Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
Penyusunan RTRW pasti mengandung beberapa aspek penting yang sangat berpengaruh dalam menganalisis potensi ataupun masalah yang ada, oleh karena itu inilah pedoman penyusunan RTRW disertai kebutuhan data dan analisis aspek-aspek dalam pembangunan kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Perda Kab. Padang Pariaman No 13 tahun 2004 tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2003
Peraturan ini merupakan revisi dari Permendagri 27/2006 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa (PPBD) pasca adanya kebijakan One Map Policy, PerkaBIG 3/2015 dan berjalannya pilot project PPBD di Sulawesi Barat dan Jambi yang diinisiasi oleh MCA-Indonesia yang menghasilkan Panduan PPBD yang masih dalam proses implementasi dan akan berakhir pada Maret 2018.
Kebijakan ini juga menjadi pendukung utama bagi gebrakan Dana Desa terkait kebijakan Desa dalam UU 6/2016 tentang Desa dan berbagai turunannya.
Bagi implementator kebijakan ini, disarankan untuk Fokus dengan BATAS ADMINISTRASI saja dalam proses fasilitasinya yang sebaiknya berbasiskan FPIC atau PADIATAPA & PARTISIPATIF.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang pedoman Pedoman Pembentukan dan mekanisme Pen...Arifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang undangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan DesaArifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perencenaan pembangunan Desa
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
Penyusunan RTRW pasti mengandung beberapa aspek penting yang sangat berpengaruh dalam menganalisis potensi ataupun masalah yang ada, oleh karena itu inilah pedoman penyusunan RTRW disertai kebutuhan data dan analisis aspek-aspek dalam pembangunan kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Perda Kab. Padang Pariaman No 13 tahun 2004 tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2003
Peraturan ini merupakan revisi dari Permendagri 27/2006 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa (PPBD) pasca adanya kebijakan One Map Policy, PerkaBIG 3/2015 dan berjalannya pilot project PPBD di Sulawesi Barat dan Jambi yang diinisiasi oleh MCA-Indonesia yang menghasilkan Panduan PPBD yang masih dalam proses implementasi dan akan berakhir pada Maret 2018.
Kebijakan ini juga menjadi pendukung utama bagi gebrakan Dana Desa terkait kebijakan Desa dalam UU 6/2016 tentang Desa dan berbagai turunannya.
Bagi implementator kebijakan ini, disarankan untuk Fokus dengan BATAS ADMINISTRASI saja dalam proses fasilitasinya yang sebaiknya berbasiskan FPIC atau PADIATAPA & PARTISIPATIF.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang pedoman Pedoman Pembentukan dan mekanisme Pen...Arifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang undangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan DesaArifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perencenaan pembangunan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Arifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaArifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Desa
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 27 TAHUN 2006
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa:
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548):
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tabun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
2. masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam
maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan
sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya,
yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta
api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas
desa.
9. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
10. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di alas
suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan
tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
12. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-
batas desa.
13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia,
yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala,
penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di alas peta dengan jarak unsur di
muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya,
pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data),
penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil
ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil,
waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaran batas desa.
BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2
Penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas
desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan
penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi.
Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas desa
Pasal 3
Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta
dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
Pasal 4
(1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan
batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran
dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor
tertentu.
(2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila
3. kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
(3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
(4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
kesepakatan antar desa yang berbatasan.
Pasal 5
Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
I_ampiran Peraturan ini.
BAB III
TIM PENEGAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Pasal 6
(1) Untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penetapan dan
Penegasan Batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
(2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
berkoodinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) lerdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal
dari:
a. Kecamatan;
b. Pemerintahan Desa; dan
c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
(4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu:
a. Unit Tata Pemerintahan;
b. Bappeda;
c. Kantor Pertanahan.
d. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan;
e. Dinas Pekerjaan Umum;
f. Dinas Tata Ruang;
g. Dinas Tata Kota: dan
h. dan lain-lain.
Pasal 7
Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
mempunyai tugas:
a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan
dengan batas desa;
b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk
menentukan garis batas sementara di atas peta;
c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas desa;
f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa: dan
g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada
Bupati/walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
BAB IV
PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 8
(1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan
bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan
Penegasan Batas desa.
4. (2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta
batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
(3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan
Penegasan Batas desa dan disetujui oleh kepala desa yang berbatasan diserahkan
untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota.
(4) Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Batas desa.
BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9
(1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara
musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
(2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara
musyawarah yang difasihtasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh BupatilWalikota dan keputusannya
bersifat final.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PFNGAWASAN
Pasal 10
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum. bimbingan,
pelatihan, dan supervisi.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11
Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
(1) Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dan laut, dapat ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/Walikota.
(2) Keputusan BupatiWalikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hak
asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan ini, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1990
tentang Penetapan Batas dan Pemetaan Wilayah Desa dan Kelurahan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.