Dokumen tersebut membahas tentang penagihan pajak, meliputi pengertian penagihan pajak, tujuan penulisan makalah, rumusan masalah, dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa. Secara garis besar dokumen tersebut membahas tentang proses dan tata cara penagihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah apabila wajib pajak tidak membayar utang pajaknya."

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga
pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip
kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang
dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan
hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan.
Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak
berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih
dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana
mestinya.
Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang
semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan
kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin
meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan
pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan Wajib Pajak dalam
membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan
demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib
Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam
sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan
secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk
meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.
Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan
undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan
yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan
negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh
kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras
dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.
PENAGIHAN PAJAK
1

2. Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan didukung dengan
semangat reformasi, perlu kiranya dilakukan pembaharuan undang-undang penagihan pajak,
dengan dilandasi pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain, seperti Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Menegakkan keadilan;
3.
Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun
pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan; dan Melaksanakan law
enforcement secara konsisten dengan berdasar pada jadwal waktu penagihan yang
telah ditentukan.
Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dalam pembaharuan undangundang
penagihan pajak ini adalah sebagai berikut:
1.
Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan
ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis
sebelum Surat Paksa dilaksanakan;
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;
3.
Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga komisaris,
pemegang saham, pemilik modal;
4.
Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam
rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak;
5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;
6.
Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas
prosentase tertentu dari hasil penjualan;
7.
Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh
Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai
barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;
9.
Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan
pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah,
menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.
PENAGIHAN PAJAK
2

3. B. Tujuan Penulisan Makalah
Untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perpajakan
Untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Komputer
C. Rumusan Masalah
1. Mengetahui Pengertian Penagihan Pajak ?
2. Prosedur Penagihan dengan surat paksa ?
3. Tata cara dan waktu penagiahan Pajak ?
PENAGIHAN PAJAK
3

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Penagihan Pajak
Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan (seksi penagihan) di Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan
yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu
jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa
pajak dan tahun pajak.
Definisi penagihan pajak menurut Soemitro (1996:17), yaitu Penagihan pajak adalah
perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi
ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.
Definisi lain menurut Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian
tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur
atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan
menjual barang yang telah disita.
Sedangkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajakmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatakan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya
lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
B. Prosedur Penagihan dengan Surat Paksa
Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak
Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan
melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak.
PENAGIHAN PAJAK
4

5. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka
melakukan Law- Enforcement di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan
langkahterakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.
Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu:
a. Surat Paksa
Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau
kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh
tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak.
Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh
juru sita pajak.
Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang no. 19
tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: Surat paksa
adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
Sedangkan menurut Rusdji (2005:25), yaitu surat yang diterbitkan apabila Wajib
Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat
perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila
Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.
Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi
utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak
memenuhi
ketentuan
dalam keputusan persetujuan angsuran atau
penundaan
pembayarannya.
Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki cirri-ciri
dan kriteria tersendiri. Dalam Undang-undang no. 19 tahun 2000 sebagai perubahan atas
Undang-undang no.19 tahun 1997 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat
paksa sendiri di bagian kepalanya bertuliskan “Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.
PENAGIHAN PAJAK
5

6. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnyaharus
memuat:
1) Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2) Dasar penagihan
3) Besarnya utang pajak
4) Perintah untuk membayar
Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1) Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak
dapat digunakan untuk mengajukan banding
2) Mempunyai kedudukan hukum yangsama dengan grosse akte, yaitu putusan
peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya
4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan
Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau
surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat. Pasal 8 ayat 1 menerangkan tentang
sebab-sebab penerbitan surat paksa, yaitu:
1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan
surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
1) Penanggung pajak
PENAGIHAN PAJAK
6

7. 2) Orang dewasa yang tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung
pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
3) Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta
peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum
dibagi
4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan
telah dibagi
Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajakkepada:
1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal
2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita
Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang. Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh
Wajib Pajak dalam jangka waktu 2×24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka
pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan
oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa dan
apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator,
Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak
dinyatakan bubar atau dalam likuidasi,Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau
badan yang dibebani untukmelakukan pemberesan atau likuidator.
b. Surat Penyitaan
Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebit lanjut setelah Surat Paksa. Surat
Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasidalam jangka waktu 2×24 jam
setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan
atas barang-barang Wajib Pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, juru sita
pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak. Untuk
melaksanakan penyitaan barang milik Penanggung Pajak tersebut diperlukan suatu
prosedur yang mengatur secara rinci, jelas dan tegas yang meliputi status, nilai serta
tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap
memberikan perlindungan kepentingan pihak ketiga maupun masyarakat Wajib Pajak.
PENAGIHAN PAJAK
7

8. Menurut Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa,
Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan
pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangundangan.
Sedangkan penyitaan menurut Hadi (2001:4), yaitu serangkaian tindakan dari juru
sita pajak yang dibantu oleh 2 orang saksi untuk menguasai barang-barang dari Wajib
Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundangundangan.
Undang-undang no.19 tahun 2000 Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa penyitaan
dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, di tempat
usaha, di tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk penguasaannya yang berada di
tangan pihak lain yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan
utang tertentu, berupa:
1) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor
tertentu
2) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka,
tabungan, saldo rekening koran ataupun bentuk lainnya.
Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
a) Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh
penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
b) Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan
memasak yang berada di rumah
c) Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperbolehkan dari
Negara
d) Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan
alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan
PENAGIHAN PAJAK
8

9. e) Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan
pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp
20.000.000 (dua puluh juta rupiah).Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah
f) Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga
yang menjadi tanggungan. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang
telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap
barang yang telah disita tersebut, Jurusita Pajak menyampaikan SuratPaksa kepada
Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam
sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang
pajak.Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian
hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk
tagihan pajak.
Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya,
kecuali terhadap:
1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang
suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak
2) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut
3) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu
warisan
Penyitaan tambahan dapat dilaksakan apabila:
1) Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan
utang pajak
2) Hasil pelelangan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya
penagihan pajak dan utang pajak.
Penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak yang telah disumpah terlebih dahulu dengan
didampingi oleh 2 orang saksi, penduduk Indonesia yang telah dewasa, yang dikenal juru
PENAGIHAN PAJAK
9

10. sita pajak dan dapat dipercaya(undang-undang No 19 tahun 2000 tentang Penagihan
dengan Surat Paksa). Tujuan dilakukannya penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan
pelunasan utang pajak dari penanggung pajak.
Setiap pelaksanaan penyitaan, juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita
yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.Jika
penanggung pajak adalah badan maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh
pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung pajak, pemilik modal atau
pegawai tetap perusahaan.Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan di
tempat umum dan berlaku sebagai pemberitahuan maksud tindakan juru sita pajak pada
penanggung pajak atas barang yang disita atau diberi segel sita.
Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup
untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.Hal lainnya yang dapat disita
diatur dengan peraturan pemerintah.Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung
pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan
pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan
Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.
c. Lelang
Apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya
penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap
dapat dilakukan.
Pengertian lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan no.13/KMK.01/2002, yaitu
lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun
media elektronik dengan carapenawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha
pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak
tidak melunasi kewajiban perpajakannya dan terhadap fiskus telah melakukan segala
upaya hukum agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi kewajiban
perpajakannya dengan jalan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa dan melakukan
penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka barang-barang milik Wajib Pajak
atau penanggung pajak dapat dilelang oleh Kantor Lelang Negara.
PENAGIHAN PAJAK
10

11. Pengertian lelang menurut Rusdji (2005:26), yaitu setiap penjualan barang dimuka
umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan
calon pembeli.
1) Syarat-syarat lelang
Syarat yang terkandung dalam pengertian lelang adalah:
a) Lelang dilakukan dimuka umum
b) Lelang dilakukan berdasarkan hukum
c) Lelang dilakukan dihadapan pejabat
d) Lelang dilakukan dengan penawaran harga
e) Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat
f) Lelang ditutup dengan berita acara
2) Pejabat lelang dan fungsinya
a) Pejabat lelang atau juru lelang terdiri atas:
1) Juru lelang juru kelas 1
(a) Pejabat pemerintah yang diangkat oleh menteri keuangan,khusus untuk petugas
lelang.
(b) Penerima uang kas negara, yang kepadanya ditugaskansebagai juru lelang.
2) Juru lelang yang kedua
(a) Pejabat negara, pejabat lelang menjadi saksi terjadinyalelang, baik bagi penjual
pemiliki maupun pemegang yang menjabat pekerjaan yang dikaitkan dengan jabatan
juru lelang.
(b) Orang-orang yang khusus diangkat untuk jabatan ini.
PENAGIHAN PAJAK
11

12. Fungsi pejabat lelang atau juru lelang adalah :
(1) Sebagai pemimpin lelang
Pejabat lelang merupakan pejabat yang berwenangmelaksanakan lelang. Kepala
Kantor Pelayanan Pajak atauwakilnya yang ditujukan untuk menghadiri lelang
hanya mendampingi pejabat lelang
(2) Sebagai hakim juri dalam lelang.
Jika dalam pelaksanaan lelang terjadi kesalahpahaman atau ketidakjelasan atau
terjadi kericuhan, pejabat lelang harus bias mengatasi itu.
(3) Sebagai saksi dalam lelang
Pejabat lelang menjadi saksi terjadinya lelang, baik bagi penjual, pemilik maupun
pemegang kuasa atau pembeli.
(4) Sebagai comtable lelang.
Pejabat lelang melaksanakan tugas pemungutan uang untuk kasnegara berupa bea
lelang untuk penerimaan pajak tidak langsung lainnya dan uang miskin untuk
penerimaan Departemen Sosial.
3) Persiapan lelang
Sebelum dilaksanakan lelang, pejabat terlebih dahulu melakukan pengumuman mass
media.Pengumuman lelang ini diumumkan sekurang-kurangnya 14 hari setelah
penyitaan.
a)
Permintaan jadwal waktu dan tempat lelang
Jika setelah 14 hari sejak tanggal surat perintah pelaksanaan penyitaan wajib pajak
atau penanggung pajak belum juga melunasi hutang pajaknya maka pejabat
mengajukan permintaan penetapantanggal dan tempat pelelangan kepada Kantor
Lelang Negarasetempat.
b) Pengeluaran Surat Pemberitahuan
PENAGIHAN PAJAK
12

13. Pengeluaran Surat Pemberitahuan akan dilakukan pelelangansetelah mendapat
kepastian tentang tanggal dan tempat akandiselenggarakan pelelangan, maka juru
sita
pajak
segeramemberitahuan
hal
tersebut
kepada
wajib
pajak
atau
penanggungpajak secara tertulis dengan menyampaikan Surat Pemberitahuankapan
dilaksanakan pelelangan atau kesempatan terakhir kepadawajib pajak.
4) Pelaksanaan Lelang
Juru sita pajak datang ketempat dimana barang-barang sitaan ituakan dilelang untuk
mendampingi juru lelang. Sesaat sebelumpelelangan dimulai sebaiknya juru sita pajak
menanyakan kepada wajibpajak apakah utang pajaknya telah dilunasi, maka pelelangan
dibatalkandan
apabila
tidak
maka
pelelangan
segera
dilakukan.
Juru
lelangmengumumkan kepada para calon pembeli tentang syarat-syarat apayang harus
dipenuhi serta cara-cara penawarannya. Wajib pajak berhakmenentukan urutan nama
barang-barang yang disita akan dilelang. Jikahasil penjualan barang telah mencapai
jumlah utang pajak ditambahdengan biaya penagihannya maka penjualan tersebut
dihentikan dan sisa
barang dikembalikan dengan segera dengan wajib pajak.Setelah selesai pelelangan,
maka kantor lelang, juru sita atau orang yang diserahi untuk menjual barang-barang
sitaan melaporkan kepada atasannya dengan membuat laporan hasil pelaksanaan lelang
maka pengumuman lelang dibatalkan dengan memuat iklan pembatalan lelang dalam
media masa, media cetak, atau media elektronik yang bersangkutan.
5) Pembatalan Lelang
Apabila wajib pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihannya sesudah
pengumuman lelang dimuat dimedia masa, media cetak atau media elektronik tetapi
sebelum pembatalan wajib pajak yang bersangkutan harus menunjukan bukti
pembayaran utang pajak dan penagihannya.
C. Tata Cara dan Waktu Pengihan Pajak
Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal
yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:
PENAGIHAN PAJAK
13

14. a. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan suratteguran
setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung
pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi olehpenanggung
pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, makaakan diterbitkan Surat paksa
c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi olehpenanggung pajak
seteelah lewat waktu 2×24 jam sejak Surat Paksadiberitahukan, maka segera akan diterbitkan
Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan (SPMP)
d. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasioleh
penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejaktanggal pelaksanaan
penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumumanlelang
e. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasioleh
penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejakpengumuman lelang, akan
segera dilakukan penjualan barang.
PENAGIHAN PAJAK
14

15. BAB III
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga
pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip
kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang
dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan
hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan.
Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak
berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih
dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana
mestinya.
Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang
semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan
kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin
meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan
pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan Wajib Pajak dalam
membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan
demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib
Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam
sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan
secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk
meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.
Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan
undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan
yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan
negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh
kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras
dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.
PENAGIHAN PAJAK
15

16. DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
http://catarts.wordpress.com/2012/04/12/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa/
PENAGIHAN PAJAK
16