Dokumen tersebut membahas tentang sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta jaminan keadilan yang disediakan untuk warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan merupakan sikap terbuka, toleransi, dan komunikasi yang baik, sementara keadilan berarti tidak memihak dan memperlakukan semua orang secara setara sesuai haknya. Keterbukaan dan keadilan sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat, dokumen menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, serta dampak negatif dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan bagi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.
Bab 3 membahas pentingnya sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibahas pengertian keterbukaan dan keadilan, ciri keterbukaan, jenis-jenis keadilan, serta peraturan yang menjamin keadilan bagi warga negara."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan merupakan sikap terbuka, toleransi, dan komunikasi yang baik, sementara keadilan berarti tidak memihak dan memperlakukan semua orang secara setara sesuai haknya. Keterbukaan dan keadilan sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat, dokumen menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, serta dampak negatif dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan bagi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.
Bab 3 membahas pentingnya sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibahas pengertian keterbukaan dan keadilan, ciri keterbukaan, jenis-jenis keadilan, serta peraturan yang menjamin keadilan bagi warga negara."
Power Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARANoshadiba Frisya Rahma
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan didefinisikan sebagai sikap terbuka, jujur, dan mau menerima kritik, sedangkan keadilan adalah perlakuan yang adil tanpa memihak. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai macam keadilan menurut Aristoteles dan Plato, serta ciri-ciri keterbukaan dan pentingnya sik
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dampak dari ketidaktransparanan.
2. Juga dibahas konsep keadilan menurut berbagai teori dan sikap positif untuk meningkatkan jaminan keadilan.
3. Arah kebijakan nasional yang transparan mencakup peningkatan kerukunan sosial dan supremasi hukum.
Alhamdulillah ini adalah makalah yang elsa susun tentang Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan. Semoga makalah yang saya susun ini bermanfaat untuk semua orang.Amiiin
BAB III membahas tentang keterbukaan dan jaminan keadilan. Keterbukaan dalam kepribadian bangsa Indonesia berarti sikap jujur, komunikatif, dan terbuka untuk menerima kritik. Keterbukaan penting untuk mencegah korupsi dan menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Jaminan keadilan merujuk pada konsep keadilan distributif, komutatif, alamiah, konvensional, dan legalitas. Kur
KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN (pkn SMA)syifa harun
ppt ini terkait tentang keadilan bangsa indonesia, sifat-sifat dari keadilan itu sendiri, makna, serta tanggapan dari berbagai pihak mengenai keterbukaan dan jaminan keadilan indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk jenis-jenis keadilan menurut beberapa teori."
Makalah ini membahas tentang etika profesi hakim, meliputi pengertian profesi hakim, wewenang dan tugas hakim, pedoman etika dan perilaku hakim, serta pengawasan terhadap etika profesi hakim. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan tanggung jawab besar seorang hakim dalam memberikan keputusan secara adil berdasarkan hukum dan pedoman etika yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang pidana adat dan peradilan adat di Indonesia, khususnya di Bali. Ia menjelaskan bahwa peradilan adat sudah berlangsung lama di Indonesia dan memiliki nilai-nilai demokratis. Dokumen ini juga membahas tantangan yang dihadapi peradilan adat saat ini seperti pengaruh hukum negara dan perubahan sosial. Terakhir, dokumen ini membahas sanksi pidana adat di Bali seperti denda dan peng
Dokumen tersebut membahas tentang rumah sakit sebagai korporasi dan tanggung jawab hukum rumah sakit. Ia menjelaskan bahwa rumah sakit adalah badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk hukum pidana, atas perbuatan yang dilakukan. Dokumen ini juga membahas definisi korporasi dan rumah sakit serta tanggung jawab rumah sakit kepada pasien.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Demokrasi harus mengintegrasikan nilai-nilai lokal agar tetap melestarikan adat istiadat nenek moyang Indonesia yang kaya akan nilai luhur. Rekonstruksi kearifan lokal perlu dilakukan untuk membangun identitas bangsa yang kuat berdasarkan kebhinnekaan. Demokrasi yang kuat tumbuh dari dalam negeri dengan mempelajari masa lalu serta mengintegr
Dokumen tersebut membahas tentang kemerdekaan yudisial dan prinsip-prinsip dasar dalam peradilan Indonesia. Terdapat empat poin utama yaitu: 1) Peradilan harus bebas dan tidak memihak, 2) Pentingnya peradilan tata usaha negara dan konstitusi, 3) Asas-asas hukum seperti sidang terbuka dan independensi hakim, 4) Kemandirian yudisial secara fungsional, personal, dan struktural.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keadilan secara luas, mulai dari definisi, aspek-aspeknya, jenis-jenisnya, landasan untuk memperjuangkan keadilan, serta sumber pustakanya. Keadilan dijelaskan sebagai sikap yang memberikan hak setiap orang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan secara adil dan proporsional tanpa memandang latar belakang apapun.
Makalah ini membahas tentang demokrasi di Indonesia, termasuk pengertian demokrasi, jenis-jenis demokrasi, unsur-unsur penegak demokrasi seperti negara hukum dan masyarakat madani, prinsip-prinsip demokrasi, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia melalui empat periode.
Perwujudan Masyarakat Bermoral dan Taat Hukum
Makalah ini membahas tentang pentingnya masyarakat bermoral dan taat hukum serta problematika nilai, moral, dan hukum. Ciri masyarakat bermoral adalah melakukan tindakan sesuai nilai dan budaya masyarakat serta aturan yang berlaku. Sedangkan taat hukum diperlukan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, masih ter
BAB ini memberikan ringkasan mengenai sila-sila Pancasila dan hubungannya dengan agama Kristen di Indonesia. Pancasila bertindak sebagai alat pemersatu politik, dasar toleransi beragama, dan fundamen kebebasan beragama. Pancasila juga memfasilitasi dialog antaragama dan menjadi alat untuk mempribumikan ajaran Kristen di Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan sistematis yang menyatukan mentalitas bangsa Indonesia.
Modul ini membahas tentang persamaan derajat manusia dalam 3 kalimat:
1. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.
2. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara.
3. Modul ini menjelaskan makna persamaan derajat dalam UUD 1945 dan undang-undang serta con
Power Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARANoshadiba Frisya Rahma
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan didefinisikan sebagai sikap terbuka, jujur, dan mau menerima kritik, sedangkan keadilan adalah perlakuan yang adil tanpa memihak. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai macam keadilan menurut Aristoteles dan Plato, serta ciri-ciri keterbukaan dan pentingnya sik
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dampak dari ketidaktransparanan.
2. Juga dibahas konsep keadilan menurut berbagai teori dan sikap positif untuk meningkatkan jaminan keadilan.
3. Arah kebijakan nasional yang transparan mencakup peningkatan kerukunan sosial dan supremasi hukum.
Alhamdulillah ini adalah makalah yang elsa susun tentang Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan. Semoga makalah yang saya susun ini bermanfaat untuk semua orang.Amiiin
BAB III membahas tentang keterbukaan dan jaminan keadilan. Keterbukaan dalam kepribadian bangsa Indonesia berarti sikap jujur, komunikatif, dan terbuka untuk menerima kritik. Keterbukaan penting untuk mencegah korupsi dan menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Jaminan keadilan merujuk pada konsep keadilan distributif, komutatif, alamiah, konvensional, dan legalitas. Kur
KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN (pkn SMA)syifa harun
ppt ini terkait tentang keadilan bangsa indonesia, sifat-sifat dari keadilan itu sendiri, makna, serta tanggapan dari berbagai pihak mengenai keterbukaan dan jaminan keadilan indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk jenis-jenis keadilan menurut beberapa teori."
Makalah ini membahas tentang etika profesi hakim, meliputi pengertian profesi hakim, wewenang dan tugas hakim, pedoman etika dan perilaku hakim, serta pengawasan terhadap etika profesi hakim. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan tanggung jawab besar seorang hakim dalam memberikan keputusan secara adil berdasarkan hukum dan pedoman etika yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang pidana adat dan peradilan adat di Indonesia, khususnya di Bali. Ia menjelaskan bahwa peradilan adat sudah berlangsung lama di Indonesia dan memiliki nilai-nilai demokratis. Dokumen ini juga membahas tantangan yang dihadapi peradilan adat saat ini seperti pengaruh hukum negara dan perubahan sosial. Terakhir, dokumen ini membahas sanksi pidana adat di Bali seperti denda dan peng
Dokumen tersebut membahas tentang rumah sakit sebagai korporasi dan tanggung jawab hukum rumah sakit. Ia menjelaskan bahwa rumah sakit adalah badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk hukum pidana, atas perbuatan yang dilakukan. Dokumen ini juga membahas definisi korporasi dan rumah sakit serta tanggung jawab rumah sakit kepada pasien.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Demokrasi harus mengintegrasikan nilai-nilai lokal agar tetap melestarikan adat istiadat nenek moyang Indonesia yang kaya akan nilai luhur. Rekonstruksi kearifan lokal perlu dilakukan untuk membangun identitas bangsa yang kuat berdasarkan kebhinnekaan. Demokrasi yang kuat tumbuh dari dalam negeri dengan mempelajari masa lalu serta mengintegr
Dokumen tersebut membahas tentang kemerdekaan yudisial dan prinsip-prinsip dasar dalam peradilan Indonesia. Terdapat empat poin utama yaitu: 1) Peradilan harus bebas dan tidak memihak, 2) Pentingnya peradilan tata usaha negara dan konstitusi, 3) Asas-asas hukum seperti sidang terbuka dan independensi hakim, 4) Kemandirian yudisial secara fungsional, personal, dan struktural.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keadilan secara luas, mulai dari definisi, aspek-aspeknya, jenis-jenisnya, landasan untuk memperjuangkan keadilan, serta sumber pustakanya. Keadilan dijelaskan sebagai sikap yang memberikan hak setiap orang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan secara adil dan proporsional tanpa memandang latar belakang apapun.
Makalah ini membahas tentang demokrasi di Indonesia, termasuk pengertian demokrasi, jenis-jenis demokrasi, unsur-unsur penegak demokrasi seperti negara hukum dan masyarakat madani, prinsip-prinsip demokrasi, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia melalui empat periode.
Perwujudan Masyarakat Bermoral dan Taat Hukum
Makalah ini membahas tentang pentingnya masyarakat bermoral dan taat hukum serta problematika nilai, moral, dan hukum. Ciri masyarakat bermoral adalah melakukan tindakan sesuai nilai dan budaya masyarakat serta aturan yang berlaku. Sedangkan taat hukum diperlukan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, masih ter
BAB ini memberikan ringkasan mengenai sila-sila Pancasila dan hubungannya dengan agama Kristen di Indonesia. Pancasila bertindak sebagai alat pemersatu politik, dasar toleransi beragama, dan fundamen kebebasan beragama. Pancasila juga memfasilitasi dialog antaragama dan menjadi alat untuk mempribumikan ajaran Kristen di Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan sistematis yang menyatukan mentalitas bangsa Indonesia.
Modul ini membahas tentang persamaan derajat manusia dalam 3 kalimat:
1. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.
2. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara.
3. Modul ini menjelaskan makna persamaan derajat dalam UUD 1945 dan undang-undang serta con
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum, tujuan hukum, dan penggolongan hukum. Hukum didefinisikan sebagai keseluruhan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, kepentingan yang diatur, dan hubungannya satu sama lain.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna keadilan dan keterbukaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
2. Dokumen tersebut juga membahas mengenai penerapan e-government sebagai salah satu upaya meningkatkan keterbukaan pemerintahan dan kewajiban negara dalam menjamin
Makalah pengertian dan prinsip prinsip demokrasiahmad yani
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar makalah yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ringkasan bab pendahuluan tentang pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian demokrasi, ciri-ciri, manfaat, dan prinsip-prinsip demokrasi serta perkembangan pelaksanaannya di Indonesia.
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMayaRiantini1
Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.
Pkn 5 (keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara)Riana Bw
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian keterbukaan dan keadilan, pendapat para ahli tentang keadilan, ciri-ciri keterbukaan, jaminan keadilan, dan undang-undang yang mendukung terwujudnya keterbukaan dan keadilan.
Modul ini membahas dua topik utama: 1) Prinsip persamaan derajat manusia, yang mencakup arti dan makna dalam UUD 1945 serta perundang-undangan terkait. 2) Warga negara, yang menjelaskan tentang definisi, hak, kewajiban, dan undang-undang kewarganegaraan di Indonesia.
Makalah ini membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Pembahasan dimulai dari pengertian pemerintahan, sistem pemerintahan di berbagai negara, dan sistem pemerintahan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Keterbukaan & Keadilan
1.
2. Waktu : 6 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
Standar
Kompetensi :
3. Menampilkan
sikap
keterbukaan
dan keadilan
dalam
kehidupan
berbangsa
dan
bernegara
Kompetensi Dasar :
3.1. Mendeskripsikan pengertian dan
pentingnya keterbukaan dan keadilan
dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan.
3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan
keadilan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
3. Waktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Kompetensi Dasar :
3.1. Mendeskripsikan pengertian dan
pentingnya keterbukaan dan
keadilan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
4. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
Menguraikan pengertian keterbukaan dan
keadilan.
Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menganalisis adanya jaminan keadilan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. 1. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan
a. Pengertian Keterbukaan
Keterbukaan merupakan
perwujudan dari sikap
jujur, rendah hati, adil,
mau menerima
pendapat, dan kritik dari
orang lain.
Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia,
keterbukaan adalah
hal terbuka, perasaan
toleransi dan hati-hati
serta merupakan
landasan untuk
berkomunikasi.
7. b. Pengertian Keadilan
Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil”
(bahasa Arab ; ‘ adl ) mengandung pengertian :
Tidak berat sebelah atau tidak memihak.
Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai
dengan hak yang harus diperolehnya.
Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana
yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur
dan tepat menurut peraturan atau syarat dan
rukun yang telah ditetapkan. Tidak sewenangwenang dan maksiat atau berbuat dosa.
Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiq
(orang yang tidak mengerjakan perintah).
8. Lanjutan ………….
Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan
menusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan :
No Keadilan
Uraian / Keterangan
Contoh
1.
Keadilan
Yaitu, perlakuan terhaKomutatif dap seseorang dengan
tidak melihat jasa-jasa
yang telah diberikannya.
Seseorang yang telah melakukan kesalahan/ pelanggaran
tanpa memandang kedudukannya, dia tetap dihukum
sesuai dengan kesalahan/
pelanggaran yang dibuatnya.
2.
Keadilan
Ditributif
Beberapa orang pegawai suatu perusahaan memperoleh
gaji yang berbeda, berdasarkan masa kerja, golongan,
kepangkatan, jenjang
pendidikan, atau tingkat
kesulitan pekerjaannya.
Yaitu, perlakuan terhadap seseorang sesuai
dengan jasa –jasa yang
telah diberikan-nya.
9. Lanjutan ………….
3.
Keadilan
Kodrat
Alam
Yaitu, memberi sesuatu
sesuai dengan yang
diberi-kan oleh orang lain
kepada kita.
Seseorang yang menjawab
salam yang diucapkan orang
lain dikatakan adil karena
telah menerima salam dari
orang tersebut.
4.
Keadilan
Konvensional.
Yaitu, jika seorang warga
negara telah menaati
pera-turan perundangundangan yang telah
dikeluarkan.
Penggunaan sabuk pengaman
bagi pengendara mobil dan
helm untuk pengendara
motor.
5.
Keadilan
Yaitu, jika seseorang
Perbaikan telah berusaha
memulihkan nama baik
orang lain yang telah
tercermar.
Tindakan klarifikasi terhadap
kesalahan yang telah
dilakukan seseorang.
10. Lanjutan ………….
Plato, orang yang dikatakan adil adalah orang
yang
mengendalikan diri & perasaannya dikendalikan
oleh
akal. Keadilan dapat dibedakan :
• Keadilan moral
• Keadilan prosedural
Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu
perbuatan yang didasarkan pada perjanjian
yg telah disepakati.
Notonagoro, keadilan hukum “legalitas”
adalah suatu keadaan yang didasarkan
pada ketentuan hukum yang berlaku.
Panitia Ad-hoc MPRS 1966, Keadilan
dibagi menjadi 2 (dua) bagian ; a)
Keadilan idividual, dan b) Keadilan sosial
11. 2. Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara
Sikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upaya
pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan bukan
kesejahteraan sekelompok orang.
Pembanguna
n Nasional
Asas
Adil
dan
Merata
Berkeadilan
Sosial
Asas keseimbangan,
Keserasian, dan
Keselarasan dalam
peri kehidupan
13. Lanjutan ………….
Ciri-ciri keterbukaan :
• Transparan dlm proses maupun pelaksanaan kebijakan publik.
• Menjadi dasar/pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi.
• Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya
maupun yang dilakukan orang lain.
• Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan
orang lain.
• Bersikap hati-hati dan selektif (check and recheck) dalam
menerima dan mengolah informasi dari manapun sumbernya.
• Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain.
• Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya.
• Menyadari tentang keberagaman dlm berbagai bidang kehidupan
• Mau bekerja sama dan menghargai orang lain.
• Mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan.
14. b. Sikap
Terbuka
Sikap
Terbuka
Suatu sikap
berupa
kesediaan
seseorang untuk
mau menerima
terhadap hal-hal
yang berbeda
dengan kondisi
dirinya
Dalam kehidupan berbangsa,
diperlukan untuk menjaga keutuhan
bangsa, mempererat hubungan
toleransi serta menghindari konflik.
Dalam kehidupan bernegara, bagi
pemerintah atau pejabat publik
diperlukan untuk meningkatkan
kepercayaan rakyat agar mau
berpartisipasi dalam pembangunan
nasional.
Pejabat publik harus mampu
mewujudkan “Clean Government”
atau pemerintah yang bersih.
15. c. Jaminan Keadilan Dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti :
Dalam Arti Formal
Tuntutan
Keadilan
Dalam Arti
Material
Bahwa keadilan menuntut agar hukum berlaku,
secara umum. Semua orang dalam situasi yang
sama diperlakukan secara sama. Oleh karena
itu dihadapan hukum kedudukan orang adalah
sama. Inilah yang disebut dengan “kesamaan
kedudukan”.
Bahwa hukum harus adil. Adil di sini adalah adil
yang dianggap oleh masyarakat. Jadi bukan
sekedar secara formal saja seperti apa yang
tertulis itu adil. Itulah sebabnya perlu adanya
penyesuaian antara keputusan sidang dan
penilaian
masyarakat,
walaupun
sidang
peradilan itu telah selesai.
16. Lanjutan ………….
1. Asas Kepastian hukum (principle of legal
security = Rechts zekerheid beginsed).
2. Asas Keseimbangan.
Asas Umum
Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara
3. Asas Kesamaan.
4. Asas Larangan Kesewenang-wenangan.
5. Asas larangan Penyalahgunaan wewenang
(detoumement de pouvoir).
6. Asas Bertindak Cermat.
7. Asas Perlakukan yang Jujur.
8. Asas meniadakan Akibat Suatu keputusan
yang Batal.
9. Asas Penyelenggaraan Kepentingan
Umum.
17. Lanjutan ………….
Jaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukan
dalam Undang-Undang Dasar 1945 :
1. Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27);
2. Bidang Politik (Pasal 28);
3. Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J);
4. Bidang Keagamaan (Pasal 29);
5. Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30);
6. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 & 32);
7. Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).
18. Lanjutan ………….
Undang-Undang, antara lain :
•
•
•
•
•
•
•
•
Undang-Undang No. 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang No. 14/1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang No. 5/1998 Tentang Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam,
Tidak Manusiawi , atau Merendahkan Martabat Manusia.
Undang-Undang No. 9/1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum.
Undang-Undang No. 35/1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang No. 39/1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No. 26/2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia.
Undang-Undang No. 31/2002 Tentang Partai Politik.
19. Lanjutan ………….
Tuntutan Masyarakat Kepada Aparat Penegak Hukum
Yang
Dikehendaki
Transparan, Akuntabel
dan Profesional
Baik dan Terbuka
Aparat
Penegak
Hukum
Taat Asas dan Taat
Aturan
Tidak
Dikehdaki
Tuntutan
Masyarakat
Korupsi, Kolusi &
Nepotisme
Dapat berakibat Mobokrasi/
Okhlokrasi
20. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
1
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sikap Keterbukaan
dan Keadilan serta Jaminan Keadilan dlm Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :
1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “adil atau keadilan”
sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !
Pendapat anda tentang Keadilan ? .................................................
No
Tokoh
1
Socrates
2
T. Hobbes
Uraian Singkat
21. Lanjutan ………….
2. Pelaksanaan jaminan keadilan bagi setiap warga negara, akan
sejalan dengan supremasi hukum, demokratisasi dan hak-hak
asasi manusia. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini
hubungannya dengan sikap keterbukaan !
Supremasi Hukum
Hak-hak Asasi Manusia
....................................... .......................................
....................................... .......................................
3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sikap ketrerbukaan
sangat diperlukan dalam penyelenggaraan negara, terutama oleh
pemerintah dan pejabat publik ! ........................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
22. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Kompetensi Dasar :
3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
transparan.
3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan
keadilan dlm kehidupan berbangsa
dan bernegara.
23. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
Menguraikan pengertian pemerintah, pemerintahan
dan kepemerintahan.
Mendeskripsikan karakteristik, aktor dan
kepemerintahan yang baik.
Menganalisis dampak pemerintahan yang tidak
transparan.
Menampilkan sikap perilaku positif dan partisipasi
dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan &
jaminan keadilan.
25. 1. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Tidak Transparan
a. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
Pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas
mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya.
Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan
pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara
Pemerintahan adalah hal cara, hasil
kerja memerintah, mengatur negara
dengan rakyatnya.
26. Lanjutan ………….
Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan
baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit.
Dalam Arti Luas
Adalah suatu pemerintah yang berdaulat
sebagai gabungan semua badan atau
lembaga kenegaraan yang berkuasa dan
memerintah di wilayah suatu negara,
meliputi badan eksekutif, legislatif dan
yudikatif.
Pemerintah
Dalam Arti
Sempit
Adalah suatu pemerintah yang berdaulat
sebagai badan atau lembaga yang
mempunyai
wewenang
melaksanakan
kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri
dari presiden, wakil presiden, dan para
menteri (kabinet).
27. Lanjutan ………….
Hubungan Pemerintahan, swasta dan masyarakat yang
secara bersama-sama mewujudkan tujuan nasional secara
kolaboratif
Government
Governanc
e
Pemerintah
Pemerintah
Swasta
Swasta
Masyaraka
t
Masyarakat
29. c. Konsepsi Kepemerintahan (Governance)
Kepemerintahan atau governance, merupakan tindakan, fakta,
pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Kooiman, kepemerintahan lebih merupakan :
• Serangkaian proses
interaksi sosial politik
antara pemerintah dengan
masyarakat dalam
berbagai bidang.
• Berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan
intervensi pemerintah atas
kepentingan-kepentingan
tersebut.
Dalam pandangan Pinto,
istilah “governance”
mengandung arti :
• Yaitu praktik penyelenggaraan kekuasaan
dan kewenangan oleh
pemerintah dalam
pengelolaan urusan
pemerintahan secara
umum, dan
pembangunan
ekonomi khususnya.
30. d. Aktor Dalam Kepemerintahan
Merupakan komponen besar dalam maju
mundurnya pengelolaan negara
Negara dan
Pemerintahan
3 (tiga)
Aktor
Masyarakat
Madani
Sekto
r
Sw
ast
a
31. e. Kepemerintahan Yang Baik
Wujud Kepemerintahan
yang baik, adalah :
Penyelenggaraan
pemerintahan negara
yang solid, bertanggungjawab, serta
efisien dan efektif.
Mensinergiskan interaksi yang konstruktif
diantara domaindomain negara, sektor
swasta dan masyarakat (society).
Kepemerintahan yang baik
berorientasi pada 2 hal :
Orientasi ideal negara yg
diarahkan pd pencapaian
tujuan nasional.
Pemerintahan yg berfungsi
secara ideal, yaitu secara
efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian
tujuan nasional.
32. Lanjutan ………….
Beberapa pandangan tentang wujud
kepemerintahan
yang baik :
World Bank (2000), yaitu suatu penyelenggaraan
manajemen pemerintahan yang solid dan
bertang-gungjawab yang sejalan dengan prinsip
demokrasi dan pasar yang efisien, penghidaran
salah alokasi dana investasi dan pencegahan
korupsi, baik secara politik maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran
serta penciptaan legal and political framework
bagi tumbuhnya aktivitas swasta.
UNDP, yaitu suatu hubungan yg sinergis &
konstruk-tif di antara negara, sektor swasta &
33. Lanjutan ………….
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,
transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,
efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima
oleh seluruh masyarakat.
Modul Sosialisasi AKIP (LAN & BPKP 2000), merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara
dalam melaksanakan penyediaan public goods
and services. Good governance yang efektif,
menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang
baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja
dan moral yang tinggi.
34. Lanjutan ………….
Dari sisi pemerintah (government), good governance
dapat dilihat melalui aspek-aspek :
• Hukum/Kebijakan, mrp aspek yang ditunjukan pada
perlindungan kebebasan.
• Adminisrative competense and transparency, yaitu
kemampuan membuat perencanaan dan
melakukan implementasi.
• Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan
dekonstrasi di dalam departemen.
• Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta.
35. Lanjutan ………….
Karakteristik atau prinsip-prinsip dalam praktik
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik
(UNDP) :
1. Partisipasi (Participation),
2. Aturan Hukum (Rule of Law),
3. Transparan (Transparency),
4. Daya Tanggap (Responsiveness),
5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation),
6. Berkeadilan (Equity),
7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and
Efficiency),
8. Akuntabilitas (Accountability),
9. Bervisi Strategis (Strategic Vision),
10.Saling Keterkaitan (Interrelated).
36. Lanjutan ………….
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan
yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999.
1. Asas Kepastian Hukum,
2. Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara,
3. Asas Kepentingan Umum,
4. Asas Proporsionalitas,
5. Asas Profesionalitas,
6. Asas Akuntabillitas.
37. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
2
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,
majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian
lakukan hal-hal berikut :
1. Rumuskan kembali pemahaman tentang pemerintah dan kepemerintahan !
2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting dilaksanakan “pemerintahan
yang bersih” atau “good governance” !
3. Berikan penjelasan huubungan antara jaminan keadilan, transparansi dan pemerintahan yg bersih dalam penyelenggaraan negara !
4. Jelaskan konsepsi kepemerintahan (governance) menurut pandangan Kooiman dalam hubungannya dengan sistem sosial politik
dalam suatu negara !
5. Berikan penjelasan hubungan keberadaan aktor-aktor dalam kepemerintahan yang mencakup : a) negara dan pemerintahan, b) sektor swasta, dan c) masyarakat madani !
38. f. Dampak Kepemerintahan Yang Tidak Transparan
Pemerintah
diselenggarakan
dalam rangka
pencapaian
kesejahteraan
bersama bagi
warga
masyarakat.
Faktor Penyebab Terjadinya
Penyelenggaraan Pemerintah
Yang Tidak Transparan
Sistem politik yang
tertutup,
Sumber daya manusianya
bersifat feodal, opportunis
“ aji mumpung ”
Pendekatan “ ingin
dilayani ” sbg aparatur
pemerintah.
39. Lanjutan ………….
Faktor lain penyebab terjadinya pemerintahan yang
tidak transparan
No Faktor-Faktor
Uraian / Keterangan
1.
Pengaruh
Kekuasaan
Ingin mempertahankan kekuasaanya.
Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan
konflik,
Mengabaikan proses demokratisasi,
Bersifat sentralistis,
Penyelahgunaan kekuasaan.
2.
Moralitas
Terabaikannya nilai-niai agama dan nilai-nilai
luhur budaya bangsa sebagai sumber etika.
Melakukan perbuatan tercela : berupa
ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan
pelanggaran hak asasi manusia.
40. Lanjutan ………….
3.
SosialEkonomi
Sering terjadinya konflik sosial sebagai
konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan
antar golongan yang tidak dikelola dengan baik
dan adil.
Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak
pada sekelompok pengusaha besar.
4.
Politik dan
Hukum
Sistem politik yang otoriter sehingga para
pemimpinya tidak mampu lagi menyerap aspirasi
dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga
pelaksanaannya banyak bertentangan dengan
prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga
negara dihadapan hukum.
41. Lanjutan ………….
Akibat dari Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Tidak Transparan
1. Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan
warga negara terhadap pemerintah.
2. Rendahnya partisipasi warga negara terhadap
kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
3. Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif
dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik.
4. Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya
fungsi legislatif, maka KKN merajalela dan menjadi
budaya yang mendarah daging ( nilai dominan ).
5. Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada
ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi
manusia.
42. Lanjutan ………….
No
1.
2.
Beberapa indikator tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan beserta
akibat-akibatnya.
Karakterist
ik
Partisipasi
Aturan
Hukum
Indikator Penyelenggaraan
Keterangan /
Akibat
o Warga masyarakat dibatasi/ Warga
tidak memiliki hak suara.
masyarakat dan
o Informasi sefihak ( top
pers cenderung
down ) dan lebih bersifat
pasif, tidak ada
instruktif.
kritik (unjuk
o Lembaga perwakilan tidak
rasa), tidak
bebas berpolitik.
berdaya dan
o Kebebasan berpendapat
terkekang
dan pers sangat dibatasi.
dengan berbagai
aturan dan
doktrin.
o Hukum lebih berpihak
Penguasa
kepada penguasa.
menjadi otoriter,
o Penegakkan hukum tidak
posisi tawar
43. Lanjutan ………….
3.
4.
5.
Transpara
n
Informasi yang diperoleh
satu arah, yaitu hanya dari
pemerintah.
Masyarakat sangat dibatasi
dalam memperoleh
informasi.
Sulit bagi masyarakat untuk
mengevaluasi pemerintahan.
Proses pelayanan
Daya
Tanggap
sentralistik.
Banyak pejabat
memposisikan diri sebagai
penguasa.
Layanan kepada masyarakat
diskriminatif dan
konvensional
Berorienta Pemerintah banyak
si
bertindak sebagai alat
Konsensu
kekuasaan negara.
Lebih banyak bersifat
s
Pemerintah
sangat tertutup
dan masyarakat
tidak banyak
tahu apa yang
terjadi pada
negaranya.
Layanan kepada
masyarakat sarat
dengan korupsi,
kolusi dan
nepotisme.
Pemerintah
cenderung
otoriter karena
menu-tup jalan
44. Lanjutan ………….
6.
7.
8.
Berkeadil
an
Adanya diskriminasi gender,
Menutup peluang bagi
dibentuknya LSM
Banyak peraturan yang masih
berpihak pada gender tertentu.
Efektivitas Manajemen penyelenggaraan
dan
negara terpusat (top down).
Banyak acara-acara seremonial.
Efisiensi
Pemanfaatan SDA dan SDM
tidak berdasarkan kebutuhan.
Akuntabi- Pengambil keputusan didominasi
litas
oleh pemerintah.
Swasta dan masyarakat memiliki
peran yang sangat kecil.
Pemerintah memonopoli
berbagai alat produksi strategis.
Masyarakat dan pers tidak diberi
ruang menilai pemerintahan.
Arogansi kekuasaan
sangat dominan
dalam menentukan
penye-lenggaraan
pem.
Negara cenderung
salah urus dalam
mengelola SDA dan
sumber daya
manusianya
Dominannya
pemerintah dalam
semua lini
kehidupan.
45. Lanjutan ………….
9.
Bervisi
Strategis
10. Saling
Keterkait
an
Pemerintah lebih puas dengan
kemapanan yang telah dicapai.
Sulit menerima perubahan mslh
politik, hukum dan ekonomi.
Kurang mau memahami aspekaspek kultural, historis dan
kompleksitas masyarakatnya.
Penyelenggaraan pemerintahan
statis dan tidak memiliki
jangkauan mengabaikan peran
Penguasa jangka panjang.
swasta atau masyarakat.
Pemerintah merasa yang paling
benar dan paling pintar.
Masukan atau kritik dianggap
provokator anti stabilitas.
Swasta dan masyarakat tidak
diberi kesempatan bersinergi.
Banyaknya
penguasa yang pro
status quo dan
kemapanan
sehingga tidak
memperdulikan
terjadinya
perubahan.
Para pejabat pemerintah sering
dianggap lebih tahu
dalam segala hal,
sehingga masyarakat tidak tidak
punya keinginan
untuk bersinergi.
46. Lanjutan ………….
Menurut MTI (Masyarakat Transparansi Internasional), bhw “korupsi
merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri,
yg secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yg dekat dengannya dng menyalahguna-kan
kekuasaan publik yg dipercayakan kepada mereka.”
Di Indonesia, rezim pemerintahan yang dianggap paling
korup adalah semasa orde baru berkuasa. Laporan Wold
Economic Forum , dalam “ The global Competitiveness
Report 1999 ”, kondisi Indonesia termasuk yang terburuk di
antara 59 negara yang diteliti.
Bahkan pada tahun 2002, menurut laporan lembaga
“ Political and Risk Consultancy (PERC di Hongkong),
negara Indonesia “berhasil mengukir prestasi” sebagai
negara yang paling korup di Asia.
47. Lanjutan ………….
Pendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktor
penyebab terjadinya tindak korups i.
No Nama Tokoh
1.
Sarlito W.
Sarwono
Uraian / Keterangan
2.
Andi Hamzah
Dorongan dari dalam diri sendiri (seperti
keinginan, hasrat, kehendak, dan lainlain).
Rangsangan dari luar (dorongan teman,
ada kesempatan, kurang kontrol dan
lain-lain).
Kurangnya gaji pegawai negeri
dibandingkan dengan kebutuhan yang
makin meningkat.
Latar belakang kebudayaan atau kultur
yang merupakan sumber/sebab
meluasnya korupsi.
Manajemen yang kurang baik dan
kontrol yang kurang efektif dan efisien,
48. Lanjutan ………….
Ciri-ciri Korupsi
1. Melibatkan lebih dari satu orang
2. Pelaku tidak terbatas pada oknum pegawai pemerintah,
tetapi juga di swasta.
3. Sering digunakan bahasa “sumir” untuk menerima uang
sogok, yaitu : uang kopi, uang rokok, uang semir, uang
pelancar, salam tempel, uang pelancar baik dalam
bentuk uang tunai, benda tertentu atau wanita.
4. Umumnya bersifat rahasia, kecuali jika sdh
membudaya.
5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal
balik yang selalu tidak berupa uang.
6. Mengandung unsur penipuan yang biasanya ada pada
badan publik atau masyarakat umum.
49. Lanjutan ………….
Akibat Tindak Korupsi
Siapapun
pelakunya,
bahwa sekecil
apapun
perbuatan tindak
korupsi akan
mendatangkan
kerugian pada
pihak lain.
1. Mendelegetimasi proses demokrasi
dengan mengurangi kepercayaan
publik terhadap proses politik
melalui politik uang.
2. Mendistorsi pengambilan
keputusan pada kebijakan publik,
membuat tiadanya akuntabilitas
publik dan manafikan the rule of
law. Hukum dan birokrasi hanya
melayani kekuasaan dan pemilik
modal.
50. Lanjutan ………….
Akibat Tindak Korupsi
3. Meniadakan sistem promosi (reward and punishman), karena
lebih dominan hubungan patron-klien dan nepotisme.
4. Proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu
rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan.
5. Jatuh atau rusaknya tatanan ekonomi karena produk yang
dijual tidak kompetitif dan terjadi penumpukan beban utang
luar negeri.
6. Semua urusan dapat diatur sehingga tatanan aturan/hukum
dapat dibeli dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan.
7. Lahirnya kelompok-kelompok pertemanan atau “koncoisme”
yang lebih didasarkan kepada kepentingan pragmatisme uang.
51. Lanjutan ………….
Upaya Pencegahan Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintah Yang Tidak Transparan
Formal Pemerintah/Kekuasaan
1. Pemerintah dan pejabat publik, dilakukan pengawasan melekat.
2. Mengefektifkan peran dan fungsi aparat penegak hukum,
3. Pembekalan intensif thd aparatur pemerintah/pejabat publik
4. Menegakkan supremasi hukum secara konsisten.
5. Peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis.
6. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan seimbang.
7. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab
dalam penyelenggaraan negara.
52. Lanjutan ………….
Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa
Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam
mengawasi setiap kebijakan publik yg dibuat
pemerintah,
Kontrol sosial oleh rakyat melalui berbagai media
massa elektronik maupun cetak.
Dr. Leden Marpaung, S.H., menyebutkan
tentang upaya pencegahan (prevensi) tindak
pidana korupsi, yaitu antara lain mencakup :
mental dan budi pekerti, sistem, perilaku
masyarakat, perundang-undangan, manajemen,
dan kesejahteraan aparat negara/pemerintah.
53. Lanjutan ………….
Pendidikan dan Masyarakat
1. Memperkenalkan sejak dini melalui pembelajaran di sekolah
tentang pentingnya pemerintah yang transparan.
2. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu
membuka wacana dan dialog interaktif di dalam masyarakat.
3. Meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama, suku
dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog
dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan,
toleransi dan saling menghormati.
4. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik
yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang
berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.
54. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
3
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Dampak Pemerintah
Yang Tidak Transparan (Faktor Penyebab, Akibatnya, dan Upaya
Pencegahan) , lakukan Strategi Pembelajaran dgn Penugasan
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau
Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.
Langkah-langkah :
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.
55. 2. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
a. Perilaku
Positif
1. Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara
hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
3. Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang
memerlukan.
4. Suka bekerja keras.
5. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk
mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.
56. Lanjutan ……………….
Disamping perilaku tersebut diatas, dalam rangka
jaminan keadilan perlu di timbulkan;
a. Kesadaran akan adanya hak yang sama bagi
setiap warga negara Indonesia.
b. Kesadaran akan adanya kewajiban yang sama
bagi setiap warga negara Indonesia.
c. Kesadaran akan hak dan kewajiban untuk
menciptakan dan tercapainya kesejahteraan
dan kemakmuran yang merata.
57. Lanjutan ………….
b. Partisipasi dan
Upaya
Bentuk partisipasi warga negara tersebut antara lain :
Pengawasan terhadap aparatur negara :
1. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana
dan program pemerintah dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Hasil-hasil pembangunan dapat menjadi umpan balik berupa
pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan,
perencanaan, pembinaan, dan pembangunan.
4. Sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran,
dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga,
uang, dan serta perlengkapan milik negara.
58. Lanjutan ……………….
Peran Masyarakat Dalam Upaya Memberantas
Korupsi
1. Berusaha memahami berbagai aturan yg diterapkan pem.
2. Mengikuti prosedur/mekanisme sesuai aturan yang berlaku.
3. Jika terdapat kejanggalan dalam penerapan aturan, tanyakan
dengan baik dan sopan kepada pejabat atau instansi yang
berwenang.
4. Bersedia melaporkan atau menginformasikan pelaku korupsi
kepada lembaga berwenang (Kejaksaan, Kepolisian & KPK).
5. Mau menjadi bagian anggota masyarakat yang memberi
keteladanan.
6. Melakukan kampanye preventif melalui jalur-jalur pendidikan
formal maupun non-formal.
59. SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Berikan penjelasan singkat, mengapa keterbukaan selalu
berkaitan erat dengan masalah keadilan !
2. Berikan contoh 3 (tiga) keadilan yang didasarkan pada ketentuan
hukum menurut Notonegoro !
3. Mengapa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu
dikembangkan prinsip keterbukaan dan keadilan ?
4. Identifikasi 3 (tiga) kondisi yang dapat menumbuhkan sikap
terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara !
5. Jelaskan perbedaan keadilan dalam arti formal dan material dan
berikan contohnya masing-masing !
60. Lanjutan ……………….
6. Identifikasi 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya
penyelenggaraan negara yang tidak terbuka atau transparan !
7. Kata keadilan lebih menekankan pada tindakan yang tidak
berdasarkan kesewenang-wenangan, berikan penjelasan !
8. Berikan alasan, mengapa jaminan keadilan bagi warga negara
harus diberikan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku !
9. Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang paling
mungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme !
10.Jelaskan, mengapa untuk mewujudkan kepemerintahan yang
baik antara lain harus transparan, akuntabel dan profesional !
61. STUDI WACANA
KORUPSI ADALAH AKSI TERORISME
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan korupsi merupakan bentuk
tindakan terorisme atau tak lebih dari perbuatan teroris yang menghancurkan
peradaban dunia. “Korupsi itu adalah terorisme”, ujar Hidayat dalam
deklarasi Aksi Resolusi dan Referandum Perlawanan Rakyat Sulawesi
Selatan (Sulsel) terhadap kejahatan yang diselenggarakan di Makassar.
Pemerintah, katanya, telah menghukum para koruptor dan
menusakambangkan mereka. Meski demikian, pemerinah jangan cepat
berbangga diri atau puas terhadap keberhasilan yang telah dilakukannya,
sebab para koruptor yang berhasil ditahan tersebut adalah mereka yang
tingkat korupsinya baru mencapai miliaran rupiah. “Masih banyak koruptor
trilliunan rupiah yang lari ke luar negeri dan ini menjadi masalah dan
pekerjaan rumah bagi aparat hukum,” ujar mantan Presiden Partai Keadilan
Sejahtera ini.
Sumber : Media Indonesia, 9/12/2004.
62. Setelah anda membaca wacana di atas, berikan analisis,
tanggapan atau pendapat !
1. Berdasarkan judul wacana tersebut, apa yang terfikir tentang
korupsi yang ada di negara Indonesia ?
2. Apa inti sari dari wacana di atas !
3. Mengapa Hidayat Nur Wahid menyamakan pelaku korupsi
sama dengan terorisme ?
4. Langkah-langkah apa yang telah ditempuh pemerintah dalam
memberikan pelajaran kepada para koruptor ?
5. Menurut anda, mengapa masalah korupsi di Indonesia sulit
untuk diberantas sampai dengan tuntas ?
6. Berikan penjelasan, adakah hubungan antara korupsi dengan
pemerintahan yang tidak transparan !
7. Apasajakah indikator suatu instansi pemerintah yang
melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme ?
8. Apa yang anda akan lakukan, jika kelak menjadi pejabat agar
terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme ?
63. TUGAS DAN DISKUSI
1. Diskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-topik
berikut ini !
a. Era keterbukaan dalam mempercepat demokratisasi di
Indonesia.
b. Supremasi hukum dan jaminan keadilan di Indonesia.
c. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme !
d. Kepemerintahan yang baik adalah tanggung jawab kita
bersama.
64. Lanjutan ……………….
2. Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah,
internet dan sebagainya yang menunjukkan partisipasi
masyarakat dalam upaya peningkatan jaminan keadilan.
Bentuklah kelompok sesuai dengan kebutuhan !
a. Rumuskan kembali yang dimaksud dgn jaminan keadilan !
b. Berikan contoh wujud partisipasi warga negara dalam
upaya peningkatan jaminan keadilan !
c. Carilah perbandingan dengan salah satu negara tentang
contoh-contoh partisipasi warga negara dalam upaya
peningkatan jaminan keadilan !
d. Buat analisis partisipasi warga negara dalam upaya
peningkatan jaminan keadilan pada masa orde lama, orde
baru, dan era reformasi !
e. Buatlah makalah sehubungan dengan pembahasan tersebut
dan presentasikan hasilnya di depan kelas !