Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Menguraikan cara mengukur perkembangan kawasan perdesaan dengan lima dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan jejaring sarna dan prasarana dan kelembagaan dengan menggunakan metode multi-dimensional scaling dan pairwise comparison matrix
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Menguraikan cara mengukur perkembangan kawasan perdesaan dengan lima dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan jejaring sarna dan prasarana dan kelembagaan dengan menggunakan metode multi-dimensional scaling dan pairwise comparison matrix
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja menjadi pedoman dalam proses penyusunan formasi kebutuhan pegawai. Dalam proses penyusunannya setian instansi baik pusat maupun dan daerah harus memperhatikan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku terutama Permen PAN No. 33 Tahun 2011 & Perka BKN No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan serta Perka BKN No. 19 Tahun 2011 tentang Analisis Beban Kerja.
PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019
Menjadi Direktorat yang handal dan profesional di bidang administrasi perencanaan dan pengembangan
guna mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Institut Pertanian Bogor
Peraturan Menteri Keuangan : Tata Cara Penyediaan, Pencairan, & Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum PMK 139/PMK.02/2015
Peraturan Menteri Keuangan : Tata Cara Penyediaan, Pencairan, & Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum PMK 139/PMK.02/2015
1. No. Tugas Pokok / Sasaran Kerja Sub Dit. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1
Memantau dan mengevaluasi capaian kinerja dan pelakasanaan anggaran
bulanan
2
Memantau dan mengevaluasi capaian kinerja dan pelakasanaan anggaran
tahunan
3 Menyusun laporan bulanan capaian kinerja fisik dan pelaksanaan anggaran
4
Menyusun laporan triwulanan capaian kinerja fisik dan pelaksanaan
anggaran
5 Menyusun Laporan Monev Kinerja Penganggaran IPB
6 Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
7 Menyusun laporan tahunan institut
8
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
9 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan