Evaluasi Pencapaian Nasional
dan Dukungan Pemda dalam Percepatan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/
Sustainable Development Goals (SDGs)
Disampaikan pada acara Uji Publik Laporan Pencapaian TPB/SDGs Jateng Tahun 2021
Senin, 24 Oktober 2022
Wahyuningsih Darajati - Perencana Ahli Utama
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Kementerian PPN/Bappenas

PENCAPAIAN TPB/SDGs
INDONESIA TAHUN
2021
1 2
OUTLINE
PERAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM
PERCEPATAN
PENCAPAIAN
TPB/SDGs
3
PENUTUP
Uji Publik Laporan Pencapaian TPB/SDGs Jateng Tahun 2021

PENCAPAIAN TPB/SDGs
INDONESIA TAHUN 2021
Uji Publik Laporan Pencapaian TPB/SDGs Jateng Tahun 2021
1

ARAHAN PRESIDEN:
UNTUK PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB/SDGs
4
1. Tantangan untuk mencapai target TPB/SDGs
semakin berat dengan adanya pandemi yang
melanda dunia.
2. Tantangan ini tidak boleh menyurutkan
semangat kita dan tidak boleh menurunkan
target TPB/SDGs kita.
3. Harus mencari cara-cara baru dan menemukan
terobosan-terobosan baru agar kita dapat
melakukan lompatan dalam mencapai target
TPB/SDGs.
4. Inovasi harus terus dilakukan untuk mencapai
target TPB/SDGs tersebut.
5. Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan
orkestrasi nasional yang berkelanjutan, guna
percepatan pencapaian target SDGs.
(Presiden Jokowi dalam SDGs Annual Conference 2020)

PENGUATAN REGULASI TPB/SDGs
5
5
Memutakhirkan sasaran nasional TPB/SDGs
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
Menguatkan peran Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (GWPP) dalam implementasi
TPB/SDGs di tingkat daerah
Amanat memutakhirkan Peta Jalan TPB/SDGs
dan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs
Mendorong platform pembiayaan inovatif untuk
TPB/SDGs.
Menekankan Peran Para Pihak, baik pemerintah
maupun non-pemerintah  melalui Tim Pelaksana
Nasional TPB/SDGs yang terdiri atas unsur K/L,
Filantropi, Pelaku usaha, Akademisi, serta Ormas
dan Media  sebagai bagian Tim Koordinasi
Nasional TPB/SDGs yang melaksanakan arahan
Dewan Pengarah Nasional.
Perubahan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs:
Highlight Urgensi Perpres No 111 Tahun 2022
Peraturan Presiden
No. 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Perubahan

STATUS CAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGs 2021
Akan tercapai/membaik
Perlu perhatian khusus
Tercapai
Keterangan:
216
Indikator
yang datanya
tersedia
 Lebih dari separuh (63%) dari total 216 indikator SDGs yang tersedia datanya telah tercapai
dan 35 indikator (16%) membaik.
 Masih terdapat 46 indikator (21%) yang perlu perhatian khusus dan upaya percepatan agar
kembali on-track.
 Seluruh pilar pembangunan SDGs menunjukkan kemajuan yang baik pada tahun 2021. Kemajuan
yang cukup progresif terjadi di pilar pembangunan lingkungan dan ekonomi.
 Sebanyak 73 indikator datanya belum tersedia sehingga perlu penguatan penyediaan data.
PILAR SOSIAL
(59 indikator tersedia
datanya dari 87 indikator)
*Status per 6 Oktober 2022
PILAR LINGKUNGAN
(54 indikator tersedia
datanya dari 77 indikator)
PILAR EKONOMI
(75 indikator tersedia
datanya dari 89 indikator)
PILAR HUKUM &
TATA KELOLA
(28 indikator tersedia
datanya dari 36 indikator)
135
35
46
21%
11%
25%
25%
25%
11%
12%
22%
54%
78%
63%
53%

1. HIGHLIGHT CAPAIAN PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL
7
Pada Tahun 2021, 31 indikator di Pilar Pembangunan Sosial telah tercapai ( ),
13 Indikator yang akan tercapai/membaik ( ), dan 15 indikator yang membutuhkan perhatian khusus ( )
Cakupan kepesertaan program jaminan
sosial bidang ketenagakerjaan pada pekerja
informal menunjukkan peningkatan
signifikan.
Akses Pelayanan Dasar
Akses layanan dasar terutama sarana sanitasi dan
higiene pada penduduk 40% terbawah masih perlu
ditingkatkan
Perempuan di Posisi Managerial
Upaya dan tata
kelola pencegahan
dan penanganan
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak masih perlu
terus ditingkatkan.
Indikator sudah mencapai target, antara lain: Indikator yang akan tercapai/membaik, antara lain: Indikator membutuhkan perhatian yang serius, antara lain:
Ketersediaan Obat Esensial di
Fasilitas Kesehatan
Puskesmas dengan ketersediaan paket obat
esensial telah mencapai target nasional.
2020
2021
92,12%
92,33%
Sumber: Kemenkes (2021)
27.67
24.4
7.4 7.1
Stunting Wasting
Prevalensi stunting dan wasting pada balita
terus menurun.
Sumber: SSGBI dan SSGI
Kemenkes
Status Gizi Balita
Kualifikasi dan
kompetensi pendidik
masih perlu
ditingkatkan untuk
mencapai
pendidikan yang
berkualitas
Sumber: Dapodik Kemendikbud Ristek,
2021
73.1
7%
25.7
6%
Guru dengan kualifikasi minimal S1/D4
Guru yang bersertifikat pendidik
Kualitas Guru/Tenaga Pendidik
Proporsi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Formal Informal
53,98
%
8,14%
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (2021)
49.78
71.45 74.22
33.95
89.55 86.09
Akses air minum Akses sanitasi
dasar
Akses fasilitas
penyehatan dasar
40% terbawah 20% teratas
Sumber: BPS (2021)
manajer
32,5%
adalah PEREMPUAN
Sumber: Susenas, BPS (2021)

2. HIGHLIGHT CAPAIAN PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI
8
Pada tahun 2021, 47 indikator di Pilar Pembangunan Ekonomi telah tercapai ( ),
9 Indikator yang akan tercapai/membaik ( ), dan 19 indikator yang membutuhkan perhatian khusus ( )
Sumber: Kementerian ESDM
Persentase Penduduk Miskin di Daerah
Tertinggal
Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Indikator sudah mencapai target, antara lain: Indikator yang akan tercapai/membaik, antara lain: Indikator membutuhkan perhatian yang serius, antara lain:
Intensitas Energi Primer
133.7 133.9
139.5 138
2020 2021
Realisasi Target
Nilai intensitas energi primer mengalami penurunan
melampaui target yang telah ditetapkan pada RAN
TPB/SDGs
4.33 4.26 4.29 4.27 3.8
-2.93
3.39
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sempat
menurun drastis pada saat pandemi, namun telah kembali
menuju angka sebelum pandemi, walaupun belum
mencapai target RAN TPB/SDGs.
Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit
Sumber: Bank Indonesia
Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband
21.68 21.4 20.96 20.49 20.1
26.43 26.68
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menurun
selama pandemi, namun setelah pandemi, angkanya
masih cukup tinggi. Di tahun 2021, angka ini tidak
mencapai target RAN TPB/SDGs.
Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi
terhadap PDB
87.98
93.26 94.63 96.1 96.19
98.5
2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2021
tidak mencapai target RAN TPB/SDGs.
Target
2021
2020
19,67
2021
20,02
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit meningkat
dari tahun 2020 ke tahun 2021, namun belum mencapai
target RAN TPB/SDGs.
13.08
12.55 12.26
13.09
12.38
10.68
11.8
10.24
10
12
14
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target
2021
Capaian total pendapatan pemerintah sebagai
proporsi terhadap PDB melampaui target yang
telah ditetapkan pada RAN TPB/SDGs

3. HIGHLIGHT CAPAIAN PILAR PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN
9
Pada Tahun 2021, sebanyak 42 indikator di Pilar Pembangunan Lingkungan telah tercapai ( )
6 Indikator yang akan tercapai/membaik ( ), dan 6 indikator yang membutuhkan perhatian khusus ( )
Indikator sudah mencapai target, antara lain: Indikator yang akan tercapai/membaik, antara lain: Indikator membutuhkan perhatian yang khusus, antara lain:
Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta Ha)
Luas kawasan konservasi perairan terus meningkat melampui
Target RAN TPB/SDGs 2021 sebesar 28,4 Juta Ha
Potensi penurunan emisi GRK tahun 2021
melampaui target RAN TPB/SDGs sebesar 24,51%
Persentase Potensi Penurunan Emisi GRK (%)
Sumber: KKP
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
53.1
50.2
53.2
51.01
52.62
53.53
52.82
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Air (IKA) menurun menjadi 52,82
56.51
59.54
60.90
2019 2020 2021
Persentase rumah tangga dengan
akses hunian layak (%)
Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang
layak terus membaik dan mencapai 60,90%
Sumber: Susenas BPS
Pemda Kab/kota yang menetapkan dan menerapkan Dokumen Strategi
penanggulangan bencana hanya sebesar 23,35%
Persentase Pemda kab/kota yang menerapkan strategi
penanggulangan bencana (%)
Sumber: BNPB
Sumber: KLHK
23.35
35.6
34.44
20.43
2021
2020
2019
2018
Luas kawasan bernilai konservasi
tinggi/High Conservation Value (HCV)
Kawasan yang bernilai konservasi tinggi mencapai 24,2 juta
hektar pada tahun 2021

4. HIGHLIGHT CAPAIAN PILAR PEMBANGUNAN HUKUM &
TATA KELOLA
10
Pada Tahun 2021, sebagai pilar enabler: 15 indikator di Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola telah tercapai ( ),
Angka IPAK terus mengalami kemajuan dan
mencapai target RAN TPB/SDGs. Masyarakat
semakin bergerak anti korupsi
3.66 3.7
3.84 3.88
3.4
3.6
3.8
4
2018 2019 2020 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik (Survei Perilaku Anti Korupsi - SPAK).
Indeks Perilaku Anti Korupsi Persentase Tahanan yang Melebihi Masa
Penahanan
5.34
8.49
18.53
Indeks Aspek Kapasitas Demokrasi
dan Aspek Kebebasan
Sumber:IDI – Badan Pusat Statistik (BPS)
Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Aspek
Kebebasan belum mencapai target RAN TPB/SDGs
75.67
79.72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Indeks Aspek Kapasitas
Lembaga Demokrasi
Indeks Aspek Kebebasan
Indeks Reformasi Birokrasi telah mencapai
target pada tingkat K/L, Provinsi, dan
Kab/kota
96.39 95
88.24 82.35
24.8 27.17
0
50
100
150
2020 2021
Kementerian/Lembaga
Provinsi
Kabupaten/Kota
Sumber: Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Indeks Reformasi Birokrasi
Instansi pemerintah dengan skor
Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) ≥ B
Sumber: Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Presentase K/L dengan skor SAKIP ≥ B
telah menurun
Jumlah kebijakan yang diskriminatif
dalam 12 bulan lalu berdasarkan
pelarangan diskriminasi menurut hukum
HAM Internasional
Indikator sudah mencapai target, antara lain: Indikator yang akan tercapai/membaik, antara lain: Indikator membutuhkan perhatian yang serius, antara lain:
94.05 93.75
97.06 100
62.8 66.73
0
50
100
150
2020 2021
Kementerian/Lembaga
Provinsi
Kabupaten/Kota
Persentase tahanan overstaying di Tahun 2021
mengalami peningkatan cukup tinggi
Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Sumber: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Dari 2 Dokumen/Kebijakan pada tahun 2020
menjadi 29 Dokumen/Kebijakan di tahun 2021

PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERCEPATAN
PENCAPAIAN TPB/SDGs
Uji Publik Laporan Pencapaian TPB/SDGs Jateng Tahun 2021
2

OVERVIEW RAD & MONEV TPB/SDGs JATENG
Rencana Aksi Daerah (RAD)
TPB/SDGs
Laporan Monitoring dan Evaluasi
TPB/SDGs
RAD dan
Periodenya
Narasi RAD Matriks Program & Kegiatan
Full
Bab
RAD
Target
Indikator
Pemerintah
- Provinsi
Pem. -
Kab/Kota
NSA -
provinsi
RAD TPB/SDGs
Jawa Tengah
2017-2018
(Pergub 74/2018)
Ada Ada Belum Ada Belum Ada
Belum
Ada
RAD TPB/SDGs
Jawa Tengah
2019-2023
(Pergub 62/2019)
Ada Ada Ada
Ada
(Sebagian
Besar)
Ada
 Provinsi Jawa Tengah sudah menyusun RAD TPB/SDGs 2 (dua) kali
untuk dua periode RPJMD yang berbeda.
 RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 sudah cukup
lengkap sesuai dengan Panduan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs 
dan dilengkapi dengan matriks-matriks program/kegiatan baik dari
Pem. Provinsi, Pem. Kabupaten/Kota, dan juga aktor non-pemerintah.
Meskipun belum semua Kabupaten/Kota di bawah wilayah Jawa
Tengah berpartisipasi dalam RAD TPB/SDGs
Tahun Narasi
Form 1
(realisasi
program
Pemerintah)
Form 2
(realisasi
program
Non-Pem)
Form 3
(identifikasi
masalah)
Form 4
(kinerja
sasaran
TPB/SDGs)
Form 5
(pembelaja
ran)
2019
Laporan Evaluasi
Ada
Ada
(provinsi)
Belum
Ada
Belum Ada Ada
Belum
Ada
2020
Laporan Evaluasi
Ada
Ada
(provinsi dan
Kab/Kota)
Belum
Ada
Belum Ada Ada
Belum
Ada
2021*
Draft Laporan
Evaluasi
Ada Ada
 Provinsi Jawa Tengah sudah 2 (dua) kali TA melaporkan laporan evaluasi
tahunan RAD TPB/SDGs kepada Seknas TPB/SDGs. Akan melaporkan kembali
untuk ketiga kalinya (Evaluasi Tahun 2021).
 Dari dokumen Laporan Evaluasi TPB/SDGs Jawa Tengah yang diterima oleh
Seknas TPB/SDGs, belum terlihat adanya Form Evaluasi untuk aktor non-
pemerintah, serta Form identifikasi masalah dan pembelajaran (best
practice)
Catatan: Urutan penomoran matriks dan form berdasarkan Pedoman Edisi I karena RAD
TPB/SDGs Provinsi Jawa Tengah masih disusun mengacu pada Pedoman Edisi I
*) Provinsi paling aktif melaporkan hasil monev secara berkala

13
 Kendala utama dalam penyusunan Laporan Monev RAD TPB/SDGs:
⮚ Dalam pengumpulan data, masih terdapat data yang tidak dapat terisi realisasinya
setiap tahunnya.
⮚ Pergantian orang dalam instansi/lembaga non pemerintah yang menangani data
TPB/SDGs seringkali berganti-ganti sehingga koordinasi menjadi lebih panjang (perlu
menjelaskan ulang bagaimana pengisian matrik).
⮚ Karena pengumpulan data yang masih manual (via spreadsheet) dan perlu validasi data
dari pengampu menjadikan waktu pengumpulan data dan informasi lama.
 Data Indikator TPB/SDGs yang paling sulit dikumpulkan/dilaporkan di tingkat
daerah:
⮚ Beberapa data terkait kemiskinan, pendidikan, kekerasan seksual, disabilitas, TIK,
 Kendala dalam pengumpulan data:
⮚ Pergantian orang dalam instansi/lembaga non pemerintah yang menangani data
TPB/SDGs seringkali berganti-ganti sehingga koordinasi menjadi lebih panjang (perlu
menjelaskan ulang bagaimana pengisian matrik).
⮚ Karena pengumpulan data yang masih manual (via spreadsheet) dan perlu validasi data
PENGALAMAN PENYUSUNAN MONEV TPB/SDGs JATENG

TANTANGAN UTAMA PELAKSANAAN MONEV DI DAERAH
Lagging penyampaian data realisasi kegiatan/anggaran
dari Kabupaten/Kota.
Terbatasnya pelaksana (SDM) yang melakukan monitoring
dan evaluasi;
Pemerintah Daerah masih kesulitan memahami teknis
Pedoman Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi;
Ketersediaan dan lagging data untuk indikator capaian
TPB/SDGs  utamanya untuk indikator yang datanya tidak
bersumber dari BPS;

PEMERINTAH DAERAH PERLU MENGOPTIMALKAN PENGUATAN
REGULASI TPB/SDGs
15
AKSELERASI YANG DIDUKUNG PARAPIHAK MELALUI:
KOORDINASI DATA
SINERGI LINTAS
LEMBAGA DAN SEKTOR SCALING UP PRAKTIK BAIK
PENDANAAN
INOVATIF
Peraturan Presiden
No. 111 Tahun 2022
PEMDA

16
Pengintegrasian
TPB/SDGs dalam
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
KLHS
RPJMD
RAD TPB/SDGs
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
Permendagri
No. 7 Tahun 2018
“Pembuatan
& Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan RPJMD”
INSTRUMEN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN”
Penguatan Gubernur
sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (WPP)
di daerah
Pasal 5 Permendagri no.
86/2017
Rumusan penyusunan
rencana pembangunan
daerah :
1.Transparan,
2.
9. berwawasan
lingkungan dan
10.berkelanjutan.
Psl. 15 (a)
Psl. 15
(b)
Perpres 111/2022
ttg Pelaksanaan
Pencapaian TPB
Juklak KLHS RPJMD
Contoh Indikator TPB/SDGs, RPJMD & SPM
PEMDA MELAKUKAN OPTIMALISASI KESELARASAN
KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

PEMDA MENDORONG OPTIMALISASI PERAN PARA PIHAK
3
2
4
1
Menyelaraskan dan
mengintegrasi program
prioritas pemerintah dengan
program non-pemerintah
Memastikan
penerapan prinsip
inklusif dan no one
left behind
Mengatasi masalah teknis
TPB/SDGs, seperti
keterbatasan sumber
daya, informasi, dan
sumber dana
Sesuai PerPres No. 111/2022
tentang Pencapaian TPB,
Pemerintah mengundang seluruh
pihak untuk berkolaborasi dalam
mendukung pencapaian
TPB/SDGs
Tantangan
KMP
Implementasi Kemitraan Multi Pihak (KMP) Mempercepat Pencapaian TPB/SDGs

OPD SEBAGAI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DI DAERAH
Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yg
bertanggung jawab kpd Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di daerah (PP 18/2016)
PEMDA PERLU MENGOPTIMALKAN PERAN OPD

2) Kontribusi dukungan kegiatan
PT untuk TPB/SDGs pada Matriks
3 RAD TPB/SDGs
(mengisi matriks 3 dengan kegiatan terkait
TPB/SDGs pada aspek pendidikan,
penelitian, pengabdian masyarakat)
1) Pendampingan Pemda
Provinsi dan Kab/Kota Dalam
Penyusunan RAD TPB/SDGs
 Peningkatan kapasitas mengenai indikator
dan metadata TPB/SDGs
 Analisis isu-isu TPB/SDGs di daerah
(evidence-based analysis)
(dukungan data dan hasil studi/ penelitian
yang pernah dilakukan)
 Exercise proyeksi target (berkoordinasi
dengan BPS provinsi)
 Pendampingan dalam identifikasi
program/kegiatan pemda
 Katalisator keterlibatan nonpemerintah
dalam penyusunan RAD TPB/SDGs
3) Masukan penyempurnaan untuk
Draf RAD TPB/SDGs
 Review dan memberikan masukan
terhadap draf RAD TPB/SDGs saat
konsultasi publik dilakukan.
4) Sosialisasi dan Diseminasi RAD
TPB/SDGs
 Advokasi ke masyarakat
 Meningkatkan komitmen para pemangku
kepentingan
5) Kontribusi pada saat kaji ulang
RAD TPB/SDGs
 Bagi daerah yang tengah melakukan kaji
ulang/revisi
RAD TPB/SDGs  PT dapat memberikan
saran/masukan penyempurnaan.
PEMDA MENDORONG OPTIMALISASI PERAN
PERGURUAN TINGGI (PT)
 Sampai dengan
Agustus 2022, telah
terbentuk
34 SDGs Center

20
PEMDA DAPAT MEMANFAATKAN DAN MENGEMBANGKAN
DIGITALISASI PENYUSUNAN RAD DAN MONEV TPB/SDGs
Tagging
Database
Analisis
RAD
SDGs
SIPD Kemendagri
Penyelarasan RAD:
 Permendagri 90/2019
 Kepmendagri 050-3708/2020
 Kepmendagri 050-5889/2021

PENUTUP
Uji Publik Laporan Pencapaian TPB/SDGs Jateng Tahun 2021
3

ASPEK PENTING:
PENGUATAN PELAKSANAAN TPB/SDGs DI DAERAH
Fasilitasi, pendampingan, dan penguatan
pelaksanaan TPB/SDGs di daerah
 Penguatan koordinasi Kementerian PPN/Bappenas
dan Kemendagri dengan Pemda, termasuk workshop
peningkatan kapasitas.
 Kolaborasi erat dengan SDGs Center di Perguruan
Tinggi dalam penyusunan, pemantauan, dan evaluasi
RAD.
Digitalisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
RAN dan RAD TPB/SDGs
 Dashboard SDGs untuk memantau pencapaian
indikator TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah.
 Pemanfaatan data e-monev untuk pemantauan dan
evaluasi kinerja K/L melalui tagging TPB/SDGs.
 Studi digitalisasi monev di daerah  sebagai input
untuk pengembangan sistem monev TPB/SDGs yang
terintegrasi dengan SIPD.
 Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi untuk
non-pemerintah  di tingkat pusat dan daerah.
Penguatan penyediaan data
(validitas, timeliness, disagregasi)
 Penguatan kerjasama dengan BPS
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
penyediaan data.
 Pengembangan Small Area Estimation
(SAE) untuk penyediaan data indikator
TPB/SDGs s/d tingkat Kabupaten/Kota.
 Penguatan statistik dasar dan statistik
sektoral serta sinergi tata kelola data
TPB/SDGs dengan Satu Data Indonesia.

HARAPAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
Provinsi mampu mengoptimalkan keanggotaan
multipihak dan peran Tim Koordinasi
TPB/SDGs tingkat Provinsi;
Meningkatkan Integrasi TPB/SDGs ke dalam agenda
pembangunan daerah:
 Mengintegrasikan target & indikator TPB/SDGs ke dalam
RENSTRA OPD;
 Mengintegrasikan target & indikator TPB/SDGs ke dalam
RKPD & Dokumen Penganggaran Daerah;
Menyelaraskan RAD TPB/SDGs (sebagai
“Wadah/Payung”) dengan berbagai RAD yang telah ada
di daerah, seperti RAD-Pangan dan Gizi, RAD-GRK,
RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll;
2
1
3
Melaksanakan program & kegiatan pembangunan
daerah selaras dengan TPB/SDGs  didukung dengan
sumber daya (termasuk pembiayaan) yang memadai sesuai
dengan kewenangan, serta didukung dengan data &
informasi yang diperlukan.
4
Membangun Kerjasama antar Pemda Provinsi, dan
antara Pemda Provinsi dengan Kabupaten/Kota, serta
organisasi non-pemerintah dalam menyusun &
melaksanakan RAD-TPB/SDGs;
Meningkatkan kapasitas seluruh
pemangku kepentingan untuk
melaksanakan pencapaian target dan indikator
TPB/SDGs di daerah;
Melakukan sosialisasi/diseminasi,
komunikasi & advokasi pelaksanaan
TPB/SDGs kepada seluruh masyarakat;
5
6
7
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi,
serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan
RAD TPB/SDGs secara berkala dengan
didukung data yang berkualitas
8
23

TERIMA KASIH
Sekretariat Koordinasi Nasional TPB/SDGs
Website : http://sdgs.bappenas.go.id/
Instagram : @sdgs_indonesia
Facebook : SDGsIndonesia
Twitter : @SDGs_Indonesia
Email : sekretariat.sdgs@bappenas.go.id