1. Pengetian Globalisasi
2. Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik Di Indonesia
3. Langkah Langkah Yang Perlu Diambil Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Globalisasi
1. Pengetian Globalisasi
2. Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik Di Indonesia
3. Langkah Langkah Yang Perlu Diambil Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Globalisasi
PEMBUKAAN UUD 45 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGI
SYARAT ADANYA TERTIB HUKUM INDONESIA
PEMBUKAAN UUD 45 SEBAGAI POKOK KAIDAH NEGARA YANG FUNDAMENTAL
INTI ALINEA DEMI ALINEA
Makalah landasan hubungan uud 1945 dan negara kesatuan indonesiaRekha Zahari
Tujuan dari makalah ini adalah :
1.Menjelaskan Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.Menjelaskan cara pembentukan komisi konstitusi sebagai upaya memeperkuat UUD 1945
manfaat dari makalah ini adalah :
1.Memberikan pemahaman kepada pembaca Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang cara pembentukan komisi konstitus sebagai upaya memeperkuat UUD 1945.
2. Mendeskripsikan pengertian dasar negara dan
konstitusi
Menjelaskan proses perumusan dasar negara
dan konstitusi Negara Indonesia
Menjelaskan hubungan dasar negara dengan
konstitusi Negara Indonesia
4. Rumah yg diumpamakan
sebagai NEGARA
Atap
(jalannya
pemerintah
)
Dinding (konstitusi)
Fondasi (dasar
negara)
5. Fondasi Rumah (Dasar Negara)
a.Pengertian Dasar Negara
Dasar Negara adalah
dasar,fundamen,asas,norma
dasar atau kaidah yg
fundamental sekaligus sebagai
sumber dari segala hukum
untuk mendirikan atau
menyelenggarakan
pemerintahan suatu negara dan
6. b.Proses Perumusan Dasar Negara
• I. 1 Maret 1945
BPUPKI(Badan Penyelidikan Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia) dibentuk.Badan ini diketuai
oleh Dr.Radjiman Wediodiningrat.
BPUPKI mengadakan sidang
pertamanya pada 29 Mei s/d 1 Juni
1945 yg membahas tentang dasar
negara. Didalamnya terdapat beberapa
tanggapan dari anggota sidang
7. 1. Prof.Mr.Hadji Muhammad Yamin
◦ Ketuhanan YME
◦ Kebangsaan Persatuan Indonesia
◦ Rasa Kemanusiaan yg Adil & Beradab
◦ Kerakyatan yg dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilan
◦ Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
8. 2. Prof.Dr.Mr.R.Soepomo
Paham Negara Persatuan
Perhubungan Negara dan Agama
Sistem Badan Permusyawaratan
Sosialisme Negara
Hubungan Antarbangsa
9. 3. Ir.Soekarno
Kebangsaan Indonesia
Internasionaisme atau Perikemanusiaan
Mufakat atau Demokrasi
Kesejahteraan Sosial
Ketuhanan yg berkebudayaan
10. 4. Piagam Jakarta
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya
Kemanusiaan yg adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yg dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
11. 5. Rumusan Pancasila yg sah sbg dasar Negara
Indonesia Merdeka
Ketuhanan YME
Kemanusiaan yg Adil & Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
12. Dinding Rumah (Konstitusi Negara)
a.Pengertian Konstitusi
Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara
yang menggambarkan sruktur negara dan tata
kerja serta hubung antar lembaga negara.
13. B. Hubungan dasar negara denagan konstitusi
negara republik indonesia
Negara hendak melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah
indonesia dengan berdasar asas
persatuan
KONSTITUSI
Negara hendak mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Negara berkedaulatan
rakyat,berdasarkan atas kerakyatan
dan permusyawaratan/perwakilan
Negara berdasar atas ketuhanan
YME,menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab
14. Bentuk negara & Pemerintahan
Kedaulatan Negara
Organisasi/Lembaga-Lembaga Negara
Perlindunga Hak Asasi Warga Negara
Subtansi konstitusi Sistem Pemerintahan
Sistem Perekonomian
Pemerintah Daerah / Negara Bagian
Pemilihan Umum
Bendera,Bhs,Lambang Negara Keuangan Negara
& Lagu Kebangsaan
Badan Pemeriksa Keuangan Negara
Perubahan konstitusi Kekuasaan Kehakiman/Yudikatif
Wilayah Negara
Pertahanan & Keamanan Negara
Pendidikan & Kebudayaan
15. 1. MAKNA PEMBUKAAN UUD ’45
BAGI BANGSA INDONESIA PEMBUKAA UUD ’45
MENGANDUNG MAKNA SBG BERIKUT :
a. ALENIA PERTAMA
b. ALENIA KEDUA
c. ALENIA KETIGA
d. ALENIA KEEMPAT
16. Antara pembukaan UUD ’45 memiliki hubungan,
antara lain sebagai berikut:
1. Menurut pembukaan alenia 3 terdapat pernyataan
proklamasi kemerdekaan.
2. Melalui sidang PPKI 18 Agustus ’45 menetapkan
pembukaan UUD dan UUD yang kemudian memilih
presiden dan wakil presiden pertam di Indonesia juga
merupakan realisasi bagian kedua proklamasi.
3. pembukaan UUD ’45 merupakan pernyataan
kemerdekaan yang lebih terperinci dg pokok2 pikiran
adanya dorongan yang luhur untuk menegakan
kemerdekaan, dlm bentuk negara indonesia yang
merdeka, berdaulat, adil dan makmurdg berdasar pd
pancasila
17. Terdiri dari:
1. Berkedudukan sbg pernyataan kemerdekaan yang
terperinci
2. Sebagai dasar, suasana kehidupan negara dan
tertib hukum indonesia
3. Memuat sendi2 mutlak kehidupan bernegara
4. Nilai2 hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis
yang terkandung dalam pembukaan UUD ‘45
18. Jenjang norma hukum menurut Hans Jenjang norma hukum menurut Hans
Nawiaky kelsen
19. Analisa bagan perbandingan antar jenjang
norma hukum menurut Hans Kelsen
dengan Hans Nawiasky
Analisa teori di atas dengan
ketetlaksanaannya di Indonesia antara
norma dasar/dasar negara dengan
konstitusi