Action plan city changer 1. koreksi.

1. Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Cipta Karya
PEMAPARAN DAN PEMBAHASAN
KONSEPSI MODUL 4
ACTION PLAN CITY CHANGER
Disampaikan Oleh:
Tim Perumus
Oktober 2014
Hal - 1

2. Hal - 2
PEMAHAMAN ACTION PLAN
Hal - 2

3. P E N G E R T I A N A C T I O N P L A N
• City Changer Action Plan bukanlah tindakan atau aktualisasi kegiatan, melainkan suatu
rencana dari aksi yang akan dilakukan.
• Action Plan adalah Dokumen Program Kerja yang berisi rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam tiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan
kegiatan
• Action Plan disusun dengan prinsip Specific - Measurable – Achievable - Relevant –
Timely (SMART)
• Programa Proyek (Project Programming) Action Plan hendaknya inovatif. Tidak harus
berskala besar, berbiaya mahal ataupun berdurasi lama.
SPECIFIC
Hal - 3
memberikan gambaran secara spesifik tentang kegiatan/aktivitas apa yang akan
dilakukan.
MEASURABLE
memiliki indikator-indikator keberhasilan (yang dapat dikur) dari kegiatan/aktivitas
yang akan dilakukan
ACHIEVABLE
faktor-faktor yang dapat membuat implementasi Rencana Aksi berhasil mencapai
indikator-indikator keberhasilan teridentifikasi dengan jelas
RELEVANT
keterkaitan antara kegiatan/aktivitas yang akan dilakukan dengan kepentingan
stakeholers teridentfikasi dengan jelas
TIMELY time frame dalam rangka pengimplementasian Rencana Aksi jelas

4. T A H A P A N P E N Y U S U N A N A C T I O N P L A N
• Tahap Pengumpulan Data
Hal - 4
• Pengumpulan Data Sekunder
• Pengumpulan Data Primer
• Tahap Identifikasi Masalah dan Analisis
• Identifikasi Potensi dan Permasalahan
• Analisis pengembangan potensi (kekuatan dan kesempatan) dan penyelesaian
masalah (kelemahan dan ancaman)
• Perumusan konsep berdasarkan ide / gagasan
• Tahap Perumusan Action Plan
• Perumusan visi, misi dan strategi
• Penyusunan rencana
• Penyusunan matriks indikasi program
• Penetapan Indikator Keberhasilan / Pencapaian
• Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahap Pertama (apabila ada
beberapa tahap)

5. D O K U M E N A C T I O N P L A N
• BAB 1. PENDAHULUAN
Hal - 5
• Latar Belakang
• Maksud, Tujuan dan Sasaran
• Keluaran
• Sistematika Pembahasan
• BAB 2. PROFIL LOKASI
• Gambaran umum lokasi
• Identifikasi Potensi,Permasalahan & Tantangan Lingkungan / Kawasan
• BAB 3. HASIL ANALISIS
• Kajian Kebijakan, Strategi & Program Pembangunan Kota
• Indikasi Arah Pengembangan Perkotaan serta Pembangunan Permukiman & Indrastruktur
Perkotaan
• Rumusan Konsep Rencana
• BAB 4. ACTION PLAN
• Visi, Misi dan Strategi
• Rencana Penataan / Pembangunan / Pengembangan / Pemberdayaan
• Matriks indikasi program
• Indikator Keberhasilan / Pencapaian
• Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahap Pertama

6. Hal - 6
PENGUMPULAN DATA DAN FAKTA
Hal - 6

7. S U R V E I S E K U N D E R
Survei Sekunder merupakan upaya untuk mendapatkan data dan fakta dari
dokumen-dokumen yang terkait. Kegiatan Survei secara Sekunder
dilakukan dengan melakukan inventarisasi data dan informasi dari
berbagai instansi terkait di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kota
NO
Hal - 7
DATA SEKUNDER YANG
DIBUTUHKAN
LINGKUP KETERSEDIAAN PETA
1 Peraturan Perundang-undangan Nasional / Provinsi / Kota Ada | Tidak | Belum Tidak
2 Kebijakan Nasional / Provinsi / Kota Ada | Tidak | Belum Tidak
3 Data Statistik Nasional / Provinsi / Kota Ada | Tidak | Belum Perlu

8. S U R V E I P R I M E R
Survei Primer merupakan upaya untuk mendapatkan data dan fakta secara
langsung dari sumbernya. Kegiatan Survei secara Primer dilakukan dengan
melakukan:
Hal - 8
• Pengamatan dan Perekaman Visual
• Pengukuran secara Langsung
• Wawancara dengan Pihak Terkait
• Focussed Group Discussion (FGD)
Pengamatan dan Perekaman Visual Pengukuran Lapangan FGD

9. Hal - 9
IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS
Hal - 9

10. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN
Hal - 10
Berdasarkan
Pengamatan
Lapangan
Identifikasi
Potensi dan
Permasalahan
Berdasarkan
Hasil Kajian
Berdasarkan
Pemberitaan
Berdasarkan
Pegalaman
Empiris
Pengalaman empiris masalah sanitasi di
permukiman tepi sungai
Masalah Sanitasi di Permukiman tepi
sungai hasil pengamatan lapangan

11. ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENYELESAIAN MASALAH
Hal - 11
ANALISIS SWOT
FOKUS
INTERNAL
FOKUS
EKSTERNAL
KEKUATAN
Apa yang dilakukan
dengan baik?
KELEMAHAN
Apa yang salah
sekarang?
PELUANG
Kemungkinan apa yang
ada?
ANCAMAN
Apa yang dapat menjadi
salah?

12. ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENYELESAIAN MASALAH
Hal - 12
Kelemahan
[W]
Strategi WO
----------------------------
Menghilangkan “W”
dan memanfaatkan “O”
Strategi SO
--------------------------
Gunakan “S” untuk
memanfaatkan “O”
Strategi ST
------------------------
Gunakan “S” untuk
Menghindarkan “T”
Strategi WT
--------------------------
Minimalkan “W” untuk
Menghindarkan “T”
Kekuatan
[S]
Faktor
Internal
Faktor
Eksternal
Peluang
[O]
Ancaman
[T]

13. P E R U M U S A N K O N S E P
Hal - 13
IDE / GAGASAN KONSEP
• Konsep Bangunan: unit hunian beragam,
terdapat ruang bermain dan belajar anak-anak,
ruang ibadah bersama, ruang sosial,
balai serbaguna, KDB 45,69%
• Konsep Prasarana: jalan kampung dan
tangga bersama, menara penampungan air
bersama, pengolahan air limbah bersama,
pengolahan dan pemilahan sampah
bersama,
Contoh ide lain dapat berupa
PEMBERSIHAN SELOKAN PENANGGULANG BANJIR, PENATAAN
LAHAN TIDUR KUMUH MENJADI TAMAN BERMAIN ANAK,
PENGOLAHAN AIR MINUM DARI AIR HUJAN, dll.

14. Hal - 14
CONTOH PERUMUSAN ACTION PLAN
Hal - 14

15. C O N T O H P E R U M U S A N T U J U A N
• Tujuan Action Plan adalah apa yang ingin dicapai dari implementasi rencana aksi yang
akan disusun
• Action Plan harus mampu mengatasi permasalahan, baik permasalahan kecil ataupun
utama kawasan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki City Changer dan
kawasan
• Di dalam perumusan tujuan, perlu diidentifikasi kata-kata kunci yang dijadikan dasar
perumusan, yang diambil dari:
• saduran dokumen perencanaan yang telah ada
• kata kunci untuk kondisi yang diharapkan
Hal - 15
PERMASALAHAN & ISU UTAMA PEMBANGUNAN POIN UTAMA DALAM VISI
Potensi sumber daya yang melimpah  Optimalisasi
Keterbatasan Infrastruktur  Nyaman

16. C O N T O H P E R U M U S A N S T R A T E G I
• Strategi yang dimaksud
adalah strategi pencapaian
tujuan dari implementasi
rencana aksi yang akan
disusun
• Penetapan Strategi dilakukan
untuk memberikan fokus
terhadap pencapaian tujuan
yang akan dijadikan acuan
bagi perumusan program
pembangunan setiap SKPD
Hal - 16
Arena: dimana
lokus
penerapan
strategi
Economic
Logical:
Bagaimana
hasil akan
dicapai
Vehicle: apa
sarana yang
dapat
digunakan
untuk
mencapai
tujuan
Diferensiator: inovasi
apa yang dapat
ditawarkan untuk
mempercepat
pencapaian tujuan
Staging: apa
yang dapat
mempercepat
pencapaian
tujuan

17. C O N TO H P E N Y U S U N A N R E N C A N A
• Penyusunan Rencana yang dimaksud dapat berupa Rencana Penataan / Pembangunan
/ Pengembangan / Pemberdayaan
Hal - 17
Contoh Rencana Penataan

18. C O N TO H P E N Y U S U N A N R E N C A N A
Hal - 18
Contoh Rencana pemberdayaan masyarakat
Pendampingan
Penyuluhan
dimaksudkan untuk
meningkatkan
kapasitas
masyarakat melalui
pembentukan dan
peningkatan
kapasitas kelompok
swadaya masyarakat
kegiatan untuk memberikan
informasi dalam meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran
masyarakat terkait pencegahan
terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh
Pembimbingan
kegiatan untuk memberikan
petunjuk atau penjelasan mengenai
cara untuk mengerjakan kegiatan
atau hal terkait pencegahan
terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh
BENTUK:
• Sosialisasi
• Diseminasi
BENTUK:
• pembimbingan kepada
kelompok masyarakat
• pembimbingan kepada
masyarakat perorangan
• pembimbingan kepada dunia
usaha

19. CONTOH PENYUSUNAN MATRIKS INDIKASI
P R O G R A M
NO
• Perumusan Matriks Program Pembiayaan merupakan kegiatan untuk
• Indikasi Program disusun berdasarkan rencana kegiatan yang akan
Hal - 19
merumuskan matriks program pembiayaan yang merupakan penjabaran lebih
lanjut dari rencana aksi yang telah disusun ke dalam program pembiayaan
yang berdimensi waktu dan pelaksana program
dilaksanakan. Dimensi dari kegiatan bisa besar dan jangka panjang (cth:
bangun jalan penghubung antar kelurahan), namun juga bisa dalam skala
kecil dan jangka pendek (perbaikan drainase).
KEBIJAKAN /
STRATEGI
PROGRAM /
KEGIATAN
LOKASI VOLUME
WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER
DANA
JPM 1 JPM
II
JP
M III
JPM
Thn 1 Thn ... Thn ke-n IV
I Kebijakan (....)
I.a Strategi (....) 1. Jalan Lingk ......
1.1. Peningkatan
...
P:
L:
1.2. Perbaikan
....
P:
L:

20. CONTOH PERUMUSAN INDIKATOR KEBERHASILAN
• Indikator keberhasilan adalah suatu nilai ambang batas yang menjadi indikator
Hal - 20
suatu implementasi rencana terlaksana dengan baik
NO. SEKTOR / JENIS
INFRASTRUKTUR
INDIKATOR NILAI TINGKAT
KEBERHASILAN
1 Air Minum Tersedianya akses air
minum yang aman melalui
Sistem Penyediaan Air
Minum dengan jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi dengan
kebutuhan pokok minimal 60
liter/orang/ hari
40% Tidak Berhasil
70% Cukup Berhasil
100% Berhasil
2 Persampahan Tersedianya infrastruktur
persampahan skala rumah
tangga
60% Tidak Berhasil
80% Cukup Berhasil
100% Berhasil

21. C O N T O H P E N Y U S U N A N R E N C A N A
P E L A K S A N A A N K E G I A T A N T A H A P P E R T A M A
• Rencana pelaksanaan kegiatan tahap
pertama merupakan pendetailan
rencana yang dapat berupa jadwal dan
RAB pelaksanaan kegiatan, maupun
rencana turunan seperti DED yang
hasilnya adalah gambar kerja, spek
teknis, dan RAB
• Kegiatan tahap pertama
diarahkan untuk
maksimal dapat
diselesaikan pada bulan
Agustus, mengingat
Kolokium City Changer
dilaksanakan bulan
September dan Inagurasi
City Changer pada bulan
November saat Hari
Habitat.
Hal - 21

22. Hal - 22
TINDAK LANJUT ACTION PLAN
Hal - 22

23. K O N S O L I D A S I P I H A K T E R K A I T
• Sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana tindak, maka City Changer
Hal - 23
perlu melakukan konsolidasi dengan pihak terkait, baik Pemerintah
Kabupaten / Kota, Swasta maupun dengan Pemerintah.
• Koordinasi dilakukan untuk:
• Identifikasi peran serta City Changer dan apa yang bisa difasilitasi
oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ataupun swasta
• Menjadi bagian dari tindak lanjut pembinaan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Kabupaten / Kota

24. F U N D R A I S I N G
• Penggalangan dana atau fundraising adalah segala upaya mendapatkan dana dan
Hal - 24
sumber daya untuk membiayai kebutuhan organisasi dalam menjalankan
programnya secara efektif dan dapat berkembang sesuai tuntutan kebutuhan
masyarakat yang dilayani atau didampingi
• Bentuk Fundraising:
• Bantuan dana berupa uang tunai
• Barter produk dengan media promosi : radio,
koran, majalah, televisi
• Support pembicara. Bisa jadi pembicara
diambilkan dari lembaga sponsor atau
sponsor bertanggung jawab mencarikan
pembicara dari lembaga jaringannya sponsor
• Support akomodasi
• Potongan harga, misal: percetakan, katering
• Souvenir: misal kaos, kenang-kenangn
• Kerjasama program melaluia MoU
• Diskon produk perusahaan
• Pengumpulan dana masyarakat secara
langsung, melalui konser, pertunjukan, dan
lainnya yang terkait
PEMAHAMAN FUNDRAISING

25. F U N D R A I S I N G
PIHAK SPONSHORSIP POTENSIAL
• Public Sector
Hal - 25
• Instansi pemerintahan memiliki alokasi anggaran untuk membantu meningkatkan kualitas
masyarakat baik dalam hal fisik maupun non fisik, baik di tingkat kabupaten, provinsi
maupun nasional.
• Memiliki keterbatasan dana, mengingat dana yang ada digunakan untuk pembiayaan
program pemerintah terkait kumuh bagi kepentingan masyarakat juga
• Alternatif Sponshorship yang harus dioptimalisasikan
• Private Sector
• Perusahaan yang sedang promo produk baru
• Perusahaan yang sedang membuka kantor cabang baru
• Perusahaan memiliki Corporate Sosial Responsibility (CSR) ditujukan untuk kegiatan
sosial dan non profit
• Bank memiliki dana-dana sosial untuk pemberdayaan masyarakat
• Pihak Lainnya
• Lembaga sosial non profit memiliki alokasi anggaran berbagai macam bidang garap.
Caranya aksesnya dengan menjadi mitra kerja.
• Lembaga Sosial Masyarakat, memiliki program kerja dan pada beberapa program
membutuhkan kerjasama dengan pihak lain
• Masyarakat baik dalam komunitas maupun secara luas

26. F U N D R A I S I N G
PERTIMBANGAN DALAM PEMBERIAN CSR
• Aktivitas CSR biasanya mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
Hal - 26
• Proximity, yakni kedekatan aktivitas CSR dengan posisi geografis aktivitas perusahaan.
Misalnya, Freeport membantu masyarakat suku Amungme, karena lokasi
pertambangannya berada di wilayahnya.
• Relevance, yakni sejauh mana aktivitas CSR relevan dengan atau mendukung operasi
perusahaan mencetak laba. Ini adalah model CSR sebagaimana yang dijalankan PT
Telkom. Misalnya, pemberian dana hibah/bergulir oleh Telkom untuk para pengecer kartu
pra bayarnya, atau Sido Muncul memberi kredit ringan untuk membeli sepeda bagi tukang
jamu gendong, dan sebagainya. Biasanya mereka juga diwajibkan memasang atribut
perusahaan untuk tujuan promosi.
• Magnitude, yakni yang terkait efek ‘promotif’ yang bisa muncul berupa citra positif kalau
CSR dilaksanakan, meskipun tidak disampaikan secara eksplisit. Ini adalah bentuk
tanggung jawab sosial yang lebih utuh, yakni tanggung jawab pada tiga hal mendasar
(triple-bottom line) atau people, planet, dan profit). Kalau pun ada keuntungan yang bisa
dipetik oleh perusahaan, adalah berupa keuntungan tidak langsung dalam bentuk
meningkatnya citra positif perusahaan di mata stakeholder-nya. Misalnya yang masuk
dalam program pemberian sumbangan kepada korban untuk bencana alam, kelaparan, dan
aktivitas sosial. Contohnya sumbangan PT Telkom melalui Divisi Bina Lingkungan
(Community Development Center) bagi bencana alam di Sumatera Barat.

27. F U N D R A I S I N G
Hal - 27
Program CSR PT. Intiland
PERTIMBANGAN
DALAM PEMBERIAN
CSR

28. F U N D R A I S I N G
STRATEGI MENDAPATKAN ALOKASI DANA CSR
• Tahap Pendahuluan (Segmentasi)
Hal - 28
• Identifikasi Perusahaan yang menyelenggarakan Program CSR
• Penilaian berdasarkan tingkat relevansi bisnis perusahaan dengan pengembangan
permukiman
• Tahap Persiapan Pengajuan Anggaran
• Mendekati perusahaan-perusahaan tertentu yang menyelenggarakan Program CSR,
melalui konsep door to door, beraudiensi dengan dengan unit organisasi penanggung
jawab Program CSR di perusahaan calon mitra
• Komunikasi tingkat lanjut dengan perusahaan calon mitra
• Tahap Pengajuan Anggaran
• Mengajukan Program dan Kegiatan dalam Rencana Tindak kepada Perusahaan
• Menyusun Komitmen (Perjanjian) kerja sama implementasi Program CSR untuk
permukiman 100-0-100

29. F U N D R A I S I N G
CONTOH LINGKUP DANA CSR BEBERAPA PERUSAHAAN
• Lingkup kegiatan CSR dari PT. Unilever Indonesia, Tbk
Hal - 29
• Nutrisi dan higiene
• Pelestarian lingkungan, termasuk pengolahan sampah
• Pertanian yang berwawasan lingkungan (sustainable agriculture)
• Pemberdayaan perempuan dan pendidikan (women empowerment & education).
• Lingkup kegiatan CSR dari PT. PLN
• Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan
perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan
lingkup kegiatan Community relation, Community Services, Community Empowering dan
Pelestarian alam
• Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan
• Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan
citra perusahaan
• Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk
penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip Good
Corporate Governance.

30. F U N D R A I S I N G
BENTUK IMPLEMENTASI RENCANA
TINDAK
• Lingkup implementasi kegiatan non fisik
• Mensosialisasikan budaya / perilaku hidup
Hal - 30
(perilaku hidup sehat, membuang sampah pada
tempatnya, dan lainnya yang terkait)
• Langsung memberikan percontohan dalam
perubahan perilaku (dimulai oleh Fasilitator)
• Lingkup implementasi kegiatan fisik
• Berkontribusi aktif dalam pelaksanaan kegiatan
fisik, baik berupa dana, lahan, tenaga maupun
material
• membantu menjaga ketertiban dalam
pelaksanaan kegiatan fisik
• mencegah perbuatan yang dapat menghambat
atau menghalangi pelaksanaan penanganan
• mengajukan gugatan perwakilan terhadap proses
pelaksanaan kegiatan fisik yang mengganggu,
merugikan dan/atau membahayakan kepentingan
umum

31. F U N D R A I S I N G
MONITORING DAN EVALUASI HASIL IMPLEMENTASI ACTION PLAN
• Monitoring adalah suatu proses terus menerus dalam pengumpulan dan analisis data untuk
mengkomparasikan antara suatu program, kebijakan, atau kegiatan yang sedang dilaksanakan
dengan hasil yang diharapkan. Monitoring mengukur prestasi realisasi thdp rencana
• Evaluasi mendeskripsikan suatu analisis objektif terhadap kebijakan, program, atau project
yang sedang berjalan atau telah selesai dilaksanakan untuk menentukan relevansinya,
efektifitasnya, efisiensinya, dampak dan sustainabilitasnya, berdasar pada informasi yang
reliabel dan kredibel. Evaluasi dapat diperoleh dari perbandingan indikator keberhasilan dengan
rencana
Klasifikasi Evaluasi Berdasarkan Tahapannya
EVALUASI TAHAP PERENCANAAN
Hal - 31
(EX – ANTE)
TAHAP PELAKSANAAN
(ON GOING)
TAHAP PASCA PELAKSANAAN
(EX – POST)
 dilakukan sebelum ditetapkannya
rencana
 untuk memilih dan menentukan
skala prioritas dari berbagai
alternatif dan kemungkinan
mencapai tujuan yang telah
dirumuskan sebelumnya
 dilakukan pada saat
pelaksanaan rencana
 untuk menentukan tingkat
kemajuan pelaksaan rencana
dibandingkan dengan
rencana yang telah dtentukan
sebelumny
 dilaskanakan setelah pelaksanaan rencana
berakhir
 untuk melihat apakah pencapaian (keluaran /
hasil / dampak) program dan kegiatan
mengatasi masalah pembangunan yang ingin
dipecahkan
 untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil
dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan
dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat
(dampak terhadap kebutuhan) dari suatu
program dan kegiatan

32. K E B E R L A N J U T A N A C T I O N P L A N
• Keberlanjutan action plan
perlu dipertimbangkan,
seandainya implementasi
action plan berhasil dengan
baik, baik secara output
maupun outcome
• Keberlanjutan action plan
menjadi penting karena secara
City Changer sudah memiliki
bekal kepercayaan dari
sponsor dan stakeholders lain
yang bermitra dengannya.
• Keberlanjutan action plan
dapat dilakukan dengan
menduplikasi program dan
kegiatan pada lokasi lain yang
memiliki kebutuan yang sama,
ataupun dapat di lokasi yang
sama dengan kegiatan yang
berbeda.
Hal - 32
No Strategi No Indikasi Program
Instansi
Pelaksana
Tahun Pelaksanaan
Periode I (2009-2013)
2009 2010 2011 2012 2013
A Penataan Tepi
Sungai
Martapura
1 Konsolidasi Lahan Sempadan Sungai PERKIM, PU
2 Revitalisasi Permukiman Sempadan Sungai PERKIM, PU
3 Pembangunan Jalan Tepi Sungai PERKIM, PU
4 Penataan Kawasan Tepi Sungai PERKIM, PU
B Normls. Sungai
Martapura
1 Pengerukan Sungai PERKIM, PU
2 Pembangunan Turap/Bronjong PERKIM, PU
C Peningkatan
Kualitas Jalan
dan Penataan
Jaringan
Drainase
1 Program Pengembangan sumur resapan dalam
kaveling sesuai kebutuhan
PERKIM, PU
2 Program Pengembangan sumur biopori dalam
kaveling
PERKIM, PU,
Masyarakat
3 Peningkatan kualitas jalan lingkungan dan
Drainase tersier
PERKIM, PU
4 Perbaikan jalan lingkungan dan Drainase tersier PERKIM, PU
5 Pembangunan jalan lingkungan dan Drainase
tersier
PERKIM, PU
D
Pengendalian
Pertumbuhan
Kawasan
1 Pendataan Bangunan PERKIM, PU
2 Pengendalian Pembangunan melalui IMB PERKIM, PU
3 Pengawasan secara Berkala PERKIM, PU
E
Peningkatan
Kualitas
Permukiman
1 Penataan bangunan dan lingkungan PERKIM, PU
2 Peningkatan kualitas lingkungan secara swadaya Masyararakat
F
Penyediaan
Pelayanan Air
Minum
1 Penyediaan air bersih/minum secara swadaya
oleh masyarakat
Masyararakat
2 Pemberian bantuan fisik penyediaan air
bersih/minum secara swadaya oleh pemerintah
PERKIM, PU
3 Pengembangan hidran umum PERKIM
4 Peningkatan kualitas dan kapasitas distribusi air
minum PDAM
PDAM
5 Pengembangan reservoir umum oleh PDAM atau
pemerintah
PDAM,
PERKIM, PU
G
Pengelolaan
Sistem
Sanitasi
1 Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi
domestik secara swadaya oleh masyarakat
Masyarakat
2 Bantuan fisik sistem pengelolaan sanitasi
komunal oleh pemerintah
PERKIM, PU
3 Bantuan fisik sistem pengelolaan sanitasi
komunal melalui CSR
Swasta
4 Pengembangan jaringan perpipaan limbah
terpusat
PERKIM, PU
5 Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi
untuk fungsi khusus
PERKIM, PU,
Swasta
H Pengelolaan
Sistem
Persampahan
1 Pengembangan pengelolaan persampahan dom. Masyarakat
2 Penyediaan tempat sampah umum DK.b PERKIM
3 Penyediaan TPS skala lingkungan dan kawasan DiKb. PERKIM
4 Penyediaan layanan pengangkutan sampah DiKb PERKIM
5 Pengembangan sistem pengolahan sampah
skala kawasan
DKb, PERKIM
2014, 2015,
Tahun ke-n
What
Next
After
2013?
Who
Respo
nsible
?

33. SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Hal - 33
Permukiman Tanpa Kumuh 2020