Bab 5 dokumen ini membahas rencana implementasi program sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun 2014 dan 2015, termasuk kriteria kesiapan pelaksanaan dalam mekanisme penganggaran dan infrastruktur untuk masing-masing tahun. Rencana implementasi ini meliputi berbagai aspek seperti air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS yang melibatkan berbagai dinas terkait.
Perhitungan Cost-Benefit Sederhana untuk Manfaat TangibleTrisnadi Wijaya
Dokumen tersebut membahas perhitungan cost-benefit sederhana untuk manfaat yang tangible dari investasi teknologi informasi. Metode ini menggunakan prinsip perbandingan biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh perusahaan. Manfaat yang dianalisis meliputi pengurangan biaya, penghindaran biaya, perbaikan kualitas keputusan, dan dampak positif lainnya. Beberapa contoh kasus juga diberikan untuk mengilustras
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxSugengPriyadi11
Dokumen tersebut membahas tentang sasaran kinerja pegawai (SKP) berdasarkan peraturan pemerintah dan kementerian terkait. Terdapat penjelasan mengenai alur penyusunan, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan wewenang pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran belanja negara seperti KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara. Juga dijelaskan proses alur pelaksanaan APBN, jenis-jenis pengujian tagihan, perbedaan pengujian yang dilakukan oleh PPK dan PPSPM, serta pengujian yang dilakukan bendahara terhadap berbagai jenis belanja seperti barang dan jasa,
Dokumen tersebut membahas tentang fisiologi kerja yang meliputi definisi fisiologi kerja, beban kerja fisik dan mental, pembentukan energi melalui proses metabolisme, dan pengukuran beban kerja melalui pengukuran konsumsi oksigen dan denyut jantung."
Perhitungan Cost-Benefit Sederhana untuk Manfaat TangibleTrisnadi Wijaya
Dokumen tersebut membahas perhitungan cost-benefit sederhana untuk manfaat yang tangible dari investasi teknologi informasi. Metode ini menggunakan prinsip perbandingan biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh perusahaan. Manfaat yang dianalisis meliputi pengurangan biaya, penghindaran biaya, perbaikan kualitas keputusan, dan dampak positif lainnya. Beberapa contoh kasus juga diberikan untuk mengilustras
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxSugengPriyadi11
Dokumen tersebut membahas tentang sasaran kinerja pegawai (SKP) berdasarkan peraturan pemerintah dan kementerian terkait. Terdapat penjelasan mengenai alur penyusunan, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan wewenang pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran belanja negara seperti KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara. Juga dijelaskan proses alur pelaksanaan APBN, jenis-jenis pengujian tagihan, perbedaan pengujian yang dilakukan oleh PPK dan PPSPM, serta pengujian yang dilakukan bendahara terhadap berbagai jenis belanja seperti barang dan jasa,
Dokumen tersebut membahas tentang fisiologi kerja yang meliputi definisi fisiologi kerja, beban kerja fisik dan mental, pembentukan energi melalui proses metabolisme, dan pengukuran beban kerja melalui pengukuran konsumsi oksigen dan denyut jantung."
SMART ASN 2024 Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan KompetitifSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan Sumber Daya Manusia aparatur negara (ASN) Indonesia yang kompeten dan kompetitif hingga tahun 2024, meliputi (1) pengembangan nilai-nilai seperti beretika, berkolaborasi, dan berinovasi, (2) peningkatan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan karir, serta (3) modernisasi sistem rekrutmen dan seleksi dengan pendekatan berbasis kompetensi.
Surat ini membahas kebutuhan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik."
Dokumen tersebut merangkum proses analisis pohon yang terdiri dari 3 tahap, yaitu mengidentifikasi masalah utama melalui pohon masalah, menetapkan sasaran dengan pohon sasaran, dan mengembangkan alternatif pemecahan melalui pohon alternatif.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
Dokumen tersebut merupakan deskripsi pekerjaan untuk posisi Staf Departemen Tata Usaha Kepegawaian. Pekerjaan ini membantu manajer departemen dalam mengelola administrasi pegawai, data pegawai, dan mendukung fungsi lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi manajer. Tugas utama meliputi pembuatan surat permohonan dana untuk kesehatan, cuti, mutasi, dan lainnya berdasarkan peraturan serta mengelola
Dokumen tersebut memberikan contoh tabel KPI untuk manajer SDM yang mencakup empat area kinerja utama, dua KPI untuk masing-masing area, pembagian bobot untuk setiap KPI berdasarkan prioritas, penetapan target kinerja, dan cara menghitung skor kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem manajemen mutu, termasuk dimensi mutu, pilar manajemen mutu, standar mutu, hambatan dalam manajemen mutu, dan model proses manajemen mutu.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan bersama Menteri PAN, RB, dan Menteri Keuangan. Faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan antara lain standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan pendekatan hasil kerja maupun tugas per tugas. Diberikan contoh perhitungan kebutuhan pegawai untuk jabatan operator komputer dan pemroses naskah perjanjian
101 Tanya Jawab SMAP SNI ISO 37001:2016Media Andalas
Dokumen tersebut merupakan 101 pertanyaan dan jawaban mengenai implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016. Dokumen tersebut menjelaskan definisi dari SMAP, ISO, ISO 37001:2016, BSN, SNI, serta tahapan identifikasi isu internal dan eksternal, stakeholder, dan persyaratan dalam implementasi SMAP di suatu organisasi."
SK BP MIGAS/SKK MIGAS Nomor: 15/BP00000/2005-S8 Tentang Pengelolaan Sumber Da...Adnan Fauzi Siregar
the Official English Version of Work Procedure Guidelines of Indonesia Executive agency For Upstream Oil and Gas Business Acitivies (PTK BP MIGAS) Number: 018/PTK/V/2005 about Human Resource Management of Cooperation Contract Contractors
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui pembentukan tim pembina cluster binaan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, dengan mengatur konsep, tujuan, indikator keberhasilan, dan pelaksanaan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan."
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Dokumen tersebut berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Gerakan Pramuka Kota Gorontalo tahun 2013 dan 2014. Terdapat 5 bidang program yaitu pembinaan anggota muda, pembinaan anggota dewasa, organisasi dan hukum, keuangan serta pengabdian masyarakat. Beberapa kegiatan yang sedang berjalan antara lain pelatihan kepemimpinan, perkemahan, dan pengembangan gugus depan. Rencana kerja 2014 meliputi
Studi kelayakan rumah sakit membahas tiga hal utama yaitu kebutuhan dan permintaan layanan kesehatan berdasarkan demografi dan sosial ekonomi masyarakat, sumber daya yang dibutuhkan seperti sarana prasarana dan SDM, serta kemampuan pembiayaan rumah sakit berdasarkan proyeksi pendapatan dan biaya."
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Dokumen ini membahas perencanaan pemeliharaan sungai, meliputi pengertian, prinsip, jenis, dan pelaksanaan pemeliharaan sungai secara fisik dan non-fisik. Data pendukung utama perencanaan pemeliharaan sungai adalah dokumen perencanaan teknis, hasil survey, inventarisasi kondisi dan fungsi sungai.
Bahan paparan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan integr...Dr. Zar Rdj
- Sistem
- Lingkungan
- Kebijakan
- Prosedur
- Teknologi
- Sanksi
- Reward
Konsekuen:
Perilaku integritas
(jujur, disiplin,
netral, dll)
Sistem mendukung
integritas individu
dan organisasi
Sistem
menghambat
integritas individu
dan organisasi
Sistem yang
mendukung
integritas
Sistem yang
menghambat
integritas
Hubungan antara Individu, Organ
Pelatihan ini memperkenalkan pendekatan Appreciative Inquiry (AI) untuk manajemen perubahan yang akan diselenggarakan di Hotel Majesty, Bandung pada bulan Februari hingga April 2016. AI adalah pendekatan untuk melihat hal-hal positif dalam suatu sistem dan memanfaatkannya untuk perubahan yang lebih baik. Pelatihan ini akan mengajarkan bagaimana menerapkan AI untuk mengelola perubahan dengan menemukan kekuatan yang ada dan bagaimana ke
SMART ASN 2024 Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan KompetitifSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan Sumber Daya Manusia aparatur negara (ASN) Indonesia yang kompeten dan kompetitif hingga tahun 2024, meliputi (1) pengembangan nilai-nilai seperti beretika, berkolaborasi, dan berinovasi, (2) peningkatan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan karir, serta (3) modernisasi sistem rekrutmen dan seleksi dengan pendekatan berbasis kompetensi.
Surat ini membahas kebutuhan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik."
Dokumen tersebut merangkum proses analisis pohon yang terdiri dari 3 tahap, yaitu mengidentifikasi masalah utama melalui pohon masalah, menetapkan sasaran dengan pohon sasaran, dan mengembangkan alternatif pemecahan melalui pohon alternatif.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
Dokumen tersebut merupakan deskripsi pekerjaan untuk posisi Staf Departemen Tata Usaha Kepegawaian. Pekerjaan ini membantu manajer departemen dalam mengelola administrasi pegawai, data pegawai, dan mendukung fungsi lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi manajer. Tugas utama meliputi pembuatan surat permohonan dana untuk kesehatan, cuti, mutasi, dan lainnya berdasarkan peraturan serta mengelola
Dokumen tersebut memberikan contoh tabel KPI untuk manajer SDM yang mencakup empat area kinerja utama, dua KPI untuk masing-masing area, pembagian bobot untuk setiap KPI berdasarkan prioritas, penetapan target kinerja, dan cara menghitung skor kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem manajemen mutu, termasuk dimensi mutu, pilar manajemen mutu, standar mutu, hambatan dalam manajemen mutu, dan model proses manajemen mutu.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan bersama Menteri PAN, RB, dan Menteri Keuangan. Faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan antara lain standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan pendekatan hasil kerja maupun tugas per tugas. Diberikan contoh perhitungan kebutuhan pegawai untuk jabatan operator komputer dan pemroses naskah perjanjian
101 Tanya Jawab SMAP SNI ISO 37001:2016Media Andalas
Dokumen tersebut merupakan 101 pertanyaan dan jawaban mengenai implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016. Dokumen tersebut menjelaskan definisi dari SMAP, ISO, ISO 37001:2016, BSN, SNI, serta tahapan identifikasi isu internal dan eksternal, stakeholder, dan persyaratan dalam implementasi SMAP di suatu organisasi."
SK BP MIGAS/SKK MIGAS Nomor: 15/BP00000/2005-S8 Tentang Pengelolaan Sumber Da...Adnan Fauzi Siregar
the Official English Version of Work Procedure Guidelines of Indonesia Executive agency For Upstream Oil and Gas Business Acitivies (PTK BP MIGAS) Number: 018/PTK/V/2005 about Human Resource Management of Cooperation Contract Contractors
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui pembentukan tim pembina cluster binaan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, dengan mengatur konsep, tujuan, indikator keberhasilan, dan pelaksanaan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan."
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Dokumen tersebut berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Gerakan Pramuka Kota Gorontalo tahun 2013 dan 2014. Terdapat 5 bidang program yaitu pembinaan anggota muda, pembinaan anggota dewasa, organisasi dan hukum, keuangan serta pengabdian masyarakat. Beberapa kegiatan yang sedang berjalan antara lain pelatihan kepemimpinan, perkemahan, dan pengembangan gugus depan. Rencana kerja 2014 meliputi
Studi kelayakan rumah sakit membahas tiga hal utama yaitu kebutuhan dan permintaan layanan kesehatan berdasarkan demografi dan sosial ekonomi masyarakat, sumber daya yang dibutuhkan seperti sarana prasarana dan SDM, serta kemampuan pembiayaan rumah sakit berdasarkan proyeksi pendapatan dan biaya."
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Dokumen ini membahas perencanaan pemeliharaan sungai, meliputi pengertian, prinsip, jenis, dan pelaksanaan pemeliharaan sungai secara fisik dan non-fisik. Data pendukung utama perencanaan pemeliharaan sungai adalah dokumen perencanaan teknis, hasil survey, inventarisasi kondisi dan fungsi sungai.
Bahan paparan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan integr...Dr. Zar Rdj
- Sistem
- Lingkungan
- Kebijakan
- Prosedur
- Teknologi
- Sanksi
- Reward
Konsekuen:
Perilaku integritas
(jujur, disiplin,
netral, dll)
Sistem mendukung
integritas individu
dan organisasi
Sistem
menghambat
integritas individu
dan organisasi
Sistem yang
mendukung
integritas
Sistem yang
menghambat
integritas
Hubungan antara Individu, Organ
Pelatihan ini memperkenalkan pendekatan Appreciative Inquiry (AI) untuk manajemen perubahan yang akan diselenggarakan di Hotel Majesty, Bandung pada bulan Februari hingga April 2016. AI adalah pendekatan untuk melihat hal-hal positif dalam suatu sistem dan memanfaatkannya untuk perubahan yang lebih baik. Pelatihan ini akan mengajarkan bagaimana menerapkan AI untuk mengelola perubahan dengan menemukan kekuatan yang ada dan bagaimana ke
Alat bantu mengampu mata kuliah : Manajemen Perubahan - 4Judianto Nugroho
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya penyederhanaan dan kecepatan dalam menggerakkan organisasi
2. Orang-orang pintar berpikir sederhana dan melakukan tindakan cepat untuk menjadi lebih lincah dan kompetitif
3. Outsourcing dan penyederhanaan proses bisnis diperlukan untuk fokus pada inti bisnis dan meningkatkan kecepatan organisasi
Alat bantu mengampu mata kuliah : Manajemen Perubahan - 3Judianto Nugroho
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan dan manajemen perubahan. Secara garis besar dibahas mengenai pentingnya memimpin dan mengelola perubahan, serta tahapan yang harus dilalui untuk mewujudkan perubahan yang berhasil. Dibahas pula mengenai konsep turnaround untuk mengelola perusahaan yang sedang mengalami penurunan, serta tipe-tipe pemimpin yang dibutuhkan dalam proses turnaround.
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
Memorandum Program Sanitasi (MPS) meringkas 4 proses penyusunan MPS, dimulai dari persiapan
melalui pengecekan status Pokja dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, pelatihan untuk Pokja, dan
penyusunan strategi serta jadwal kerja penyusunan MPS.
Panduan ini memberikan panduan bagi kabupaten/kota untuk melaksanakan percepatan implementasi perencanaan sanitasi berdasarkan SSK dengan fokus pada peningkatan akses sanitasi dan pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan. Panduan ini terdiri atas empat proses (milestone) yaitu komitmen awal kepala daerah, penetapan kebijakan, uji coba model layanan, dan perluasan layanan. Pokja kabupaten/kota akan mendapat
Tahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan EvaluasiJoy Irman
Tugas pokja provinsi dan kabupaten/kota dalam pemantauan dan evaluasi program PPSP meliputi memantau pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi capaian hasil, melaporkan kemajuan pelaksanaan secara berkala, dan menyiapkan laporan triwulanan.
Tahapan Program PPSP - Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSKJoy Irman
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tahapan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di daerah, termasuk penyusunan rencana strategis Badan Pengelola Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). (2) Dokumen tersebut juga menjelaskan tugas pokja sanitasi provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rencana strategis ter
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen puskesmas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, puskesmas menganalisis data kinerja, sumber daya, dan status kesehatan masyarakat untuk merumuskan rencana lima tahunan dan tahunan meliputi rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan."
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengantar Perencanaan spalJoy Irman
Dokumen ini membahas tentang pedoman penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL). Dokumen ini menjelaskan cakupan dan jenis rencana induk SPAL, tujuan penyusunan rencana induk, muatan yang harus ada dalam rencana induk, proses penyusunan rencana induk, cara pengerjaan, dan konsultasi publik serta legalisasi rencana induk SPAL.
Tahapan Program PPSP, Tahap Kampanye, Edukasi dan AdvokasiJoy Irman
Tahapan Program PPSP di Daerah terdiri dari 3 tahap utama yaitu kampanye, edukasi dan advokasi untuk menarik minat daerah peserta, penyusunan rencana strategis sanitasi, serta pelaksanaan dan pemantauan program. Tahap pertama melibatkan penjaringan minat daerah dan verifikasi surat minat oleh pemerintah provinsi dan pusat.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...M Handoko
Dokumen tersebut membahas strategi dan target Kementerian Kesehatan dalam pembangunan sanitasi daerah untuk mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Target utama adalah meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dan air minum layak menjadi 100%. Untuk itu, Kementerian mendorong pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan sinergi program pembangunan sanitasi di tingkat nasional, provinsi, kab
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
MCA-Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan 17 organisasi masyarakat sipil dan akan memberikan hibah senilai Rp622 miliar kepada mereka untuk mendukung proyek-proyek kecil yang mempromosikan manfaat sumber daya alam dan energi terbarukan di tingkat akar rumput, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, mengurangi emisi karbon, dan mewujudkan ekonomi hijau. Hibah ini akan mendanai beragam proyek
NOTA KESEPAHAMAN antara Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Merangin tentang persiapan dan pelaksanaan Proyek Green Prosperity yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi karbon melalui peningkatan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nota ini mengatur kerjasama dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Merangin,
Dokumen tersebut membahas studi penganggaran hijau di Indonesia, termasuk latar belakang, tujuan, kegiatan yang telah dilakukan, target dan indikator yang relevan, serta langkah selanjutnya. Studi ini dimulai untuk mendukung komitmen penurunan emisi karbon Indonesia sesuai dengan dokumen RAN GRK dan RAD GRK. Tujuannya adalah mendorong perencanaan dan anggaran pemerintah yang pro-lingkungan serta memberikan pengetahuan
Dokumen tersebut merangkum beberapa prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti peningkatan jalan, pembangunan jembatan, dan perluasan akses listrik serta air bersih. Usulan tersebut diajukan kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk dapat dibiayai pada tahun 2017.
Kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017 di bidang pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan badan penyuluh menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur transportasi dan prasarana desa, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, produktivitas pertanian, serta penyuluhan pertanian.
Dokumen tersebut merupakan laporan rencana pembangunan Kabupaten Merangin tahun 2017 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Merangin kepada Musrenbang Provinsi Jambi. Rencana pembangunan tersebut mencakup bidang infrastruktur seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi; bidang sosial budaya seperti pendidikan; bidang ekonomi kerakyatan seperti pertanian, perkebunan dan peternakan; s
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerinci, termasuk jalan evakuasi bencana alam, rencana perubahan status kawasan hutan, dan proyek-proyek pembangunan pariwisata.
Dokumen tersebut membahas tentang Forum Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jambi tahun 2017. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengklarifikasi rancangan RPD tahun 2017 serta mendapatkan kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan."
Dokumen tersebut berisi format wawancara mendalam untuk memperoleh profil seorang pelaku pemberdayaan masyarakat kawasan hutan. Wawancara mencakup pertanyaan tentang latar belakang pelaku, proses kegiatannya, dukungan yang diterima, pendapatan, tantangan yang dihadapi, dan cita-cita pelaku.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
Bab 5. rencana implementasi
1. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Bab 5
Rencana Implementasi
5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan
Bab 5 ini menguraikan rencana tindak yang akan dan perlu dilakukan dalam rangka persiapan tahap
implementasi, utamanya untuk program dan kegiatan yang sudah ada kesepakatan dan alokasi
penganggarannya. Khusus tahapan proses terkait pengawalan Anggaran tahun 2014 dan tahun 2015.
Khusus untuk Bab 5 ini difokuskan untuk rencana implementasi tahun 2014 dan tahun 2015. Untuk tahun-
tahun selanjutnya perlu dilakukan updating dan dipersiapkan secara detail pada dokumen MPS Tahunan.
5.1. Kondisi Kesiapan Pelaksanaan
Sub bab 5.1. ini lebih bersifat sebagai Daftar Centang untuk memastikan agar rencana implementasi
Program Kegiatan yang memerlukan Jasa Pengadaan dapat ter-realisasi sesuai skedul. Kegiatan ini
dilakukan secara repetitif tahunan dan difokuskan pada rencana implementasi tahun 2014 dan tahun 2015
yang sudah ada Nota Kesepakatan Penganggaran. Rencana pengadaan untuk tahun 2016 akan ditindak
lanjuti secara lebih detail pada Dokumen MPS Tahunan.
Hal utama lainnya adalah untuk memastikan agar semua rencana Kegiatan yang sudah ada
Kesepakatannya sudah terakomodir dan sudah dimasukkan dalam dokumen/proses Penganggaran formal
tahunan, termasuk Tahap Musrenbang, masuk RPIJM dll.
Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disepakati, beberapa pekerjaaan akan
diimplementasikan dengan dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa pengadaan Barang ataupun Jasa.
Sub bab berikut berisi “daftar centang” persiapan tersebut, antara lain: dalam bentuk daftar centang
ketersediaan Deskripsi Singkat Program/Kegiatan, yang diperlukan sebagai materi acuan penyiapan
dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses Pelelangan oleh para Pemegang Mata Anggaran Terkait.
Hal lain kebutuhan Daftar Centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan dan administrasi
pendukung lainnya. Penunjukan Dinas/Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dan tindak
lanjutan perlu disepakati sejak awal.
Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2015 dan Kriteria Kesiapan Implementasi
Infrastruktur Tahun 2015, dan Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2016 dan Kriteria
Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2016, secara berurutan dapat dilihat pada tabel 5.1., tabel 5.2.,
tabel 5.3., dan tabel 5.4. sebagai berikut :
Bab 5. Rencana Implementasi Page 120
2. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Tabel 5.1. : Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2015
No Kegiatan
Pemegang
Mata Anggaran
Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran
Reguler Penanggung
Jawab/Tindak
LanjutRenja
SKPD
Musren
bang
APBN PU
RKA DPA
RPIJM Konreg
I. AIR LIMBAH
1
Penyusunan Perda Air Limbah BLH X X BLH
2
Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam BLH X X BLH
3
Penyuluhan dan Kampanye Bebas BHBS Dinkes √ Dinkes
4
Pembangunan MCK++ (SLBM) PU √ PU
5
Pembangunan MCK++ (Sanimas) PU √ PU
6
Pemantauan Kualitas Lingkungan BLH √ BLH
7
Penyuluhan Tehnologi Tepat Guna (Penyaringan Air Bersih Jamban Keluarga) Dinkes √ Dinkes
8
Peringatan Hari lingkungan Hidup BLH X X BLH
II. PERSAMPAHAN
1
Penyuluhan Studi Kelayakan TPA Satker PLP √ Satker PLP
2
Penyuluhan tentang Pengelolaan Persampahan kepada Masyarakat Satker PLP √ Satker PLP
Bab 5. Rencana Implementasi Page 121
3. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
3
Pelatihan Penggunaan Insinerator BLH √ BLH
4
Pengawasan dan pengelolaan Limbah B3 BLH √ BLH
5
Pengadaan Motor Sampah Satker PLP √ Satker PLP
6
Pengadaan Bioreaktor Pembangkit Pupuk Cair BLH √ BLH
7
Pembuatan Pupuk Bokasi BLH √ BLH
8
Pembebasan Lahan untuk Pembangunan TPA BLH √ BLH
III. DRAINASE
1
Master plan Sistem Drainase Skala Kota/Kawasan PU X X PU
2
Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase PU √ PU
3 Perencanaan Teknis DED Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong
Drainase Primer
PU √ PU
IV. PHBS Terkait Sanitasi √
1
Pelatihan Kader Kesling Dinkes √ Dinkes
2
Duta Sanitasi Satker PLP √ Satker PLP
3
Pembinaan Sekolah Adiwiyata BLH √ BLH
4
Sosialisasi PHBS Dinkes √ Dinkes
Bab 5. Rencana Implementasi Page 122
4. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
5
Gerakan Cuci tangan Pakai Sabun Dinkes √ Dinkes
6
Lomba Desa PHBS Dinkes √ Dinkes
7
Jambore Sanitasi Dinkes √ Dinkes
8
Penyebarluasaan informasi melalui Media Dinkes √ Dinkes
9
Pelatihan LBS Dinkes √ Dinkes
1
Penyuluhan Sanitasi untuk Industri Rumah Tangga Dinkes √ Dinkes
1
Pembentukan desa STBM Dinkes √ Dinkes
1
Kabupaten Sehat Dinkes √ Dinkes
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana PHBS berupa Pengadaan Penampungan
Air (Teakmon)
Dinkes √ Dinkes
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2014.
Keterangan:
- “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu
- Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.
- Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil
akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.
Bab 5. Rencana Implementasi Page 123
5. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Tabel 5.2. : Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2015
No
Rencana Kegiatan
(sesuai dengan MPS) Lokasi
Master
plan
Review
RPIJM
Dok. FS
Dok. Studi
Lingku-ngan
DED Lahan
Kesia-
pan
Masy.
Kesiapan
Lembaga
Pengelola
Penanggung jawab/
Tindak lanjut
I. AIR LIMBAH
1
Pembangunan MCK++ (SLBM) 10 desa
√ √ √ √ √ √ √ √
PU
2
Pembangunan MCK++ (Sanimas) 10 desa
√ √ √ √ √ √ √ √
PU
II. PERSAMPAHAN
1
-
2
-
III. DRAINASE
1
-
2
-
IV. PHBS Terkait Sanitasi
1
-
2
-
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2014.
Keterangan:
- “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu
- Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.
Bab 5. Rencana Implementasi Page 124
6. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
- Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil
akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.
Bab 5. Rencana Implementasi Page 125
7. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Tabel 5.3. : Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2016
No Kegiatan
Pemegang
Mata Anggaran
Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler
Penanggung
Jawab/Tindak
Lanjut
Renja
SKPD
Musren
bang
APBN PU
RKA DPA
RPIJM Konreg
I. AIR LIMBAH
1
.
Penyusunan Peraturan Ijin Pembuang Limbah Cair (IPLC) BLH X X BLH
2
.
Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS" Dinkes √ Dinkes
3
.
Pembangunan MCK ++ (SLBM) PU √ PU
4
.
Pembangunan MCK ++ (Sanimas) PU √ PU
5
.
Pembangunan IPAL Komunal PU √ PU
6
.
Pembangunan IPAL untuk Industri Rumah Tangga PU √ PU
7
.
Pemantauan Kualitas Lingkungan BLH √ BLH
8
.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup BLH √ BLH
9
.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH BLH √ BLH
1
0
.
Keg.Penyuluhan Teknologi Tepat Guna Penyaringan air bersih jamban keluarga Dinkes √ Dinkes
1
1
.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup BLH √ X X BLH
Bab 5. Rencana Implementasi Page 126
8. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
II. PERSAMPAHAN
1
.
Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW BLH √ BLH
2
.
Pelatihan Penggunaan Insinerator BLH √ BLH
3
.
Pengawasan dan pengelolaan Limbah B3 BLH √ BLH
4
.
Pengadaan Armroll
BLH
√
BLH
5
.
Pengadaan kontainer
BLH
√
BLH
6
.
Pengadaan Motor Sampah Satker PLP √ Satker PLP
7
.
Pengadaan Bioreaktor Pembangkit Pupuk Cair
BLH
√
BLH
8
.
Pembuatan Biogas
BLH
√
BLH
9
.
Pembuatan Pupuk Bokasi
BLH
√
BLH
1
0
.
Pembangunan TPS
BLH
√
BLH
1
1
.
Pembangunan TPST 3R PU √ PU
1
2
.
Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA PU √ PU
1
3
.
Pengadaan Bulldozer Satker PLP √ Satker PLP
Bab 5. Rencana Implementasi Page 127
9. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
II. DRAINASE
1
.
Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase PU X X PU
2
.
Pembangunan Saluran Drainase Primer PU X X PU
3
.
Pemeliharaan Saluran Drainase Primer PU √ PU
4
.
Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder PU √ PU
5
.
Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier/Lingkungan PU √ PU
IV. PHBS Terkait Sanitasi
1
.
Pelatihan Petugas Sanitarian Dinkes X X Dinkes
2
.
Jambore Sanitasi Satker PLP √ Satker PLP
3
.
Pembinaan Sekolah Adiwiyata Dinkes √ Dinkes
4
.
Studi Banding Ke sekolah adiwiyata Dinkes √ Dinkes
5
.
Sosialisasi PHBS Dinkes √ Dinkes
6
.
Gerakan Cuci tangan Pakai Sabun Dinkes √ Dinkes
7
.
Lomba Desa PHBS Dinkes √ Dinkes
8
.
Jambore Sanitasi Dinkes √ Dinkes
9
.
Penyebarluasaan informasi melalui Media Dinkes √ Dinkes
Bab 5. Rencana Implementasi Page 128
10. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
1
0
.
Pelatihan LBS Dinkes √ Dinkes
1
1
.
Penyuluhan Sanitasi untuk Industri Rumah Tangga Dinkes √
Dinkes
1
2
.
Pembentukan desa STBM Dinkes √
Dinkes
1
3
.
Kabupaten Sehat Dinkes √
Dinkes
1
4
.
Pengadaan Sarana dan Prasarana PHBS berupa Pengadaan Penampungan Air
(Teakmon)
Dinkes √
Dinkes
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2014.
Keterangan:
- “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu
- Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.
- Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil
akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.
Bab 5. Rencana Implementasi Page 129
11. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Tabel 5.4. : Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2016
No
Rencana Kegiatan
(sesuai dengan MPS) Lokasi
Master
plan
Review
RPIJM
Dok. FS
Dok. Studi
Lingku-ngan
DED Lahan
Kesia-
pan
Masy.
Kesiapan
Lembaga
Pengelola
Penanggung
jawab/Tindak
lanjut
I. AIR LIMBAH
1
Pembangunan MCK ++ (SLBM) 10 desa √ √ √ √ √ √ √ √ PU
2
Pembangunan MCK ++ (Sanimas) 10 desa √ √ √ √ √ √ √ √ PU
3
Pembangunan IPAL Komunal 3 kec X √ √ √ X √ √ √ PU
4
Pembangunan IPAL untuk Industri Rumah Tangga 2 kec X √ √ √ X √ √ √ PU
II. PERSAMPAHAN
1
Pembangunan TPS
2 kec X
√ √ √ X √ √ √
BLH
2
Pembangunan TPST 3R
Kec. Rantau
Rasau
X
√ √ √ X √ √ √ PU
3
Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA
Muara Sabak
Barat
X
√ √ √ X √ √ √ PU
III. DRAINASE
1
Pembangunan Saluran Drainase Primer Kabupaten X √ √ √ X √ √ √ PU
IV. PHBS Terkait Sanitasi
1
-
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2014.
Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu
Bab 5. Rencana Implementasi Page 130
12. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
- Kolom 11: Orang/Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut/Pengawalan.
- Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata
Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.
Bab 5. Rencana Implementasi Page 131
13. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender
Kebutuhan Studi dan Disain Teknis (Masterplan, DED, AMDAL, dll) guna mendukung pelaksanaan
suatu kegiatan.
Informasi awal materi penyiapan TOR/KAK sekurang-kurangnya memuat:
1. Uraian pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan) suatu program/kegiatan.
2. Data penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan.
3. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan.
4. Ketentuan tentang lokasi kegiatan.
Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis dapat dilihat pada tabel 5.5. sebagai berikut :
Tabel 5.5: Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis
No. Studi dan Perencanaan Teknis
Tahun
Imple-
mentasi
Lokasi Pelaksana ToR
SKPD
Penanggung
jawab
1 Penyusunan Perda Air Limbah 2015 Kabupaten Konsultan belum ada Dinas PU
2 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah & Sumber Daya Alam
2015 Kabupaten Konsultan belum ada Dinas PU
3 Master plan Sistem Drainase Skala
Kota/Kawasan
2015 Kabupaten Konsultan belum ada Dinas PU
4 Master plan Sistem Drainase Skala
Kota/Kawasan
2015 Kabupaten Konsultan belum ada Dinas PU
5
Penyusunan Perda tentang
Pengelolaan Sistem Drainase
2015 Kabupaten Konsultan belum ada Bappeda
6 Perencanaan Teknis DED
Pembangunan Saluran dan
Gorong-gorong Drainase Primer
2015 Kabupaten Konsultan belum ada Bappeda
7 Penyusunan Peraturan Ijin
Pembuang Limbah Cair (IPLC)
2016 Kabupaten Konsultan belum ada Bappeda
Bab 5. Rencana Implementasi Page 132
14. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement
Permasalahan pembebasan lahan dan resettlement (bila ada) yang harus segera ditangani agar
Kegiatan/Proyek tidak tertunda atau bermasalah di kemudian hari. Identifikasi Permasalahan
Lahan dapat dilihat pada tabel 5.6. sebagai berikut :
Tabel 5.6: Identifikasi permasalahan lahan
No. Kegiatan Lokasi Luas Land Use Kendala Penanganan
SKPD
Penanggung
jawab
1
Pembangunan
IPAL Komunal
3 kec 3 ha Perkebunan/
hutan
-
sosialisasi &
Resettlement
PU
2 Pembangunan
TPS
Kabupa
ten
3 Ha
Perkebunan/
hutan
- sosialisasi &
Resettlement
PU
3 Pembangunan
TPST 3R
2 Ha
Perkebunan/
hutan
- sosialisasi &
Resettlement
PU
4 Pembangunan
Prasarana
Dasar /
Fasilitas Umum
TPA
Muara
Sabak
5 Ha Kebun/Hutan
-
sosialisasi &
Resettlement
PU
5 Pembangunan
Saluran
Drainase
Primer
Sepanjang
saluran
3 Ha Perkebunan/
hutan
- sosialisasi &
Resettlement
PU
5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola
Penyiapan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun, dapat berupa
perluasan dari organisasi yang ada atau organisasi yang sama sekali baru. Penyiapan organisasi
baru ini termasuk pernyataan akan kesediaan menerima aset (bila ada), penyediaan anggaran
operasional dan pemeliharaan (O&M), regulasi, dll. Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi
Pengelola dapat dilihat pada tabel 5.7. sebagai berikut :
Tabel 5.7: Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola
No. Kegiatan Lokasi Instansi Kendala Keterangan
1 Pembangunan IPAL
Komunal
3 kecamatan PD PAL Belum terbentuk Instansi baru
2 Pembangunan TPS Rantau Rasau DKP Belum terbentuk
3 Pembangunan TPST 3R Muara Sabak
Timur
KSM Perlu penguatan
4 Pembangunan Prasarana
Dasar / Fasilitas Umum
TPA
Muara Sabak DKP Ada, tapi belum efektif
5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi
Bab 5. Rencana Implementasi Page 133
15. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
5.2.1 Monitoring dan Evaluasi
Sub bab ini berisi uraian Rencana Monitoring dan Evaluasi yang akan dilakukan secara berulang
(repetitive) jangka tahunan. Hasil kesepakatan terkait rencana Monev ini akan ditinjau secara rutin
pada dokumen MPS tahunan (Updating MPS Tahunan). Kesepakatan dari SKPD terkait
kesepakatan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kegiatan tahunan (perlu ditetapkan terlebih
dahulu apakah fungsi kegiatan Monev tahun mendatang akan dilakukan oleh Pokja Sanitasi atau
dibawah koordinasi langsung oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur).
Dasar kebutuhan:
A. Monitoring Tahunan
a. Semua usulan Program dan Kegiatan yang sudah ada komitmen pendanaannya perlu
dipastikan masuk dalam pola mekanisme Pengusulan Anggaran Tahunan.
b. Kabupaten Bangkalan perlu mengupayakan solusi “funding gap” untuk program yang belum
jelas komitmen penganggarannya (Program Daftar Tunggu).
c. Meng-unggah pada web Nawasis.info untuk semua aktifitas implementasi kegiatan yang
sudah dilakukan.
B. Evaluasi Tahunan
a. Kebutuhan evaluasi antara Rencana & Realisasi implementasi program tahun sebelumnya.
b. Kebutuhan penjadwalan ulang.
c. Perubahan lokasi kegiatan.
d. Adanya komitmen pendanaan baru/tambahan.
e. Penyiapan Proposal Kegiatan.
f. Kebutuhan terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan.
Hal spesifik yang perlu dikaji tahunan adalah:
• Apakah target tahunan dapat dicapai, atau tidak, dan bila tidak kenapa.
• Apakah sasaran dan prioritas sudah tepat.
• Evaluasi terkait Jangka Waktu untuk mencapai sasaran tersebut.
• Evaluasi terkait masalah-masalah yang dihadapi.
• Evaluasi terkait modal atau sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya.
• Evaluasi terkait orang, organisasi atau badan pelaksananya.
• Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
Bab 5. Rencana Implementasi Page 134
16. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan dapat dilihat pada tabel 5.8. sebagai berikut :
Bab 5. Rencana Implementasi Page 135
17. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Gambar 5.1. : Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan
Kegiatan Monev Tahunan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Penanggung Jawab
Rapat Koordinasi Ketua Pokja
- Laporan Progress Program dan Kegiatan √ √ √ √
- Laporan Permasalahan yang dihadapi √ √ √ √
- Rekomendasi dan tindak lanjut √ √ √ √
Pengawalan Penganggaran Bappeda
- Proses Musrenbang √
- Review RPIJM √
- Renja SKPD √
- RKA SKPD √
- DPA SKPD √
- Implementasi Program dan Kegiatan 2014 √
- Usulan Anggaran 2015 √
Melengkapi Readiness Criteria Tim Teknis SKPD
- IPAL Komunal baru √
- Revitalisasi IPLT √
- Pembangunan TPA baru √
Solusi Funding Gap Tim Teknis Pokja
- Pembentukan Tim Teknis/Tim Kecil √
- Mempersiapkan strategi dan Rencana Tindak Lanjut √
- Kerjasama dengan Konsultan Finansial – sistembagi hasil √
Promosi/Sosialisasi Tim Teknis Pokja
Bab 5. Rencana Implementasi Page 136
18. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
- Mengunggah ke web site / media publikasi √
- Promosi terkait pencarian funding gap √
Up Dating MPS Tahunan Tim Teknis Pokja
- Review Program dan Kegiatan √
- Review Penganggaran √
Monitoring Pelaksanaan Implementasi Tim Teknis Pokja
- Implementasi Program dan Kegiatan 2014 √ √
- Implementasi Program dan Kegiatan 2015 √ √
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2014.
-
Bab 5. Rencana Implementasi Page 137