Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan merupakan sikap terbuka, toleransi, dan komunikasi yang baik, sementara keadilan berarti tidak memihak dan memperlakukan semua orang secara setara sesuai haknya. Keterbukaan dan keadilan sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta

2. Kelompok 2Kelompok 2
 Hary Tama Simanjuntak
 Rina Silalahi
 Lasriana Simangunsong
 Margareth L.Gaol
 Letizia Sigalingging
 Zainal Napitupulu
 Lita Sibarani
 Adriana Hasibuan
 Henni Tampubolon
 Anna Manalu

3. KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR
Standar
Kompetensi :
 Menampilkan
sikap
keterbukaan
dan keadilan
dalam
kehidupan
berbangsa
dan
bernegara
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
1.1.1.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian danpengertian dan
pentingnya keterbukaan dan keadilanpentingnya keterbukaan dan keadilan
dalam kehidupan berbangsa dandalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.bernegara.
1.2.1.2. Menganalisis dampak penyelenggaraanMenganalisis dampak penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparanpemerintahan yang tidak transparan..
1.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan1.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan
keadilan dalam kehidupan berbangsakeadilan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.dan bernegara.

4. Standar kompeteniStandar kompeteni
Menampilkan sikap keterbukaan danMenampilkan sikap keterbukaan dan
keadilan dalam kehidupankeadilan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegaraberbangsa dan bernegara
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
2.1.2.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian danpengertian dan
pentingnya keterbukaan danpentingnya keterbukaan dan
keadilan dalam kehidupankeadilan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.berbangsa dan bernegara.

5. PengertianPengertian
Jaminan keadilan dalam kehidupanJaminan keadilan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegaraberbangsa dan bernegara
KETERBUKAANKETERBUKAAN
DANDAN
KEADILANKEADILAN
KeterbukaanKeterbukaan
KeadilanKeadilan
KeterbukaanKeterbukaan
dalam kehidupandalam kehidupan
berbangsa danberbangsa dan
bernegarabernegara
Ciri-ciriCiri-ciri
keterbukaanketerbukaan
SikapSikap
terbukaterbuka

6. 1.1. Pentingnya Keterbukaan dan KeadilanPentingnya Keterbukaan dan Keadilan
a.a. Pengertian KeterbukaanPengertian Keterbukaan
Keterbukaan merupakanKeterbukaan merupakan
perwujudan dari sikapperwujudan dari sikap
jujur, rendah hati, adil,jujur, rendah hati, adil,
mau menerimamau menerima
pendapat, dan kritik daripendapat, dan kritik dari
orang lain.orang lain.
DalamDalam Kamus BesarKamus Besar
Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia,,
keterbukaan adalahketerbukaan adalah
hal terbuka, perasaanhal terbuka, perasaan
toleransi dan hati-hatitoleransi dan hati-hati
serta merupakanserta merupakan
landasan untuklandasan untuk
berkomunikasi.berkomunikasi.

7. Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil”Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil”
(bahasa Arab ; ‘(bahasa Arab ; ‘ adladl) mengandung pengertian :) mengandung pengertian :
 Tidak berat sebelah atau tidak memihak.Tidak berat sebelah atau tidak memihak.
 Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuaiMemberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai
dengan hak yang harus diperolehnya.dengan hak yang harus diperolehnya.
 Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti manaMengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana
yang benar dan mana yang salah, bertindak jujuryang benar dan mana yang salah, bertindak jujur
dan tepat menurut peraturan atau syarat dandan tepat menurut peraturan atau syarat dan
rukun yang telah ditetapkan. Tidak sewenang-rukun yang telah ditetapkan. Tidak sewenang-
wenang dan maksiat atau berbuat dosa.wenang dan maksiat atau berbuat dosa.
 Orang yang berbuat adil, kebalikan dariOrang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiqfasiq
(orang yang tidak mengerjakan perintah).(orang yang tidak mengerjakan perintah).
b.b. PengertianPengertian
KeadilanKeadilan

8. Lanjutan ………….
Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakanAristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan
menusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan :menusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan :
No Keadilan Uraian / Keterangan Contoh
1. Keadilan
Komutatif
Yaitu, perlakuan terha-
dap seseorang dengan
tidak melihat jasa-jasa
yang telah diberikannya.
Seseorang yang telah melaku-
kan kesalahan/ pelanggaran
tanpa memandang kedudu-
kannya, dia tetap dihukum
sesuai dengan kesalahan/
pelanggaran yang dibuatnya.
2. Keadilan
Ditributif
Yaitu, perlakuan terha-
dap seseorang sesuai
dengan jasa –jasa yang
telah diberikan-nya.
Beberapa orang pegawai sua-
tu perusahaan memperoleh
gaji yang berbeda, berdasar-
kan masa kerja, golongan,
kepangkatan, jenjang
pendidikan, atau tingkat
kesulitan pekerjaannya.

9. Lanjutan ………….
3. Keadilan
Kodrat
Alam
Yaitu, memberi sesuatu sesuai
dengan yang diberi-kan oleh
orang lain kepada kita.
Seseorang yang menjawab salam
yang diucapkan orang lain
dikatakan adil karena telah
menerima salam dari orang
tersebut.
4. Keadilan
Konvensi-
onal.
Yaitu, jika seorang warga
negara telah menaati pera-
turan perundang-undangan
yang telah dikeluarkan.
Penggunaan sabuk pengaman bagi
pengendara mobil dan helm untuk
pengendara motor.
5. Keadilan
Perbaikan
Yaitu, jika seseorang telah
berusaha memulihkan nama
baik orang lain yang telah
tercermar.
Tindakan klarifikasi terhadap
kesalahan yang telah dilakukan
seseorang.

10. Plato, orang yang dikatakan adil adalah orang
yang
mengendalikan diri & perasaannya dikendalikan
oleh
akal. Keadilan dapat dibedakan :
• Keadilan moral
• Keadilan prosedural
Lanjutan ………….
Thomas HobbesThomas Hobbes,, keadilan adalah suatu perbuatan yangkeadilan adalah suatu perbuatan yang
didasarkan pada perjanjian yg telah disepakati.didasarkan pada perjanjian yg telah disepakati.
NotonagoroNotonagoro, keadilan hukum “, keadilan hukum “legalitaslegalitas” adalah suatu” adalah suatu
keadaan yang didasarkan pada ketentuan hukum yangkeadaan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang
berlaku.berlaku.
Panitia Ad-hoc MPRS 1966Panitia Ad-hoc MPRS 1966, Keadilan dibagi menjadi, Keadilan dibagi menjadi
2 (dua) bagian ; a) Keadilan idividual, dan b)2 (dua) bagian ; a) Keadilan idividual, dan b)
Keadilan sosialKeadilan sosial

11. Sikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upayaSikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upaya
pelaksanaan pembangunan nasional untuk mening-pelaksanaan pembangunan nasional untuk mening-
katkan kesejahteraan rakyat banyak dan bukankatkan kesejahteraan rakyat banyak dan bukan
kesejahteraan sekelompok orang.kesejahteraan sekelompok orang.
2.2. Keterbukaan Dalam Kehidupan BerbangsaKeterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa
dan Bernegaradan Bernegara
PembangunaPembanguna
n Nasionaln Nasional
BerkeadilanBerkeadilan
SosialSosial
AsasAsas
AdilAdil
dandan
MerataMerata
Asas keseimbangan,Asas keseimbangan,
Keserasian, danKeserasian, dan
Keselarasan dalamKeselarasan dalam
peri kehidupanperi kehidupan

12. Sikap yang dibutuhkan
dalam harmonisasi
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
a.a. Ciri-ciriCiri-ciri
KeterbukaanKeterbukaan
SikapSikap
KeterbukaanKeterbukaan
Sebagai prasyarat dalamSebagai prasyarat dalam
menciptakan pemerintahanmenciptakan pemerintahan
yang bersih & transparan.yang bersih & transparan.
Sangat
Diperlukan

13. Ciri-ciri keterbukaan :Ciri-ciri keterbukaan :
• Transparan dlm proses maupun pelaksanaan kebijakan publik.
• Menjadi dasar/pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi.
• Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang
dilakukan orang lain.
• Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain.
• Bersikap hati-hati dan selektif (check and recheck) dalam menerima dan
mengolah informasi dari manapun sumbernya.
• Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain.
• Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya.
• Menyadari tentang keberagaman dlm berbagai bidang kehidupan
• Mau bekerja sama dan menghargai orang lain.
• Mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan.
Lanjutan ………….

14. b.b. SikapSikap
TerbukaTerbuka
Dalam kehidupan berbangsa, diperlukan
untuk menjaga keutuhan bangsa,
mempererat hubungan toleransi serta
menghindari konflik.
Dalam kehidupan bernegara, bagi pemerintah
atau pejabat publik diperlukan untuk
meningkatkan kepercayaan rakyat agar mau
berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
Pejabat publik harus mampu mewujudkan
“Clean Government” atau pemerintah yang
bersih.
Sikap
Terbuka
Suatu sikap
berupa
kesediaan
seseorang untuk
mau menerima
terhadap hal-hal
yang berbeda
dengan kondisi
dirinya

15. c.c. Jaminan Keadilan Dalam KehidupanJaminan Keadilan Dalam Kehidupan
Berbangsa dan BernegaraBerbangsa dan Bernegara
TuntutanTuntutan
KeadilanKeadilan
Dalam Arti FormalDalam Arti Formal
Dalam ArtiDalam Arti
MaterialMaterial
Bahwa keadilan menuntut agar hukum berlaku,
secara umum. Semua orang dalam situasi yang
sama diperlakukan secara sama. Oleh karena
itu dihadapan hukum kedudukan orang adalah
sama. Inilah yang disebut dengan “kesamaan
kedudukan”.
Bahwa hukum harus adil. Adil di sini adalah adil
yang dianggap oleh masyarakat. Jadi bukan
sekedar secara formal saja seperti apa yang
tertulis itu adil. Itulah sebabnya perlu adanya
penyesuaian antara keputusan sidang dan
penilaian masyarakat, walaupun sidang
peradilan itu telah selesai.
Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti :Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti :

16. 1. Asas Kepastian hukum (principle of legal security =
Rechts zekerheid beginsed).
2. Asas Keseimbangan.
3. Asas Kesamaan.
4. Asas Larangan Kesewenang-wenangan.
5. Asas larangan Penyalahgunaan wewenang
(detoumement de pouvoir).
6. Asas Bertindak Cermat.
7. Asas Perlakukan yang Jujur.
8. Asas meniadakan Akibat Suatu keputusan yang
Batal.
9. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.
Lanjutan ………….
Asas UmumAsas Umum
Penyeleng-Penyeleng-
garaangaraan
Pemerinta-Pemerinta-
han Negarahan Negara

17. Jaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukanJaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukan
dalamdalam Undang-Undang Dasar 1945 :Undang-Undang Dasar 1945 :
1.1. Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27);Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27);
2.2. Bidang Politik (Pasal 28);Bidang Politik (Pasal 28);
3.3. Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J);Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J);
4.4. Bidang Keagamaan (Pasal 29);Bidang Keagamaan (Pasal 29);
5.5. Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30);Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30);
6.6. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 & 32);Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 & 32);
7.7. Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).
Lanjutan ………….

18. Lanjutan ………….
Undang-Undang, antara lain :Undang-Undang, antara lain :
• Undang-Undang No. 8/1981 TentangUndang-Undang No. 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).(KUHAP).
• Undang-Undang No. 14/1985 TentangUndang-Undang No. 14/1985 Tentang Mahkamah AgungMahkamah Agung..
• Undang-Undang No. 5/1998 TentangUndang-Undang No. 5/1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan PerlakuanKonvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi , atau Merendahkan Martabatatau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi , atau Merendahkan Martabat
Manusia.Manusia.
• Undang-Undang No. 9/1998 TentangUndang-Undang No. 9/1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat DiKemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di
Muka UmumMuka Umum..
• Undang-Undang No. 35/1999 TentangUndang-Undang No. 35/1999 Tentang Kekuasaan KehakimanKekuasaan Kehakiman..
• Undang-Undang No. 39/1999 TentangUndang-Undang No. 39/1999 Tentang Hak-hak Asasi ManusiaHak-hak Asasi Manusia..
• Undang-Undang No. 26/2000 TentangUndang-Undang No. 26/2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaPengadilan Hak Asasi Manusia..
• Undang-Undang No. 31/2002 TentangUndang-Undang No. 31/2002 Tentang Partai PolitikPartai Politik..

19. Lanjutan ………….
TuntutanTuntutan
MasyarakatMasyarakat
Aparat
Penegak
Hukum
Transparan, AkuntabelTransparan, Akuntabel
dan Profesionaldan Profesional
Taat Asas dan TaatTaat Asas dan Taat
AturanAturan
Baik dan TerbukaBaik dan Terbuka
TidakTidak
DikehdakiDikehdaki
Dapat berakibat Mobokrasi/Dapat berakibat Mobokrasi/
OkhlokrasiOkhlokrasi
YangYang
DikehendakiDikehendaki
Korupsi, Kolusi &Korupsi, Kolusi &
NepotismeNepotisme
Tuntutan Masyarakat Kepada Aparat Penegak HukumTuntutan Masyarakat Kepada Aparat Penegak Hukum

20. Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilanMenampilkan sikap keterbukaan dan keadilan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegaradalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Kompetensi Dasar :
3.2.3.2. Menganalisis dampak penyelengga-Menganalisis dampak penyelengga-
raan pemerintahan yang tidakraan pemerintahan yang tidak
transparan.transparan.
3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan
keadilan dlm kehidupan berbangsakeadilan dlm kehidupan berbangsa
dan bernegara.dan bernegara.

21. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pengertian pemerintah, pemerintahan
dan kepemerintahan.
 Mendeskripsikan karakteristik, aktor dan
kepemerintahan yang baik.
 Menganalisis dampak pemerintahan yang tidak
transparan.
 Menampilkan sikap perilaku positif dan partisipasi
dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan &
jaminan keadilan.

22. PengertianPengertian
Perilaku positif dan partisipasi dalam upayaPerilaku positif dan partisipasi dalam upaya
peningkatan sikap keterbukaan dan jaminanpeningkatan sikap keterbukaan dan jaminan
keadilankeadilan
PENYELENG-PENYELENG-
GARAANGARAAN
PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
Pemerintah
PemerintahanPemerintahan
Kepemerintahan
AktorAktor
GoodGood
GovernanceGovernance
KepemerintahanKepemerintahan
Dampak Pemerintahan Yang Tidak TransparanDampak Pemerintahan Yang Tidak Transparan

23. 1. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Tidak Transparan
a.a. Pengertian Pemerintah dan PemerintahanPengertian Pemerintah dan Pemerintahan
Pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas
mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya.
Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan
pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara
PemerintahanPemerintahan adalahadalah hal cara, hasilhal cara, hasil
kerja memerintah, mengatur negarakerja memerintah, mengatur negara
dengan rakyatnyadengan rakyatnya..

24. Lanjutan ………….
Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakanDalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan
baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit.baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit.
Pemerintah
Dalam Arti LuasDalam Arti Luas
Dalam Arti
Sempit
Adalah suatu pemerintah yang berdaulatAdalah suatu pemerintah yang berdaulat
sebagai gabungan semua badan atausebagai gabungan semua badan atau
lembaga kenegaraan yang berkuasa danlembaga kenegaraan yang berkuasa dan
memerintah di wilayah suatu negara,memerintah di wilayah suatu negara,
meliputi badan eksekutif, legislatif danmeliputi badan eksekutif, legislatif dan
yudikatif.yudikatif.
Adalah suatu pemerintah yang berdaulatAdalah suatu pemerintah yang berdaulat
sebagai badan atau lembaga yangsebagai badan atau lembaga yang
mempunyai wewenang melaksanakanmempunyai wewenang melaksanakan
kebijakan negara (eksekutif) yang terdirikebijakan negara (eksekutif) yang terdiri
dari presiden, wakil presiden, dan paradari presiden, wakil presiden, dan para
menteri (kabinet).menteri (kabinet).

25. Hubungan Pemerintahan, swasta dan masyarakat yang
secara bersama-sama mewujudkan tujuan nasional secara
kolaboratif
Lanjutan ………….
GovernmentGovernment
PemerintahPemerintah
SwastaSwasta MasyarakaMasyaraka
tt
PemerintahPemerintah
SwastaSwasta MasyarakatMasyarakat
GovernancGovernanc
ee

26. b. Karakteristik
Pemerintahan
KeanekaragamanKeanekaragaman
Karakteristik
Pemerintahan
Masyarakat
Modern
KompleksitasKompleksitas
Dinamika
Penyelenggaraan pemerintahan (governing) dapat dipandang
sebagai “intervensi perilaku politik dan sosial yang berorientasi
hasil.
Diarahkan untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau
dapat diprediksikan dalam suatu sistem (sosial-politik), sesuai
dengan harapan ataupun tujuan dari para pelaku intervensi
tersebut”.

27. c. Konsepsi Kepemerintahan (Governance)
Kepemerintahan atau governance, merupakan tindakan, fakta,
pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Kooiman, kepeme-
rintahan lebih merupakan :
• Serangkaian proses interaksi
sosial politik antara pemerintah
dengan masyarakat dalam
berbagai bidang.
• Berkaitan dengan kepenti-ngan
masyarakat dan intervensi
pemerintah atas kepentingan-
kepentingan tersebut.
Dalam pandangan Pinto,
istilah “governance”
mengandung arti :
• Yaitu praktik penye-
lenggaraan kekuasaan
dan kewenangan oleh
pemerintah dalam
pengelolaan urusan
pemerintahan secara
umum, dan
pembangunan ekonomi
khususnya.

28. d. Aktor Dalam Kepemerintahan
Merupakan komponen besar dalam maju
mundurnya pengelolaan negara
3 (tiga)3 (tiga)
AktorAktor
Negara dan
Pemerintahan
Sektor
Swa
sta
Masyarakat Madani

29. Wujud Kepemerintahan
yang baik, adalah :
 Penyelenggaraan
pemerintahan negara
yang solid, bertang-
gungjawab, serta
efisien dan efektif.
 Mensinergiskan inte-
raksi yang konstruktif
diantara domain-
domain negara, sektor
swasta dan masyara-
kat (society).
Kepemerintahan yang baik
berorientasi pada 2 hal :
 Orientasi ideal negara yg
diarahkan pd pencapaian
tujuan nasional.
 Pemerintahan yg berfungsi
secara ideal, yaitu secara
efektif dan efisien melaku-
kan upaya pencapaian
tujuan nasional.
e. Kepemerintahan Yang Baik

30. Lanjutan ………….
Beberapa pandangan tentang wujudBeberapa pandangan tentang wujud
kepemerintahankepemerintahan
yang baik :yang baik :
 World Bank (2000), yaitu suatu penyelenggaraan
manajemen pemerintahan yang solid dan
bertang-gungjawab yang sejalan dengan prinsip
demokrasi dan pasar yang efisien, penghidaran
salah alokasi dana investasi dan pencegahan
korupsi, baik secara politik maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran
serta penciptaan legal and political framework
bagi tumbuhnya aktivitas swasta.
 UNDP, yaitu suatu hubungan yg sinergis &
konstruk-tif di antara negara, sektor swasta &

31.  Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu ke-
pemerintahan yang mengembangkan dan mene-
rapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,
transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,
efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima
oleh seluruh masyarakat.
 Modul Sosialisasi AKIP (LAN & BPKP 2000), merupa-
kan proses penyelenggaraan kekuasaan negara
dalam melaksanakan penyediaan public goods
and services. Good governance yang efektif,
menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang
baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja
dan moral yang tinggi.
Lanjutan ………….

32. Lanjutan ………….
Dari sisi pemerintah (government), good governance
dapat dilihat melalui aspek-aspek :
• Hukum/Kebijakan, mrp aspek yang ditunjukan pada
perlindungan kebebasan.
• Adminisrative competense and transparency, yaitu
kemampuan membuat perencanaan dan
melakukan implementasi.
• Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan
dekonstrasi di dalam departemen.
• Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempur-
naan mekanisme pasar peningkatan peran pengu-
saha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta.

33. Lanjutan ………….
1. Partisipasi (Participation),
2. Aturan Hukum (Rule of Law),
3. Transparan (Transparency),
4. Daya Tanggap (Responsiveness),
5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation),
6. Berkeadilan (Equity),
7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and
Efficiency),
8. Akuntabilitas (Accountability),
9. Bervisi Strategis (Strategic Vision),
10.Saling Keterkaitan (Interrelated).).
Karakteristik atau prinsip-prinsip dalamKarakteristik atau prinsip-prinsip dalam
praktik penyelenggaraan kepemerintahan yangpraktik penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik (UNDP) :baik (UNDP) :

34. Lanjutan ………….
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahanPrinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan
yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999.yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999.
1. Asas Kepastian Hukum,
2. Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara,
3. Asas Kepentingan Umum,
4. Asas Proporsionalitas,
5. Asas Profesionalitas,
6. Asas Akuntabillitas.

35. Pemerintah
diselenggarakan
dalam rangka
pencapaian
kesejahteraan
bersama bagi
warga
masyarakat.
Faktor Penyebab Terjadinya
Penyelenggaraan Pemerintah
Yang Tidak Transparan
f.f. Dampak Kepemerintahan Yang Tidak TransparanDampak Kepemerintahan Yang Tidak Transparan
 Sistem politik yang
tertutup,
 Sumber daya manusianya
bersifat feodal,
opportunis “aji
mumpung”
 Pendekatan “ingin
dilayani” sbg aparatur
pemerintah.

36. Lanjutan ………….
Faktor lain penyebab terjadinya pemerintahan yang
tidak transparan
No Faktor-Faktor Uraian / Keterangan
1. Pengaruh
Kekuasaan
 Ingin mempertahankan kekuasaanya.
 Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan
konflik,
 Mengabaikan proses demokratisasi,
 Bersifat sentralistis,
 Penyelahgunaan kekuasaan.
2. Moralitas  Terabaikannya nilai-niai agama dan nilai-nilai
luhur budaya bangsa sebagai sumber etika.
 Melakukan perbuatan tercela : berupa
ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan
pelanggaran hak asasi manusia.

37. Lanjutan ………….
3.3. Sosial-
Ekonomi
 Sering terjadinya konflik sosial sebagai
konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan
antar golongan yang tidak dikelola dengan baik
dan adil.
 Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak
pada sekelompok pengusaha besar.
4.4. Politik dan
Hukum
 Sistem politik yang otoriter sehingga para
pemimpinya tidak mampu lagi menyerap aspirasi
dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
 Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga
pelaksanaannya banyak bertentangan dengan
prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga
negara dihadapan hukum.

38. Lanjutan ………….
Akibat dari Penyelenggaraan PemerintahanAkibat dari Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Tidak TransparanYang Tidak Transparan
1. Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan
warga negara terhadap pemerintah.
2. Rendahnya partisipasi warga negara terhadap
kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
3. Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif
dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik.
4. Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya
fungsi legislatif, maka KKN merajalela dan menjadi
budaya yang mendarah daging (nilai dominan).
5. Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada
ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi
manusia.

39. No Karakterist
ik
Indikator Penyelenggaraan Keterangan /
Akibat
1. Partisipasi o Warga masyarakat dibatasi/ tidak
memiliki hak suara.
o Informasi sefihak (top down) dan
lebih bersifat instruktif.
o Lembaga perwakilan tidak bebas
berpolitik.
o Kebebasan berpendapat dan pers
sangat dibatasi.
Warga masyarakat dan
pers cenderung pasif,
tidak ada kritik (unjuk
rasa), tidak berdaya
dan terkekang dengan
berbagai aturan dan
doktrin.
2. Aturan Hukum o Hukum lebih berpihak kepada
penguasa.
o Penegakkan hukum tidak adil.
o Hak-hak Asasi Manusia terabaikan.
Penguasa menjadi
otoriter, posisi tawar
masyarakat lemah,
masyarakat banyak
ketakutan
Beberapa indikator tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan beserta
akibat-akibatnya.
Lanjutan ………….

40. 3.3. Transparan  Informasi yang diperoleh satu arah,
yaitu hanya dari pemerintah.
 Masyarakat sangat dibatasi dalam
memperoleh informasi.
 Sulit bagi masyarakat untuk
mengevaluasi pemerintahan.
Pemerintah sangat
tertutup dan
masyarakat tidak
banyak tahu apa yang
terjadi pada
negaranya.
4.4. Daya
Tanggap
 Proses pelayanan sentralistik.
 Banyak pejabat memposisikan diri
sebagai penguasa.
 Layanan kepada masyarakat
diskriminatif dan konvensional
Layanan kepada
masyarakat sarat
dengan korupsi, kolusi
dan nepotisme.
5.5. Berorientasi
Konsensus
 Pemerintah banyak bertindak sebagai
alat kekuasaan negara.
 Lebih banyak bersifat komando dan
instruksi dan segala bentuk prosedur
lebih bersifat formalitas.
 Tidak ada peluang untuk mengadakan
musyawarah.
Pemerintah cenderung
otoriter karena menu-
tup jalan bagi dilaksa-
nakannya konsensus
dan musyawarah.
Lanjutan ………….

41. 6. Berkeadilan  Adanya diskriminasi gender,
 Menutup peluang bagi dibentuknya LSM
 Banyak peraturan yang masih berpihak
pada gender tertentu.
Arogansi kekuasaan
sangat dominan dalam
menentukan penye-
lenggaraan pem.
7. Efektivitas
dan Efisiensi
 Manajemen penyelenggaraan negara
terpusat (top down).
 Banyak acara-acara seremonial.
 Pemanfaatan SDA dan SDM tidak
berdasarkan kebutuhan.
Negara cenderung salah
urus dalam mengelola
SDA dan sumber daya
manusianya
8. Akuntabi-litas  Pengambil keputusan didominasi oleh
pemerintah.
 Swasta dan masyarakat memiliki peran
yang sangat kecil.
 Pemerintah memonopoli berbagai alat
produksi strategis.
 Masyarakat dan pers tidak diberi ruang
menilai pemerintahan.
Dominannya pemerintah
dalam semua lini
kehidupan.
Lanjutan ………….

42. 9. Bervisi
Strategis
 Pemerintah lebih puas dengan
kemapanan yang telah dicapai.
 Sulit menerima perubahan mslh
politik, hukum dan ekonomi.
 Kurang mau memahami aspek-
aspek kultural, historis dan
kompleksitas masyarakatnya.
 Penyelenggaraan pemerintahan
statis dan tidak memiliki
jangkauan jangka panjang.
Banyaknya
penguasa yang pro
status quo dan
kemapanan
sehingga tidak
memperdulikan
terjadinya
perubahan.
10. Saling
Keterkait
an
 Penguasa mengabaikan peran
swasta atau masyarakat.
 Pemerintah merasa yang paling
benar dan paling pintar.
 Masukan atau kritik dianggap
provokator anti stabilitas.
 Swasta dan masyarakat tidak
diberi kesempatan bersinergi.
Para pejabat peme-
rintah sering
dianggap lebih tahu
dalam segala hal,
sehingga masyara-
kat tidak tidak
punya keinginan
untuk bersinergi.
Lanjutan ………….

43. Menurut MTI (Masyarakat Transparansi Internasional), bhw
“korupsi merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun
pegawai negeri, yg secara tidak wajar dan tidak legal
memperkaya diri atau memperkaya mereka yg dekat dengannya
dng menyalahguna-kan kekuasaan publik yg dipercayakan
kepada mereka.”
Lanjutan ………….
Di Indonesia, rezim pemerintahan yang dianggap paling korup adalah
semasa orde baru berkuasa. Laporan Wold Economic Forum, dalam “The
global Competitiveness Report 1999”, kondisi Indonesia termasuk yang
terburuk di antara 59 negara yang diteliti.
Bahkan pada tahun 2002, menurut laporan lembaga “Political and Risk
Consultancy (PERC di Hongkong), negara Indonesia “berhasil
mengukir prestasi” sebagai negara yang paling korup di Asia.

44. Lanjutan ………….
Pendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktorPendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktor
penyebab terjadinya tindak korupspenyebab terjadinya tindak korups i.i.
NoNo Nama TokohNama Tokoh Uraian / KeteranganUraian / Keterangan
1.1. Sarlito W. Sarwono  Dorongan dari dalam diri sendiri (seperti keinginan, hasrat,
kehendak, dan lain-lain).
 Rangsangan dari luar (dorongan teman, ada kesempatan,
kurang kontrol dan lain-lain).
2.2. Andi Hamzah  Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan
kebutuhan yang makin meningkat.
 Latar belakang kebudayaan atau kultur yang merupakan
sumber/sebab meluasnya korupsi.
 Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang
efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk
korupsi.
 Modernisasi pengembangbiakan korupsi.

45. 1.1. Melibatkan lebih dari satu orangMelibatkan lebih dari satu orang
2.2. Pelaku tidak terbatas pada oknum pegawai pemerintah, tetapiPelaku tidak terbatas pada oknum pegawai pemerintah, tetapi
juga di swasta.juga di swasta.
3.3. Sering digunakan bahasa “sumir” untuk menerima uang sogok,Sering digunakan bahasa “sumir” untuk menerima uang sogok,
yaitu : uang kopi, uang rokok, uang semir, uang pelancar, salamyaitu : uang kopi, uang rokok, uang semir, uang pelancar, salam
tempel, uang pelancar baik dalam bentuk uang tunai, bendatempel, uang pelancar baik dalam bentuk uang tunai, benda
tertentu atau wanita.tertentu atau wanita.
4.4. Umumnya bersifat rahasia, kecuali jika sdh membudaya.Umumnya bersifat rahasia, kecuali jika sdh membudaya.
5.5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yangMelibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang
selalu tidak berupa uang.selalu tidak berupa uang.
6.6. Mengandung unsur penipuan yang biasanya ada pada badanMengandung unsur penipuan yang biasanya ada pada badan
publik atau masyarakat umum.publik atau masyarakat umum.
Ciri-ciri KorupsiCiri-ciri Korupsi
Lanjutan ………….

46. Lanjutan ………….
Akibat Tindak KorupsiAkibat Tindak Korupsi
SiapapunSiapapun
pelakunya, bahwapelakunya, bahwa
sekecil apapunsekecil apapun
perbuatan tindakperbuatan tindak
korupsi akankorupsi akan
mendatangkanmendatangkan
kerugian padakerugian pada
pihak lainpihak lain..
1.1. Mendelegetimasi proses demokrasiMendelegetimasi proses demokrasi
dengan mengurangi kepercayaandengan mengurangi kepercayaan
publik terhadap proses politik melaluipublik terhadap proses politik melalui
politik uang.politik uang.
2.2. Mendistorsi pengambilan keputusanMendistorsi pengambilan keputusan
pada kebijakan publik, membuatpada kebijakan publik, membuat
tiadanya akuntabilitas publik dantiadanya akuntabilitas publik dan
manafikanmanafikan the rule of lawthe rule of law. Hukum dan. Hukum dan
birokrasi hanya melayani kekuasaanbirokrasi hanya melayani kekuasaan
dan pemilik modal.dan pemilik modal.

47. Akibat Tindak KorupsiAkibat Tindak Korupsi
Lanjutan ………….
3. Meniadakan sistem promosi (reward and punishman), karena lebih
dominan hubungan patron-klien dan nepotisme.
4. Proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu
pembangunan yang berkelanjutan.
5. Jatuh atau rusaknya tatanan ekonomi karena produk yang dijual tidak
kompetitif dan terjadi penumpukan beban utang luar negeri.
6. Semua urusan dapat diatur sehingga tatanan aturan/hukum dapat
dibeli dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan.
7. Lahirnya kelompok-kelompok pertemanan atau “koncoisme” yang lebih
didasarkan kepada kepentingan pragmatisme uang.

48. Lanjutan ………….
Upaya Pencegahan Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintah Yang Tidak Transparan
1. Pemerintah dan pejabat publik, dilakukan pengawasan melekat.
2. Mengefektifkan peran dan fungsi aparat penegak hukum,
3. Pembekalan intensif thd aparatur pemerintah/pejabat publik
4. Menegakkan supremasi hukum secara konsisten.
5. Peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis.
6. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan seimbang.
7. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab
dalam penyelenggaraan negara.
Formal Pemerintah/KekuasaanFormal Pemerintah/Kekuasaan

49. Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa
Lanjutan ………….
 Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalamKeterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam
mengawasi setiap kebijakan publik yg dibuatmengawasi setiap kebijakan publik yg dibuat
pemerintah,pemerintah,
 Kontrol sosial oleh rakyat melalui berbagai mediaKontrol sosial oleh rakyat melalui berbagai media
massa elektronik maupun cetak.massa elektronik maupun cetak.
Dr. Leden Marpaung, S.H., menyebutkan
tentang upaya pencegahan (prevensi) tindak
pidana korupsi, yaitu antara lain mencakup :
mental dan budi pekerti, sistem, perilaku
masyarakat, perundang-undangan, manajemen,
dan kesejahteraan aparat negara/pemerintah.

50. 1. Memperkenalkan sejak dini melalui pembelajaran di sekolah tentang
pentingnya pemerintah yang transparan.
2. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu membuka
wacana dan dialog interaktif di dalam masyarakat.
3. Meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama, suku dan
kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja
sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling
menghormati.
4. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang
demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas,
bertanggung jawab, menjadi panutan masyara-kat, dan mampu
mempersatukan bangsa dan negara.
Pendidikan dan Masyarakat
Lanjutan ………….

51. 2.2. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalamSikap Keterbukaan dan Keadilan dalam
Kehidupan Berbangsa dan BernegaraKehidupan Berbangsa dan Bernegara
a.a. PerilakuPerilaku
PositifPositif
1.1. Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasanaPerbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotong royongan.kekeluargaan dan kegotong royongan.
2.2. Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antaraSikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara
hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
3.3. Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yangSikap suka memberi pertolongan kepada orang yang
memerlukan.memerlukan.
4.4. Suka bekerja keras.Suka bekerja keras.
5.5. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untukMenghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk
mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

52. Disamping perilaku tersebut diatas, dalam rangkaDisamping perilaku tersebut diatas, dalam rangka
jaminan keadilan perlu di timbulkan;jaminan keadilan perlu di timbulkan;
a.a. Kesadaran akan adanya hak yang sama bagi setiapKesadaran akan adanya hak yang sama bagi setiap
warga negara Indonesia.warga negara Indonesia.
b.b. Kesadaran akan adanya kewajiban yang sama bagiKesadaran akan adanya kewajiban yang sama bagi
setiap warga negara Indonesia.setiap warga negara Indonesia.
c.c. Kesadaran akan hak dan kewajiban untuk menciptakanKesadaran akan hak dan kewajiban untuk menciptakan
dan tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yangdan tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang
merata.merata.
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

53. b.b. Partisipasi danPartisipasi dan
UpayaUpaya
Lanjutan ………….
Bentuk partisipasi warga negara tersebut antara lainBentuk partisipasi warga negara tersebut antara lain ::
Pengawasan terhadap aparatur negara :
1. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana
dan program pemerintah dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Hasil-hasil pembangunan dapat menjadi umpan balik berupa
pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan,
perencanaan, pembinaan, dan pembangunan.
4. Sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran,
dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga,
uang, dan serta perlengkapan milik negara.

54. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Peran Masyarakat Dalam Upaya Memberantas KorupsiPeran Masyarakat Dalam Upaya Memberantas Korupsi
1. Berusaha memahami berbagai aturan yg diterapkan pem.
2. Mengikuti prosedur/mekanisme sesuai aturan yang berlaku.
3. Jika terdapat kejanggalan dalam penerapan aturan, tanyakan
dengan baik dan sopan kepada pejabat atau instansi yang
berwenang.
4. Bersedia melaporkan atau menginformasikan pelaku korupsi
kepada lembaga berwenang (Kejaksaan, Kepolisian & KPK).
5. Mau menjadi bagian anggota masyarakat yang memberi
keteladanan.
6. Melakukan kampanye preventif melalui jalur-jalur pendidikan
formal maupun non-formal.

55. STUDI WACANASTUDI WACANA
KORUPSI ADALAH AKSI TERORISMEKORUPSI ADALAH AKSI TERORISME
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan korupsi merupakan bentuk
tindakan terorisme atau tak lebih dari perbuatan teroris yang menghancurkan
peradaban dunia. “Korupsi itu adalah terorisme”, ujar Hidayat dalam deklarasi Aksi
Resolusi dan Referandum Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap
kejahatan yang diselenggarakan di Makassar.
Pemerintah, katanya, telah menghukum para koruptor dan menusakambangkan
mereka. Meski demikian, pemerinah jangan cepat berbangga diri atau puas terhadap
keberhasilan yang telah dilakukannya, sebab para koruptor yang berhasil ditahan
tersebut adalah mereka yang tingkat korupsinya baru mencapai miliaran rupiah.
“Masih banyak koruptor trilliunan rupiah yang lari ke luar negeri dan ini menjadi
masalah dan pekerjaan rumah bagi aparat hukum,” ujar mantan Presiden Partai
Keadilan Sejahtera ini.
Sumber : Media Indonesia, 9/12/2004.