Dokumen tersebut membahas tentang sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta jaminan keadilan yang disediakan untuk warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat, dokumen menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, serta dampak negatif dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan bagi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan merupakan sikap terbuka, toleransi, dan komunikasi yang baik, sementara keadilan berarti tidak memihak dan memperlakukan semua orang secara setara sesuai haknya. Keterbukaan dan keadilan sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta
Modul ini membahas tentang persamaan derajat manusia dalam 3 kalimat:
1. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.
2. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara.
3. Modul ini menjelaskan makna persamaan derajat dalam UUD 1945 dan undang-undang serta con
Bab 3 membahas pentingnya sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibahas pengertian keterbukaan dan keadilan, ciri keterbukaan, jenis-jenis keadilan, serta peraturan yang menjamin keadilan bagi warga negara."
Alhamdulillah ini adalah makalah yang elsa susun tentang Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan. Semoga makalah yang saya susun ini bermanfaat untuk semua orang.Amiiin
Dokumen tersebut membahas tentang sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta jaminan keadilan yang disediakan untuk warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat, dokumen menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, serta dampak negatif dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan bagi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan merupakan sikap terbuka, toleransi, dan komunikasi yang baik, sementara keadilan berarti tidak memihak dan memperlakukan semua orang secara setara sesuai haknya. Keterbukaan dan keadilan sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta
Modul ini membahas tentang persamaan derajat manusia dalam 3 kalimat:
1. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.
2. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara.
3. Modul ini menjelaskan makna persamaan derajat dalam UUD 1945 dan undang-undang serta con
Bab 3 membahas pentingnya sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibahas pengertian keterbukaan dan keadilan, ciri keterbukaan, jenis-jenis keadilan, serta peraturan yang menjamin keadilan bagi warga negara."
Alhamdulillah ini adalah makalah yang elsa susun tentang Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan. Semoga makalah yang saya susun ini bermanfaat untuk semua orang.Amiiin
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk jenis-jenis keadilan menurut beberapa teori."
Modul ini membahas dua topik utama: 1) Prinsip persamaan derajat manusia, yang mencakup arti dan makna dalam UUD 1945 serta perundang-undangan terkait. 2) Warga negara, yang menjelaskan tentang definisi, hak, kewajiban, dan undang-undang kewarganegaraan di Indonesia.
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dampak dari ketidaktransparanan.
2. Juga dibahas konsep keadilan menurut berbagai teori dan sikap positif untuk meningkatkan jaminan keadilan.
3. Arah kebijakan nasional yang transparan mencakup peningkatan kerukunan sosial dan supremasi hukum.
BAB ini memberikan ringkasan mengenai sila-sila Pancasila dan hubungannya dengan agama Kristen di Indonesia. Pancasila bertindak sebagai alat pemersatu politik, dasar toleransi beragama, dan fundamen kebebasan beragama. Pancasila juga memfasilitasi dialog antaragama dan menjadi alat untuk mempribumikan ajaran Kristen di Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan sistematis yang menyatukan mentalitas bangsa Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian demokrasi, ciri-ciri, manfaat, dan prinsip-prinsip demokrasi serta perkembangan pelaksanaannya di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, meliputi pengertian hak asasi manusia, hakikatnya, dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
Makalah pengertian dan prinsip prinsip demokrasiahmad yani
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar makalah yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ringkasan bab pendahuluan tentang pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi."
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia menurut undang-undang Indonesia serta hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Dibahas pula upaya penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah melalui instrumen hukum dan lembaga seperti Komnas HAM beserta pengadilan HAM.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), khususnya pelanggaran HAM terhadap tenaga kerja di luar negeri yang berasal dari daerah. Makalah ini menjelaskan penyebab pelanggaran HAM, cara penanggulangannya, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM tersebut.
Pkn 5 (keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara)Riana Bw
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian keterbukaan dan keadilan, pendapat para ahli tentang keadilan, ciri-ciri keterbukaan, jaminan keadilan, dan undang-undang yang mendukung terwujudnya keterbukaan dan keadilan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum, tujuan hukum, dan penggolongan hukum. Hukum didefinisikan sebagai keseluruhan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, kepentingan yang diatur, dan hubungannya satu sama lain.
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaLisa SYP
Makalah ini membahas tentang peran hukum dalam penegakan HAM di Indonesia. Terdapat pengertian HAM, dasar hukum HAM dalam perundang-undangan Indonesia seperti UUD 1945 dan UU No. 39/1999, serta contoh kasus pelanggaran HAM seperti Tanjung Priok, Marsinah, Udin, Aceh, Ambon, dan Poso yang menunjukkan pentingnya peranan hukum dalam memberantas pelanggaran HAM.
Makalah ini membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Pembahasan dimulai dari pengertian pemerintahan, sistem pemerintahan di berbagai negara, dan sistem pemerintahan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk jenis-jenis keadilan menurut beberapa teori."
Modul ini membahas dua topik utama: 1) Prinsip persamaan derajat manusia, yang mencakup arti dan makna dalam UUD 1945 serta perundang-undangan terkait. 2) Warga negara, yang menjelaskan tentang definisi, hak, kewajiban, dan undang-undang kewarganegaraan di Indonesia.
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dampak dari ketidaktransparanan.
2. Juga dibahas konsep keadilan menurut berbagai teori dan sikap positif untuk meningkatkan jaminan keadilan.
3. Arah kebijakan nasional yang transparan mencakup peningkatan kerukunan sosial dan supremasi hukum.
BAB ini memberikan ringkasan mengenai sila-sila Pancasila dan hubungannya dengan agama Kristen di Indonesia. Pancasila bertindak sebagai alat pemersatu politik, dasar toleransi beragama, dan fundamen kebebasan beragama. Pancasila juga memfasilitasi dialog antaragama dan menjadi alat untuk mempribumikan ajaran Kristen di Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan sistematis yang menyatukan mentalitas bangsa Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian demokrasi, ciri-ciri, manfaat, dan prinsip-prinsip demokrasi serta perkembangan pelaksanaannya di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, meliputi pengertian hak asasi manusia, hakikatnya, dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
Makalah pengertian dan prinsip prinsip demokrasiahmad yani
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar makalah yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ringkasan bab pendahuluan tentang pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi."
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia menurut undang-undang Indonesia serta hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Dibahas pula upaya penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah melalui instrumen hukum dan lembaga seperti Komnas HAM beserta pengadilan HAM.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), khususnya pelanggaran HAM terhadap tenaga kerja di luar negeri yang berasal dari daerah. Makalah ini menjelaskan penyebab pelanggaran HAM, cara penanggulangannya, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM tersebut.
Pkn 5 (keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara)Riana Bw
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian keterbukaan dan keadilan, pendapat para ahli tentang keadilan, ciri-ciri keterbukaan, jaminan keadilan, dan undang-undang yang mendukung terwujudnya keterbukaan dan keadilan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum, tujuan hukum, dan penggolongan hukum. Hukum didefinisikan sebagai keseluruhan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, kepentingan yang diatur, dan hubungannya satu sama lain.
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaLisa SYP
Makalah ini membahas tentang peran hukum dalam penegakan HAM di Indonesia. Terdapat pengertian HAM, dasar hukum HAM dalam perundang-undangan Indonesia seperti UUD 1945 dan UU No. 39/1999, serta contoh kasus pelanggaran HAM seperti Tanjung Priok, Marsinah, Udin, Aceh, Ambon, dan Poso yang menunjukkan pentingnya peranan hukum dalam memberantas pelanggaran HAM.
Makalah ini membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Pembahasan dimulai dari pengertian pemerintahan, sistem pemerintahan di berbagai negara, dan sistem pemerintahan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.
2. Waktu : 6 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
Standar
Kompetensi :
3. Menampilkan
sikap
keterbukaan
dan keadilan
dalam
kehidupan
berbangsa dan
bernegara
Kompetensi Dasar :
3.1. Mendeskripsikan pengertian dan
pentingnya keterbukaan dan keadilan
dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan.
3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan
keadilan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
3. Waktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
Kompetensi Dasar :
3.1. Mendeskripsikan pengertian dan
pentingnya keterbukaan dan
keadilan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
4. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
Menguraikan pengertian keterbukaan dan
keadilan.
Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menganalisis adanya jaminan keadilan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Pengertian
Jaminan keadilan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
KETERBUKAAN
DAN
KEADILAN
Keterbukaan
Keadilan
Keterbukaan
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara
Ciri-ciri
keterbukaan
Sikap
terbuka
6. 1.Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan
a. Pengertian Keterbukaan
Keterbukaan merupakan
perwujudan dari sikap
jujur, rendah hati, adil,
mau menerima
pendapat, dan kritik dari
orang lain.
Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia,
keterbukaan adalah hal
terbuka, perasaan
toleransi dan hati-hati
serta merupakan
landasan untuk
berkomunikasi.
7. Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil”
(bahasa Arab ; ‘adl) mengandung pengertian :
Tidak berat sebelah atau tidak memihak.
Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai
dengan hak yang harus diperolehnya.
Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang
benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan
tepat menurut peraturan atau syarat dan rukun yang
telah ditetapkan. Tidak sewenang-wenang dan
maksiat atau berbuat dosa.
Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiq (orang
yang tidak mengerjakan perintah).
b. Pengertian Keadilan
8. Lanjutan ………….
Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan
menusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan :
No Keadilan Uraian / Keterangan Contoh
1. Keadilan
Komutatif
Yaitu, perlakuan terha-
dap seseorang dengan
tidak melihat jasa-jasa
yang telah diberikannya.
Seseorang yang telah melaku-
kan kesalahan/ pelanggaran
tanpa memandang kedudu-
kannya, dia tetap dihukum
sesuai dengan kesalahan/
pelanggaran yang dibuatnya.
2. Keadilan
Ditributif
Yaitu, perlakuan terha-
dap seseorang sesuai
dengan jasa –jasa yang
telah diberikan-nya.
Beberapa orang pegawai sua-
tu perusahaan memperoleh
gaji yang berbeda, berdasar-
kan masa kerja, golongan,
kepangkatan, jenjang
pendidikan, atau tingkat
kesulitan pekerjaannya.
9. Lanjutan ………….
3. Keadilan
Kodrat
Alam
Yaitu, memberi sesuatu
sesuai dengan yang
diberi-kan oleh orang lain
kepada kita.
Seseorang yang menjawab
salam yang diucapkan orang
lain dikatakan adil karena
telah menerima salam dari
orang tersebut.
4. Keadilan
Konvensi-
onal.
Yaitu, jika seorang warga
negara telah menaati
pera-turan perundang-
undangan yang telah
dikeluarkan.
Penggunaan sabuk pengaman
bagi pengendara mobil dan
helm untuk pengendara
motor.
5. Keadilan
Perbaikan
Yaitu, jika seseorang
telah berusaha
memulihkan nama baik
orang lain yang telah
tercermar.
Tindakan klarifikasi terhadap
kesalahan yang telah
dilakukan seseorang.
10. Plato, orang yang dikatakan adil adalah orang yang
mengendalikan diri & perasaannya dikendalikan oleh
akal. Keadilan dapat dibedakan :
• Keadilan moral
• Keadilan prosedural
Lanjutan ………….
Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu
perbuatan yang didasarkan pada perjanjian
yg telah disepakati.
Notonagoro, keadilan hukum “legalitas”
adalah suatu keadaan yang didasarkan
pada ketentuan hukum yang berlaku.
Panitia Ad-hoc MPRS 1966, Keadilan
dibagi menjadi 2 (dua) bagian ; a)
Keadilan idividual, dan b) Keadilan sosial
11. Sikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upaya
pelaksanaan pembangunan nasional untuk mening-
katkan kesejahteraan rakyat banyak dan bukan
kesejahteraan sekelompok orang.
2. Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara
Pembanguna
n Nasional
Berkeadilan
Sosial
Asas
Adil
dan
Merata
Asas keseimbangan,
Keserasian, dan
Keselarasan dalam
peri kehidupan
12. Sikap yang dibutuhkan
dalam harmonisasi
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
a. Ciri-ciri Keterbukaan
Sikap
Keterbukaan
Sebagai prasyarat dalam
menciptakan pemerintahan
yang bersih & transparan.
Sangat
Diperlukan
13. Ciri-ciri keterbukaan :
• Transparan dlm proses maupun pelaksanaan kebijakan publik.
• Menjadi dasar/pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi.
• Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya
maupun yang dilakukan orang lain.
• Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan
orang lain.
• Bersikap hati-hati dan selektif (check and recheck) dalam
menerima dan mengolah informasi dari manapun sumbernya.
• Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain.
• Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya.
• Menyadari tentang keberagaman dlm berbagai bidang kehidupan
• Mau bekerja sama dan menghargai orang lain.
• Mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan.
Lanjutan ………….
14. b. Sikap Terbuka
Dalam kehidupan berbangsa,
diperlukan untuk menjaga keutuhan
bangsa, mempererat hubungan
toleransi serta menghindari konflik.
Dalam kehidupan bernegara, bagi
pemerintah atau pejabat publik
diperlukan untuk meningkatkan
kepercayaan rakyat agar mau
berpartisipasi dalam pembangunan
nasional.
Pejabat publik harus mampu
mewujudkan “Clean Government”
atau pemerintah yang bersih.
Sikap
Terbuka
Suatu sikap
berupa
kesediaan
seseorang untuk
mau menerima
terhadap hal-hal
yang berbeda
dengan kondisi
dirinya
15. c. Jaminan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara
Tuntutan
Keadilan
Dalam Arti Formal
Dalam Arti
Material
Bahwa keadilan menuntut agar hukum berlaku,
secara umum. Semua orang dalam situasi yang
sama diperlakukan secara sama. Oleh karena
itu dihadapan hukum kedudukan orang adalah
sama. Inilah yang disebut dengan “kesamaan
kedudukan”.
Bahwa hukum harus adil. Adil di sini adalah adil
yang dianggap oleh masyarakat. Jadi bukan
sekedar secara formal saja seperti apa yang
tertulis itu adil. Itulah sebabnya perlu adanya
penyesuaian antara keputusan sidang dan
penilaian masyarakat, walaupun sidang
peradilan itu telah selesai.
Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti :
16. 1. Asas Kepastian hukum (principle of legal
security = Rechts zekerheid beginsed).
2. Asas Keseimbangan.
3. Asas Kesamaan.
4. Asas Larangan Kesewenang-wenangan.
5. Asas larangan Penyalahgunaan wewenang
(detoumement de pouvoir).
6. Asas Bertindak Cermat.
7. Asas Perlakukan yang Jujur.
8. Asas meniadakan Akibat Suatu keputusan
yang Batal.
9. Asas Penyelenggaraan Kepentingan
Umum.
Lanjutan ………….
Asas Umum
Penyeleng-
garaan
Pemerinta-
han Negara
17. Jaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukan
dalam Undang-Undang Dasar 1945 :
1. Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27);
2. Bidang Politik (Pasal 28);
3. Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J);
4. Bidang Keagamaan (Pasal 29);
5. Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30);
6. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 & 32);
7. Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).
Lanjutan ………….
18. Lanjutan ………….
Undang-Undang, antara lain :
• Undang-Undang No. 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
• Undang-Undang No. 14/1985 Tentang Mahkamah Agung.
• Undang-Undang No. 5/1998 Tentang Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam,
Tidak Manusiawi , atau Merendahkan Martabat Manusia.
• Undang-Undang No. 9/1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum.
• Undang-Undang No. 35/1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
• Undang-Undang No. 39/1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia.
• Undang-Undang No. 26/2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia.
• Undang-Undang No. 31/2002 Tentang Partai Politik.
20. 1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “adil atau keadilan”
sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !
Pendapat anda tentang Keadilan ? .................................................
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sikap Keterbukaan
dan Keadilan serta Jaminan Keadilan dlm Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab perta-
nyaan sebagai berikut :
Penugasan Praktik Kewarganegaraan 1
No Tokoh Uraian Singkat
1 Socrates
2 T. Hobbes
21. Lanjutan ………….
2. Pelaksanaan jaminan keadilan bagi setiap warga negara, akan
sejalan dengan supremasi hukum, demokratisasi dan hak-hak
asasi manusia. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini
hubungannya dengan sikap keterbukaan !
Supremasi Hukum Hak-hak Asasi Manusia
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sikap ketrerbukaan
sangat diperlukan dalam penyelenggaraan negara, terutama oleh
pemerintah dan pejabat publik ! ........................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
