pkn

1. KONSTITUSI

2. Arti Konstitusi
 Konstitusi berasal dari kata constitution
(Inggris), constitutie (Belanda), dan Constituer
(Perancis), yang berarti membentuk, menyusun,
menyatakan.
 Dalam
bahasa
Indonesia
konstitusi
diterjemahkan atau disama artikan dengan UUD
(Grondwet, Grundgezetz). Dan dalam praktek
kenegaraan negara Republik Indonesia Serikat
pernah menggunakan untuk menamakan UUD
nya.

3. secara garis besarnya suatu konstitusi
dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Konstitusi yang semata-mata berbicara
sebagai naskah hukum, suatu ketentuan
yang mengatur the rule of the constitution
2. Konstitusi yang bukan saja mengatur
ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga
mencantumkan ideologi, aspirasi dan citacita politik,
the statement of idea,
pengakuan kepercayaan, dari bangsa yang
menciptakannya.

4. TIGA UNSUR PALING MENONJOL DALAM
KONSTITUSI
1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan
perjanjian masyarakat (kontrak sosial),
artinya konstitusi merupakan hasil dari
kesepakatan masyarakat untuk membina
negara dan pemerintahan yang akan
mengatur mereka.

5. 2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin
hak-hak asasi manusia dan warga negara
sekaligus menentukan batas-batas hak dan
kewajiban warga negara dan alat-alat
pemerintahannya.
3. Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu
kerangka bangunan pemerintahan.

6. Fungsi Konstitusi
 Konstitusi atau UUD adalah Hukum Dasar yang
Tertulis.
 Pengertian : Sebagai hukum maka UUD bersifat
mengikat , baik pada pemerintah, pada setiap
lembaga negara, lembaga masyarakat serta
mengikat pada setiap warga negaranya.

7.  Selaku hukum maka UUD berisi norma-
norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau
ketentuan yang harus dilaksanakan dan
ditaati oleh semua fihak yang terikat dalam
negara tersebut.

8.  Selaku hukum dasar maka UUD berfungsi
sebagai sumber hukum.

9. Kriteria Konstitusi Yang Demokratis
 mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi
sebagai aturan dalam kehidupan bernegara.

10. Prinsip-prinsip demokrasi
tersebut adalah :
1. Menempatkan
warga negara sebagai
sumber utama kedaulatan
2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak
minoritas
3. Pembatasan Pemerintahan
4. Pembatasan dan Pemisahan kekuasaan
negara

11. UUD 1945
 UUD 1945 merupakan konstitusi Negara
Republik Indonesia yang pertama kali lahir
pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkan
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) yang telah disempurnakan
keanggotaannya.

12. Sistematika Undang Undang Dasar
1945 adalah sebagai berikut :
 Pembukaan UUD yang meliputi empat
alinea.
 Batang Tubuh UUD (The Body of
Constitution) atau isi meliputi 16 Bab, 37
pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal
aturan tambahan.
 Penjelasan resmi UUD 1945.

13. Konstitusionalisme
 Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang
baik, penyelenggaraan bernegara perlu diatur dan
dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab tanpa
aturan, penyelengaraan bernegara cenderung
disalahgunakan
 Ingat hukum besi kekuasaan; “power tends
corrupt, absolute power corrupts absolutely”
 Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham yang
menyatakan bahwa suatu konstitusi /undang –undang
dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi
kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga
negara
 Konstitusi yg berpaham konstitusionalisme bercirikan
bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas
kekuasaan dan jaminan thd hak hak dasar warga negara

14. Negara Konsitusional
 Adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/




memiliki konstitusi sebagai dasarnya bernegara
Disamping itu konstitusi negara tsb haruslah memuat
gagasan mengenai konstitusionalisme
Dengan demikian tidak setiap negara yang
berdasar/memiliki konstitusi dinamakan negara
konstitusional
Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara
tersebut bersifat konstitusionalisme
Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi
belum tentu menganut konstitusionalisme

15. Konstitusi NKRI
 Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD 1945
yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945,
diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli
1959 , dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22
Juli 1959 oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali
perubahan (amandemen) menurut putusan MPR
tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002
 Konstitusi lain yang pernah berlaku adalah KRIS
(1949-1950) dan UUDS (1950-1959)
 Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah hukum
dasar tertulis (undang-undang dasar)

16. Isi Konstitusi
 Berisi hal-hal yg mendasar, penting bagi negara
 Umumnya bersifat garis-garis besar yang nanti
dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundangan
dibawahnya
 Konstitusi negara umumnya berisi tentang identitas
/organisasi negara, pola kekuasaan negara, hubungan
antar lembaga negara, hubungan negara dengan warga
negara, aturan tentang perubahan konstitusi
 Konstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita,
dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa ybs.
 Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk kelompok
Staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara

17. Isi UUD 1945
 Terdiri atas dua bagian : Pembukaan dan Pasal-pasal
(Pasal II AT)
 Pembukaan terdiri atas 4 alinea sebagai perwujudan
pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang
merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Pembukaan mrp
pokok kaidah yang fundamental bagi NKRI
 Nomor pasal mulai dari pasal 1 – pasal 37. Jumlah
keseluruhan 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan
Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan
 Bagian pasal berisi pengaturan mengenai; identitas
negara, lembaga negara, sistem pemerintahan negara,
hubungan warga negara dengan negara, konsepsi negara
, perubahan konstitusi , aturan peralihan dan aturan
tambahan

18. Kesepakatan dasar
mengenai UUD 1945
 Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
 Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)
 Mempertegas sistem presidensiil
 Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal
normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal
 Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

19. Perubahan UUD 1945
 Perubahan atas UUD 1945 dilakukan dengan sistem amendemen




(melampirkan naskah perubahan pada naskah asli)
Atau dilakukan dengan cara addendum (menyisipkan ke naskah
konstitusi asli). Bagian yang diamandemen menjadi satu kesatuan
dari konstitusi. Isi dari konstitusi asli yang belum berubah masih
tetap eksis
Amandemen konstitusi berbeda dengan pembaharuan konstitusi .
Yang terakhir ini berlaku konstitusi yang sama sekali baru Konstitusi
lama atau asli ditinggalkan
UUD 1945 terdiri dari lima naskah. 1) naskah 1945 yang ditetapkan
melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 2), naskah perubahan pertama
ditetapkan 19 Oktober 1999. 3), naskah perubahan kedua ditetapkan
18 Agustus 2000. 4), naskah perubahan ketiga ditetapkan November
2001. 5), naskah perubahan ditetapkan 10 Agustus 2002.
Kelima naskah dijadikan satu, yang masing-masing berlaku mengikat
sesuai dengan tanggal ditetapkannya

20. Ketatanegaraan Indonesia
 Bentuk negara : kesatuan dengan asas





desentralisasi
Bentuk pemerintahan : republik
Sistem pemerintahan : presidensiil
Sistem politik : demokrasi
Ketentuan – ketentuan demikian dapat
ditemukan dalam UUD 1945
Dengan demikian konstitusi negara
menggambarkan sistem ketatanegaraan dari
negara itu sendiri

21. Apa yang perlu dilakukan WNI
 Memahami secara utuh dan lengkap mengenai konstitusi




negara, bukan memperdebatkan eksistensi konstitusi (perlu
tidaknya konstitusi)
Bersikap dan berperilaku yang konstitusional dalam hidup
bernegara
Menghindari perilaku in- konstitusional dalam hidup bernegara.
Perilaku in- konstitusional bisa dilakukan oleh penyelenggara
negara maupun oleh rakyat negara. Perilaku in- konstitusional
membahayakan kehidupan kontitusional dan praktek bernegara
pada umumnya
Berfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi untuk kemajuan
bangsa dan negara
Perlu pendidikan kesadaran berkonstitusi, sehingga konstitusi
benar-benar berjalan dan ditaati

22. Konstitusi- negara-warganegara
INDONESIA
HK DSR
TERTULIS
KS/
HK DSR
UUD 1945
WNI
HK DSR
TDK TERTULIS