Dokumen tersebut membahas tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dokumen menjelaskan pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945 serta dinamika pelaksanaannya dari masa ke masa. Juga dibahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan ideologi negara berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila.

1. Semester 1 ( Ganjil )
By : Endang Wahyuni, S.SOS, M.Si

2. SISTEM KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945
1.Pengertian Kedudukan, Sifat Dan Fungsi
a)Pengertian Hukum Dasar
Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai
sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya seluruh
hukum atau peraturan atau perundang-undangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara.
Hukum dasar meliputi :
 tertulis dan
 tidak tertulis ( konvensi ).

3. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di INA
1.UUD 45
2.Tap MPR
3.UU
4.Peraturan pemerintah ( PP )
5.Keppres
6.Inpres
7.Permen
8.Kepmen
9.Inmen

4. b) Kedudukan UUD 1945
Merupakan hukum dasar tertulis negara RI yang ditetapkan
pada tanggal 18 agustus 1945 oleh PPKI, yang berarti
landasan bagi peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
c) Pembukaan ( Preambule) UUD memiliki arti pokok-
pokok pikiran dan bermakna pernyataan kemerdekaan
yang terperinci.

5. d) UUD bersifat singkat dan supel.
Singkat artinya hanya memuat aturan-aturan pokok saja
Supel artinya sesuai perkembangan jaman.
e) Fungsi UUD 1945
 Sumber hukum bagi produk-produk hukum &
kebijaksanaan- kebijaksanan pemerintah,
 Sarana / alat pengawasan (kontrol) berlakunya semua
peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berlaku sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD
1945.

6. 2. Pembukaan UUD 1945
a. Makna pembukaan UUD
Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
b. Makna Alinea-Alinea
Ada 4 makna alinea-alinea pada pembukaan UUD 45 yaitu :
a) Alinea pertama
“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa…….”, makna nya pernyataan hak kemerdekaan
segala bangsa.

7. b) Alinea kedua
“ dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia….. “ ,
maknanya adalah pernyataan perjuangan
kemerdekaan Indonesia.
c) Alinea ketiga
“ atas berkat rahmat allah yang maha kuasa dan dengan
didorong oleh keinginan luhur, supaya …. “ ,
maknanya adalah pernyataan kemerdekaan rakyat
indonesia yang merupakan berkah dan karunia
tuhan.

8. d) Alinea keempat
“ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
pemerintahan negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa….. , ….negara RI yang berkedaulatan
rakyat yang berdasarkan kepada : Ketuhanan YME, …”
, maknanya adalah pernyataan mengenai cita-cita
yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui
wadah NKRI.

9. c. Pokok-Pokok Pikiran
Ada empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45 :
a) Pokok pikiran pertama
Negara persatuan meliputi seluruh bangsa Indonesia. Setiap
warga negara wajib mengutamakan kepentingan umum
diatas kepentingan pribadi dan golongan.
b) Pokok pikiran kedua
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat.
c) Pokok pikiran ketiga
Negara yang berkedaulatan rakyat
d) Pokok pikiran keempat
Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa menuru dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.

10. d. Hubungan pokok pikiran dengan batang tubuh
Pembukaan dan batang tubuh berhubungan langsung,
pokok-pokok pikiran yang terdapat pada
pembukaan dijelaskan dalam pasal-pasal yang
terdapat pada batang tubuh.

11. 3. Batang tubuh dan penjelasan UUD 1945
Pancasila tersurat dalam pembukaan dan tersirat dalam
batang tubuh yang terdiri dari 16 bab yaitu :
1. Bentuk dan Kedaulatan ( Ps. 1 )
2. MPR ( Ps. 2-3 )
3. Kekuasaan pemerintah negara ( Ps. 4-15 )
4. DPA ( dihapus )
5. Kementerian negara ( Ps. 17 )
6. PEMDA ( Ps. 18 )
7. DPR ( Ps. 19-22 )
8. Hal Keuangan ( ps.23)

12. 9. Kekuasaan Kehakiman ( Ps. 24-25 )
10. Warga negara ( Ps. 26-28 )
11. Agama ( Ps. 29 )
12. Pertahanan&Keamanan Negara ( Ps. 30 )
13. Pendidikan&Kebudayaan ( Ps. 31-32 )
14. Perekonomian nasional & kesejahteraan sosial ( Ps.
33-34 )
15. Bendera dan Bahasa ( Ps. 35-36 )
16. Perubahan UUD ( Ps. 37 )

13. Sistem Pemerintahan Negara
1. Negara Indonesia adalah negara hukum
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan negara yg tertinggi di tangan Rakyat
4. Pres. penyelengg. Pem neg yg tertinggi di samping
MPR dan DPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

14. Lambang Negara
Lambang negara Indonesia ialah :
 Seekor burung garuda yang berdiri tegak dgn
mengembangkan sayap kekanan dan kekiri dan kepala
menghadap kekanan. Burung garuda berwarna kuning
keemasan.
 Pada dada burung digantung perisai yg dibagi 5 ruang
satu ditengah berwarna hitam dan empat ditepi dengan
warna merah putih.
 Kaki burung mencengkeram sebuah pita yg sedikit
melengkung keatas dg tulisan “Bhineka Tunggal ika”
Burung melambangkan kekuasaan dan kekuatan.

15. Hak Asasi Warga Negara Dalam UUD 45
 pasal 27 ayat (1) warga negara bersamaan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjungnya ( 2) warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak
Pasal 28 yaitu berserikat, berkumpul, mengeluarkan
pikiran lisan dan tulisan
Pasal 29 ayat 2 “ negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
utk beribadat menurut agamanya”
Pasal 30 ayat 1 “ tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
Pasal 33 tentang hak di bidang kesejahteraan

16. DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45
Periode 1945 - 1949
Pada tanggal 18 agustus 1945 UUD disahkan oleh PPKI
dan dinyatakan berlaku diseluruh Wil INA.
Sistematika UUD terdapat aturan tambahan yang
menetapkan bahwa setelah 6 bulan MPR terbentuk
untuk bersidang menetapkan UUD RI, dr aturan tsb
disimpulkan bahwa UUD hanya sementara.

17. Periode 1949–1950
Suasana politik tidak memungkinkan pelaksanaan
rencana tsb.
Negara Federasi Republik Indonesia Serikat 1949-1950
Pada periode 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950, RI
bergabung dalam negara federasi
Republik Indonesia Serikat dengan kedudukan
sebagai negara bagian.
Konstitusi yang berlaku adalah konstitusi RIS 49
sedangkan konstitusi UUD 45 hanya berlaku di
negara bagian RI.

18. Republik Indonesia Serikat terdiri beberapa
negara bagian, yaitu:
1.Negara Republik Indonesia (RIS)
2.Negara Indonesia Timur
3.Negara Pasundan, termasuk
Distrik Federal Jakarta
4.Negara Jawa Timur
5.Negara Madura
6.Negara Sumatera Timur
7.Negara Sumatera Selatan

19. Periode 1950–1959
RI dan RIS mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950 untuk
kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950,
di hadapan sidang DPR dan Senat, diproklamasikan
berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia
menggantikan negara federasi Republik Indonesia Serikat.
Konstitusi RIS diubah menjadi
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
(yang selanjutnya dikenal sebagai UUDS 1950).

20. Periode 1959–1999
Masa republik keempat adalah periode diberlakukannya
kembali konstitusi yang disahkan PPKI pada
18 Agustus 1945 dengan sebutan UUD 1945. Secara
tepatnya periode ini berlangsung antara 5 Juli 1959 –
19 Oktober 1999.

21. Periode 1999–2002
Masa republik kelima adalah periode transisi
ketatanegaraan akibat proses perubahan konstitusi
“UUD 1945” secara fundamental. Secara tepatnya
periode ini berlangsung antara 19 Oktober 1999 – 10
Agustus 2002. Periode ini muncul sebagai akibat dari
gelombang people power yang dikenal dengan
reformasi 1998.

22. Periode 2002 – Sekarang
Masa Republik keenam adalah periode
perubahan UUD.

23. PANCASILA SEBAGAI SISTEM
FILSAFAT
1. Cara berfikir filsafat
Berpikir dengan sedalam-dalamnya secara
radikal dan menyeluruh.
Radikal : Secara mendasar atau maju dalam
berpikir dan bertindak
Menyeluruh : berpikir sedalamnya dari awal
sampai saat ini di semua aspek kehidupan

24. 2. Pengertian filsafat pancasila yaitu hasil
berpikir yang sedalam dalamnya dari bangsa
Indonesia yang dipercaya sebagai sesuatu
yang paling benar paling bijaksana dan paling
sesuai bagi bangsa Indonesia.
3. Nilai-nilai pancasila sebagai dasar arah dan
keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi
manusia

25. PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
1. Pengertian Nilai, Moral Dan Norma
 Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang sesuatu
yang dianggap penting oleh seseorang dalam
hidupnya.
 Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk,
yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia.
 Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus
dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan
motivasi tertentu.

26. 2. Nilai Dasar, Nilai Intrumental Dan Nilai Praktis
 Nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari atau
makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut.
 Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi
pedoman pelaksanaan dari nilai dasar.
 Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari
nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata
dengan demikian nilai praksis merupakan
pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan
nilai-nilai instrumental.

27. 3. Pancasia Sebagai Nilai Dasar Fundamental Bagi
Bangsa Dan Negara RI
Nilai pancasila dianggap nilai dasar budaya bangsa
indonesia yang diyakini sebagai jiwa dan
kepribadian bangsa dan menjadi pandangan hidup
bangsa indonesia dalam hubungannya dengan
sumber kesemestaan yakni Tuhan Maha Pencipta.

28. 4. Makna Nilai Setiap Sila Pancasila
a) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa berpangkal dari
kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Atas
keyakinan demikian maka negara indonesia berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memberi
jaminan untuk beribadat menurut agama dan
kepercayaannya itu. Bagi bangsa indonesia tidak boleh
ada pertentangan dan anti dalam hal ketuhanan serta anti
kehidupan beragama.
Tercakup nilai religi dalam sila ketuhanan yang maha esa
yang mengatur hubungan negara dan agama, mamusia
dengan sang pencipta serta hak asasi yang paling asasi.

29. b) Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
Sila kemanusiaan merupakan norma untuk menilai apa pun
yang menyangkut kepentingan manusia sebagai
makhluk Tuhan dan menyadari harkat dan martabatnya.
Di dalamnya mengandung nilai cinta kasih yang harus
dikembangkan; nilai etis yang menghargai keberanian
untuk membela kebenaran, santun dan menghormati
harkat kemanusiaan.
c) Nilai Persatuan Indonesia
Persatuan meliputi makna persatuan dan kesatuan dalam
arti ideologis, ekonomi, politik, sosial budaya dan
keamanan. Nilai persatuan ini dikembangkan dari
pengalaman sejarah bangsa indonesia, yang senasib.

30. d) Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Negara RI menganut asas demokrasi yang berwujud pada
kedaulatan rakyat, penghargaan yang tinggi pada
musyawarah yang mengutamakan kepentingan negara
dan masyarakat yang harus didahulukan serta
menunaikan tanggung jawab.

31. e) Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Nilai - nilai yang terkandung dalam sila ini mencakup
bahwa keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku
dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik
materiil maupun spiritual.
Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang
berdiam di tanah air, maupun yang bertempat tinggal
di negara asing.

32. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
1. Pengertian Ideologi
Ideologi adalah seperangkat nilai,ide dan cita-cita
beserta pedoman dan metode
melaksanakan/mewujudkannya.
2. Makna Ideologi Bagi Negara
Ideologi menjadi suatu yang sangat penting dan vital
bagi kelangsungan hidup suatu kelompok atau
sebuah bangsa.
Dengan Ideologi, suatu negara akan memiliki pegangan
dan pedoman bagaimana mengenal dan
memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial,
budaya dan hankam yang timbul dalam gerak
masyarakat yang makin maju.

33. 3. Perbandingan Ideologi Pancasila, Liberalisme
Dan Sosialisme
 Ideologi Pancasila
a. Hubungan antara warga Negara dengan Negara
adalah seimbang
b. Kepentingan Negara dan warganegara sama-sama di
pentingkan.
c. Agama erat hubungannya dengan Negara. Setiap
orang harus beragama, tetapi agama yang dipilih di
serahkan kepada masing-masing warganegara.
Atheis tidak diperbolehkan.

34. Ideologi Liberalisme
a.Rakyat atau warganya mempunyai kebebasan untuk
berbuat atau bertindak apa saja asal tidak melanggar
tata tertib hukum .
b.Kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan
daripada kepentingan Negara . Negara didirikan untuk
menjamin kebebasan dan kepentingan warga Negara.
c.Negara tidak mencampuri urusan agama . Agama
menjadi urusan pribadi setiap warganegaranya .Negara
terpisah dengan agama . Warganegara bebas beragama ,
tetapi bebas juga tidak beragama.

35. Ideologi Sosialisme
a.Mementingkan kekuasaan dari kepentingan Negara
b.Kepentingan Negara lebih diutamakan daripada
kepentingan warga Negara.
c.Kebebasan atau kepentingan warga negara dikalahkan
untuk kepentingan Negara
d.Kehidupan agama juga terpisah dengan Negara .warga
negara bebas beragama , bebas tidak beragama dan
bebas pula untuk propaganda (anti-agama) .

36. 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila
merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri
dengan perkembangan jaman tanpa pengubahan nilai
dasarnya.
Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia
menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang
didalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk
berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai
keinginannya masing-masing.

37. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan
Bermasyarakat, Bangsa Dan Negara
1.Pengertian Paradigma
Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara
pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya
yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif),
bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif).
Secara luas, paradigma memiliki arti kata, yakni :
a) Pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa
yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu
pengetahuan.
b) Suatu asumsi – asumsi dasar dan asumsi – asumsi
teoretis yang umum

38. 2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK
IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan
suatu hasil kreativitas rohani manusia (unsur jiwa)
yang meliputi aspek asal, rasa, dan kehendak.
Setiap sila pancasila merupakan kesatuan yang
sistematis yang dapat mengatur sistem etika dalam
pengembangan IPTEK.
Sila 1 : KETUHANAN YANG MAHA ESA
IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang di temukan,
yang di ciptakan tetapi juga dipertimbangkan
maksudnya dan akibatnya.

39. Sila 2 : KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
 IPTEK haruslah bersifat BERADAB !
 IPTEK harus di dasarkan pada hakikat tujuan demi
kesejahteraan umat manusia, bukan kesombongan,
bukan untuk kecongkakkan, dan keserakahan manusia,
tapi diabdikan untuk meningkatkan harkat dan martabat
manusia.
Sila 3 = PERSATUAN INDONESIA
 IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia
termasuk bangsa Indonesia.
 IPTEK diharapkan mengembangkan rasa nasionalisme.

40. Sila 4 : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN.
 IPTEK dikembangkan secara demokratis.
 Seorang ilmuwan memiliki kebebasan untuk
mengembangkan IPTEK dan harus menghargai dan
menghormati kebebasan orang lain, dan memiliki sikap
terbuka untuk dikritik dan di kaji ulang.
Sila 5 : KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA
IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam
kehidupan kemanusiaan, dalam hubungannya dengan
sesama, Tuhan, masyarakat, dan bangsa.

41. Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa Dan Negara
1.Tridarma Perguruan Tinggi
a.Pendidikan
b.Penelitian
c.pengabdian kepada masyarakat
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan
tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20
Ayat 2).

42. 2. Budaya Akademik
Budaya akademik sebenarnya adalah budaya universal.
Artinya, dimiliki oleh setiap orang yang melibatkan
dirinya dalam aktivitas akademik.
ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik. Yaitu
kritis, kreatif, objektif, analitis, konstruktif, dinamis,
dialogis, menerima kritik, menghargai, prestasi
ilmiah/akademik, bebas dari prasangka, menghargai
waktu, memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah,
berorientasi ke masa depan serta
kesejawatan/kemitraan.

43. 3. Kampus Sebagai Moral Force Pengembangan
Hukum dan HAM
Kampus merupakan wadah perkembangan nilai-nilai
moral, di mana seluruh warganya diharapkan
menjunjung tinggi sikap yang menjiwai moralitas yang
tinggi dan dijiwai oleh pancasila.
Kampus merupakan wadah membentuk sikap yang dapat
memberikan kekuatan moral yang mendukung lahir dan
berkembangnya sikap mencintai kebenaran dan keadilan
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.