecamat
an
Februari
2024
(Minggu ke I-
II)
Musrenbang
Kota
Palembang
Minggu ke-II Maret
2024
Fasilitasi Ranhir
RKPD
Kota Palembang
Juni 2024
Minggu ke III –
IV
Januari 2024
(Minggu ke
II-III)
PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
PELAKSANAAN TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD
TAHUN 2025

6. PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
GAMBARAN UMUM KOTA
PALEMBANG
Jumlah Penduduk
1.729.546 Jiwa
Luas Area
352,51 Km²
18 Kecamatan
107 Kelurahan
Industri Pengolahan
32,22 %
Konstruksi
16,09 %
Pertumbuhan
Ekonomi 5,25%
Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
18,02%
Sumber: BPS PDA 2023

7. PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
Sumber: BPS PDA 2023
target
capaian
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
2019 2020 2021 2022
6.36
3.80 4.00 4.50
5.94
-0.27 3.17
5.25
PERTUMBUHAN EKONOMI *
0.320
0.340
0.360
0.380
0.400
2019 2020 2021 2022
0.364
0.390 0.385 0.375
0.345 0.347 0.353 0.350
RASIO GINI *
TARGET & CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN
2023
0.00
2.00
4.00
6.00
2019 2020 2021 2022 2023
2.54 3.00 1.80 2.70
3.00
2.06
1.50
1.84
5.95
3.22
I N F L A S I
0.00
5.00
10.00
15.00
2019 2020 2021 2022 2023
7.00 8.69 8.06 7.94
7.84
7.94
9.86 10.11
8.20
7.49
T P T
77.00
78.00
79.00
80.00
81.00
2019 2020 2021 2022 2023
78.08
78.45 78.80
79.08 79.15
78.44
78.33
78.72
79.47
80.02
I P M
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
2019 2020 2021 2022 2023
10.70
11.20
10.85
10.35
9.95
10.90
10.89
11.34
10.48
10.22
TINGKAT KEMISKINAN

8. PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
Target Indikator
Kinerja Makro
Kota Palembang Tahun
2025
No Indikator Satuan
Kondisi Awal Target
2023 2025
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (yoy) % 3,17* 4,40
2 Tingkat inflasi Kota Palembang (yoy) % 3,22 4,00
3 Tingkat Kemiskinan (maret) % 10,22 10,38
4 Indeks Gini indeks 0,350* 0.330
5 Jumlah pengeluaran perkapita (Rp ribu) 15.168* 15.800
6 Tingkat Pengangguran Terbuka % 7,49 7,80
7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) indeks 80,02 79,52
No Indikator Satuan
Target
2025
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (yoy) % 4,40
2 Pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN % 6,69
3 Tingkat inflasi Kota Palembang (yoy) % 4,00
4 Tingkat Kemiskinan (maret) % 10,38
5 Indeks Gini Indeks 0.330
6 Jumlah pengeluaran perkapita (Rp ribu) 15.800
7 Tingkat Pengangguran Terbuka % 7,80
8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 79,52
9 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 96,60
10 Prevalensi Stunting % 13,50
11 Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Indeks 77,64
12 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca % 8,00
13 Titik kemacetan % 12,90
14 Pengurangan titik genangan air % 82,50
15 Luas permukiman kumuh % 2,20
16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 61,37
17 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Indeks CC
18 Nilai SAKIP Nilai B
19 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 88,75
20 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE)
Indeks 2,80
21 Indeks Inovasi Daerah (IID) kategori Inovatif
Penetapan Target Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Kota Palembang Tahun 2025
TARGET INDIKATOR
KERJA

9. PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG
EVALUASI 2023
RKPD 2025
Target Sasaran Makro
Pembangunan Daerah
2025
Prioritas Daerah & Program Prioritas Daerah Kota
Palembang 2025
Isu Strategis
RKPD PROV. SUMSEL
2025
RKP NASIONAL 2025
RPJP Kota Palembang 2005-2025
RPD KOTA PALEMBANG
2024-2026
RPJMN 2020-2024
RPD PROV. SUMSEL
2024-2026
Musrenbang
Kelurahan/Kecamatan
Forum Perangkat
Daerah
Forum Konsultasi
Publik
Musrenbang RKPD Kota
Palembang Tahun 2025
RKPD APBD Kota Palembang
Tahun 2025
RKPD Non APBD Kota Palembang
Tahun 2025
KERANGKA LOGIS PENYUSUNAN RKPD 2025

10. PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
NO PERMASALAHAN POKOK PERMASALAHAN
1
Belum optimalnya
pembangunan
perekonomian masyarakat
Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah
Belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian
Belum optimalnya penanaman modal/ investasi
Tingkat inflasi daerah yang relatif belum terkendali
2
Belum optimalnya
pemerataan
kesejahteraan masyarakat
Pendapatan masyarakat masih belum layak
Masih relatif beratnya beban masyarakat miskin
Masih tingginya Angka Pengangguran dan belum optimalnya penciptaan
lapangan kerja
Kompetensi dan keterampilan tenaga kerja masih rendah
3
Belum meratanya
pembangunan kualitas
SDM
Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan
Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Pemulihan pasca pandemi covid-19 dan pencapaian target angka stunting
4
Belum optimalnya
penataan kota yang layak
huni
Belum optimalnya pemenuhan pembangunan infrastruktur untuk mendukung
Kota Layak Huni
Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup
5
Belum optimalnya
perwujudan tata kelola
pemerintah yang baik
Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Belum efektifnya pelaksanaan pelayanan publik

11. PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
1. Peningkatan kemandirian perekonomian masyarakat;
2. Percepatan penurunan kemiskinan dan pemerataan
kesejahteraan masyarakat;
3. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Percepatan penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur
yang berkelanjutan;
5. Percepatan transformasi tata kelola pemerintah yang baik.
Ìsu Pembangunan Kota Palembang
Tahun 2025

12. PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2025
“Kota Palembang yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berbudaya”
“Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”
Tema Kota Palembang
Tema Provinsi Sumatera Selatan

13. PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
1.Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan;
2.Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkeadilan;
3.Percepatan penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur
yang berkelanjutan;
4.Percepatan penurunan kemiskinan dan pemerataan
kesejahteraan masyarakat;
5.Percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan
ketenteraman/ketertiban umum.
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN
2025

14. PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025
1. Pengembangan hilirisasi produk unggulan daerah
;
2. Pengembangan potensi wisata unggulan daerah ;
3. Pengembangan kewirausahaan pelaku UMKM dan
koperasi;
4. Fasilitasi pemasaran produk unggulan serta
mengoptimalkan pasar tradisional dan pasar
modern;
5. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar dan
akses terhadap layanan dasar;
6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin;
7. Perluasan lapangan/kesempatan kerja;
8. Peningkatan kualitas (keterampilan dan keahlian)
tenaga kerja;
9. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik/
kependidikan;
10.Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
11.Peningkatan konektivitas wilayah, kualitas
jalan/jembatan dan revitalisasi fungsi badan
15. Peningkatan ketersediaan perumahan layak
huni dan terjangkau (MBR);
16. Optimalisasi penataan permukiman kumuh;
17. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah;
18. Peningkatan penngendalian dan pengawasan
kualitas lingkungan hidup;
19. Penguatan inovasi teknologi yang ramah
lingkungan ;
20. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
21. Optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH);
22. Peningkatan kualitas perencanaan,
monitoring dan evaluasi pembangunan
daerah;
23. Digitalisasi tata kelola kinerja pemerintah
daerah dan pelayanan public;
24. Peningkatan ketentraman dan ketertiban

15. PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG
Hal-Hal Penting dalam
Pelaksanaan Musrenbang
1. Usulan pembangunan wilayah adalah yang paling dapat berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan/atau memperkecil ketimpangan pendapatan
2. Kegiatan yang diusulkan berorientasi pada perubahan sebelum dan sesudah pembangunan, serta
berkelanjutan sampai tuntas. Ada keterkaitan dengan yang sudah dilakukan tahun sebelumnya, tahun ini
dan yang direncanakan di tahun 2025
3. Untuk usulan berupa fisik dengan lokasi yang spesifik, harap dituliskan dengan alamat yang jelas dan
lengkap, serta wajib dilengkapi dengan nama dan nomor kontak person yang bisa dihubungi
untuk menunjukkan lokasi tersebut ketika calon Perangkat Daerah pengampu mengadakan survei
lapangan untuk mempertimbangkan apakah usulan tersebut akan diakomodir atau tidak. Ketidakjelasan
lokasi dapat mengakibatkan usulan tidak ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
4. Hasil dari Musrenbang sebagai usulan masyarakat diinput dalam SIPD-RI
5. Akun yang bisa input usulan musrenbang adalah akun kelurahan (lurah)
6. Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan
rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan
Daerah di wilayah kecamatan.