2. 1
Bismillahirrohmannirrahim,
Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati:
Menteri Dalam Negeri (Sdr. Tjahjo Kumolo);
Menteri PPN/Kepala BAPPENAS (Sdr. Sofyan Djalil)
Menteri Keuangan (Sdr. Bambang Brodjonegoro)
Menteri Perhubungan (Sdr. Ignasius Jonan)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Sdr. Ferry Mursyidan
Baldan)
Kepala Kepolisian RI (Sdr. Badrodin Haiti)
Gubernur Provinsi Jambi (Sdr. Zumi Zola)
Para Walikota dan Bupati di lingkungan Pemprov Jambi
Para pejabat Pusat dan Daerah, serta para Undangan dan Hadirin
sekalian yang berbahagia.
I. PENGANTAR
1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,
Tuhan Pencipta Semesta Alam, karena atas rahmat, karunia dan
hidayah-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini, untuk
mengikuti acara Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2017.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang
merupakan agenda tahunan ini, saya pandang sangat penting dan
strategis dan meningkatkan pembangunan provinsi Jambi pada tahun
3. 2
2017 dan tentunya akan menjadi salah satu penopang kekuatan
perekonomian nasional.
II. KINERJA PEREKONOMIAN NASIOANAL
Hadirin yang saya hormati,
3. Dampak perlambatan ekonomi global, mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi nasional melambat sejak tahun 2011 (6,18%) dan tahun 2015
turun menjadi 4,79%. Nilai tukar rupiah melemah dari Rp. 8.779,5/USD
menjadi Rp. 13.785/USD, Cadangan devisa menurun dari USD. 110,1
milyar menjadi USD 105,9 miliar. Pertumbuhan industri pengolahan
melambat dari 6,26% menjadi 4,25%.
4. Namun apabila dilihat pertumbuhan per triwulan, pada akhir 2015
sebenarnya indikator ekonomi Indonesia mulai menunjukkan
perkembangan yang positif, antara lain (1) sejak TW II 2015 (4,66%)
menguat 5,04% pada TW IV 2015, (2) neraca perdagangan surplus USD
7,52 miliar, (3) transaksi berjalan defisit 2% dari PDB menurun dibanding
2014 (3,12% PDB).
5. Dan dalam tiga bulan pertama 2016 penguatan perekonomian nasional
cenderung berlanjut yang diperlihatkan, antara lain: (1) nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS cenderung menguat, berada pada level Rp. 13.169
per dolar AS; (2) neraca perdagangan (ekspor-impor) hingga Februari
2016, mengalami surplus 1,15 milyar dolar AS; (3) cadangan devisa akhir
Maret 2016 mencapai 107,5 miliar dolar AS, naik 1,6 miliar dolar AS
dibandingkan posisi akhir Desember 2015 (USD 105,9 miliar).
4. 3
III. INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAMBI
Hadirin yang saya hormati,
6. Sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi
provinsi Jambi juga menurun, pada tahun 2011 sebesar 7,86% turun
cukup signifikan menjadi 4,67% pada tahun 2015. Pertumbuhan pada
Triwulan-IV 2015 sebesar 3,18% (yoy) lebih rendah dibanding
pertumbuhan nasional 5,04% (yoy), dan menurun dibanding triwulan
sebelumnya sebesar 4,53% (yoy). Sementara inflasi pada Triwulan IV-
2015 mencapai 1,37% (yoy) lebih rendah dari Triwulan III-2015 sebesar
5,29% (yoy), lebih rendah dari rata-rata inflasi triwulan IV dalam tiga tahun
terakhir 6,28% (yoy), serta lebih rendah dari inflasi nasional 3,35% (yoy).
7. Selama tiga tahun terakhir jumlah pengangguran di Kota Jambi terus
meningkat setiap tahunnya. Pada 2013 jumlah pengangguran di Kota
Jambi tercatat 2,95 persen, tahun 2014 tercatat 4,53 persen dan di tahun
2015 jumlah pengangguran di Kota Jambi terus meningkat yakni 6,32
persen. Demikian pula jumlah penduduk miskin meningkat dari 0,281 juta
orang (2013) menjadi 0,311 juta orang pada tahun 2015.
8. Namun dari aspek tingkat ketimpangan ekonomi antar penduduk atau
rasio gini Jambi tahun 2014 mencapai 0,33, menurun dibanding tahun
2013 sebesar 0,35, dan lebih baik dibanding tingkat nasional sebesar
0,41. Demikian pula indeks pembangunan manusia pada tahun 2013
mencapai 74,35 lebih baik dibanding pada tingkat nasional sebasar
73,81.
5. 4
IV. KEBIJAKAN DEREGULASI EKONOMI
Hadirin yang saya hormati,
9. Perekonomian nasional yang mulai menguat pada akhir tahun 2015 tidak
terlepas dari serangkaian paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan
sejak September 2015, telah memberikan dampak psikologis positif
kepada pasar. Paket kebijakan deregulasi 1 s/d 11 dan akan berlanjut,
berlanjut merupakan respon Pemerintah untuk mendorong kegiatan
ekonomi, khususnya peningkatan daya saing industri, investasi, ekspor,
dan memperkuat struktur ekonomi nasional.
10. Serangkaian kebijakan deregulasi yang telah dikeluarkan antara lain
deregulasi/debirokratisasi mengurangi beban biaya produksi (BBM,
listrik, dan gas), Pusat Logistik Berikat, Kawasan Industri yang aktraktif,
insentif Kawasan Ekonomi Khusus, Perizinan investasi 3 jam, Inland
FTA, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas,
infrastruktur listrik dan stabilisasi harga pangan, meningkatkan logistik
desa – kota, menggerakan ekonomi daerah dengan pengembangan
KEK, Pembentukan konsolidator/agregator ekspor produk UKM,
memperlonggar investasi dan meningkatkan perlindungan bagi usaha
UMKM dan koperasi
V. PENUTUP
Hadirin yang saya hormati,
11. Apabila dilihat dari kinerja perekonomian Indonesia, Provinsi Jambi
relatif lebih baik di atas rata-rata nasioal seperti dalam inflasi, rasio gini,
dan indeks pembangunan manusia (IPM). Rasio Gini merupakan
indikator penting dalam mengukur derajat ketidakmerataan distribusi
6. 5
penduduk. Salah satu upaya untuk memperkecil angka rasio gini adalah
ketersediaan lapangan kerja. Pengembangan industri manufaktur
merupakan kunci untuk mengatasi ketimpangan, namun kita belum
mampu mengembangkan sektor industri manufaktur yang bisa
menyerap tambahan tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa dalam 20
tahun terakhir terjadi penurunan kinerja industri terhadap ekonomi
nasional. Pada tahun 1994 pertumbuhan industri mencapai 10,87% dan
selanjutnya terus menurun sampai pada tahun 2014 menjadi 4,86%,
terutama terjadi pada industri yang menyerap banyak tenaga kerja,
seperti: tekstil, dan alas kaki, serta makanan dan minuman, kertas, dan
alat angkut.
12. Disadari bahwa dampak kebijakan deregulasi yang saat ini sudah pada
paket kebijakan ekonomi ke-11, tidak terlihat dalam jangka pendek. Oleh
karena itu kebijakan deregulasi mesti terus konsisten dan berlanjut
dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3% dan
terus meningkat.
13. Terkait dengan Musrenbang ini, perlunya musyawarah antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dalam
merumuskan dan melaksanakan pembangunan.
Jakarta, 4 Februari 2016
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DARMIN NASUTION