buku ajar kelas X semester 2

BAB IV

Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan kelas x
1

HUBUNGAN DASAR NEGARA
DENGAN UUD REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

Standar Kompetensi:

Menampilkan perilaku positif terhadap Pancasila sebagai Dasar
Negara dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945

Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar Indikator
4.1 Mendeskripsikan hubungan
4.1.1 Mendeskripsikan pengertian
Dasar Negara dengan UUD
Pancasila sebagai Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia

4.1.2 Mendeskripsikan pengertian UUD
1945 sebagai konstitusi Negara
Republik Indonesia

4.1.3 Menguraikan sila-sila Pancasila
sebagai dasar NKRI

4.1.4 Menguraikan isi, sifat, tujuan, dan
fungsi UUD 1945 sebagai dasar
Negara Republik Indonesia

2

4.2 Menganalisis substansi UUD
1.2.1 Menjelaskan isi pembukaan UUD
1945 Negara Republik Indonesia
1945.

1.2.2 Meguraikan Batang Tubuh UUD
1945.

1.2.3 Menganalisis penjelasan UUD
1945.
4.3 Menganalisis pembukaan 4.3.1 Mendeskripsikan pokok pikiran
UUD 1945 sebagai pokok- yang terdapat dalam pembukaan
pokok kaidah negara yang UUD 1945
fundamental
4.3.2 Menguraikan makna tiap alinea
yang terdapat dalam pembukaan
UUD 1945

4.3.3 Menganalisis kedudukan
pembukaan UUD 1945

4.3.4 Menganalisis pembukaan UUD
1945 sebagai pokok-pokok kaidah
negara yang fundamental
4.4 Menunjukkan sikap positif
4.4.1 Menjelaskan periodesasi konstitusi
terhadap UUD 1945
yang pernah berlaku Indonesia

4.4.2 Menjelaskan latar belakang
perubahan UUD 1945

4.4.3 Menguraikan tahapan perubahan

3

UUD 1945

4.4.4 Menunjukkan sikap positif
terhadap UUD 1945

PETA KONSEP

4

Pengantar

Coba kalian perhatikan sebuah bangunan. Bangunan setinggi
apapun pasti memiliki dasar. Di mana dasar tersebut menjadi landasan
tempat berdirinya bangunan tersebut. Apabila bangunan tersebut tidak
sesuai dengan dasarnya, maka bangunan itupun tidak akan dapat
berdiri dengan baik, atau bahkan tidak dapat dibangun. Begitupula
halnya dengan dasar Negara. Dasar Negara menjadi pedoman dan
dasar berdirinya suatu Negara. Dasar Negara tersebut dijadikan acuan
dari pelaksanaan sistem pemerintahan dalam suatu Negara.

Selain itu juga konstitusi menjadi pelaksana dari dasar Negara
tersebut. Di mana konstitusi itu menjadi cerminan dari pada dasar
Negara yang bersangkutan. Bahwa konstitusi tidak boleh bertentangan
dengan dasar suatu Negara. Konstitusi dan dasar Negara haruslah
sejalan dalam pelaksanaan maupun teorinya.

5

A. Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Setiap negara memiliki dasar yang dijadikan acuan atau
pedoman hidup dari bangsanya dalam menjalani kehidupan
berbangsa dan bernegara.

1. Pengertian dasar negara

Dasar negara merupakan asas atau landasan pokok yang
dijadikan tata nilai dasar untuk mengatur penyelenggaraan
pemerintahan sebuah negara. Selain itu, dasar negara adalah
landasan fundamental, pedoman, arahan, dan petunjuk yang
mengatur bagaimana suatu negara akan didirikan dan
dijalankan, serta dijaga kelangsungannya. Dasar Negara juga
merupakan suatu norma dasar bagi sebuah negara, bahkan
dasar negara sering kali menjadi norma dasar tertinggi dalam
negara. Artinya, segala peraturan perundangan yang
diberlakukan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan
nilai-nilai dalam dasar negara.

2. Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik
Indonesia

6

Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa nilai-nilai
Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggara
bernegara. “Pancasila sebagai dasar negara mengandung
makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
menjadi dasar atau pedomann bagi penyelenggara
bernegara” (Winarno, 2011: 13).
Sumber: id.wikipedia
Gambar 1.1
Pancasila dasar NKRI

Dasar Negara Republik
Indonesia adalah Pancasila.
“Pancasila sebagai dasar Negara RI
berarti Pancasila itu dijadikan dasar
dalam mengatur penyelenggaraan
pemerintahan Negara” (H. Subandi Al Marsudi, 2001: 7),
Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari
kepribadian bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila
sangat cocok bagi bangsa Indonesia.

7

B. Pengertian UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia

Ada berbagai pengertian konstitusi, diantaranya pengertian
konstitusi tersebut, yaitu;

1. Pengertian konstitusi menurut bahasa

Konstitusi memiliki berbagai sebutan dari segi bahasa,
antara lain;

a. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer
yang berarti membentuk (Winarno, 2011: 67).

b. Dalam bahasa inggris, yaitu Constitution memiliki
makna yang lebih luas, yaitu kseluruhan dari aturan-
aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat
(H. Dahlan Thaib, 1999: 6).

c. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan
gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume
adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan...”,
sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk
kata kerja pokok, stare berarti berdiri. Atas dasar itu, kata
statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri
atau mendirikan /menetapkan” (H. Dahlan Thaib, 1999:
7).

8

2. Pengertian konstitusi menurut para ahli

Para ahli memiliki berbagai definisi mengenai konstitusi.
Diantara para ahli tersebut, yaitu;

a. L.J. Van Apeldoorn, membedakan secara jelas diantara
konstitusi dengan UUD. UUD adalah bagian tertulis dari
suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik
peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis.

b. E.C.S. Wade, dalam bukunya Constitutional Law E.C.S
Wade menyatakan bahwa Undang-undang Dasar adalah
naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok
dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan
menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan
tersebut.

c. Hermann Heller

Herman Heller (Winarno, 2011: 67-68), membagi
pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu:

1) Die Politische verfassung als gesellschaftlich
wirklichkeit. Konstitusi adalah mencerminkan
kehidupan politik di dalam massyarakat sebagai suatu
kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan
sosiologis.

9

2) Die Verselbstandigte rechtserfassung. Konstitusi
merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam
masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.

3) Die gesherein verfassung. Konstitusi yang ditulis
dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang
tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

d. K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan
system ketatanegaraan dari suatu negara berupa
kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk,
mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu
Negara (Winarno, 2011: 68).

e. Sri Soemantri dalam disertasinya mengartikan konstitusi
sama dengan Undang-Undang Dasar. Penyamaan arti dari
keduanya ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan di
sebagian besar negara-negara dunia termasuk di
Indonesia.

3. Konstitusi dalam arti materiil dan formil

Selain menurut para ahli, konstitusi juga dapat diartikan
secara materiil (luas) dan formal (sempit), yaitu;

a. Konstitusi dalam arti materiil (luas) merupakan
keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur
tentang ketatanegaraan suatu negara, baik tertulis maupun

10

tidak tertulis, baik yang berupa hukum dasar maupun
yang bukan hukum dasar.

b. Konstitusi dalam arti formil (sempit) biasanya disebut
dengan Undang-Undang Dasar, yaitu suatu dokumen
tertulis mengenai peraturan-peraturan dasar suatu negara.
Contohnya, UUD 1945.

4. Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar RI 1945
Dalam teks Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada
disebut-sebut istilah konstitusi. Namun, dapat
disimpulkan berdasarkan penjelasan Undang-Undang
Dasar, khususnya pada Penjelasan Bagian Umum angka
I tentang “Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum
dasar” alinea I dan alinea II sebagai berikut:

Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: “Undang-
Undang suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum
dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar suatu negara
ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping
Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum
dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang
timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara
Negara, meskipun tidak tertulis”. Hukum dasar tidak
tertulis disebut Konvensi (Winarno, 2011: 67).

5. Pengertian UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang
tertulis, yang mempunyai arti bahwa UUD 1945 mengikat
pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat,

11

dan seluruh warga Negara Indonesia di manapun mereka
berada dan setiap pendudukan yang berdomisili di wilayah
Negara Republik Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945
berisi norma, aturan, dan ketentuan yang dilaksanakan dan
ditaati.

Sementara itu, “ Moh. Kusnardi (Syahrial Syarbaini,
2009: 98), maksud dari UUD 1945 adalah keseluruhan
naskah yang terdiri atas: (I) Pembukaan yang terdiri dari atas
4 alinea, (II) Batang Tubuh UUD 1945 yang berisi pasal 1
sampai dengan 37 yang terdiri atas 16 Bab, 4 pasal Aturan
Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan, serta (III) Penjelasan
UUD 1945 yang terbagi dalam Penjelasan Umum dan
Penjelasan Pasal demi Pasal. Keseluruhan bagian-bagian
tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat
dipisahkan satu sama lain.

Tap. MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum
dan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa
pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis Negara
Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum
dalam penyelenggaraan Negara”.

Undang-undang dasar secara teoritis harus memenuhi
dua syarat, yaitu mengenai bentuk dan mengenai isinya.
Bentuknya sebagai naskah tertulis dan merupakan undang-
undang tertinggi yang berlaku di suatu negara. Sementara

12

isinya merupakan peraturan yang bersifat fundamental,
berisi hal-hal pokok saja atau bersifat dasar.

Dari berbagai pengertian konstitusi di atas dapat
disimpulkan, bahwa konstitusi merupakan serangkaian hukum
dasar, baik tertulis ataupun yang tidak tertulis. Di mana hukum
dasar tersebut digunakan dalam ketatanegaraan suatu negara.

13

C. Sila-sila Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan kesatuan nilai
yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nilai-nilai tersebut
tidak dapat pula ditukarbalikkan letak dan susunannya.
Pancasila merupakan kesatuan nilai yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Nilai-nilai tersebut tidak dapat pula
ditukar balikkan letak dan susunannya. Untuk lebih memahami
nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, akan
kita uraikan sebagai berikut.

1. Ke Tuhanan Yang Maha Esa

Pada dasarnya sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa
memuat pengakuan secara eksplisit akan adanya Tuhan Yang
Maha Esa. Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta
isinya. Tuhan yang tidak dapat disamakan dengan apapun,
Dia Esa. Sifat-Nya sempurna, dan perbuatan-Nya tidak dapat
disamai oleh apapun atau siapapun. Keyakinan bangsa
Indonesia akan Tuhan Yang Maha Esa ini bukan merupakan
suatu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan
kebenarannya melalui akal pikiran, tetapi mampu diuji
melalui kaidah-kaidah logika. Berdasarkan keyakinan
bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut, maka
Negara memberikan jaminan kepada bangsa Indonesia untuk

14

menjalankan keyakinannya dan beribadat sesuai
keyakinannya itu.

Dalam Negara Indonesia, tidak boleh atau tidak
diperbolehkan adanya pertentangan dengan hal Ke Tuhanan
Yang Maha Esa, baik sikap dan perbuatan atau bahkan anti
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, di Negara
Indonesia tidak diperbolehkan adanya paham yang
meniadakan adanya Tuhan Yang Maha Esa, seperti Atheisme
(paham yang tidak mengakui adanya Tuhan). karena paham
tersebut bertentangan dengan keyakinan bangsa Indonesia
yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa
Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing
perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab,
penggalang persatuan Indonesia yang telah
membentuk Negara kesatuan Indonesia yang telah
berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan guna mewujudkan
keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakikat pengertian di atas sesuai dengan;

a) Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, ” Atas
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…”,

b) Pasal 29 UUD 1945 (Syahrial Syarbaini, 2009:
39).

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

15

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu
makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir,
rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi yang dimilikinya
itulah, manusia menjadi tinggi martabatnya. Dengan budi
nuraninya, manusia memiliki nilai-nilai dan norma-norma
untuk hidupnya. “kemanusiaan terutama berarti hakikat dan
sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil
berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan
kewajiban seseorang” (Syahrial Syarbaini, 2009: 39).
Sedangkan beradab, asal katanya adab, sinonim dengan
sopan, berbudi luhur, dan susila. Berarti beradab memiliki
makna berkesopanan, berbudi luhur, dan bersusila.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang
sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama
atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan
sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu
diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya
sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan
sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasarkan ini,
secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasinya
manusia (Winarno, 2011: 6).

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama
terhadap undang-undang negara, memiliki kewajiban dan
hak yang sama terhadap undang-undang tersebut. Negara
menjamin dan melindungi hak dan kebebasannya.

16

3. Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak
terpecah-pecah. Persatuan berarti bersatunya bermacam-
macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan.
Dalam sila ini, persatuan mengandung arti sebagai bersatunya
ideologi, politik, social budaya, ekonomi, dan kemanan
masyarakat Indonesia. Persatuan tersebut didorong untuk
mencapai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan
bersama.

Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha
kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina
rasa nasionalisme dalam rangka kesatuan republic
Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan
menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang
dimiliki bangsa Indonesia. Adanya perbedaan bukan
sebagai sebab perselisihan, tetapi justruu dapat
menciptakan kebersamaan. Kesadaran ini tercipta
dengan baik bila sesanti “Bhineka Tunggal Ika”
sungguh-sungguh dihayati (Winarno, 2011: 6).

Persatuan Indonesia ini dijiwai oleh Ketuhanan Yang
Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang
merupakan paham kebangsaan Indonesia. Paham
kebangsaan Indonesia sangat luas, yang berarti juga
menghargai bangsa lain.

17

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti
sekelompok manusia yang berdiam diri pada suatu wilayah
negara tertentu. Dalam sila ini secara tersirat Indonesia
menganut demokrasi, baik demokrasi langsung ataupun
tidak langsung.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan mengandung arti
bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. “Hikmat
berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan
selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa,
kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar , jujur,
dan bertanggung jawab serta didorong dengan I’tikad baik
sesuai dengan hati nurani” (Syahrial Syarbaini, 2009: 41).
Sementara permusyawaratan merupakan tata cara khas
bangsa Indonesia untuk memutuskan suatu perkara sesuai
dengan kehendak rakyat, sehinnga mencapai mufakat atau
kesepakatan. “Perwakilan berarti suatu sistem dalam arti tata
cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian
dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan”
(Syahrial Syarbaini, 2009: 41).

5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

18

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku terhadap
masyarakat dalam segala bidang kehidupan materiil maupun
spiritual. Seluruh warga negara Indonesia yang berada di
dalam negeri maupun di luar negeri mendapat perlakuan
yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Sesuai dengan UUD 1945, keadilan sosial itu mencakup
pengertian adil dan makmur. “Nilai keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar
sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia
yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah”
(Winarno, 2011: 6).

19

D. Isi, sifat, dan tujuan serta fungsi UUD 1945 sebagai konstitusi
Negara Indonesia
Konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya
suatu Negara. Konstitusi menjadi dasar utama bagi
penyelenggaraan bernegara. “Prof. Hamid S. Attamimi
mengatakan (Winarno, 2011: 69), bahwa konstitusi atau
Undang-Undang Dasar merupakan pemberi pegangan dan
pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu
negara harus dijalankan”. Konstitusi umumnya berisi tentang
pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga, dan
hubungan warga negara dengan negaranya. Aturan-aturan itu
masih bersifat umum dan secara garis besar.

1. Isi UUD 1945
“A.A.H. Struycken (H. Dahlan Thaib, 1999: 72),
berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar sebagai
konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang
berisi:

a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.

b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan
bangsa.

c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan
baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan
datang.

20

d. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan
ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin”.
Dari isi konstitusi tersebut, kita dapat melihat bahwa
Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan hasil dari
perjuangan para pahlawan atau pendahulu kita di masa
lampau. Di mana mereka berjuang dalam berbagai cara
untuk memperoleh kemerdekaan. Undang-Undang Dasar
1945 juga merupakan hukum tertinggi di Negara Indonesia
yang berisi harapan yang ingin diwujudkan oleh para tokoh-
tokoh sebagai penyusun Undang-Undang Dasar 1945.
Keinginan atau cita-cita itupun dapat kita lihat pada
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Sementara itu “Menurut Mirriam Budiardjo (Winarno,
2011: 69), konstitusi atau undang-undang dasar memuat
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan
antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam
Negara federal, yaitu masalah pembagian kekuasaan
antara pemerintah federal dengan pemerintah Negara
bagian, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran
yuridiksi lembaga Negara.

b. Hak-hak asasi manusia

c. Prosedur mengubah undang-undang dasar

21

d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat
tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini menghindari
terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak
dikehendaki lagi. Misalnya, UUD Jerman melarang untuk
mengubah sifat federalisme sebab, bila menjadi
unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan
munculnya seorang Hitler.
Jika kita mencermati pasal demi pasal UUD 1945, maka
kita akan menemukan beberapa hal yang menjadi isi
daripada UUD 1945 Republik Indonesia sebagai hokum
dasar. Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar 1945 antara lain:

a. Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan
dalam Negara dan identitas-identitas Negara.

b. Hal-hal yang menyangkut lembaga-lembaga Negara,
hubungan antar lembaga Negara, fungsi, tugas, hak, dan
kewenangannya.

c. Hal yang menyangkut hubungan antara Negara dengan
warga Negara, yaitu hak dan kewajiban Negara terhadap
warga negaranya, termasuk juga hak asasi manusia.

d. Konsepsi atau cita Negara dalam berbagai bidang,
misalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi,
social, dan pertahanan.

e. Hal mengenai perubahan undang-undang dasar.

22

f. Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.

23

2. Sifat dan tujuan UUD 1945

Konstitusi memiliki beberapa sifat, “ menurut Kusnardi
(Syahrial Syarbaini, 2009: 100-101), dalam teori konstitusi
(UUD) dikenal sifat dari UUD yaitu luwes (flexible) atau
kaku (rigid), tertulis dan tidak tertulis. Untuk menentukan
apakah sifat UUD itu luwes atau kaku dipakai ukuran
sebagai berikut”:

a. Cara mengubah konstitusi
Sumber: wardi.web.id
Gambar 1.2

Sidang istemewa perubahan UUD 1945

Setiap konstitusi tertulis (UUD) mencantumkan
pasal tentang perubahannya. Hal ini disebabkan karena
UUD harus dirancang untuk waktu yang lama, tentu pada
suatu saat akan tertinggal dengan perkembangan
masyarakat, sehingga konstitusi itu perlu diadakan
perubahan. Oleh sebab itu, ada dua cara mengubah UUD.
Pertama, UUD diubah dengan cara prosedur yang biasa,
sebagaimana mengubah dan membuat undang-undang
biasa. Dalam hal ini Undang-Undang memiliki sifat
luwes (flexible), seperti konstitusi Inggris. Kedua,
perubahan UUD yang memerlukan prosedur istimewa,
maka sifat UUD itu adalah rigid (kaku), seperti di
Amerika Serikat.Pada dasarnya UUD 1945 menganut

24

sifat yang rigid sebagaimana dinyatakan pada pasal 37.
Namun pada masa orde baru telah menjadi sakral dengan
memberi ruang yang sangat sulit untuk diubah dengan
mengeluarkan ketetapan MPR tentang referendum.

b. Hukum dasa tertulis dan tidak tertulis

Suatu konstitusi dikatakan tertulis apabila ia tertulis
dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan
suatu konstitusi disebut tidak tertulis, karena ketentuan-
ketentuan yang mengatur suatu pemeritahan tidak tertulis
dalam suatu naskah tertentu.

Pada hakikatnya dapat disimpulkan bahwa sifat
Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai
berikut:

1) Rumusan UUD 1945 jelas karena tertulis,
merupakan hukum positif yang mengikat
pemerintah sebagai penyelenggara dan setiap
warga Negara.

2) UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat
aturan-aturan pokok yang setiap saat dapat
dikembangkan sesuai dengan perkembangan
zaman.

3) UUD 1945 merupakan tertib hukum positif
yang tertinggi dengan fungsinya sebagai alat
kontrol norma-norma hukum positif yng lebih
rendah dalam tata urutan perundang-undangan
yang berlaku (Syahrial Syarbaini, 2009: 102).

25

Konstitusi dapat dikatakan fleksibel apabila dapat
mengikuti perkembangan zaman. Disebut rigid apabila
tidak dapat mengikuti perkembangan zaman adalah
konstitusi yang hanya memuat aturan-aturan pokok saja
sedangkan peraturan yag penting dapat diserahkan pada
undang-undang biasa.

Secara garis besar konstitusi dibagi menjadi 2
yaitu, konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
Konstitusi disebut tertulis bila konstitusi itu tertulis
dalam suatu naskah yang disebut pula konstitusi
bernaskah. Contoh; AS. Ketentuan-ketentuan
konstitusionalnya terdapat dalam;

 Naskah dalam UUD

 Sejumlah Undang-undang

 Sejumlah keputusan Mahkamah Agung
Konstitusi tidak tertulis maksudnya adalah
konstitusi tidak tertulis dalam suatu naskah.
Konstitusi itu biasanya banyak mendapat pengaruh
kebiasaan atau adat dan konvensi ( Endang
Sudardja, 1982: 29).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, konstitusi
memiliki dua sifat, yaitu fleksibel dan rigid. Berdasarkan
sifat tersebut, maka dapat kita bandingkan dengan UUD
1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, apakah UUD
1945 memiliki kedua sifat tersebut?. Dari sifat fleksibel,
UUD 1945 memiliki sifat fleksibel sebagai konstitusi sebuah
Negara, hal tersebut dapat kita lihat dengan beberapa kalinya
UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen.

26

Amandemen dilakukan agar UUD 1945 dapat mengikuti
perkembangan zaman dan memenuhi keinginan masyarakat.
Sehingga UUD 1945 tidak kaku dan beku, isinya sudah tidak
dapat digunakan lagi dalam kehidupan masyarakat.

Konstitusi di suatu Negara memiliki sifat membatasi
kekuasaan pemerintah, sehingga tidak terjadi kesewenang-
wenangan pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya.
“ICCE UIN (Winarno, 2011: 70), Sejalan dengan sifat
konstitusi yang membatasi kekuasaan pemerintahan, maka
konstitusi secara ringkas memiliki 3 tujuan, yaitu:

a. Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap
kekuasaan politik

b. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri

c. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa
dalam menjalankan kekuasaannya.

“ Koerniatmanto Soetoprawiro (H. Dahlan Thaib, 1999:
26), Pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk
membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk
menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan
pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu,
setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan:

a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan
terhadap kekuasaan politik,

27

b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para
penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut
batas-batas kekuasaan bersama”.

3. Fungsi UUD 1945

Sebelum mengetahui fungsi dari UUD 1945 terlebih
dahulu kita harus memberikan penilaian konstitusi secara
teoritis. Menurut Karl Loewenstein (H. Dahlan Thaib, 1999:
41-42), ada tiga jenis penilaian terhadap konstitusi, yaitu
sebagai berikut:

a. Nilai Normatif

Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu
bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya
berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan
suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya
diperlukan dan efektif. Dengan kata lain konstitusi itu
dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

b. Nilai Nominal

Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara
hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang
sempurna. Sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi
tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.

c. Nilai Semantik

28

Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik, jika
konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun
dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan
bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan
untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, konstitusi
tersebut hanyalah sekedar suatu istilah belaka, sedangkan
dalam pelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk
kepentingan pihak penguasa.

Berdasarkan atas penilaian konstitusi (UUD) tersebut,
maka kita dapat menemukan seperti apa fungsi UUD 1945
yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam naskah
UUD tersebut. Dalam UUD 1945, telah dinyatakan dalam
penjelasannya bahwa undang-undang dasar juga mempunyai
fungsi sebagai alat kontrol, alat pengecek apakah norma
hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai dengan
ketentuan undang-undang dasar. Dalam kedudukan yang
demikian, UUD 1945 dalam rangka tata urutan atau
tingkatan norma hukum yang berlaku menempati kedudukan
yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga
memiliki fungsi sebagai alat kontrol apakah norma hukum
yang berlaku yang berada di bawahnya telah sesuai atau
tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

“Undang-Undang Dasar menempati kedudukan yang
tinggi dan memiliki fungsi sebagai alat pengontrol bagi
norma hukum yang kedudukannya lebih rendah” (H.

29

Subandi Al Marsudi, 2001: 31). Sebagai hukum dasar
negara, tentunya UUD 1945 memiliki fungsi-fungsi dalam
pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. “Menurut Jimly Assiddiqie (Winarno, 2011:
70), konstitusi negara memiliki fungsi-fungsi sebagai
berikut:

a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara

b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara

c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara
dengan warga negara.

d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap
kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan
kekuasaan negara.

e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber
kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat)
kepada organ negara.

f. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol
unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan
kebangsaan (identity of nation) serta sebagai center of
ceremony.

g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social
control), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan
dalam arti luas mencakup bidang social ekonomi.

30

h. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan
masyarakat (social engineering atau social reform).

31

Rangkuman

A. Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik
Indonesia

1. Pengertian Dasar Negara

Dasar negara merupakan asas atau landasan pokok yang
dijadikan tata nilai dasar untuk mengatur
penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara

2. Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik
Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa nilai-nilai
Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggara
bernegara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung
makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila menjadi dasar atau pedomann bagi
penyelenggara bernegara.

B. Pengertian UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik
Indonesia

1. Pengertian Konstitusi menurut bahasa

Konstitusi memiliki berbagai sebutan dari segi bahasa,
antara lain;

32

a. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu
constituer yang berarti membentuk.

b. Dalam bahasa inggris, yaitu Constitution memiliki
makna yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari aturan-
aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu
masyarakat.

c. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan
gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere.
Cume adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama
dengan...”, sedangkan statuere berasal dari kata sta
yang membentuk kata kerja pokok, stare berarti
berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti
membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan
/menetapkan.

2. Pengertian konstitusi menurut para ahli

Para ahli memiliki berbagai definisi mengenai konstitusi.
Diantara para ahli tersebut, yaitu;

a. L.J. Van Apeldoorn, membedakan secara jelas
diantara konstitusi dengan UUD. UUD adalah bagian
tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi
memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak
tertulis.

33

b. E.C.S. Wade, dalam bukunya Constitutional Law
E.C.S Wade menyatakan bahwa Undang-undang
Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan
tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan
suatu Negara dan menentukan pokok-pokoknya cara
kerja badan-badan tersebut.

c. Hermann Heller

Herman Heller, membagi pengertian konstitusi
menjadi tiga yaitu:

1) Die Politische verfassung als gesellschaftlich
wirklichkeit.

2) Die Verselbstandigte rechtserfassung.

3) Die gesherein verfassung.

d. K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai
keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu Negara
berupa kumpulan peraturan-peraturan yang
membentuk, mengatur atau memerintah dalam
pemerintahan suatu Negara.

e. Sri Soemantri mengartikan konstitusi sama dengan
Undang-Undang Dasar.

3. Konstitusi dalam arti materiil dan formil

34

Selain menurut para ahli, konstitusi juga dapat diartikan
secara materiil (luas) dan formal (sempit), yaitu;

a. Pengertian konstitusi secara materiil (luas)
merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan
dasar atau hukum dasar. Konstitusi ada juga dalam
bentuk tertulis dan tidak tertulis.

b. Konstitusi secara formal (sempit) biasanya disebut
Undang-Undang Dasar.

4. Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar RI 1945

Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: Undang-Undang
suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar
Negara itu. Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah
hukum dasar yang tertulis, sedang di samping Undang-
Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang
tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan
terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara,
meskipun tidak tertulis.

5. Pengertian UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang
tertulis, yang mempunyai arti bahwa UUD 1945
mengikat pemerintah, setiap lembaga Negara, lembaga
masyarakat, dan seluruh warga Negara Indonesia di

35

manapun mereka berada dan setiap pendudukan yang
berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.

C. Sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia

1. KeTuhanan Yang Maha Esa

Bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang
Maha Esa yang menciptakan alam semesta beserta isinya.
Hal tersebut berarti tidak diperbolehkan adanya
perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan bangsa
tersebut ada di wilayah Indonesia.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Manusia Indonesia diharapkan bersikap dan berperilaku
sesuai dengan kodratnya yaitu, berkesopanan, berbudi
luhur, dan bersusila. Secara tersirat, bangsa Indonesia
mengakui adanya hak asasi manusia.

3. Persatuan Indonesia

Persatuan merupakan menyatunya segala sesuatu yang
beraneka ragam atau berbeda-beda. Seperti bangsa
Indonesia yang terdiri dari berbagai macam perbedaan,
kemudian menjadi satu menjadi bangsa Indonesia yang
mempunyai cita-cita dan keinginan yang sama.

36

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan

Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, di mana
dilaksanakan oleh pemimipin yang hikmat, memiliki
pribadi yang jujur, menggunakan pikiran dan hati
nuraninya, serta bertanggung jawab atas kepentingan
rakyat. Kedaulatan tersebut diwakili melalui lembaga-
lembaga untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan terhadap seluruh rakyat, tanpa membeda-
bedakan rakyat yang satu dengan yang lainnya.

D. Isi, sifat, dan tujuan serta fungsi UUD 1945 sebagai
konstitusi Negara Republik Indonesia

1. Isi UUD 1945

Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar 1945 antara lain:

a. Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang
kekuasaan dalam Negara dan identitas-identitas
Negara.

b. Hal-hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara,
hubungan antar lembaga negara, fungsi, tugas, hak,
dan kewenangannya.

37

c. Hal yang menyangkut hubungan antara negara dengan
warga negara

d. Konsepsi atau cita negara dalam berbagai bidang

e. Hal mengenai perubahan undang-undang dasar.

f. Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.

2. Sifat dan tujuan UUD 1945

Sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

a. Rumusan UUD 1945 jelas karena tertulis

b. UUD 1945 bersifat singkat dan supel

c. UUD 1945 merupakan tertib hukum positif yang
tertinggi dengan fungsinya sebagai alat kontrol
norma-norma hukum positif yang lebih rendah
dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi UUD 1945

Adapun fungsi UUD 1945 sebagai konstitusi Negara
Indonesia, yaitu sebagai alat kontrol terhadap Undang-
Undang atau peraturan-peraturan yang ada di bawahnya.

38

Tugas Kelompok

39

1. Buatlah kelompok, terdiri dari tiga atau empat orang siswa.

2. Lakukanlah penelitian sederhana di lingkungan tempat
tinggalmu mengenai:

a. Bagaimana pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara
Republik Indonesia dan pelaksanaan UUD 1945 sebagai
konstitusi negara Republik Indonesia?

b. Bagaimana hubungan keduanya terkait dengan hasil
penelitian kalian. Apakah pelaksanaannya dalam kehidupan
masyarakat telah sesuai dengan konsepnya?.

3. Lakukan presentasi hasil penelitian kelompokmu di depan
kelas.

4. Kumpulkan tugas tersebut dalam bentuk laporan.

Glossarium

 Atheisme: Paham yang tidak mengakui adanya Tuhan

 Eksekutif:

 Federalisme:

 Flexible:

 Legislatif:

 Rigid:

40

 Unitarisme:

 Yudikatif:

41

Latihan Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat di bawah ini!

1. Pancasila merupakan c. Inggris
sebuah dasar negara.
d. Latin
Negara yang menjadikan
Pancasila menjadi dasar e. Yunani
negaranya, adalah….
3. Ahli yang membedakan
a. Amerika Serikat konstitusi dengan Undang-
undang Dasar, adalah….
b. Inggris
a. Sri Soemantri
c. Indonesia
b. Hermann Heller
d. Perancis
c. L. J. Van Aveldoorn
e. Rusia
d. E. C. S. Wade
2. Konstitusi memiliki arti
“membentuk”. Arti e. K. C. Wheare
konstitusi tersebut
4. Satu-satunya negara yang
merupakan makna dari
menggunakan konstitusi
konstitusi dalam bahasa….
tidak tertulis adalah….
a. Belanda
a. Indonesia
b. Perancis
b. Rusia

42

c. Amerika Serikat d. Kebiasaan

d. Inggris e. Aturan dasar

e. Perancis 7. Dua syarat secara teoritis
yang harus dipenuhi oleh
5. Konstitusi adalah Undang-
Undang-Undang Dasar,
Undang Dasar. Penyataan ini
yaitu….
merupakan konstitusi dalam
arti…. a. Penerapan dan isinya

a. Formiil b. Bentuk dan isinya

b. Materiil c. Isi dan pembentukan

c. Tertulis d. Isi dan pelaksanan

d. Tidak tertulis e. Tertulis dan lengkap
isinya
e. Menurut UUD 1945
8. Suatu paham yang tidak
6. Aturan dasar yang timbul
mengakui adanya Tuhan
dan terpelihara dalam
Yang Maha Esa,
praktek penyelenggaraan
disebut….
negara, namun tidak tertulis
disebut…. a. Monotheisme

a. Undang-Undang b. Atheisme
Dasar
c. Dinamisme
b. Konvensi
d. Komunisme
c. Hukum adat

43

e. Liberalisme

9. Berdasarkan sila pertama,11. Apabila dilihat pada
Negara Indonesia menjamin Pancasila sila keempat,
kebebasan beragama setiap Indonesia menganut

warga negaranya. Hal ini sistem….

tercantum dalam UUD 1945….
a. Parlementer

a. Pasal 28
b. Demokrasi

b. Pasal 29
c. Federal

c. Pasal 30
d. Liberal

d. Pasal 27
e. Kerajaan

e. Pasal 19
12. Menurut A.A.H.

10. Sila dalam Pancasila Struycken Undang-

yang menyatakan Undang Dasar sebagai

pengakuan terhadap hak konstitusi berisi hal-hal

asasi manusia, yaitu…. di bawah ini, kecuali….

a. Sila pertama a. Perjuangan politik
bangsa pada masa
b. Sila kedua
lampau

c. Sila ketiga
b. Tingkat-tingkat

d. Sila keempat tertinggi
perkembangan
e. Sila kelima
ketatanegaraan bangsa

44

c. Pandangan tokoh-tokoh 14. Konstitusi berlaku secara
bangsa yang hendak hukum, namun berlakunya
diwujudkan baik untuk itu tidak sempurna, karena
waktu sekarang ada pasal-pasal dalam
maupun masa yang kenyataannya tidak
akan datang. dilaksanakan. Penyataan
tersebut menyiratkan
d. Suatu keinginan, kemana
konstitusi yang memiliki
perkembangan kehidupan
nilai….
ketatanegaraan bangsa
hendak dipimpin a. Normative

e. Harapan yang ingin b. Semantik
diwujudkan dalam
c. Nominal
waktu tertentu
d. Abstrak
13. Konstitusi dapat mengikuti
perkembangan zaman, ini e. Konkrit
merupakan sifat Undang-
15. Undang-Undang Dasar
Undang Dasar yang disebut….
memiliki fungsi yang
a. Rigid utama, yaitu…

b. Simple a. Alat pengukur sosial

c. Tidak tertulis b. Alat kontrol sosial

d. Fleksibel c. Alat perubahan sosial

e. Kaku d. Pengatur masyarakat

45

e. Alat pengontrol norma di
bawahnya

46

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Dasar negara merupakan …. suatu negara.

2. Konstitusi sering disama artikan dengan Undang-Undang
Dasar. Sementara konstitusi merupakan….

3. Menurut Sri Soemantri, konstitusi adalah….

4. Negara Indonesia tidak memperbolehkan adanya perbuatan
atau paham Atheisme di wilayah Indonesia. Hal ini
merupakan aplikasi dari Pancasila, sila….

5. Dalam sila keempat, menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi
ada di tangan rakyat. Tetapi kedaulatan tersebut diwakilkan
kepada pada lembaga….

6. Undang-Undang Dasar dikatakan tidak tertulis, apabila….

7. Undang-Undang Dasar tidak dapat diubah, hal tersebut
merupakan sifat dari UUD, yaitu….

8. Pada dasarnya konstitusi (Undang-Undang Dasar) memiliki
dua tujuan utama, yaitu….

9. Konstitusi telah resmi diterima oleh masyarakat dan
dilaksanakan. Penyataan tersebut memberikan makna bahwa
konstitusi memiliki nilai….

10. Fungsi utama Undang-Undang Dasar 1945 adalah…..

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan lengkap!

1. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar Negara
Republik Indonesia!

2. Uraikan pengertian UUD 1945 menurut Tap. MPR No.
III/MPR/2000!

3. Jelaskan sila kedua Pancasila!

4. Jelaskan sifat yang dimiliki UUD 1945!

Daftar Pustaka

Azhari. 1985. Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: Ghalia Indonesia

Hazairin. 1983. Demokrasi Pancasila. Jakarta: Bina Aksara

Minollah dan Chrisdianto Eko Purnomo. 2006. Hukum Tata Negara
Indonesia. Mataram: Mataram University Press

Subandi Al Marsudi, H.2001. Pancasila dan UUD 1945 dalam
Paradigma Reformasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudardja, Endang. 1982. UUD 1945 dalam hubungannya dengan
PMP.Jakarta: Ghalia Indonesia

Syarbaini, Syahrial. 2009. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.
Bogor: Ghalia Indonesia

Soeprapto, Maria Farida Indrati.1998.Ilmu Perundang-undangan
(dasar-dasar dan pembentukannya).Yogyakarta: Kanisius

Thaib, Dahlan, dkk. 1999. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Raja
Grafindo Persada

Widjaja, H. A. W.. 2004. Penerapan nilai-nilai Pancasila dan HAM di
Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta

Winarno. 2011. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan.
Jakarta: Bumi Aksara

Sumber Internet:

http://pelajaran-jitu.Blogspot.com

http//.id.wikipedia.org

http://wardi.web.id

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN PENSKORAN BERDASARKAN BENTUK

SOAL
Bentuk Jumlah Skor Bobot Hasil Akhir
Soal soal Maks
Pilihan 15 15 10 Skor yang diperoleh x 100
Ganda Skor maksimal

Bentu No soal Skor Bobot Hasil akhir
k soal maks
Isian 10 10 20
singk
at x bobot

Bentu No soal Skor Bobot Hasil Akhir
k Soal Maks

Uraian 1 1 10
2 1 10
x bobot
3 3 10
4 1 10

LAMPIRAN 2

INSTRUMEN PENILAIAN TUGAS

Nama Siswa :

No. Urut :

Kelas/ Semester :
N Item pernyataan Hasil
Ya Tidak
o
1. Format tugas menggunakan jenis tulisan times new roman
2. Menggunakan font 12
3. Menggunakan ukuran kertas A4
4. Menggunakan 1,5 spasi
5. Bahasa sesuai dengan EYD.
6. Isi sesuai dengan tema
7. Isi laporan lengkap
8. Referensi laporan menggunakan buku yang relevan
9. Angket wawancara dicantumkan
1 Ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas
0.

Skor yang dicapai
Skor maksimal 10

Penskoran:

Nilai = X 100

LAMPIRAN 3

INSTRUMEN PENILAIAN PERFORMANCE

Nama Siswa :

No. Urut :

Kelas/ Semester :
No. Item Pernyataan Hasil
Ya Tidak
1. Pembagian tugas jelas
2. Tanggung jawab
3. Kelengkapan anggota dalam diskusi
4. Memberikan kontribusi
5. Menggunakan media yang efektif
6. Memberikan argumentasi yang logis
7. Argumen tepat sesuai dengan materi
8. Tanggap jelas dalam memberi respon
9. Respon baik
10. Menguasai landasan penelitian
11. Menguasai hasil laporan
12. Bahasa komunikatif dan sopan

Skor yang dicapai
Skor maksimum 12

Nilai = X 100

Biografi Penulis

Basariah, lahir di Wanasaba, Lombok Timur pada 10 oktober 1991.
Menyelesaikan pendidikan di SDN 02 Wanasaba, SMPN 03
Wanasaba, SMAN 01 Aikmel, Lombok Timur. Dan sekarang masih
menempuh kuliah S1 semester V di Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram.

buku ajar kelas X semester 2

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (14)

Similar to buku ajar kelas X semester 2

Similar to buku ajar kelas X semester 2 (20)

buku ajar kelas X semester 2