Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
TAHUN 2017
Sofyan A. Djalil
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
Disampaikan dalam Musrenbang Provinsi Jambi Tahun 2016
Jambi, 19 April 2016

2. DAFTAR ISI
PERUBAHAN KONSTELASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
•Musrenbang Penyusunan RKP 2017 Slide 4
•Penegasan Paradigma Perencanaan dan Penganggaran Slide 5
•Dasar Hukum Perencanaan Slide 6
•Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran Slide 7
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN : MONEY FOLLOW PROGRAM
•Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP 2017 Slide 9
•Pendekatan Penyusunan RKP 2017 Slide 10
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
•Pendekatan Pembangunan: Holistik, Tematik, Integratif
dan Spasial Slide 12
•Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi Slide 13-17
RPJMN 2015-2019 SERTA PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONAL 2017
•Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 Slide 19
•Strategi Pembangunan Nasional Slide 20
•Sasaran Pembangunan RPJMN 2015-2019 Slide 21
•Prioritas Nasional RKP 2017 dan Penekanan Slide 22 -27
•Penyelarasan Perencanaan Slide 28
•Penjabaran Prioritas Nasional Slide 29-30
ISU KESENJANGAN & ARAH PENGEMBANGAN PROVINSI JAMBI
• Sasaran Pembangunan Wilayah Sumatera Slide 32
•Isu Kesenjangan Wilayah Provinsi Jambi Slide 33
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
•Revolusi Mental Slide 35
•Pembangunan Pendidikan Slide 36
•Pembangunan Kesehatan Slide 37
•Perumahan dan Pemukiman Slide 38
DIMENSI SEKTOR UNGGULAN
•Kedaulatan Pangan Slide 39
•Kedaulatan Energi Slide 40
• Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan Slide 41
• Target Ekspor Impor dan Pembangunan Pasar Rakyat Slide 42
Sebaran dan Potensi Kawasan KI dan KEK Slide 32-34
DIMENSI PEMERATAAN DAN WILAYAH
•Konektivitas Slide 43
PENUTUP
•Penutup Slide 45-46
•Jadwal Penyusunan RKP 2017 Slide 47
LAMPIRAN
Slide - 2

3. PERUBAHAN KONSTELASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL:
Perencanaan Dan Penganggaran
Slide - 3

4. Slide - 4
MUSRENBANG PENYUSUNAN RKP 2017
SEBAGAI FORUM PENYELARASAN
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum bersama
antarpemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka menyusun rencana pembangunan
nasional yang ditujukan untuk mempertemukan bottom up planning dengan top down planning.
 Namun demikian, pelaksanaan Forum Musrenbangnas kadang dianggap sebagai forum yang
bersifat “seremonial” dengan tidak banyak kesepakatan yang dihasilkan.
 Tidak banyaknya kesepakatan yang tercapai dalam pelaksanaan Musrenbangnas dikarenakan
ketersediaan anggaran yang terbatas, sementara usulan/kebutuhan sangat banyak. Selain itu,
masih adanya proses politik dalam perencanaan yang harus dilalui. Untuk itu, pemerintah daerah
harus menyusun PRIORITAS PEMBANGUNAN. Hanya rencana pembangunan yang benar-benar
prioritas saja yang diusulkan dan dibahas dalam forum Musrenbang sehingga pelaksanaannya
dapat berjalan lebih efektif.
 Gubernur sebagai wakil pemerintah daerah harus berperan untuk dapat menjadi fasilitator
dalam mempertajam usulan Kabupaten dan Kota kepada pemerintah pusat. Sehingga dalam
pelaksanaan Musrenbangnas ke depan yang akan dihadiri oleh para Gubernur se-Indonesia
dapat menyampaikan PRIORITAS PEMBANGUNAN yang telah dibahas dan disepakati bersama
dengan Kabupaten/Kota.

5. Slide - 5
 Amanat konstitusi menegaskan bahwa ANGGARAN NEGARA adalah INSTRUMEN untuk
mencapai tujuan nasional.
 Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh TUJUAN yang akan
dicapai (policy driven), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran
(budget driven).
 Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat
dicapai dengan mengoptimalikan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan
swasta); dan meningkatkan EFISIENSI, EFEKTIVITAS dan KEADILAN alokasi pengeluaran
atau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta.
 Proses perencanaan dan penganggaran adalah OPTIMALISASI SUMBERDAYA
(pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan, dan
memperbaiki KUALITAS BELANJA.
PENEGASAN PARADIGMA
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

6. Slide - 6
DASAR HUKUM PERENCANAAN
UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• Pasal 4 ayat 3
 RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk
arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Pasal 263 ayat 4
 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
• Pasal 12 ayat 2
 Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

7. Slide - 7
 Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari K/L daripada
pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien.
 Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa koordinasi
yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L - A telah selesai, namun bagian lain yang
dikerjakan oleh K/L - B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun,
namun saluran irigasi belum dimulai; sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai.
 Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh pada
berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah
dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.
 Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan
formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada
semua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas
pemerintah.
 Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas
dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat
tercapai.
PERMASALAHAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

8. KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN :
Money Follow Program
Slide - 8

9. Slide - 9
 Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L
yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro
Perencanaan.
 Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada
prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
 Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan
fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
 Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya
bagi rakyat.
 Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih,
dan seterusnya.
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017
(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
Dirjen...
Direktur...
Kepala
Bagian ...
Kepala
Bagian ...
Direktur... Direktur...
Sesdirjen...
money follow function money follow program prioritas
http://setkab.go.id/bukan-dirjen-ke-bawah-presiden-jokowi-
tegaskan-menteri-kendalikan-penggunaan-anggaran/

10. PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2017 :
BAPPENAS SEBAGAI SYSTEM INTREGATOR
• Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan
serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Untuk
itu , usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas
K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah.
• Diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
Kementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan
pendanaan daerah.
• Hanya Kementerian PPN/Bappenas (dan Bappeda) yang mempunyai fungsi utama sebagai koordinator
perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga (lintas SKPD). 
Bappenas (Bappeda Provinsi) akan menjadi integrator setiap K/L (SKPD) dan pemerintah daerah
(Pemerintah Kab/Kota) agar bisa bersinergi dalam menjalankan suatu program.
• Bappenas sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial
dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
• Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan Kementerian/Lembaga
yang secara langsung mendukung pencapaian proritas nasional menjadi program dan kegiatan
prioritas.
Slide - 10

11. PENDEKATAN PEMBANGUNAN DALAM PENYUSUNAN RKP 2017 :
HOLISTIK-TEMATIK, TERINTEGRASI, dan SPASIAL
Slide - 11

12. PENDEKATAN PEMBANGUNAN :
HOLISTIK, TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL (1/2)
 Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan,
perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR,
Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
 Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi
melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan
produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian
organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi
berbagai program/kegiatan).
 Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi,
berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.
Slide - 12

13. ILUSTRASI PERENCANAAN TERINTEGRASI:
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN
Slide - 13
PEMBANGUNAN
KEDAULATAN
PANGAN
1. Peningkatan
Produksi Padi
dan Pangan
Lain
2. Kelancaran
Distribusi
Pangan dan
Akses Pangan
Masyarakat
3. Peningkatan
Mutu Pangan,
Kualitas
Konsumsi
Pangan dan Gizi
Masyarakat
4.
Penangangan
Gangguan
terhadap
Produksi
Pangan
Kementan,
KemenPUPR, BNPB,
BMKG
Kementan, KKP, Kemenkes,
Kemensos, BPOM, BPPT,
Kemenperin, Kemendes
Kementan, KemenPUPR, KKP,
KemenATR, KLHK, Kemendes,
BMKG, BIG, LAPAN, BPPT, LIPI,
BATAN
Kementan, Kemendag,
Kemenko Perekonomian,
Kemenko PMK,
Kemensos, Kemenhub, KKP,
KPPU
LEVEL 1
PRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS

14. PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN
Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi
Slide - 14
1.
Peningkatan
Produksi
Padi dan
Pangan Lain
1. Pencetakan
Sawah Baru
dan Perluasan
Areal Pangan
Lain
2. Rehabilitasi
dan perluasan
Jaringan Irigasi,
Rehabilitasi DAS
Hulu;
Pembangunan
waduk dan
embung
3.
Pengendalian
konversi lahan
padi dan
Sertifikasi
Lahan (Prona)
4. Teknologi
Peningkatan
Produktivitas
Pertanian
5. Optimasi
Lahan dan
Pemulihan
Kesuburan
Lahan
6. Reformasi
subsidi pupuk
dan benih;
pengembanga
n Desa
Mandiri Benih
7. Bantuan
alat dan
mesin
pertanian-
perikanan
8. Perbaikan
Statistik
Pertanian-
Perikanan
9.
Peningkatan
Pengetahuan
dan
Keterampilan
Pertanian/Pe
rikanan
Kementan, KKP,
Kemendiknas, Pemda
Kementan, Kemen PUPR,
KLHK, Kemendes, BMKG,
Pemda
Kementan, Kemen ATR,
BIG, Pemda
Kementan, BPPT, KLHK
BPS, Kementan, KKP
Kementan, KKP Kementan, KKP, KLHK,
LAPAN, BPPT, BATAN,
LIPI
KSP, Kemenko Perekonomian,
Kementan, Kemenkeu
Kementan, KemenPUPR,
KLHK, Pemda
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
LEVEL 2

15. Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Kementerian
/ Lembaga
Program Kegiatan Sasaran Indikator Lokasi
Target
2017
Alokasi
(Juta Rp.)
Ket
Peningkatan
Produksi Padi dan
Pangan Lain
Pemanfaatan
Lahan Tidur
(Optimasi Lahan)
Kementerian
Pertanian
Program
Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana dan
Sarana Pertanian
Perluasan dan
Perlindungan
Lahan Pertanian
Memanfaatkan 10.000 ha
lahan tidur untuk
pertanian.
Untuk padi = …. Ha
Untuk Jagung = …... Ha
Lainnya = ……Ha
Termanfaatkan
nya 10.000 ha
bekas lahan
tidur untuk
pertanian.
Kabupaten A,
B, C, D
Koordinat :
………
10.000 ha
Peningkatan
Produksi Padi dan
Pangan Lain
Pencetakan Sawah
Baru
Kementerian
Pertanian
Program
Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana dan
Sarana Pertanian
Perluasan dan
Perlindungan
Lahan Pertanian
Tercetaknya 266.700 Ha
Sawah Baru
Tercetaknya
266,700 Ha
Sawah Baru,
yang
dibuktikan
dengan lokasi
yang jelas, ada
dukungan
irigasi
sehingga Sawah
tersebut dapat
dimanfaatkan.
Kabupaten A,
B,C,D
Koordinat : A
……… B……….
C………. D……….
266.700
Ha
MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN
KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Penyederhanaan Nomenklatur
“Rumah dari kebijakan”
(Hanya muncul di dokumen
terkait penganggaran)
Menjadi alat ukur kinerja oleh
Presiden/Kabinet, untuk itu perlu
sasaran yang konkret
Slide - 15

16. Rencana Penyelesaian Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM 2015-2019
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN
Ilustrasi Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2017
TA.2015
13 BENDUNGAN
•Krueng Kreuto
(Aceh),
•Logung (Jawa
Tengah),
•Raknamo (Nusa
Tenggara Timur),
•Lolak (Sulawesi
Utara),
•Karian (Banten),
•Bintang Bano
(Nusa Tenggara
Barat),
•Tanju (Nusa
Tenggara Barat),
•Mila (Nusa
Tenggara Barat),
•Passeloreng
(Sulawesi
Selatan),
•Rotiklod (Nusa
Tenggara Timur),
•Tapin (Kalimantan
Selatan),
•Sei Gong
(Kepulauan Riau),
•Sindangheula
(Banten)
RENCANA 2016
8 BENDUNGAN
•Rukoh (Aceh),
•Ciawi (Jawa
Barat),
•Sukamahi (Jawa
Barat),
•Kuwil
Kawangkoan
(Sulawesi Utara),
•Sukoharjo
(Lampung),
•Cipanas (Jawa
Barat),
•Leuwikeris (Jawa
Barat),
•Ladongi (Sulawesi
Tenggara)
RENCANA 2017
9 BENDUNGAN
•Bener (Jateng) ,
•Semantok (Jawa
Timur),
•Pamakkulu
(Sulawesi
Selatan),
•Komering II
(Sumatera
Selatan),
•Sadawarna (Jawa
Barat),
•Tiro (Aceh),
•Lausimeme
(Sumatera Utara),
•Kolhua (Nusa
Tenggara Timur),
•Sidan (Bali)
Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Groundbreaking 13 8 9 11 8 49
Penggenangan 5 3 6 7 8 29
Slide - 16

17. PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN
Slide - 17
Kementerian Perdagangan:
Pembangunan pasar: 3 unit
Kementerian PUPR:
Rehabilitasi Irigasi: 25.229 ha
Pembangunan Irigasi: 4.550 ha
Kementerian Pertanian:
Cetak sawah: 7.500 ha
Irigasi Tersier: 3.500 ha
Desa Mandiri Benih: 20 Desa
Budidaya jajar legowo: 42.250 ha
Kementerian Kelautan dan Perikanan:
Pengadaan kapal: 4 unit
alat tangkap ikan: 29 unit
Benih ikan bersertifikat: 1.500.000 ekor
Minapolitan: 3 lokasi
BMKG:
Informasi Iklim: 1 paket
KLHK:
Pencadangan hutan untuk pangan: 11.399 ha
Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 1.500 ha

18. RPJMN 2015-2019
SERTA
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
Slide - 18

19. 9 PROGRAM
PRIORITAS
NAWACITA
Menghadirkan
kembali Negara
untuk melindungi
segenap bangsa
dan memberi
rasa aman pada
seluruh warga
negara
Membangun tata
kelola
Pemerintahan
yang bersih,
efektif,
demokratis dan
terpercaya
Membangun
Indonesia dari
pinggiran dengan
memperkuat
daerah-daerah
dan desa dalam
kerangka Negara
Kesatuan
Memperkuat
kehadiran Negara
dalam melakukan
reformasi sistem
dan penegakan
hukum yang
bebas korupsi,
bermartabat, dan
terpercaya
Meningkatkan
kualitas hidup
manusia dan
masyarakat
Indonesia
Meningkatkan
produktivitas
rakyat dan daya
saing di pasar
internasional
Mewujudkan
kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan
sektor-sektor
strategis
ekonomi
domestik
Melakukan
revolusi karakter
bangsa
Memperteguh
kebhinekaan dan
memperkuat
restorasi sosial
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan
demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat
jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slide - 19

20. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
RKP 2015*)
MELANJUTKAN REFORMASI
BAGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
YANG BERKEADILAN
RKP 2016
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR UNTUK
MEMPERKUAT FONDASI
PEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
RKP 2017
MEMACU PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI
UNTUK MENINGKATKAN
KESEMPATAN KERJA SERTA
MENGURANGI KEMISKINAN DAN
KESENJANGAN ANTARWILAYAH
RKP 2018
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2018
RKP 2019
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2019
Slide - 20

21. SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019
Slide - 21
*) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target RPJMN 2015-2019 perlu dipertimbangkan kembali
**) Target APBN 2016
***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan
pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.
Sumber: RPJMN 2015-2019
Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015
INDIKATOR MAKRO
2014
(BASELINE)
2015 2016 2017 2018* 2019*
Pertumbuhan Ekonomi (%)
(Target Awal RPJMN 2015-2019)
5,0
(5,1)
4,8
(5,8)
5,3**
(6,6)
5,5-5,9
(7,1)
5,8-6,6
(7,5)
6,4-7,4
(8,0)
Pengangguran (%)
(Target Awal RPJMN 2015-2019)
5,94
(5,6-5,9)
6,18
(5,5-5,8)
5,2-5,5 5,3-5,6
(5,0-5,3)
5,0-5,3
(4,6-5,1)
4,0-5,0
(4,0-5,0)
Angka Kemiskinan (%)
(Target Awal RPJMN 2015-2019)
10,96
(9,0-10,0)
11,13
(9,5-10,5)
9,0-10,0
(9,0-10,0)
9,5-10,5
(8,5-9,5)
8,0-9,5
(7,5-8,5)
7,0-8,0
(7,0-8,0)
Gini ratio (indeks)
(Target Awal RPJMN 2015-2019)
0,41
n.a
0,41
(0,40)
0,39
(0,39)
0,38
(0,38)
0,37
(0,37)
0,36
(0,36)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,8 74,8 75,3 75,7 n.a 76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)*** 0,59 n.a n.a n.a n.a Meningkat

22. • Revolusi Mental
• Pembangunan Pendidikan
• Pembangunan Kesehatan
• Pembangunan Perumahan dan Permukiman
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
• Kedaulatan Pangan
• Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
• Kemaritiman dan Kelautan
• Pariwisata
• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
• Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
• Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
• Pengembangan Konektivitas Nasional
• Reforma Agraria
DIMENSI PEMERATAAN DAN
KEWILAYAHAN
• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan KeamananKONDISI PERLU
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
Slide - 22

23. Slide - 23
 Pengarusutamaan Revolusi Mental dalam setiap prioritas dan kegiatan
pembangunan
 Mempertahankan anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing
20% APBN dan 5 % APBN (kebijakan pokok antara lain distribusi guru
yang merata yang sekaligus akan mengendalikan biaya gaji dan
tunjangan guru yang saat ini sudah sekitar separuh anggaran
pendidikan).
 Melanjutkan pembangunan perumahan yang sudah dimulai di APBNP
2015 dengan program sejuta rumah
PENEKANAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DALAM RKP TAHUN 2017

24. Slide - 24
PENEKANAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DALAM RKP TAHUN 2017
Penekanan Sektor Unggulan sudah dimulai sejak APBN – P 2015
 Kedaulatan Pangan (terutama anggaran Kementan dan Kemen PU Pera, Penyertaan Modal
Negara). Salah satu yang terpenting adalah integrasi kebijakan peningkatan produksi
padi mulai dari waduk, irigasi, dan desa mandiri benih.
 Kedaulatan Energi (terutama melalui Penyertaan Modal Negara)
 Kemaritiman dan Kelautan (Kemenhub dan Kemen Kelautan dan Perikanan, serta Penyertaan
Modal Negara), terutama dalam menurunkan biaya logistik melalui pengembangan
pelabuhan.
 Pariwisata dan Industri : akan mendapat penekanan lebih lanjut dalam RKP 2017
terutama pengembangan kawasan industri dan pariwisata

25. Slide - 25
 Menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dalam kondisi perekonomian
yang masih tumbuh antara 5-6% melalui peningkatan penerima Bantuan Tunai
Bersyarat dalam RKP 2017 dan mempertahankan dukungan unuk mengurangi beban
penduduk miskin dan rentan.
 Reforma agraria ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pemberian hak milik atas tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset
redistribusi tanah seiring dengan meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.
 Pembangunan kawasan perbatasan difokuskan pada 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu
meningkatkan pertahanan dan keamanan serta pengembangan pusat ekonomi
perbatasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 Pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan Nawacita ke tiga dengan
membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan
daerah tertinggal. Pembangunan Indonesia (Indonesia sentris) lebih diutamakan
dibandingkan pembangunan di Jawa (Jawa Sentris), walaupun RoI lebih tinggi di Jawa.
Pendulum pembangunan harus banyak bergerak ke luar Jawa.
PENEKANAN DIMENSI PEMERATAAN ANTAR PENDAPATAN DAN WILAYAH
DALAM RKP 2017 (1/2)

26. Slide - 26
 Menekankan konektivitas antar wilayah dalam RKP 2017 pada penyelesaiaan proyek-
proyek yang akan menurunkan biaya logistik dan mendukung pembangunan kawasan.
 Infrastruktur menjadi motor pengerak pembangunan untuk mendorong masuknya
investor dengan penguatan sektor riil sehingga akan mempermudah pencapaian cita-cita
dalam membangun tol laut, karena arus barang dan jasa dari jalur tol laut akan terisi
penuh (orang dan) barang-barang produksi lokal.
PENEKANAN DIMENSI PEMERATAAN ANTAR PENDAPATAN DAN WILAYAH
DALAM RKP 2017 (2/2)

27. PENEKANAN KONDISI PERLU (POLHUKHANKAM)
DALAM RKP TAHUN 2017
 Memenuhi secara bertahap Minimum Essential Forces dengan peran industri
pertahanan dalam negeri yang makin meningkat.
 Memantapkan penegakan hukum.
 Memantapkan reformasi birokrasi.
 Memantapkan konsolidasi demokrasi melalui penguatan aspek-aspek
demokrasi termasuk komunikasi dan informasi publik serta menguatkan
efektivitas diplomasi dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan,
perlindungan WNI/BHI, pelaksanaan diplomasi ekonomi dan kerjasama
pembangunan, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.
Slide - 27

28. PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Bagaimana menterjemahkan Sasaran Pokok Pembangunan
Nasional ke dalam Program dan Kegiatan Prioritas,
sehingga bisa dilaksanakan oleh SKPD
Slide - 28

29. PENJABARAN PRIORITAS NASIONAL
KE DALAM URUSAN DAERAH
(Implementasi UU 23/2014 Pasal 263 (4))
No. Prioritas Nasional Program Prioritas
Nasional
Kegiatan Prioritas
Nasional
Urusan Dalam
UU 23/2014
Sub-Urusan Dalam
UU 23/2014
1. Revolusi Mental ..... ..... ..... .....
5. Kedaulatan Pangan Peningkatan Produksi Padi
dan Pangan Lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi,
Rehabilitasi DAS Hulu,
Pembangunan Waduk dan
Embung/DAM/Parit
Urusan
Pemerintahan
Bidang Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Sumber Daya Air
Penyaluran Subsidi Benih dan
Pupuk
Urusan
Pemerintahan
Bidang Pertanian
Sarana Pertanian
Kelancaran Distribusi
Pangan Dan Akses Pangan
Masyarakat
Pemantauan dan Pengendalian
Harga Pangan
Urusan
Pemerintahan
Bidang Pangan
Penyelenggaraan
Ketahanan Pangan
Cadangan Pangan Pemerintah Urusan
Pemerintahan
Bidang Pangan
Penanganan
Kerawanan Pangan
22. Pertahanan dan
Keamanan
dst dst dst dst
Slide - 29

30. No.
Program
Prioritas
Nasional
Kegiatan Prioritas
Nasional
Urusan Sub-Urusan Program SKPD Kegiatan SKPD
SKPD
Penangungjawab
Prioritas Nasional : Kedaulatan Pangan
5. Peningkatan
Produksi Padi
dan Pangan
Lainnya
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi, Rehabilitasi
DAS Hulu,
Pembangunan Waduk
dan
Embung/DAM/Parit
Urusan
Pemerintahan
Bidang Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Sumber Daya Air Program
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Konservasi Sungai,
Danau dan
Sumberdaya Lainnya
Pembangunan
embung dan
bangunan
penampungan air
lainnya
Dinas Pekerjaan
Umum
(Urusan Wajib)
Penyaluran Subsidi
Benih dan Pupuk
Urusan
Pemerintahan
Bidang Pertanian
Sarana Pertanian Program
Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan
Penyediaan Sarana
Produksi Pertanian /
Perkebunan
Dinas Pertanian
(Urusan Pilihan)
Kelancaran
Distribusi Pangan
Dan Akses
Pangan
Masyarakat
Pemantauan dan
Pengendalian Harga
Pangan
Urusan
Pemerintahan
Bidang Pangan
Penyelenggaraan
Ketahanan Pangan
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/
Perkebunan)
Penanganan daerah
rawan pangan
Dinas Pertanian
(Urusan Pilihan)
PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KE DALAM
PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Slide - 30

31. ISU KESENJANGAN DAN ARAH PENGEMBANGAN
PROVINSI JAMBI
Slide - 31

32. SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA
Slide - 32

33. Slide - 33
ISU KESENJANGAN DI JAMBI
KESENJANGAN ANTAR INDIVIDU
Provinsi
Distribusi PDRB
2013
Distribusi PDRB
2015
Perubahan
ACEH 1.27 1.11 (- 0,16)
SUMATERA UTARA 4.89 4.91 (0,02)
SUMATERA BARAT 1.53 1.54 (0,01)
RIAU 6.32 5.74 (-0,58)
JAMBI 1.37 1.34 (-0,03)
SUMATERA SELATAN 2.93 2.80 (-0,13)
BENGKULU 0.42 0.44 (0,02)
LAMPUNG 2.13 2.06 (-0,07)
KEP. BANGKA BELITUNG 0.52 0.52 (0,0)
KEP. RIAU 1.70 1.78 (0,08)
SUMATERA 23.08 22.24 (-0,84)
Provinsi
Ratio Gini Maret 2014 Ratio Gini Maret 2015
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
Aceh 0.36 0.26 0.33 0.37 0.29 0.33
Sumatera Utara 0.35 0.27 0.32 0.36 0.3 0.34
Sumatera Barat 0.34 0.29 0.33 0.36 0.3 0.34
Riau 0.39 0.28 0.35 0.39 0.33 0.36
Jambi 0.31 0.32 0.33 0.38 0.34 0.36
Sumatera Selatan 0.44 0.32 0.4 0.39 0.31 0.36
Bengkulu 0.4 0.3 0.36 0.41 0.35 0.38
Lampung 0.4 0.29 0.35 0.4 0.35 0.38
Bangka Belitung 0.32 0.27 0.3 0.29 0.26 0.28
Kepulauan Riau 0.4 0.29 0.4 0.36 0.29 0.36
DKI Jakarta 0.43 0.43 0.43 0.43
Jawa Barat 0.43 0.3 0.41 0.43 0.32 0.41
Jawa Tengah 0.4 0.33 0.38 0.42 0.33 0.38
DI Yogyakarta 0.44 0.3 0.42 0.44 0.33 0.43
Jawa Timur 0.39 0.31 0.37 0.44 0.34 0.42
Banten 0.4 0.28 0.39 0.41 0.27 0.4
Bali 0.43 0.32 0.41 0.38 0.33 0.38
Nusa Tenggara Barat 0.43 0.31 0.38 0.4 0.33 0.37
Nusa Tenggara Timur 0.34 0.28 0.36 0.33 0.29 0.34
Kalimantan Barat 0.42 0.32 0.39 0.35 0.3 0.33
Kalimantan Tengah 0.42 0.29 0.35 0.37 0.29 0.33
Kalimantan selatan 0.39 0.3 0.36 0.38 0.3 0.35
Kalimantan Timur 0.34 0.29 0.35 0.31 0.29 0.32
Kalimantan Utara 0.3 0.27 0.29
Sulawesi Utara 0.46 0.35 0.42 0.39 0.32 0.37
Sulawesi Tengah 0.41 0.3 0.37 0.43 0.33 0.37
Sulawesi Selatan 0.44 0.37 0.42 0.42 0.38 0.42
Sulawesi Tenggara 0.45 0.34 0.41 0.41 0.37 0.4
Gorontalo 0.41 0.39 0.41 0.42 0.37 0.42
Sulawesi Barat 0.33 0.35 0.35 0.39 0.35 0.36
Maluku 0.34 0.31 0.35 0.31 0.32 0.34
Maluku Utara 0.33 0.26 0.32 0.28 0.26 0.28
Papua Barat 0.44 0.39 0.44 0.34 0.48 0.44
Papua 0.35 0.33 0.41 0.34 0.38 0.42
INDONESIA 0.43 0.32 0.41 0.43 0.33 0.41

34. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH JAMBI
Slide - 34

35. Slide - 35
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
REVOLUSI MENTAL
PROGRAM PRIORITAS SASARAN
Penegakan Hukum dan
Kelembagaan Politik
 Penerapan Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah di 34 Provinsi
 Rekomendasi harmonisasi dan simplifikasi undang-undangyang ditindaklanjuti K/L/D sebesar 100%
 Fasilitasi penguatan ruang dialog untuk pendidikan politik warga di 6 Provinsi
 Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas dibanding tahun sebelumnya (%)
Reformasi Birokrasi
Pemerintahan
 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat atas mutu pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal di PTSP Pusat menjadi 3,2 dari skala 4
(minimal B)
 Penerapan fasilitas kesehatan yang menerapkan sistem rujukan pelayanan kesehatan online (puskesmas dan RS) di puskesmas dan rumah sakit
 Opini WTP bagi 25 Provinsi dan 250 Kab/Kota
Kemandirian Ekonomi dan
Daya Saing Bangsa
 Fasilitasi pemberdayaan KUMKM di daerah untuk mendukung revolusi mental
 Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional menjadi sebesar 92,40%
 Peningkatan pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat menjadi sebesar 60%
Peneguhan Jati Diri dan
Karakter Bangsa
 Penerapan pendidikan karakter di 12.611 SMA, 4.364 SMK dan 950 SMLB
 Revitalisasi 5 taman budaya di 5 Provinsi
 Terbentuknya 40 Model SRA di 20 provinsi (Provinsi Sumut, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sultra,
Gorontalo, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat)
 Peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan di 34 Provinsi melalui penerapan kurikulum yang berlaku
Daya Rekat Sosial dalam
Kemajemukan
 Penyelenggaraan dialog lintas agama di 1.500 kecamatan
 Pembinaan 75% anggota kelompok Bina Keluarga Remaja
 Penguatan karakter bangsa bagi masyarakat untuk penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial bagi 15.840 Orang

36. Slide - 36
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN : Distribusi dan sertifikasi guru
Aceh
92.055
38.161
1:11
Sumut
178.927
96.015
1:18
Riau
86.416
37.912
1:16
Kepri
22.211
7.346
1:17
Sumbar
82.994
47.107
1:15
Jambi
46.501
22.302
1:15
Bengkulu
30.001
15.231
1:14
Sumsel
101.601
44.200
1:17
Lampung
178.927
96.015
1:16
Babel
15.013
7.977
1:19
DKI Jakarta
82.038
51.450
1:22
Banten
98.556
46.505
1:22
Jateng
349.653
207.041
1:17
Jabar
385.019
206.915
1:22
DIY
46.042
30.041
1:15
Jatim
406.571
231.178
1:16
Bali
48.717
28.125
1:18
NTB
73.624
31.501
1:13
NTT
88.958
26.048
1:16
Kalbar
57.949
25.347
1:18 Kalteng
39.638
19.608
1:14
Kaltara
8.904
3.476
1:16
Kalsel
52.265
26.071
1:14
Kaltim
44.595
21.811
1:16
Sulsel
127.829
67.545
1:15
Sultra
45.755
22.419
1:14
Sulut
35.472
23.403
1:15
Sulbar
21.414
8.279
1:15
Sulteng
47.219
20.289
1:14
Gorontalo
17.408
8.648
1:15
Malut
19.357
6.429
1:15
Maluku
30.906
12.212
1:14
Papua
28.086
9.414
1:22
Papua Barat
12.336
4.248
1:18
Sumber: Kemdikbud, 2015
PENYEDIAAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) TAHUN 2016
PER PROVINSI
(untuk Guru di bawah Koordinasi Kemdikbud)
Nama Provinsi
Jumlah Guru
Jumlah Guru Bersertifikasi
dan menerima TPG
Rasio Guru:Murid
Legenda:
Permasalahan:
1. Distribusi guru tidak merata yang ditunjukkan dengan rasio guru:murid yang sudah sangat
kecil (tidak efisien).
 Rasio guru:murid sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah
1:32 untuk SD/MI dan 1:36 untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
2. Selisih jumlah guru yang belum tersertifikasi masih besar dan sangat berpengaruh terhadap
penambahan alokasi anggaran untuk membayar TPG.
 Untuk memenuhi UU No. 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen masih terdapat >
441 ribu guru yang belum tersertifikasi.
Usulan 2017:
1. Tidak menambah jumlah guru, baik PNS, maupun guru honor.
2. Penambahan sertifikasi dan tunjangan profesi guru harus dilakukan
secara sangat selektif.
3. Tunjangan profesi guru harus berdasarkan kinerja guru.

37. Slide - 37
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
PEMBANGUNAN KESEHATAN : Permasalahan Utama Pembangunan Kesehatan
31
RS
46 RS
12
RS
13
RS
19
RS
13
RS
Indikator Tipe RS Sumatera Jawa Bali Nusra Kalimantan Sulawesi
Maluku
Papua
Total
RS Rujukan Regional 31 RS 46 RS 12 RS 13 RS 19 RS 13 RS 110 RS
RS Rujukan Nasional 3 RS 5 RS 1 RS 2 RS 2 RS 1 RS 14 RS
RS Provinsi 7 RS 1 RS 2 RS 3 RS 4 RS 3 RS 20 RS
Total 41 RS 52 RS 15 RS 18 RS 25 RS 17 RS 144 RS
Permasalahan:
 Pelayanan kesehatan masih cenderung pada upaya kuratif
 Tenaga kesehatan kurang merata
 Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal
Rencana 2017:
 Upaya promotif & preventif lintas sektor: Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
 Penempatan nakes: Nusantara Sehat di DTPK
 Peningkatan kapasitas sistem rujukan RS
Rumah Sakit
RS Nasional: 14 Prov
RS Provinsi: 20 Prov
RS Regional: 33 Prov
RS Pratama: 26 Kab
Pelayanan Kesehatan
Bergerak: 128 Kab
Rencana Penempatan Tenaga Kesehatan
PTT di DTPK: 43.917 orang
Nusantara Sehat di DTPK dan DBK:
• Berbasis tim = 260 tim
• Berbasis individu = 15.150 orang
Wajib Kerja Sarjana Dokter Spesialis di luar
Pulau Jawa: 1.600 orang
Peta Sebaran Peningkatan Kapasitas Sistem Rujukan, 2017
*DTPK: Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan; DBK: Daerah Bermasalah Kesehatan

38. Slide - 38
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PU-PR SOSIAL
+ Konservasi kawasan danau dan sumber air di 1
kab/kota
+ Peningkatan kualitas permukiman kumuh
perkotaan di 5 kab/kota
+ IPAL Komunal di 1 kab/kota
+ IPAL Kota di 1 kab/kota
+ Infrastruktur drainase di 1 kab/kota
+ IPLT di 3 kab/kota
+ TPA di 3 kab/kota
+ Fasilitasi SPAM PDAM di 1 kab/kota
+ SPAM Perkotaan
+ SPAM Perdesaan
+ SPAM Kawasan Khusus
+ Peningkatan kualitas rumah swadaya di 11
kab/kota
+ Rehabilitasi RTLH keluarga miskin perkotaan di
2 kab/kota

39. DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
KEDAULATAN PANGAN
Slide - 39
Kementerian Perdagangan:
Pembangunan pasar: 3 unit
Kementerian PUPR:
Rehabilitasi Irigasi: 25.229 ha
Pembangunan Irigasi: 4.550 ha
Kementerian Pertanian:
Cetak sawah: 7.500 ha
Irigasi Tersier: 3.500 ha
Desa Mandiri Benih: 20 Desa
Budidaya jajar legowo: 42.250 ha
Kementerian Kelautan dan Perikanan:
Pengadaan kapal: 4 unit
alat tangkap ikan: 29 unit
Benih ikan bersertifikat: 1.500.000 ekor
Minapolitan: 3 lokasi
BMKG:
Informasi Iklim: 1 paket
KLHK:
Pencadangan hutan untuk pangan: 11.399 ha
Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 1.500 ha

40. DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Kedaulatan Energi : Rasio Elektrifikasi
Slide - 40
Aceh
97,41% Sumut
96,68%
Sumbar
90,45%
Riau
92,97%
Sumsel
88,30%
Bengkulu
92,36%
Babel
99,22%
Lampung
91,10%
Jakarta
99,77%
Banten
98,19%
Jabar
93,83%
Jateng
94,97%
Jambi
90,78%
DIY
91,67%
Jatim
92,40%
Bali
93,33%
NTT
78,29%
Kalbar
90,25%
Kalsel
92,52%
Kaltim & Kaltara
95,19%
Sulut
93,50%
Sulteng
87,82%
Sulsel
93,23%
Malut
96,36%
Maluku
91,65%
Papua
69,46%
KATEGORI
> 70 %
50 - 70 %
< 50 %
Sulbar
87,01%
Kepri
86,95%
Sultra
82,79%
Papua Barat
89,09%
Kalteng
83,08%
NTB
83,52%
Gorontalo
87,32%
40
SASARAN & REALISASI RASIO
ELEKTRIFIKASI NASIONAL (%)
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
67.15
72.95
76.56
80.51
84.35
87.35 90.2
92.75 95.15 97.35
Sumber Rancangan RUKN

41. TARGET REALISASI PMA & PMDN, EKSPOR NONMIGAS, DAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT 2017
PROVINSI JAMBI
Komoditas Utama
1. Karet olahan
2. Industri kehutanan (pulp,
kertas
3. Produk olahan perkebunan
(kopra dan kacang-kacangan)
Pasar yang sedang dibangun Th.
2016
DAK TP
Kab Batang Hari Kab. Merangin
Kab Bungo Kota Jambi
Kab Kerinci
Kab. Kerinci
Kab Merangin Kab. Batang Hari
Kab Muaro Jambi
Kab Sarolangun
Kab Tanjung
Jabung Barat
Kab Tanjung
Jabung Timur
Kab Tebo
Kota Jambi
Kota Sungai Penuh
Kab Merangin
Kab. Bungo
Pasar Muara Bungo (Tipe A) Rp. 15 M
Kab. Tebo
Pasar Rimboilir (Tipe A) Rp. 7 M
Kab. Tanjung Jabung Timur
Pasar Tanjung Bejurie (Tipe A) Rp. 15 M
• Realisasi Investasi:
Rp. 2,0 Triliun
• Kontribusi terhadap
Nasional: 0,32%
• Nilai: USD 1,49 miliar
• Kontribusi terhadap
nasional: 0,98%
RENCANA PEMBANGUNAN PASAR 2017
(Dana Tugas Perbantuan)
TARGET EKSPOR NONMIGAS
Tahun 2017
TARGET REALISASI INVESTASI
(PMA dan PMDN) Tahun 2017
Slide - 41

42. DIMENSI PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH
Konektivitas : Pembangunan Infrastruktur
Slide - 42

43. PENUTUP
Slide - 43

44. PENUTUP (1/2)
 Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan
mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran,
hingga pelaksanaan.
 Kementerian PPN/Bappenas (dan Bappeda) yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama
sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD) dan lintas wilayah. Oleh
karena itu Bappenas (Bappeda) bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar
K/L (SKPD) dan pemerintah daerah (pemerintah Kabupaten/Kota) agar sinergi bisa tercapai.
 Untuk mendukung prioritas nasional, maka diharapkan dalam pembahasan dengan SKPD dilakukan
pendekatan:
 Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti fokus anggaran
hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan
minimal alokasinya
 Pengujian pada setiap program/kegiatan:
 Apakah proyek ini perlu?
 Apakah proyek ini perlu sekarang?
 Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam
proyek ini?
 Apakah proyek akan dapat lebih efisien?
Slide - 44

45.  Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota dan antarwilayah di Jambi perlu
diperhatikan:
 Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional
(lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan)
 Perkuatan DAK yang proposal based approach dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK
dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional
 Pengenalan perencanaan berbasis sistem integrasi untuk Kabupaten/Kota
 Oleh karena itu, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk
kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan SKPD
berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk
mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.
Slide - 45
PENUTUP (2/2)

46. JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des
• Sinkronisasi Data
Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran
• Penetapan Arah
Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan
• Sidang Kabinet Rancangan
Awal RKP & Pagu Indikatif
• SKB MPPN/Ka Bappenas
tentang dan MenKeu
tentang Rancangan Awal
RKP dan Pagu Indikatif
• Rakorbangpus
 Multi – Pihak
 Tiga Pihak
• Penyusunan Rencana Kerja
K/L
• Musrenbangprov
• Rangkaian
Musrenbangnas
• Sidang Kabinet Rancangan
Akhir RKP
• Perpres RKP
• Penelaahan RKA-KL
• Penyusunan Draft Nota Keu
dan RUU APBN
• Rancangan RKP
• Penyampaian Rancangan
RKP dan Kerangka Ekonomi
Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal ke DPR
• Pembicaraan Pendahuluan
• Lanjutan Pertemuan Tiga
Pihak
• SKB MPPN/Ka. Bappenas
dan MenKeu tentang
Pagu Anggaran K/L
• Ratas Kerangka Ekonomi
Makro dan Resource
Envelope
• Kepres Alokasi
Anggaran
• Finalisasi DIPA
• Kepres APBN
• Kepres RKP
• Pembahasan Nota
Keuangan dan RUU
APBN
• Penetapan UU APBN
• Surat Menkeu tentang
Kesepakatan
Pemerintah - DPR
• Penelaahan RKA K/L
• Penyampaian dan
Pembahasan Nota
Keuangan dan RUU
APBN
Slide - 46

47. Slide - 47

48. LAMPIRAN
Slide - 48

49. Arah Kebijakan
Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
1. Penegakan hukum dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum
dan masyarakat
2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk
mendorong kreatifitas masyarakat
3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan
4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik
Reformasi Birokrasi Pemerintahan
1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas , transparan, dan
Birokrasi yang responsif)
2. Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas
manfaat, bermutu, efisien dan efektif
3. Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit dalam
birokrasi
Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif , dan professional) serta
mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan
2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam
negeri
3. Internalisasi nilai-nilai persaingan yang sehat (cooperate and compete,
bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah)
Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa
1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja
keras)
2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi
dan kekerasan (bullying free school environment)
3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia
(keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi)
4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air
Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
1. Ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian
2. Pembangunan karakter melalui media publik
REVOLUSI MENTAL
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 49
Sasaran
2014
(Baselin
e)
2015 2016 2017 2019
1. Meningkatnya Integritas
 Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5) 3,61 3,59 3,63 3,70 3,75
 Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
 Persentase aparatur Pemerintah/ Penegak Hukum yang mendapat sanksi
karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum
*) *) *) *) *)
 Persentase kepuasan publik atas penanganan perkara 50% 55% 60% 75% 90%
 Efektivitas pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi *) *) *) *) *)
 Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundang-
undangan
*) *) *) *) *)
 Efektivitas belanja pemerintah (manfaat, biaya dan kualitas) *) *) *) *) *)
2. Meningkatnya Etos Kerja
 Peningkatan kualitas pelayanan publik di K/L, Legislatif, dan Pemerintah
Daerah
*) *) *) *) *)
 Peningkatan produktivitas masyarakat (efisiensi dunia usaha, jumlah
wiraswasta, hasil riset, publikasi ilmiah)
n.a 50.000 Orang
 Tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja *) *) *) *) *)
 Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah
tangga nasional
n.a 92,3% 92,5% 92,7% 93,1%
 Peningkatan semangat persaingan yang sehat (cooperate and compete) n.a 40% 50% 60% 75%
 Perilaku hidup bersahaja, hemat, bersih dan sehat 30% 40% 50% 60% 80%
3. Meningkatnya Gotong Royong
 Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)
0,55
(2012)
*) *) *) *)
 Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat - <5 <5 <5 <5
 Persentase ruang publik bermuatan negatif (penyebar kebencian,
radikalisme dan pornografi)
100% 100% 100% 100% 100%
*) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental masing-masing K/L

50. REVOLUSI MENTAL
Perencanaan Terintegrasi
Slide - 50
LEVEL 1

51. REVOLUSI MENTAL
Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
LEVEL 2
Slide - 51

52. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 52
Sasaran
2014
(Baseline)
2015 2016 2017 2019
 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 8,2
tahun
8,3
tahun
8,5
tahun
8,6
tahun
8,8
tahun
 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15
tahun
94,1%
(2013)
94,8% 95,1% 95,4% 96,1 %
 Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%
(2013)
55,9% 58,8% 61,8% 68,4 %
 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 73,9% 76,5% 79,0% 84,2%
 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% 68,7% 71,8% 74,8% 81,0%
 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 77,2% 79,1% 80,9% 84,6%
 Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal
B
48,2% 53,8% 56,6% 59,4% 65,0%
 Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan
20% penduduk terkaya
0,85
(2012)
0,86 0,87 0,88 0,90
 Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin
dan 20% penduduk terkaya
0,53
(2012)
0,58 0,58 0,59 0,60
 Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) **
- Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara)
- Sains (Ranking 64 dari 65 Negara)
- Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara)
(2012)
375
382
396
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
(2018)
427; 50
438; 50
446; 45
 Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak
menyontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu,
plagiarisme).
n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*
 Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi
dan kekerasan (bullying free environment).
n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*
 Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuai
kebutuhan zaman.
n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*
 Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak
Mulia.
n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*
Arah Kebijakan:
1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan
dasar, serta memperluas dan meningkatkan
pemerataan, akses, kualitas dan relevansi
pendidikan menengah
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui
penguatan penjaminan mutu pendidikan,
pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya,
serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang
komprehensif dan kredibel
3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas,
pengelolaan dan penempatan guru
4. Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk
meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan
keguruan
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini
6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta
pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya
saing pendidikan tinggi
Keterangan:
**) Programme for InternationalStudent Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali. Publikasi hasil PISA terakhir tahun 2012, dan hasil
PISA 2015 baru akan dipublikasikan bulan Desember 2016.
*) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental
Kebijakan Terkait Revolusi Mental
1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan
karakter dan budaya bangsa
2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas
intimidasi dan kekerasan
3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan
sertifikat palsu, plagiat, bolos)

53. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Perencanaan Terintegrasi
Slide - 53
LEVEL 1

54. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Merata
Slide - 54
LEVEL 2
Slide - 54

55. PEMBANGUNAN KESEHATAN
Sasaran dan Arah Kebijakan
Arah Kebijakan
1. Memperkuat upaya promotif dan
preventif
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan
• Pembiayaan kesehatan.
• Penyediaan, distribusi, dan mutu
farmasi, alkes, dan makanan
• Penguatan pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan
• Penguatan sistem informasi,
manajemen dan litbang kesehatan
• Penyediaan, persebaran dan kualitas
SDM kesehatan
3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
 Meningkatkan respons pelayanan
kesehatan (cepat, tepat, bersahabat)
 Efektivitas program preventif (Gerakan
Masyarakat Sehat)
 Penegakan hukum dan disiplin (etika
kedokteran, standar rumah sakit, dll)
Slide - 55Keterangan: Data AKI dan AKB diperoleh melalui survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun
No Sasaran
Baseline
(2014)
2015 2016 2017 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat
a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan proksi: 346
(SP, 2010)
n.a n.a n.a 306
• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4 (2013) 75,0 77,0 79,0 85,0
• Kunjungan Antenatal (K4) (persen) 70,4 (2013) 72,0 74,0 76,0 80,0
b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi: 32 (2012) n.a n.a n.a 24
• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) 71,3 (2013) 75,0 78,0 81,0 90,0
c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak
baduta (bawah dua tahun) (persen)
32,9 (2013) 31,3 30,5 29,6 28,0
d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,60 (2012) 2,37 2,36 2,33 2,28
2 Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular
a. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 297 (2013) 280 271 262 245
c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) 7,2 (2013) 6,9 6,4 5,9 5,4
d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 25,0 24,6 24,2 23,4
e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4 15,4 15,4 15,4
3 Meningkatnya Perlindungan Finansial
a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen) 51,8
(Okt, 2014)
60,0 68,0 77,0 Min. 95
4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang
tersertifikasi akreditasi nasional
10 (2014) 94 190 287 481
b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi
dasar lengkap pada bayi
71,2 (2013) 75,2 80,2 85,2 95,2
c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga
kesehatan
1.015 (2013) 1.200 2.000 3.000 5.600
5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

56. PEMBANGUNAN KESEHATAN
Perencanaan Terintegrasi
Slide - 56
LEVEL 1

57. PEMBANGUNAN KESEHATAN
Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat”
Slide - 57
LEVEL 2

58. Sasaran
2014
(BASELINE)
2015 2016 2017 2019
Akses Air Minum Layak 70% 70,25% 77% 84% 100%
Akses Sanitasi Layak
69,42%
Akses Layak:
61,08%
Akses Dasar:
8,34%
72,2%
Akses Layak:
62,4%
Akses Dasar:
9,8%
77,4%
Akses Layak:
66,3%
Akses Dasar:
11,1%
83,2%
Akses Layak:
70,7%
Akses Dasar:
12,4%
100%
Akses Layak:
85%
Akses Dasar:
15%
Kawasan Permukiman
Kumuh Perkotaan
38.431 Ha
(Kondisi kumuh
100%)
38.431 Ha
(Kondisi kumuh
85%)
38.431 Ha
(Kondisi kumuh
70%)
38.431 Ha
(Kondisi kumuh
45%)
38.431 Ha
(Kondisi kumuh
0%)
Kekurangan Tempat
Tinggal (Backlog)
Berdasarkan Perspektif
Menghuni *
7,6 Juta 7 Juta 6,5 Juta 6 Juta 5 Juta
Arah Kebijakan:
1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan
rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan
terjangkau serta didukung oleh penyediaan
prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan
pengetahuan perubahan sikap dan perilaku
dalam pemanfaatan air minum
dan pengelolaan sanitasi
3. Penyediaan infrastruktur produktif dan
manajemen layanan melalui penerapan
manajemen asset
4. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi
yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten/kota, dan masyarakat
5. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan
infrastruktur air minum dan sanitasi
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Sasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
1. Masyarakat peduli lingkungan (Reduce, Reuse,
Recycle;hemat air, penangan sampah, lingkungan
sanitasi bersih dan sehat)
2. Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang,
membayar kewajiban air minum, listrik, dll.)
*) Pencapaian target termasuk program “satu juta rumah”.
Slide - 58

59. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 59

60. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Pendukung
LEVEL 2
Slide - 60

61. Sasaran
2014
(baseline)
2015 2016 2017 2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan
Produksi Pangan Utama:
- Padi (Juta Ton) 70,6 75,0 76,2 77,0 82,0
Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi
Pangan:
- Jagung (Juta Ton) 19,1 19,8 21,4 22,4 24,1
- Kedelai (Juta Ton) 0,92 0,98 1,50 1,90 2,60
- Produksi Gula (Juta Ton) 2,6 2,6* 2,8 3,0 3,8
Produksi Sumber Protein:
- Daging Sapi (Juta Ton) 0,45 0,42* 0,59 0,64 0,76
- Ikan (Juta ton) 10,6 13,6 14,8 16,0 18,8
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:
- Pembangunan Jaringan irigasi air
permukaan , air tanah dan rawa (Juta
ha, kumulatif)
8,90 9,08 9,17 9,52 9,89
- Rehabililtasi dan Peningkatan jaringan
irigasi permukaan, air tanah dan rawa
(Juta ha)
2,71
(2010-2014)
0,48** 0,30** 0,64**
3,01
(2015-2019)
- Pembangunan irigasi tambak (Ribu ha,
kumulatif)
189,75 195,58 203,48 229,45 304,75
- Pembangunan waduk
(groundbreaking)
16
(on going)
13 8 9
49
(2015-2019)
Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi
Untuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga
* Angka Sementara; ** Angka Tahunan
Arah Kebijakan:
1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas
produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan
berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah
baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan
sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa
pertanian organik
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i)
pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian
pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan
dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik
ikan
3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi
masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan
buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras
4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: benih adaptif
perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN
Sasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
1. Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food Waste”
di meja makan
2. Mendorong kreativitas dan inovasi
3. Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat
4. Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 61

62. PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN
Perencanaan Terintegrasi
Slide - 62
LEVEL 1

63. PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN
Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi
LEVEL 2
Slide - 63

64. Arah Kebijakan:
1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara):
lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional
(shale gas dan CBM)
2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i)
cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka
menengah dan panjang untuk Sumber Daya energi
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran
energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii)
pemanfaatan bahan bakar nabati
4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber
Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas
kota; (iii) konversi BBM ke BBG
5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i)
pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk
teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan
peran perusahaan layanan energi (ESCO)
6. Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan
dan tepat sasaran
7. Pemanfaatan optimum Sumber Daya Energi Terbarukan
Sasaran
2014
(baseline)
2015 2016 2017 2019
Rasio Elektrifikasi 84,1% 88,5% 90,2% 91,1% 96,6%
Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh) 843 914 985 1.058 1.200
Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi:
 Minyak Bumi (ribu BM/hari) 789 788 830 780 700
 Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.455 1.194 1.155 1.175 1.295
 Batubara (juta Ton) 458 393 419 413 400
Penggunaan Dalam Negeri (DMO):
 Gas bumi Dalam Negeri 57% 59% 61% 62% 64%
 Batubara Dalam Negeri 16,6% 20,3% 26,5% 29,3% 60,0%
Pembangunan FSRU/ Regasifikasi
(unit)
2 1 2 1 2
Jaringan pipa gas (kumulatif, km) 11.960 13.458 15.330 15.364 18.322
Pembangunan SPBG (unit) 13 18 30 25 15
Jaringan gas kota (lokasi/SR)) * 5/16.949** 2/8.000** 33/121.000 46/271.500 48/374.000
Porsi EBT dalam Bauran Energi (%) 6 10 13 15 16
* Merupakan target tahunan: 2014 dan 2015 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan
badan usaha dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR.
** Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN.
PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI
Sasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
1. Penguatan tata kelola (good governance) sumberdaya energi
2. Pemanfaatan energi secara efisien
3. Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan
4. Penambangan yang ramah lingkungan
5. Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi
Slide - 64

65. PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 65

66. PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI
Perencanaan Terintegrasi Pembangunan EBT dan Konservasi Energi
LEVEL 2
Slide - 66

67. Sasaran
2014
(BASELINE)
2015 2016 2017 2019
Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim
 Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau
kecil ke PBB
13.466 750 500
target
Deposit
Pulau
selesai
17.466
(Selesai th
2017)
 Penyelesaian batas maritim antar negara 1 negara 1 negara 1 negara 1 negara 9 negara
Pemberantasan Tindakan Perikanan Ilegal
• Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 52% 66% 73% 76% 87%
Membangun Konektivitas Nasional:
 Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol
laut
24 24 24 24 24
 Pengembangan pelabuhan penyeberangan 210 15* 23* 20*
270
(kumulatif)
 Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis 50 unit 30 30* 0*
104
(kumulatif)
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
 Produksi hasil kelautan (juta ton )
 Ikan (Tangkap & Budidaya)
 Rumput Laut
 Garam
28,3
10,6
10,1
2,5
33,1
13,6
10,6
3,3
35,4
14,8
11,1
3,6
39,4
16,0
13,4
3,8
40-50
18,8
19,5
4,5
 Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 22 unit 22 unit 22 unit 24 unit
 Peningkatan luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha 16,5 juta ha 17,1 juta ha 17,9 juta ha 20 juta ha
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN
Sasaran dan Arah Kebijakan
ARAH KEBIJAKAN:
1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar
200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan
pendaftarannya
2. Pengaturan dan pengendalian ALKI
3. Penguatan lembaga pengawasan laut
4. Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran
Tindak Pidana
5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi
multimoda
6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang
berorientasi nasional dengan transportasi yang
berorientasi lokal dan kewilayahan
7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan
8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya
dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut
9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta
penguatan SDM dan Iptek kelautan
10.Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta
masyarakat pesisir
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
1. Perubahan mindset sebagai bangsa maritim
2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis
3. Penegakan hukum dan disiplin
Keterangan: *) Mulai tahun 2016 pembangunan kapal perintis dialihkan menjadi penyelenggaraan layanan perintis, mengikuti model pelayanan udara perintis. Slide - 67

68. PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 68

69. PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN
Perencanaan Terintegrasi Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim
LEVEL 2
Slide - 69

70. Sasaran
2014
(Baseline)
2015 2016 2017 2019
 Wisatawan
Mancanegara (Orang)
9,4 juta 9,7 juta 12,0 juta 13,0 juta 20,0 juta
 Wisatawan Nusantara
(Kunjungan)
250 juta 259 juta 260 juta 263 juta 275 juta
 Devisa (triliun rupiah)
(kurs Rp12.000)
133,9 150 172,8 185,9 260
ARAH KEBIJAKAN:
1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak
mungkin wisatawan manca negara dan mendorong
peningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya
tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di
dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan
partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional
serta meningkatkan keragaman dan daya saing
produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi
periwisata yang menjaDi fokus pemasaran
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun
sumber daya manusia pariwisata serta organisasi
kepariwisataan nasional
PEMBANGUNAN PARIWISATA
Sasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
 Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang
nyaman bagi pelancong
 Petugas yang ramah dan melayani
 Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 70

71. PEMBANGUNAN PARIWISATA
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 71

72. PEMBANGUNAN PARIWISATA
Perencanaan Terintegrasi Pengembangan 10 Destinasi
LEVEL 2
Slide - 72

73. Sasaran
2014
(Baseline)
2015 2016 2017 2019
1. Sasaran Pertumbuhan Industri
 Industri (%)
(Realisasi dan Proyeksi)
4,70
(4,63)
6,10
(4,25)
6,90
(5,40)
7,40
(6,50)
8,60
(8,00)
 Kontribusi dalam PDB (%)
(Realisasi dan Proyeksi)
20,70
(21,01)
20,80
(20,84)
21,00
(20,95)
21,10
(21,35)
21,60
(21,76)
2. Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK
a. Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) di Luar
Jawa
7 7
7 lama
+
3 baru
10 lama
+
2 baru
12 lama
+
2 baru
b. Kawasan Industri n.a n.a n.a 14 14
ARAH KEBIJAKAN:
Pertumbuhan Industri:
1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa
2. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling
tidak sekitar 9 ribu usaha
3. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan
nilai tambah per tenaga kerja)
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa:
1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui
percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA
 (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan
kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur,
industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.
2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur
3. Pengembangan SDM dan IPTEK
4. Pengembangan regulasi dan kebijakan
5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain:
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif
fiskal dan non-fiskal
PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEK
Sasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
 Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri
 Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan
perijinan investasi
 Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 73

74. PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEK
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 74

75. PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KEK
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 75

76. PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 76
Sasaran 2014 2015 2016 2017 2019
1. Penciptaan lapangan kerja
a. Penyediaan lapangan kerja 1,73 juta 191,2 ribu + 2 juta + 2 juta + 2 juta
b. Tenaga kerja formal (%) 40,5 42,1 43,6 46,0 51,0
2. Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja
a. Pelatihan Kerja Orang) 523.870 815.705 810.000 1.000.000 1.200.000
b. Sertifikasi (orang) 151.250 93.813 123.000 150.000 200.000
3. Meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil
a. Diklat dan pendampingan usaha
(orang/unit usaha)
22.790 /
52.720
31.540/
58.186
31.067/
84.016
42.000/
89.000
43.000/
97.000
b. Kewirausahaan (Orang) 91.000 70.400 112.600 138.000 150.000
c. Subsidi KUR (Rp triliun) 3,409 3,04 10,5 10,5
4. Akses terhadap Pelayanan Dasar
a. Kepemilikan akte lahir 64,6% 72,3% 74,0% 75,0% 77,4%
b. Akses perumahan, air minum,
sanitasi layak, dan penerangan
n.a n.a n.a Ditentukan
kemudian
100%
5. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan
a. Bantuan iuran jaminan
kesehatan/KIS (individu)
86,4 juta 88,2 juta 92,4 juta 94,4 juta 107,2 juta
b. Bantuan tunai bersyarat/PKH
(keluarga)
2,8 juta 3,5 juta 6 juta 7 juta 8 juta
c. Bantuan pendidikan/KIP (anak usia
sekolah)
11,9 juta 20,3 juta 21,6 juta 21,6 juta 21,6 juta
d. Subsidi pangan
(rumah tangga sasaran)
15,5 juta 15,5 juta 15,5 juta 15,5 juta 15,5 juta
Arah Kebijakan:
1. Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan
kerja dan usaha yang lebih luas:
• Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan
kerja baru yang berkualitas
• Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi
yang padat karya
• Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi
• Hubungan industrial yang harmonis
2. Pengembangan ekonomi produktif:
• Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro
• Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha
• Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan
perlindungan usaha
3. Perluasan peningkatan pelayanan dasar, melalui:
• Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana
• Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan
dasar
4. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif:
• Efektivitas program Bidik Misi
• Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS
• Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
1. Redesain program yang memungkinkan perubahan mindset
masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat
2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin
peduli dengan kesehatan , pendidikan dan Keluarga Berencana
3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat
4. Penegakan aturan dan disiplin

77. PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN
Perencanaan Terintegrasi
Slide - 77
Peningkatan Taraf
Hidup Penduduk
40% Ekonomi
Terbawah
Pertumbuhan
ekonomi yang
tinggi dan
inflasi yang
rendah Penciptaan
lapangan kerja
dengan
memperbesar
investasi padat
karya
Perkuatan basis
perekonomian
perdesaan
Pengembangan
kewirausahaan
berbasis
kreativitas,
inovasi, dan
teknologi
Perluasan
pelayanan
dasar
Pengurangan
beban penduduk
miskin dan
rentan (Bantuan
Sosial)
Perhatian
khusus kepada
usaha mikro
dan kecil
LEVEL 1

78. PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN
Perencanaan Terintegrasi Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan
LEVEL 2
Slide - 78

79. REFORMA AGRARIA
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 79

80. REFORMA AGRARIA
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 80

81. REFORMA AGRARIA
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 81

82. REFORMA AGRARIA
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 82

83. DAERAH PERBATASAN
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 83

84. DAERAH PERBATASAN
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 84

85. DAERAH PERBATASAN
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 85

86. DAERAH TERTINGGAL
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 86

87. DAERAH TERTINGGAL
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 87

88. DAERAH TERTINGGAL
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 88

89. DESA DAN KAWASAN PEDESAAN
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 89

90. DESA DAN KAWASAN PEDESAAN
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 90

91. DESA DAN KAWASAN PEDESAAN
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 91

92. PERKOTAAN
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 92

93. PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 93

94. PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 94

95. Sasaran
2014
(Baseline)
2015 2016 2017 2019
1. LAUT
• Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi) 163 40 45 40 163 (kumulatif)
• Rata-rata dwelling time (hari) 7 – 8 5 – 6 4 – 5 4 – 5 3 – 4
2. KERETA API
• Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda(Km) 954,43 186,99 619,49 902,3 3.258 (kumulatif)
3. JALAN
• Terbangunnya jalan baru (Km) 1.268 512 490 502,5 2.650 (kumulatif)
• Pengembangan jalan tol (Km) 820 135 104 253 1.000 (kumulatif)
4. UDARA
• Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandara
yang ada
1 15 15 (lanjutan) 12 (lanjutan) 15 (kumulatif)
5. KEPERINTISAN
• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek) 76 86 93 140 193
• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan
Penyeberangan (trayek)
181 210 229 237 261
• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara
(trayek)
115 216 228 240 265
• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Darat
(trayek)
208 217 298 364 470
• Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas) 3 4 4 4 5
6. PERKOTAAN
• Pangsa pasar angkutan umum (%) 23 24 26 28 32
• Pengembangan kereta perkotaan (kota) 2 3 (kumulatif) 5 (kumulatif) 7 (kumulatif) 10 (kumulatif)
• Pengembangan BRT (kota besar) 17 17 (kumulatif) 20 (kumulatif) 23 (kumulatif) 34 (kumulatif)
7. KESELAMATAN
• Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api
(kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api)
0,042 0,039 0,035 0,032 < 0,025
• Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan
transportasi jalan (% dari kondisi baseline)
16 20 26 32 50
8. TELEKOMUNIKASI
• Jaringan tulang punggung serat optik nasional di
ibukota kabupaten/kota
372 422 (kumulatif)
446
(kumulatif)
478
(kumulatif)
514 (kumulatif)
Arah Kebijakan:
1. Mempercepat pembangunan transportasi yang
memperkuat konektivitas nasional (laut, darat dan
udara)
2. Memanfaatkan penguatan dimensi kemaritiman
melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis
3. Membangun pelayaran pesisir pada jalur logistik
nasional
4. Pembangunan transportasi multimoda untuk
mendorong penurunan biaya logistik nasional
5. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan
kewilayahan
6. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan
investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus,
Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan
7. Mempercepat pembangunan infrastruktur broadband
dan menjangkau seluruh wilayah R.I
8. Mengembangkan transportasi massal perkotaan
PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONAL
Sasaran dan Arah Kebijakan
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
 Pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris
 Masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan
pembangunan yang merata dan pembangunan
maritim
 Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 95

96. PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONAL
Perencanaan Terintegrasi
Slide - 96

97. KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 97

98. KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 98

99. KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 99

100. STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 100

101. STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 101

102. STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 102

103. KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASI
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 103

104. KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASI
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 104

105. REFORMASI BIROKRASI
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 105
Arah Kebijakan:
1. Penciptaan birokrasi efektif dan
efisien
2. Penciptaam birokrasi yang
melayani
3. Penciptaan birokrasi bersih dan
akuntabel

106. REFORMASI BIROKRASI
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 106

107. REFORMASI BIROKRASI
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 107

108. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 108

109. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 109

110. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 110

111. PENINGKATAN EKSPOR NON-MIGAS
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 111

112. PENINGKATAN EKSPOR NON-MIGAS
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 112

113. REFORMASI BIROKRASI
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 113

114. REFORMASI FISKAL
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 114

115. REFORMASI FISKAL
Sasaran dan Arah Kebijakan
Slide - 115

116. REFORMASI FISKAL
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 1
Slide - 116

117. REFORMASI FISKAL
Perencanaan Terintegrasi
LEVEL 2
Slide - 117