Materi sosialisasi pkn

PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
DAYU RIKA PERDANA, S.Pd., M.Pd.
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
Tahun Ajaran 2018/2019

MATERI PERKULIAHAN
1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
3. Politik dan Strategi
4. Demokrasi Indonesia
5. Hakekat Bangsa dan Negara
6. Hak dan Kewajiban Warga Negara
7. Hak Azazi Manusia dan Rule of Law
8. Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia
9. Ketahanan Nasional
10. Wawasan Nusantara

1. FILSAFAT PANCASILA
A. HAKIKAT PANCASILA
Bicara tentang hakikat berarti membicarakan tentang hal-hal yang hakiki atau mendasar. Demikian juga halnya dengan upaya memahami
hakikat pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila memiliki keluasan arti filosofis, maka dari dua pengertian
pokok tersebut dapat di beri arti yang bermacam-macam, antara lain sebagai berikut;
a. Pancasila sebagai dasar Negara
Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan proses panjang yang di dasari oleh sejarah perjuangan bangsa
Indonesia serta malihat pengalaman bangsa-bangsa lain, kedudukan pancasila sebagai dasar Negara, sebagai mana yang tertuang dalam
pembukaan UUD 1945, merupakan sumber tertib hokum tertinggi yang mengatur kehidupan Negara dan masyarakat.
b. Pancasila sebagai pandangan hidup
Fungsi pokok pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah
bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

c. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
Kepribadian, artinya gambaran tentang sikap dan perilaku, atau amal perbuatan manusia, yang khas yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Ciri-
ciri khas kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu bahwa bangsa Indonesia bangsa yang:
1. Berketuhanan yang maha esa
2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab
3. Berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa
4. Berjiwa musyawarah mufakat untuk mencapai hikmat kebilaksanaan, dan
5. Bercita-cita mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
d. Pancasila sebagai pejanjian luhur bangsa Indonesia
Istilah “Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa indonesia’’ ini muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan siding dewan perwakilan
rakyat gotong royong(DPR-GR). Pada tanggal 16 agustus 1967. Pancasila dinyatakan sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia.
e. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
Untuk lebih jelasnya, gambaran Pancasila sebagai citi-cita dan tujuan bangsa Indonesia akan tampak pada rincian dan tujuan bangsa dan Negara Indonesia
dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, yaitu;
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia da seluruh tumpah darah Indonesia
2. Mumajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

B. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM
Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah satu kesatuan bagian-bagian yang
saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya
memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1) Suatu kesatuan bagian-bagian
2) Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
3) Saling berhubungan, saling ketergantungan
4) Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem)
5) Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Voich, 1974:22)
Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakekatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri tujuan
tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan pada Pancasila. Isi sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar
filsafat negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan asas peradaban.
Namun demikian sila-sila Pancasila itu bersama-sama merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, setiap sila merupakan suatu unsur (bagian yang mutlak)
dari kesatuan Pancasila. Maka dasar filsafat Pancasila adalah merupakan suatu kesatuan yang bersifat majmuk tunggal (majmuk artinya jamak) (tunggal
artinya satu). Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari sila yang lain. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada
hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Antara sila-sila Pancasila itu berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi. Sila yang satu
senantiasa diskualifikasi oleh sila-sila lainnya.
Secara demikian ini maka Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem, dalam pengertian bahwa bagian-bagian, sila-silanya saling berhubungan secara
erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam
Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan
masyarakat bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian
kefilsafatan sebagaimana sistem filsafat lainnya antara lain materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, sosialisme dan sebagainya.

C. Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia
Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya
merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-
ideologi lain didunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai
religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan
lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup
masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialistis (asal bahan) Pancasila.
Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga
Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa,
dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Selain itu Pancasila juga bukan hanya
merupakan ide-ide atau perenungan dari seseorang saja, yang hanya memperjuangkan suatu kelompok atau
golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa sehingga Pancasila
pada hakikatnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komperhensif. Oleh karena ciri khas
Pancasila itu maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

D. Arti Pancasila sebagai Filsafat
Bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit dalam satu kesatuan. Namun,
dengan datangnya bangsa-bangsa barat persatuan dan kesatuan itu dipecah oleh mereka dalam rangka
menguasai daerah Indonesia yang kaya raya ini. Berkat perjuangan yang gigihdariseluruh rakyat
Indonesia pada zaman penjajahan Jepang dibentuk suatu badan yang diberi nama BPUPKI. Badan ini
diresmikan tanggal 28 Mei 1945 oleh pemerintah Jepang. Tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin
mengutarakan prinsip dasar negara yang sekaligus sesudah berpidato menyerahkan teks pidatonya
beserta rancangan undang-undang dasar.
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato membahas dasar negara. Dan pada tanggal 18 Agustus
1945 ditetapkan undang-undang dasar yang diberi nama Undang-Undang Dasar 1945. Sekaligus dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar sila-sila Pancasila ditetapkan. Jadi, Pancasila sebagai filsafat bangsa
Indonesia ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, dan menjadi
ideologi bangsa Indonesia.
Arti Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah sama dan mutlak bagi seluruh tumpah darah Indonesia.
Tidak ada tempat bagi warga negara Indonesia yang pro dan kontra, karena Pancasila sudah ditetapkan
sebagai filsafat bangsa Indonesia.

E. Fungsi Filsafat Pancasila
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi filsafat Pancasila perlu dikaji tantang ilmu-ilmu yang erat kaitannya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Fungsi filsafat secara umum, sebagai berikut :
Memberi jawaban atas pernyataan yang bersifat fundamental atau mendasar dalam kehidupan bernegara. Segala aspek yang erat
kaitannya dengan kehidupan masyarakat bangsa tersebut dan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dari negara bersangkutan.
Oleh karena itu, fungsi Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan bernegara, haruslah memberikan jawaban yang mendasar tentang
hakikat kehidupan bernegara. Hal yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, susunan politik atau sistem
politikdari negara, bentuk negara, susunan perekonomian dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini
Pancasila yang dikaji dari sudut fungsinya telah mampu memberikan jawabannya.
Filsafat Pancasila mampu memberikan dan mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara.
Dasar Negara kita ada lima dasar dimana setap silanya berkaitan dengan sila yang lain dan merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak
terbagi dan tidak terpisahkan. Saling memberikan arah dan sebagai dasar kepada sila yang lainnya. Tujuan negara akan selalu kita
temukan dalam setiap konstitusi negara bersangkutan. Karenanya tidak selalu sama dan bahkan ada kecenderungan perbedaan yang
jauh sekali antara tujuan disatu negara dengan negara lain. Bagi Indonesia secara fundamental tujuan itu ialah Pancasila dan sekaligus
menjadi dasar berdirinya negara ini.
Pancasila sebagi filsafat bangsa harus mampu menjadi perangkat dan pemersatu dari berbagai ilmu yang dikembangkan di Indonesia.
Fungsi filsafat akan terlihaat jelas, kalau di negara itu sudah berjalan keteraturan kehidupan bernegara.

F. Prinsip Filsafat Pancasila
Pancasila memiliki lima sila didalamnya yang antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, artinya kelima sila
didalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat berdiri sendiri. Pada prinsipnya Pancasila ditinjau dari teori kausa (sebab) yang
dikemukakan oleh Aristoteles, adalah sebagai berikut.
Kausa Material, yakni sebuah sebab yang memiliki hubungan dengan materi atau bahan. Materi maupun bahan dasar Pancasila berasal dari nilai-nilai
kehidupan sosial serta kebudayaan yang telah ada dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia sendiri.
Kausa Formalis, yakni sebuah sebab yang memiliki hubungan dengan asal-mula sebuah bentuk. Pancasila sebagai Ideologi negara merujuk pada proses
pembentukan Pancasila yang kemudian dirumuskan hingga menjadi Pancasila yang dimuat dalam UUD 1945. (baca juga: Manfaat UUD Republik
Indonesia tahun 1945 bagi warga serta bangsa dan negara)
Kausa Finalis, yakni sebuah sebab yang terkait dengan asal mula sebuah tujuan. Para anggota BPUPKI dan panitia sembilan yang menentukan tujuan
perumusan Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa yang merdeka.BPUPKI – Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Kausa Efisien, tentang asal mula sebuah karya. Kegiatan-kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam melahirkan Pancasila melalui sidang bersama, merupakan
kausa efisien yang membentuk Pancasila sebagai dasar negara
Pokok-pokok atau intisari (nilai esensi) sila-sila didalam Pancasila ialah, Tuhan sebagai kausa prima(utama). Manusia sebagai makhluk individu dan juga
sosial, satu merupakan kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Rakyat sebagai suatu unsur mutlak sebuah negara, harus bekerja sama serta
bergotong royong. Dan adil, yang memiliki makna memberikan keadilan kepada diri sendiri maupun pada orang lain yang telah menjadi haknya. (baca
juga: Manfaat kehidupan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat)
Pancasila sebagai sebuah filsafat memiliki karakteristik sistem filsafat tersendiri yang sangat berbeda dengan filsafat lainnya, yaitu sila-sila dalam
pancasila merupakan sebuah suatu kesatuan sistem yang bulat, utuh dan meyeluruh (totalitas). Yang membuatnya saling memiliki keterkaitan yang sama
dan tidak dapat dipisah maupun diganti.

2. IDENTITAS NASIONAL
A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL
Identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu
keunikkannya serta membedakannya dengan hal-hal lain. Nasional berasal dari kata nasion yang memiliki
arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosio-kultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita,
tujuan serta ideologi bersama. Jadi, Identitas Nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa
Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama dan pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan.
Oleh karena itu, nilai-nilai yang dianut masyarakatnya pun berbeda-beda. Nilai-nilai tersebut kemudian
disatupadukan dan diselaraskan dalam Pancasila. Nilai-nilai ini penting karena merekalah yang
mempengaruhi identitas bangsa. Oleh karena itu, nasionalisme dan integrasi nasional sangat penting untuk
ditekankan pada diri setiap warga Indonesia agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas.

Diletakkan dalam konteks Indonesia, maka Identitas Nasional itu merupakan
manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya
agama-agama besar di bumi nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan
suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan
Nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah
pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan perkataan lain,
dapat dikatakan bahwa hakikat Identitas Nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup
dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin
dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan
beserta UUD kita, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi,
bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam
pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional.

Setiap bangsa pasti memiliki Identitas Nasional, Identitas Nasional itu sendiri memiliki proses pembentukan yang cukup lama. Proses yang dialami
untuk membentuk serta menyepakati apa yang akan ditetapkan untuk menjadi Identitas Nasional untuk bangsa Indonesia, melalui suatu proses sejarah
yang cukup panjang yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke-IV, ke-V. Kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada
abad ke-VIII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra di Palembang. Oleh karena itu, akar-akar nasionalisme Indonesia
yang berkembang dalam perspektif sejarah sekaligus juga merupakan unsur-unsur Identitas Nasional, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang
dalam sejarah terbentuknya bangsa Indonesia.
Identitas Nasional Indonesia, yaitu:
1. Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan : Bahasa Indonesia
Sebagaimana kita ketahui, setiap negara memiliki bahasa yang berbeda sebagai ciri khas yang dimilki oleh negara tersebut. Begitu pula dengan Indonesia,
Indonesia memiliki beragam bahasa hampir setiap wilayah atau daerah memilikinya, seperti Jawa, Madura, Papua, Batak, Sunda, Ambon, Aceh, dll.
2. Bendera Negara : Bendera Merah Putih
Bendera merupakan salah satu lambang yang menjadi identitas yang dapat dikenali saat melihat warna serta motif gambar didalamnya. Warna merah
putih yang menjadi warna pilihan yang dipilih untuk melambangkan Indonesia memiliki arti Merah artinya “Berani” dan Putih berarti “Suci”.
3. Lagu Kebangsaan : Indonesia Raya
Lagu kebangsa Indonesia dipublikasikan pada tahun 1928, yang dikarang oleh Wage Radolf Soepratman dan diciptakan tahun 1924.
4. Lambang Negara : Burung Garuda
Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia.

5. Semboyan Negara : Bhinneka Tunggal Ika
Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam satu kesatuan.
6. Dasar Falsafah : Pancasila
Pancasila merupakan satu kesatuan sehingga berfungsi sebagai cita-cita atau ide yang menjadi tujuan utama bersama sebagai landasan
dasar Negara.
7. Konstitusi Negara (Dasar Hukum) : UUD 1945
Hukum dasar negara Indonesia adalah UUD 1945, dimana didalam undang-undang termuat hukum-hukum yang berlaku di
Indonesia.
8. Bentuk Negara : Negara Kesatuan Republik Indonesia
Yang dimaksud bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu, bentuk negaranya adalah Kesatuan sedangkan bentuk
pemerintahannya adalah Republik.
9. Konsepsi : Wawasan Nusantara
Pengertian wawasan selain menunjukkan kegitan, juga untuk mengetahui arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
10. Kebudayaan : Kebudayaan Nasional
Kebudayaan Nasional diartikan sebagai kebiasaan atau tradisi yang sering dilakukan oleh sebagaian besar warga di wilayah tertentu
yang sering disebut dengan istilah “Adat’.

B. Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional
Suku bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama
coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa
atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialeg bangsa.
Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yan tumbuh dan
berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama
Kong H Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan
presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.
Kebudayaan: adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-
perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-
pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagi
rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai
dengan lingkungan yang dihadapi.
Bahasa: merupakan unsure pendukung Identitas Nasonal yang lain. Bahsa dipahami sebagai system
perlambang yang secara arbiter dientuk atas unsure-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebgai
sarana berinteraksi antar manusia.

C. Identitas Sebagai Karakter Bangsa
Identitas bangsa Indonesia yang sebenarnya adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa
Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik (substansial), ketika terjadi proses komunikasi,
relasi dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan
keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman
kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air
kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarkhi berubah menjadi demokrasi.
Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik.
Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan
penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan/rezim tertentu. Dengan demikian Pancasila betul-betul
merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter
bangsa (Kaelan, 2007: 52). Lima nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan adalah
realitas yang hidup di Indonesia. Apabila kita tinggal di luar negeri amatlah jarang kita mendengar suara lonceng
gereja, adzan magrib atau suara panggilan dari tempat ibadah agama. Suara itu di Indonesia sudah amat biasa. Ada
kesan nuansa religiusitas yang kental yang dalam kehidupan bangsa kita, sebagai contoh masyarakat Bali setiap saat
orang melakukan upacara sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, suasana sakralitas religius
amatlah terasa karena gotong royong sebagai bentuk perwujudan dari kemanusiaan dan persatuan juga tampak kental
di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Kerjabakti bersama dan ronda, misalnya, adalah salah satu contoh
nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bangsa yang komunal tanpa kehilangan hak
individualnya.

D. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KELAHIRAN IDENTITAS NASIONAL
Kelahiran suatu Identitas Nasional dari suatu bangsa memiliki sejarah dalam kelahirannya sendiri, yang
sangat berkesan hingga akan dikenang terus sampai akhir kehidupan bagi penerus bangsa. Adapun
faktor-faktor yang mendukung kelahiran Identitas Nasional Bangsa Indonesia meliputi :
1. Faktor Objektif, yang meliputi faktor geografis-ekologis, dan demografis. Kondisi geografis-
ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepuluan yang beriklim tropisl.
2. Faktor Subjektif, yaitu faktor historis , sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa
Indonesia.
Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam bukunya, The Power of Identity (Suryo,
2002) mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi
historis, antara lain yaitu :
1. Faktor Primer
2. Faktor Pendorong
3. Faktor Penarik
4. Faktor Reaktif

3. POLITIK DAN STRATEGI
A. PENGERTIAN POLITIK
Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah
proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang
berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih
kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandanpolitik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk
mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan dan negara politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan
kekuasaan di masyarakat politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem
politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk
beluk tentang partai politik.

Kata “politik” berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya “kota” atau “negara” dan teta yang berarti “urusan”. Kata “politik”
pertama kali digunakan oleh Aristoteles yang awalnya disebut zoon politikon. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang
berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan
politikos yang berarti kewarganegaraan. Dengan demikian, politik berarti urusan negara atau pemerintahan. Secara konsep, kata
politik itu sendiri masih berhubungan dengan kata polisi.
Setiap ahli politik memiliki pengertian masing-masing tentang politik. Jadi, tentu saja pengertian politik menurut mereka juga
berbeda-beda. Berbagai pengertian politik menurut para ahli ini dapat meningkatkan pemahaman tentang arti politik.
• Pengertian politik menurut aristoteles adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.
• Pengertian politik menurut Joice Mitchel adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk
masyarakat seluruhnya.
• Pengertian politik menurut Johan Kaspar Bluntschli adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan
memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau
manifestasi pembangunannya.
• Pengertian politik menurut F. Soltau adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang
akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antar negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain.
• Pengertian politik menurut Prof. Miriam Budiardjo adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-
tujuan dan pelaksanaan tujuan itu.

• Pengertian politik secara lebih luas yaitu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam
masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Untuk
lebih memberikan pengertian tentang arti politik, berikut adalah beberapa arti politik dari segi
kepentingan pengguna:
• Politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada
dibawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah.
• Politik dalam arti kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang
dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita
hendaki.
Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau
negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan,
pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi kemakmuran.
Politik digunakan untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan
dan pembagian dari sumber-sumber yang ada dan untuk melaksanakannya perlu memiliki kekuasaan dan
kewenangan yang berfungsi untuk membina kerjasama dan untuk menyelsaikan konflik yang timbul
dalam proses ini.

B. Pengertian Strategi
Strategi secara umum adalah teknik untuk mendapatkan kemenangan (victory) pencapaian tujuan (to achieve goals). Berikut beberapa pengertian strategi
menurut para ahli:
Menurut Carl Von Clausewits (Carl Philipp Gottfried) (1780-1831) seorang ahli strategi dan peperangan, Pengertian strategi adalah penggunaan
pertempuran untuk memenangkan peperangan “the use of engagements for the object of war” . Kemudian dia menambahkan bahwa politik atau
policy merupakan hal yang terjadi setelah terjadinya perang (War is a mere continuation of politics by other means / Der Krieg ist eine bloße
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln).
Menurut bussinesdictionary, pengertian strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti
pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah; pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan dan memanfaat sumber daya untuk penggunaan yang
paling efisien dan efektif. Istilah srategi berasal dari kata Yunani untuk ahli militer atau memimpin pasukan.
Menurut Henry Mintzberg (1998), seorang ahli bisnis dan manajemen, bahwa pengertian strategi terbagi atas 5 definisi yaitu strategi sebagai
rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi (positions), strategi sebagai taktik (ploy) dan terakhir strategi sebagai perpesktif. Pengertian strategi
sebagai rencana adalah sebuah program atau langkah terencana (a directed course of action) untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita cita yang telah
ditentukan; sama halnya dengan konsep strategi perencanaan.
Pengertian strategi sebagai pola (pattern) adalah sebuah pola perilaku masa lalu yang konsisten, dengan menggunakan strategi yang merupakan kesadaran
daripada menggunakan yang terencana ataupun diniatkan. Hal yang merupakan pola berbeda dengan berniat atau bermaksun maka strategi sebagai pola
lebih mengacu pada sesuatu yang muncul begitu saja (emergent). Definisi strategi sebagai posisi adalah menentukan merek, produk ataupun perusahan
dalam pasar, berdasarkan kerangka konseptual para konsumen ataupun para penentu kebijakan; sebuah strategi utamanya ditentukan oleh faktor faktor
ekternal. Pengertian strategi sebagai taktik, merupakan sebuah manuver spesifik untuk mengelabui atau mengecoh lawan (competitor). Pengertian strategi
sebagai perspektif adalah mengeksekusi strategi berdasarkan teori yang ada ataupun menggunakan insting alami dari isi kepala atau cara berpikir ataupun
ideologis.

C. Strategi Nasional
Strategi nasional adalah perencanaan dan memutuskan sesuatu untuk kepentingan negara. Kata strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani stratēgos.
Politik dan strategi pertahanan nasional harus berjalan selaras. Strategi nasioanal dirancang untuk menjawab kepentingan nasional negara tersebut. Setiap
strategi di masing-maisng negara berbeda karena kebijakan dan kebutuhan masyarakat disetiap negar berbeda-beda satu sama lainnya. Sebagai salah satu
negara berdaulat dan bermartabat, tentunya Indonesia harus memiliki strategi besar yang dapat menjamin tercapainya segala kepentingan nasional guna
mewujudkan tujuan nasional menciptakan masyarakat adil dan makmur.
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan
ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
Dikutip dari Letkol Laut (P) Erwin S. Aldedharma, Komandan KRI Nala Khusus di bidang pertahanan negara, terkesan saat ini belum adanya
keseragaman pola sikap dan pola tindak dalam lingkup Departemen Pertahanan, termasuk di jajaran TNI. Walaupun Undang-undang Pertahanan
menyatakan bahwa strategi pertahanan negara disusun berdasarkan kondisi geografis bangsa, namun implementasi di lapangan masih sepertinya
mengedepankan strategi pertahanan semesta, di mana dalam menghadapi kekuatan lawan, militer Indonesia masih berorientasi pada taktik perang gerilya.
Artinya, musuh akan ditunggu hingga masuk dan menginjakkan kaki ke wilayah daratan Indonesia, yang mana berarti pula bahwa rakyat akan ikut terlibat
dalam perang. Bukan berarti bahwa strategi pertahanan semesta merupakan sesuatu yang keliru, karena sejarah membuktikan bahwa dengan strategi
tersebut bangsa ini berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya melawan penjajah. Namun dengan perkembangan situasi politik, hukum dan
teknologi era sekarang, strategi itu hendaknya tidak ditempatkan sebagai strategi utama, karena hukum internasional melarang keterlibatan rakyat (non
kombatan) dalam perang. Sebaliknya, Indonesia harus mampu mencegah musuh masuk ke wilayahnya, sehingga mewajibkan kita mempunyai militer yang
memiliki daya pukul dan daya hancur cukup besar serta dapat dikerahkan hingga jauh ke batas terluar yurisdiksi nasional. Bertolak dari pemikiran
demikian dan dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia, sudah sewajarnya bila fokus pembangunan kekuatan militer terletak pada Angkatan Laut dan
Angkatan Udara.
Sudah jelas sekali bahwa peran pelaku-pelaku politik sangat mempengaruhi strategi negara dalam mempertahankan keamanan dan kesejahteraan
masyarakat di dalam negara Indonesia.

D. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam sistem manajemen nasional, berlandaskan ideologi Pancasila, UUD
1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem
kenegaraaan menurut UUD 1945.
Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik seperti di atas, dapat dirumuskan sebagai asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari
negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penegendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapi tujuan
nasional).
Strategi nasional adalah cara melaksankan politik nasonal dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan
pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional.
E. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Sejak tahun1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa lembaga-lembaga yang terdapat dalam suprastruktur politik adalah
MPR,DPR,Presiden,BPK. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut dengan infrastruktur politik yang mencakup pranata politik yang
ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan
(pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diaturoleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan untuk penyusunan
politik di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik
merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional penyelenggara negara harus mengambil langkah
pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat . Agar dalam proses perencanaan politik berjalan dengan baik maka dari itu harus dirumuskan dan
dilakukan pemikiran yang strategis . Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan
yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan telaah strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan
strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan.

4. DEMOKRASI INDONESIA
A. PENGERTIAN DEMOKRASI
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang
dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan
dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Pengertian demokrasi menurut para Ahli:
1. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln
Demokrasi adalah sebuah rangkaian sistem yang memposisikan pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa para pemegang kekuasaan yang tertinggi pada suatu sistem demokrasi tersebut yakni kekuasaan di
rakyat dan rakyat yang mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama untuk dapat mengatur dan mengontrol segala kebijakan
yang ada di pemerintahan melalui keputusan mayoritas.
2. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen.
Hans Kelsen menerangkan bahwa pengertian demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana pada setiap keputusan
yang diambil oleh pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung itu didasari atas hasil kesepakatan mayoritas yang telah
diberikan secara bebas untuk rakyat dewasa.

3. Pengertian demokrasi menurut Sidney Hook
Sidney Hook berbicara tentang pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana pada setiap keputusan yang
diambil oleh pemerintah dengan secara langsung ataupun tidak langsung itu didasarkan atas hasil kesepakatan bersama yang diberikan
secara bebeas untuk rakyat dewasa.
B. Prinsip - Prinsip Demokrasi
Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang
harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis. Adapun prinsip-prinsip demokrasi tersebut sebagai berikut:
1. Prinsip Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi
Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Sebagai prinsip
demokrasi, konstitusi sangat penting sebab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara konstitusi berfungsi untuk membatasi
wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat. Penguasa atau pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang
kepada rakyatnya dan rakyat tidak akan bertindak anarki dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya.
2. Pergantian Kekuasaan Secara Berkala
"Ower tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely". Itulah yang dinyatakan oleh Lord Acton (Seorang ahli sejarah Inggris), yang
artinya "Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan, tetapi manusia yang memiliki kekuasaan tidak terbatas
pasti akan menyalahgunakannya.“
Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan untuk membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara
berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pergantian seorang
kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil.

3. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Perlindungan
terhadap HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi, karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari
pembangunan negara yang demokratis.
4. Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat
Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang mereka dirikan. Melalui organisasi tersebut setiap orang dapat
memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan
hati nurani serta mengatur Paham demokrasi tidak membatasi seseorang untuk berpendapat, tetapi juga mengatur cara menyampaikan pendapat
dengan cara yang baik dan dengan cara yang bijak.
5. Jaminan Kebebasan Pers
Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip - prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk
menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, pers juga menjadi
sarana sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah. Melalui pers diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah
masyarakat.
6. Penegakan Hukum dan Persamaan Kedudukan Setiap Warga Negara di Depan Hukum
Hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh pandang bulu
atau memihak sebelah. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan
memunculkan wibawa hukum. Saat hukum tersebut memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara.
7. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak
Peradilan tidak memihak, artinya peradilan yang tidak condong kepada salah satu pihak yang bersengketa di muka persidangan. Posisi netral sangat
dibutuhkan untuk melihat masalah secara jernih dan tepat. Hal tersebut akan membantu hakim menemukan kebenaran yang sebenarnya. Selanjutnya,
hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang ada dan menerapkan hukum dengan adil bagi pihak beperkara.

C. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode:
Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini
kelemahan demokrasi parlementer member peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya perstuan yang
digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif
sesudah kemerdekaan.
Periode 1966-1965, masa Dmokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan
lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini di tandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai
politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsure sosial-politik semakin meluas.
Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan
system presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka
meluruskan kembali penyelewangan terhadap UUD 1945 yaitu terjadi di masa DEmokrasi terpimpin. Namun dalam
perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain. Melihat praktek demokrasi
pada masa ini , nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimilasi politis penguasaan saat itu, sebab kenyataanya yang
dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
Periode 1999- sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakat pada kekuatan multi partai yang berusaha
mengembalikan perimbangan kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga
Negara, aksekutif, legeslatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi
memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala Pemilu
memang demikian, namun dalam pelaksanaanya setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat,
melainkan lebih kea rah pembagian kekuasaan antara preside dan partai politik dalam DPR. Dengan lain perkataan model
demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (walfare state).

5. BANGSA DAN NEGARA
•STANDAR KOMPETENSI :
Memahami hakekat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
•KOMPETENSI DASAR:
1. Mendiskripsikan hakekat Bangsa dan unsur-
unsur terbentuknya Negara
2. Mendiskripsikan hakekat negara dan bentuk
kenegaraan.
3. Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan
NKRI
4. Menunjukkan semangat kebangsaan,
nasionalisme, patriotisme dlm kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 27

Kedudukan manusia• Hakekat tingkatan makhluk Hidup : makhluk yang tertinggi
tingkatannya karena manusia mempunyai akal budi (daya cipta,
rasa dan karsa)
• Hakekat sifat:monodualis (dwitunggal)
Makhluk Individu (pribadi, person) : manusia tidak ada duanya,
unik, tidak ada manusia yang sama, langka.
Makhluk Sosial (Zoon Politicon) : Makhluk bermasyarakat,
manusia membutuhkan orang lain.
28

Bangsa• Arti umum : nation: sekelompok orang yang dipersatukan
karena persamaan cita-cita serta kerinduan untuk bernegara
• Mnrt KBBI : Kesatuan orang-orang yang bersamaan asal
keturunan, adat istiadat, bahasa dan sejarahnya serta
berperintahan sendiri.
• Menurut Para Ahli :
29

Arti bangsa dimata ahlinya.
• Ernest Renan : Kehendak untuk bersatu dan
bernegara.
• Otto Baver : Suatu persatuan
perangai/karakter yang timbul karena
perasaan senasib.
30

Bangsa menurut …• Hans Kohn : buah hasil karya atau tenaga hidup manusia.
Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam
dan tidak bisa dirumuskan secara pasti.
• F.Ratzel (jerman): bangsa terbentuk adanya hasrat bersatu
atau adanya keinginan yang sama. Hasrat timbul adanya
rasa kesatuan antara sesama manusia dan tempat tinggal.
• Jalobsen dan Lipman : bangsa adalah suatu kesatuan
budaya (culture unity) dan kesatuan politik (political unity)
31

Unsur terbentuknya Bangsa
•Hans Kohn :Kesamaan keturunan, wilayah, bahasa, cita-cita, sejarah hidup dan nasib,
adat budaya, kesamaan politik, perasaan dan agama.
•Friederick Hertz (jerman) dlm bukunya Nationality in History and Politic, ada 4
unsur:
keinginan mencapai kesatuan nasional (sosek, politik, agama, budaya, komunikasi dan
solidaritas)
keinginan mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional.
keinginan dari kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian/kekhasan.
keinginan menonjol/unggul diantara bangsa dlm mengejar kehormatan, pengaruh dan
prestise)
32

PENGERTIAN NEGARA
• ETIMOLOGI: Status, statum(bhs Latin), staat (bhs
Belanda), state (bhs Inggris): menempatkan dalam
keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan.
• Bhs sanskerta NAGARA: wilayah, kota atau penguasa.
33

Negara mnrt para Pakar….Ahli!
•George Jellinek : organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang mendiami suatu
wilayah tertentu.
•G.W.F Hegel : Organisasi kesusilaan yang muncul sbg sintesis dari kemerdekaan
individu dan universal.
•Karl Marx : alat kelas yang berkuasa (kaum borjuis kapitalis) unt menindas atau
mengeksploitasi kelas yang lain.
•Logeman : organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan
memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya.
•Roger F, Soltau : alat (agency) dan wewenang (authority) yang
mengatur/mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat.
34

SIFAT HAKEKAT NEGARA
(Miriam Budiardjo)
• SIFAT MEMAKSA : mempunyai kekuasaan fisik secara legal (tentara, polisi)
sehingga per-uu-an ditaati, agar negara aman dan tertib.
• SIFAT MONOPOLI : monopoli dalam menetapkan tujuan bersama
masyarakat.
• SIFAT MENCAKUP SEMUA : semua peraturan per-uu-an yang berlaku
adalah untuk semua orang tanpa kecuali.
35

TERJADINYA NEGARA
•Pendekatan Teoritis, ada 5 teori terjadinya negara:
• Teori Ketuhanan
• Teori Perjanjian masyarakat
• Teori Kekuasaan
• Teori Kedaulatan
• Teori Hukum alam
•Pertumbuhan Primer dan sekunder:
• Primer: Suku/persekutuan Masyarakat – Kerajaan – negara Nasional – Negara Demokrasi.
• Sekunder : negara sebelumnya telah ada. Karena revolusi, intervensi dan penaklukan muncul negara yang
menggantikan.
36

Lanjutan terjadinya negara
•Pendekatan faktual: didasarkan pada kenyataan yang terjadi (ada 8 macam)
oOccupatie (pendudukan)
oFusi (peleburan)
oCessie (penyerahan)
oAccesie (Penarikan)
oAnexatie (pencaplokan/penguasaan)
oProclamation (proklamasi)
oInnovation (pembentukan baru)
oSeparatisme (pemisahan)
37

UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA
NEGARA
• Unsur Konstitutif (syarat mutlak) :
ada rakyat, ada wilayah dan pemerintah yang berdaulat.
• Unsur deklaratif (tidak mutlak) :
pengakuan dari negara lain.
38

Unsur Negara
Menurut Oppenheimer dan
Lauterpacht
Rakyat yang bersatu
Daerah atau wilayah
Pemerintah yang berdaulat
Pengakuan dari negara lain
Konvensi Montivideo 1933
(Konvensi Hukum
Internasional)
•Ada penghuni (rakyat, penduduk,
warganegara)
•Ada wilayah/lingkungan
kekuasaan.
•Ada kekuasaan
tertinggi(pemerintah yang
berdaulat)
•Kesanggupan berhub. dengan
negara lain.
39

RAKYAT
• SECARA POLITIS
semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi
penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu.
Rakyat terdiri dari
a. penduduk (warga negara dan bukan warga
negara)
b. bukan penduduk
40

Penduduk dan Bukan Penduduk
Penduduk :
Mereka yang bertempat tinggal/domisili di dalam suatu wilayah negara untuk
jangka waktu yang lama.
Bukan Penduduk:
Mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara
waktu.
41

Warga Negara dan Bukan Warga
negara
• WN :
mereka yang berdasarkan
hukum merupakan
anggota dari suatu negara
• Status
Warga negara asli
Warga negara keturunan
asing.
• BUKAN WN
o Orang asing
o Mereka yang berada di
suatu negara, tetapi secara
hukum tidak menjadi
anggota suatu negara dan
tunduk pada pemerintah
dimana mereka berada.
42

WILAYAH
• Tempat berhuninya rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat.
• Wilayah terdiri dari
a. wilayah daratan
b. wilayah lautan
c.wilayah udara
d. wilayah ekstrateritorial
Manakah/seberapakah wilayah Indonesia?
43

PEMERINTAH BERDAULAT
•Pemerintah yang berkuasa atas seluruh wilayah dan segenap rakyatnya.
•Kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok:
a. asli : tidak berasal dari keuasaan lain yang lebih tinggi.
b. Permanen : tetap ada selama negara berdiri
c. Tunggal (bulat) merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi.
d. Tidak terbatas (absolut): kekuasaan itu tidak dibatasi oleh keuasaan.
44

Kedaulatan
• Kedaulatan ke dalam
• Pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan
organisasi negara sesuai per-uu-an yang berlaku.
• Kedaulatan ke luar
• Pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat, tidak tunduk pada kekuatan lain.
45

Pengakuan Negara lain
• Diperlukan dalam tata hubungan internasional yaitu prasyarat suatu negara merdeka.
a. Pengakauan de facto: diberikan kalau negara tsb memenuhi unsur konstitutif dan
pemerintahnya stabil.
ada 2 yaitu pengakuan de facto sementara dan tetap
b. Pengakuan de yure
• Bersifat Tetap : berlaku untuk selama-lamanya krn jaminan pemerintahnya tetap
stabil.
• Bersifat penuh : terjadi hub dagang, ekonomi, diplomatik.
46

6. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA
A. PENGERTIAN WARGA NEGARA
Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Jadi warga negara dapat diartikan secara sederhana sebagai anggota dari
suatu negara. Istilah Warga Negara merupakan terjemahan kata “citizen“, mempunyai arti sebagai berikut:
1. warga negara
2. petunjuk dari sebuah kota
3. orang setanah air, sesama penduduk atau sesama warga negara
4. bawahan atau kawula.
Pada masa lalu, dipakai istilah kawula negara (misalnya zaman Hindia Belanda) yang menunjukkan hubungan yang tidak
sederajat dengan negara. Istilah Kawula memberi arti bahwa warga hanya sebagai objek atau milik negara. Sekarang ini
istilah warga negara sering digunakan untuk menunjukkan hubungan yang sederajat antara warga dengan negaranya.
Warga negara secara umum dapat diartikan sebagai seseorang yang tinggal dan menetap di suatu wilayah bagian dari
negara tertentu. Berdirinya sebuah negara karena memiliki unsur yang membentuk suatu negara yaitu warga negara.
Status kewarganegaraan seorang warga negara berakibat terhadap peran dan juga kedudukannya di dalam suatu negara.

B. PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN
Pengertian Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Menurut Undang-
unadang No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI, Pengertian Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang
mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.
Pengertian Kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, Yaitu Sebagai berikut:
1. Pengertian Kewarganegaraan dalam arti Sosiologi dan Yuridis
Pengertian Kewarganegaraan dalam arti yuridis (hukum) ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Dengan adanya ikatan
hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, dimana orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Contoh dari ikatan
hukum : surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, akta kelahiran dan lain-lain.
Pengertian Kewarganegaraan dalam arti sosiologis (sosial) tidak ditandai dengan ikatan yuridis (hukum), tetapi ikatan emosional, seperti ikatan keturunan,
ikatan perasaan, ikatan nasib, ikatan tanah air dan ikatan sejarah. Dalam hal ini, ikatan lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Dari sudut
padang kewarganegaraan sosiologis (sosial), seseorang dapat dipandang negara sebagai warga negaranya sebab penghayatan hidup, ikatan emosional dan
juga tingkah laku yang dilakukan menunjukkan bahwa orang tersebut sudah seharusnya menjadi anggota negara itu. Namun dari sudut pandang hukum
orang tersebut tidak memiliki bukti ikatan hukum dengan negara.
2. Pengertian Kewarganegaraan dalam arti Materil dan Formil
Pengertian Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraannya. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada
pada hukum publik. Pengertian Kewarganegaraan dalam arti Materil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan
kewajiban sebagai bagian dari warga negara. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada
hukum negara yang bersangkutan. Orang yang telah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kewenangan atau kekuasaan negara lain. Negara lain tidak
berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.

C. WARGA NEGARA INDONESIA
Di dalam UUD 1945 pasal 26 telah dijabarkan dengan begitu jelas bahwa,”…warga negara ialah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara…”. Yang memiliki makna bahwa warga negara ialah penduduk asli (pribumi) maupun seseorang dari
negara lain yang tinggal dan menetap di Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia setelah disahkan
oleh undang-undang yang berlaku(pewarganegaraan/naturalisasi). Dari beberapa asas kewarganegaraan di dunia,
Indonesia menganut salah satu asas kewarganegaraan yaitu Asas Ius Sanguinis yang mana cara menentukan
kewarganegaraan seseorang adalah dengan berdasarkan pada hubungan pertalian darah atau keturunan. Jadi, yang
menentukan kewarganegaraan seseorang itu adalah kewarganegaraan dari orang tuanya, dengan tidak melihat di
daerah atau di negara mana seorang tersebut beserta orang tuanya tinggal dan dilahirkan. (Baca juga: Hak dan
Kewajiban warga negara dalam UUD 1945)
Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik
Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI
Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas
yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor
pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan
dalam tata hukum internasional. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia
(WNI) adalah

D. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan
dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak.Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan
penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.
Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang
harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya. Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara
sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik.
Perlu temen-temen ketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau
gak seimbang bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum.
Selanjutnya ada beberapa contoh hak dan kewajiban warga negara dan pasal-pasalnya.
Contoh hak warga negara:
Berhak mendapat perlindungan hukum (pasal 27 ayat (1))
Berhak mendapakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. (pasal 27 ayat 2).
Berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. (pasal 28D ayat (1))
Bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai. (pasal 29 ayat (2))
Berhak memperleh pendidikan dan pengajaran.
Memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dantulisan sesuai undang-undang yang
berlaku. (pasal 28)

Contoh kewajiban warga negara :
Wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh. (asal 30 ayat (1) UUD 1945)
Wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (UUD 1945)
Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. (pasal 28J ayat 1)
Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. (pasal 28J ayat 2)
Tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. (pasal 28)
Dalam Undang-Undangan Dasar 1945 ada pasal yang mencantumkan mengenai hak dan kewajiban, seperti :
Pasal 26, ayat (1) – yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 27, ayat (1) – segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28 – kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 30, ayat (1) – hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur
dengan undang-undang.

E. Wujud Hubungan Warga Negara dan Negara
Supaya dapat terwujudnya hubungan antara warga negara dengan negara yang baik maka diperlukan
beberapa peran. Peranan ini adalah tugas yang dilakukan sesuai kemampuan yang dimiliki tiap individu.
Dalam UUD 1945 pasal 27 – 34 disebutkan banyak hal mengenai hak warga negara indonesia seperti :
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Hak membela negara
Hak berpendapat
Hak kemerdekaan memeluk agama
Hak mendapatkan pengajaran
Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial
Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :
Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
Kewajiban membela negara
Kewajiban dalam upaya pertahanan negara
Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga
negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, anatara lain sebagai berikut :
Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
Hak negara untuk dibela
Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil
Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
Kewajiban negara meberi jaminan sosial
Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah

F. Kedudukan Warga Negara di Indonesia
Dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia, Kedudukan warga negara pada dasarnya adalahsebagai pilar
terwujudnya Negara. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Indonesiamempunyai kedudukan yang
sama dengan negara lain di dunia, pada dasarnya kedudukan warganegara bagi negara Indonesia diwujudkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan tentangkewarganegaraan, yaitu :1. UUD 1945Dalam konteks UUD 1945,
Kedudukan warga negara dan penduduk diatur dalam pasal 26 yaitu :
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang warga Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan UU sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesai.
3. Hal-hal mengenai warga negara penduduk di atur dengan UU.2. UU No. 3 tahun 1946Undang-undang No.3 ialah
tentang warga negara dan penduduk negara adalah peraturan derivasidibawah dibawah UU 1945 yang digunakan
untuk menegakan kedudukan Negara RI denganwarga negaranya dan kedudukan penduduk negara RI.3. UU No.
62 tahun 1958UU No.62 tahun 1958 merupakan penyempurnaan dari UU tentang kewarga negaraan yangterdahulu.
UU No. 62 tahun 1958 tenang kewarganegaraan RI merupakan produk hukumderivasi dari pasal 5 dan 144 UUD
RI 1950 yang sampai saat ini masih berlaku dan tetapdigunakan sebagai sumber hukum yang mengatur masalah
kewarganegaraan di Indonesai setelah kurang lebih 48 tahun berlaku, dan saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi.
Pernasalahan kewarganegaraan yang semakin kompleks ternyata tidak mampu ditampung oleh undang-undangini.4.
UU No.12 tahun 2006RUU Kewarganegaraan yang baru ini memuat beberapa subtansi dasar yang lebih
revolusioner dan aspiratif.

7. HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF
LAW
A. PENGERTIAN DAN HAKIKAT HAM
Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. dengan segala
kesempurnaannya. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah "Akal &
Pikiran" yang membedakannya dengan makhluk yang lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia
telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya.
Hak tersebut disebut juga dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia
diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak
dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena dia berhadapan langsung dan harus menghormati hak
yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak
persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sangat sulit untuk
menegakkan hak asasi lainnya.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan
harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikatnya tersebut tidak
hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itupun terkandung
kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan
menyempurnakannya.
Selanjutnya, John Locke seorang ahli ilmu Negara dalam buku "Sistem Pemerintahan Indonesia" tahun 2012
karangan Trubus Rahardiansyah menyatakan bahwa hak asai manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh
Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat
mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak
bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1
menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk
Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan
hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha
Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA
Perjuangan penegakan hak asasi manusia dimulai sejak manusia mengenal peradaban. Semakin maju peradaban
manusia, semakin kuat tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia. Namun, para ahli sepakat bahwa sejarah
perjuangan penegakan hak asasi manusia di dunia barat baru dimulai sekitar abad ke-13. Secara singkat, sejarah
perkembangan hak asasi manusia adalah sebagai berikut.
a. Magna Charta (Piagam Agung, 1215)
Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan
bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu. Pada umumnya, para
pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang
antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum,
tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya) menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai
pertanggungawaban di muka hukum.
b. Bill of Rights (Undang-Undang Hak, 1689)
Suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris setelah sebelumnya berhasil dalam mengadakan
perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah yang dikenal dengan istilah "The Glorious
Revolution of1688". Pada masa itu mulai timbul pandangan yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum (equa-
lity before the law).

c. Declaration des Droits de L'homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara, 1789)
Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap rezim lama dimana ketentuan tentang
hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi "tidak boleh ada penangkapan dan
penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan
oleh pej abat yang sah".
d.Bill of Rights (Undang-Undang Hak, 1769)
Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika serikat pada tahun 1769, dan kemudian menjadi bagian dari undang-undang dasar
pada tahun 1891.
e. The Four Freedoms (Empat Kebebasan)
Pada abad ke-20, hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang
lingkupnya. Menjelang Perang Dunia Kedua, Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, mencetuskan The Four
Freedoms (Empat Kebebasan) yang meliputi:
1) kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat (freedom of speech),
2) kebebasan untuk memeluk agama (freedom ofreligion),
3) kebebasan dari ketakutan (firedom from fear), dan
4) kebebasan dari kemalaratan (feedom from want).

f. Universal Declaration of Human Rights
Sebagai puncak perkembangan hak asasi manusia adalah disahkannya Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia
se-Dunia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB. Piagam ini
disusun oleh suatu panitia yang dibentuk PBB dengan nama Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1946.
Disahkannya piagam hak asasi manusia se-dunia ini membuktikan bahwa hak asasi manusia bukan ajaran
paham liberalis atau individualis semata karena piagam ini disetujui oleh sebagian besar anggota PBB.
g. Convenants of Human Rights (1966)
Piagam HAM PBB yang telah diratifikasi oleh negara anggota ini berisi
1) The International on Civil and Political Rights, yaitu hak asasi manusia sipil dan politik PBB;
2) The Interntional Convenant of Economic , Social, and Cultural Rights, yaitu hak asasi ekonomi, sosial,
dan budaya

C. MACAM - MACAM HAK ASASI MANUSIA
Berikut adalah macam-macam hak asasi manusia menurut John Locke:
The Right to life
Ini adalah nama lain hak untuk hidup. Hak ini mutlak dan wajib dimiliki oleh masing-masing individu
sebagai pribadi yang hidup. Didalam the right to life ini mengatur mengenai hak-hak untuk hidup pada
manusia yang tertuang dalam Undang-Undang dan Hukum HAM.
The Right to Liberty
Ini adalah nama lain dari hak kemerdekaan. Hak ini mutlak dan wajib dimiliki oleh masing-masing
individu. Hak kemerdekaan berarti hak untuk mendapatkan kemerdekaan dalam suatu kegiatan dan
aktivitas yang dilakukan. Dan tidak ada kekangan atau paksaan dibawah golongan-golongan tertentu.
The Right to Property
Ini adalah nama lain hak milik. Hak ini mutlak dan wajib dimiliki oleh masing-masing individu. Hak milik
disini maksudnya ialah hak untuk mendapatkan kepemilikan mengenai sesuatu hak. Baik itu kepemilikan
berupa jabatan ataupun kepemilikan berupa materi.

D. HAM DALAM TINJAUAN ISLAM
Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai
makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan
ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Hak-hak yang diberikan
Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi, tidak boleh dirubah atau dimodifikasi (Abu A’la Almaududi, 1998). Dalam
Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (hak al insan) dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu
sama lain. Hak Allah melandasi manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari
kedua hak tersebut, misalnya sholat. Sementara dalam hal al insan seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk
mengelola harta yang dimilikinya.
Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris (theocentries) atau yang
menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik
sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakjat atau warga bangsa. Dengan demikian konsep Islam tentang HAM berpijak
pada ajaran tauhid. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Konsep tauhid juga mencakup ide
persamaan dan persatuan semua makhluk yang oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendi disebut dengan ide
perikemakhlukan. Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM, ajaran islam tentang HAM dapat dijumpai
dalam sumber utama ajaran islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadits yang merupakan sumber ajaran normative, juga terdapat
praktek kehidupan umat islam.
Dilihat dari tingkatannya, ada 3 bentuk HAM dalam Islam, pertama, Hak Darury (hak dasar). Sesuatu dianggap hak
dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat
kemanusiaannya. Sebagai misal, bila hak hidup dilanggar maka berarti orang itu mati. Kedua, hak sekunder (hajy) yakni hak-
hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak elementer misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang
pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga hak tersier (tahsiny) yakni hak yang tingkatannya
lebih rendah dari hak primer dan sekunder (Masdar F. Mas’udi, 2002).

E. PELANGGARAN HAM DI INDONESIA
Secara umum ada dua jenis jenis pelanggaran HAM yaitu:
1. Kasus pelanggaran HAM yang berat
Berikut adalah penjelasan mengenai kasus pelanggaran HAM yang berat:
• -Pembunuhan secara sewenang-wenang yang tidak mengikuti keputusan pengadilan dan hukum yang berlaku secara umum
• -Melakukan segala bentuk penyiksaan
• -Melakukan sistem perbudakan dan diskriminasi secara sistematis
• -Pembunuhan secara massal
• -Menghilangkan seseorang secara paksa
2. Kasus pelanggaran HAM yang ringan
Berikut adalah penjelasan mengenai kasus pelanggaran yang ringan:
• -Melakukan penganiayaan
• -Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang
• -Melakukan segala bentuk pemukulan
• -Menghalangi jalan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya

A. PENGERTIAN RULE OF LAW
Rule of law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan
dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, juga tidak personal serta otonom,Rule of law merupakan konsep mengenai “common law” ialah
seluruh aspek negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan serta egalitarian. Rule of law ialah rule by the law
bukan rule by the man.
Pengertian Menurut Para Ahli
Menurut Philipus M.Hadjon. Ialah bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda adalah “rechtsstaat” ini lahir dari suatu perjuangan
menentang suatu absolutisme, ialah dari kekuasaan raja yang semena-mena untuk dapat mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan
perundang-undangan. Oleh sebab itu, di dalam proses perkembangannya “rechtsstaat” ini lebih memiliki ciri yang revolusioner.
Menurut Friederich J.Stahl. Ada 4 unsur pokok untuk berdirinya satu rechstaat, ialah sebagai berikut:
• Hak-hak manusia
• Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
• Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
• Peradilan administrasi dalam perselisihan
(Fried Man,1959) menggemukakan Rule of law adalah doktrin dengan semangat dan juga idealisme keadilan yang tinggi.
Rule of law dibedakan antara:
1.Pengertian hakiki (ideological sense) ialah erat hubungannya dengan menegakkan rule of law sebab menyangkut dengan ukuran-ukuran tentang
hukum yang baik dan buruk.
2.Pengertian formal (in the formal sence) ialah “organized public power” atau juga suatu kekuasaan umum yang terorganisasikan, contohnya suautu
negara

Menurut (Sunarjati Hartono,1982) Tetapi diakui bahwa sulit untuk dapat memberikan pengertian Rule
of law, Namun pada intinya tetap sama, bahwa Rule of law ialah harus menjamin apa yang diperoleh
masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada keadilan
sosial .
Menurut (Satjipto Raharjo ; 2003) Rule Of Law ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki
struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri . Rule Of Law tumbuh serta berkembang ratusan
tahun seiring dengan pertumbuhan pada masyarakat Eropa, sehingga dapat memperakar sosial serta
budaya eropa,yang bukan institusi netral.
Gerakan pada masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja ataupun penyelenggara negara harus
dapat dibatasi dan juga diatur dengan cara suatu peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan
didalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan inilah yang sering diistilahkan
dengan Rule Of Law.
Pengertian Rule Of Law ialah berdasarkan subtansi ataupun isinya yang sangat berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam suatu negara. Konsekuensinya ialah pada setiap
negara akan mengatakan mendasarkan pada Rule Of Law didalam kehidupan negaranya, walaupun
negara tersebut ialah negara otoriter. Atas dasar inilah alasannya maka diakui bahwa sulit menentukan apa
pengertian pengertian Rule Of Law secara universal, sebab setiap masyarakat melahirkan pengertian
yang berbeda-beda. Didalam hubungan ini maka Rule Of Law dalam hal ini munculnya yang bersifat
“endogen”, yang berarti “muncul dan juga berkembang dari suatu masyarakat tertentu”.

B. Prinsip Rule of Law dalam Aturan Hukum
Untuk menginspirasi diskusi tentang Rule of Law dalam prakteknya, kami menggunakan Piramida Rule of
Law kami yang menyediakan cara untuk membayangkan prinsip-prinsip dan tradisi hukum yang
berkontribusi untuk mempertahankan supremasi hukum. Pertama, secara efektif dan teliti menyelidiki
semua kejahatan, termasuk dan memang khususnya di mana ada alasan untuk mencurigai keterlibatan
pejabat negara. Kedua, tidak menggunakan proses kriminal untuk menghukum siapa pun karena ekspresi
politik, atau melanggar prinsip independensi peradilan. Dengan demikian, tidak menuntut hakim untuk
melakukan investigasi yang didirikan dengan baik terhadap kejahatan yang sensitif secara politik.
Ketiga, memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pelapor pemerintah yang merilis informasi
tentang kepentingan publik kepada media atau publik. Pernyataan ulang prinsip-prinsip akal sehat seperti
itu, dalam forum publik yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari seluruh dunia, akan menggarisbawahi
kepentingan mereka. Lebih baik lagi, negara bahkan mungkin menyetujui suatu proses di mana, selama
beberapa tahun berikutnya, mereka akan mengartikulasikan komitmen “peregangan” khusus untuk
masing-masing, dengan kemajuan yang dipantau secara transparan.

1. Supremasi Hukum
Untuk undang-undang yang dibuat untuk mengatur tindakan pemerintah dan orang-orang untuk bekerja
dengan baik, itu harus memiliki supremasi absolut atau dominasi atas semua orang di negara ini. Ini
menunjukkan bahwa hukum harus unik, dikenal dan berkuasa dengan baik dan di atas semua orang yang
hidup dalam batas-batas negara seperti contoh hukum adat.
2. Prinsip Kesetaraan di Depan Hukum
Ini menyiratkan bahwa semua orang setara di mata hukum. Hukum tidak menghormati orang. Apakah
Anda kaya atau miskin, muda atau tua, terpelajar atau buta huruf, pejabat pemerintah atau warga biasa,
hukum yang sama berlaku untuk kita semua. Sampai sejauh ini, jika penguasa dan yang diperintah
melakukan pelanggaran yang sama, keduanya harus diberi hukuman yang sama. Hukum tidak boleh
ditekuk untuk menghormati status, pangkat atau posisi seseorang.
3. Prinsip Hak Individu
Hukum dibuat di suatu negara untuk melindungi kepentingan warga negara. Jika hukum harus terlihat
berfungsi dengan baik, ia harus menjaga dan melindungi hak dan kebebasan individu. Setiap orang
memiliki hak untuk hidup, tidak ada orang yang akan mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak
manusiawi atau merendahkan dan dia juga memiliki hak untuk bekerja, keselamatan pribadi, pendidikan,
properti dan hak untuk memilih dan untuk berdiri sebagai kandidat untuk pemilihan.

8. GEOPOLITIK INDONESIA DAN
GEOSTRATEGI INDONESIA
A. Pengertian Geopolitik
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan
dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Istilah
geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo artinya bumi dan politik berasal dari
bahasa Yunani yakni “politeia”. Poli diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang berdiri
sendiri dan teia artinya urusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah
sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi
nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Geopolitik dapat disebut juga
dengan istilah wawasan nusantara.

Para ahli luar negeri telah memiliki pandangan tentang Geopolitik di antaranya:
Frederich Ratzel (1844-1904)
Frederich Ratzel merupakan seorang penggagas geopolitik sebagai ilmu bumi politik (Political Geography), peletak dasar-dasar
suprastruktur geopolitik bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Semakin luas ruang potensi geografi
yang ditempati sekelompok politik (kekuatan), makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh. Negara sebagai suatu organisme yang
memerlukan ruang hidup, mengenal proses lahir, hidup, dan mati.
Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946)
Rudolf dan Karl mengembangkan geopolitik sebagai Geographical Politic yang menitikberatkan kepada analisis fenomena geografi dari
aspek politik geografi menyangkut kependudukan, ekonomi sosial, dan pemerintahan, bahwa negara tidak sekedar satuan biologis juga
mempunyai inteketualitas.
Rudolp Kjellen (1864-1922)
Menurut Rudolp Kjellen, Geopolitik dipandang sebagai suatu istilah adalah singkatan dari Geographical Politic, yang dicetuskan oleh
seorang sarjana ilmu politik Swedia bernama Rudolp Kjellen pada 1900, dalam rangka mengemukakan suatu system politik yang
menyeluruh, meliputi demopolitik, ekonomopolitik, sosiopolitik, kratopolitik, termasuk juga geopolitik. Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel
tentang teori organisme. Kjellen menegaskan bahwa negara adalah suatu organism yang dianggap sebagai “prinsip dasar”.
Karl Haushofer (1869-1946)
Sedangkan menurut Karl Haushofer, Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi kelangsungan hidup
suatu organisasi negara untuk memperoleh ruang hidupnya (lebensraum). Konsep geopolitik yang dikembangkan oleh Karl Haushofer
mencakup seluruh system politik pandangan Kjellen.

B. KONSEPSI GEOPOLITIK
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi
wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau
negara; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.
Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya
dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel
mengenalkan istilah ilmu bumi politik (political geography), Rudolf Kjellen menyebut geographical politic
dan disingkat geopolitik.
C. UNSUR UTAMA GEOPOLITIK
1. Konsepsi ruang; diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika
politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan.
2. Konsepsi frontier; (batas imajiner dari dua negara).
3. Konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional.
4. Konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional.

A. PENGERTIAN GEOSTRATEGI
Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses
pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur
dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Bagi bangsa Indonesia,
geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka hal itu sebagai pegangan atau bahkan
doktrin pembangunan dan hal ini lazim disebut sebagai suatu ketahanan nasional.
Dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan setelah alinea III tentang pernyataan proklamasi, ..."Kemudian daripada
itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdsasan kehidupan bangsa..“, pernyataan
dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut sebagai landasan fundamental geostrategi Indonesia. Hal ini sejalan dengan
kedudukan Pembukaan UUD 1945 dakam Negara Indonesia merupakan suatu dasar fundamental Negara, atau dalam
ilmu hukum disebut sebagai "staatsfundamentalnorm”, atau pokok kaidah negara yang fundamental, yang merupakan
sumber hukum dasar Negara.
Berdasarkan pengertian geostrategi tersebut maka berkembangnya geostrategi Indonesia sangat terkait erat dengan
terbentuknya bangsa Indonesia yang terbentuk dari berbagai macam etrnis, suku, ras, golongan, agama, bahkan dalam
territorial yang terpisah karena adanya proses sejarah, nasib, serta tujuan untuk mencapai martabat kehidupan yang lebih
baik. Dengan lain perkataan menurut Notonagoro terbentuknya bangsa Indonesia merupakan proses persatuan
"monopluralis". Oleh karena itu, prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut: kesatuan sejarah kesatuan
nasib kesatuan budaya kesatuan wilayah kesatuan asas kerohanian maka, geostrategi Indonesia diperlukan dan
dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah Negara Indonesia,
mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah Negara Indonesia, maka geostrategi
Indonesia dirumuskan dalam bentuk Ketahanan Nasional.

B. KONSEP GEOSTRATEGI
Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan,
tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam
mewujudkan tujuan politik). Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk
mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD
1945. Ini diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam
masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pembangunan dan UUD 1945. Geostrategi
Indonesia dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional.
C. KOMPONEN STRATEGI ASTRA GATRA
1. Letak geografi negara.
2. Keadaan dan kekayaan alam (flora, fauna, dan mineral baik yang di atmosfer, muka maupun
perut bumi) dikelola dengan dasar 3 asas; asas maksimal, lestari, dan daya saing.
3. Keadaan dan kemampuan penduduk (jumlah, komposisi, dan distribusi).

D. Hubungan Geopolitik Dan Geostrategi
Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik
Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan
Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia
diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada
perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka
diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin
pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus
dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah
mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin
kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu hubungan
geopolitik dan geostrategi terdapat dalam astra gatra.

Definisi Ketahanan Nasional
• Ketahanan nasional adalah kondisi yang harus
dimiliki dalam semua aspek kehidupan
bermasyarkat, berbangsa, dan bernegara
dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
9.Ketahanan Nasional

Pokok-pokok Pikiran Ketahanan Nasional
1. Manusia Berbudaya
manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna
karena memiliki naluri, akal, dan berbagai
keterampilan. Karena itu, manusia yanga berbudaya
akan selalu mengadakan hubungan:
a) Dengan Tuhan, disebut Agama,
b) Dengan Cita-cita, disebut Ideologi
c) Dengan Kekuatan/kekuasaan, disebut Politik
d) Dengan pemenuhan Kebutuhan, di sebut Ekonomi
e) Dengan manusia, disebuut Sosial
f) Dengan rasa keindahan, disebut Seni/Budaya
g) Dengan pemanfaatan alam, disebut IPTEK, dan
h) Dengan rasa aman, disebut Pertahanan dan
Keamanan

Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa, dan Ideologi
Negara
• Tujuan Nasional menjadi pokok pikiran
dalam Ketahanan Nasioanal karena sebuah
negara akan selalu berhadapan dengan
masalah-masalah internal dan eksternal
dalam proses mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
• Falsafah dan ideologi juga menjadi pokok
pikiran. Hal ini tampak dalam makna falsafah
dalam pembukaan UUD 1945, yang berbunyi
sebagai berikut:
a) Alinea pertama menyebutkan: “Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu…”.
Maknanya: kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan

lanjutan
b) Alinea Kedua menyebutkan: “…dan perjuangan
kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia... “. Maknanya: adanya masa depan yang
harus diraih (cita-cita).
c) Alinea Ketiga menyebutkan:”Atas berkat rahmat Allah
Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keingninan
luhur…”. Maknanya: bila negara ngin mencapai cita-cita
maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat
ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual.
d) Alinea Keempat menyebutkan: “kemerdekaan dari pada
itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara
Indonesia …”. Maknanya: alinea ini mempertegas cita-
cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hakikat Tannas dan konsepsi Tannas Insonesia
1) Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah
keuletan dan ketangguhan bangsa yang
mengandung kemampuan mengembangkan
kekuatan nasioanal untuk dapat menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara
dalam mencapai tujuan nasional.
2) Hakikat konsepsi Ketahanan Nasional
Indonesia adalah pengaturan dan
penyelenggaraan kesejahteraan dan
keamanan secara seimbang, serasi dan
selaras dalam seluruh aspek kehidupan
nasional.

Asas-asas Tannas Indonesia
 Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku
berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan
Wawasan Nusantara, yang terdiri dari:
1. Asas Kesejahteraan Keamanan
kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam
sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan
keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat
berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan
nilai intrinsik yang ada pada sisitem kehidupan
nasional itu sendiri,
2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh
Terpadu
Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap
aspek kehidupan bangsa secara uttuh, menyeluruh, dan

Lanjutan…
3.Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar
a) Mawas ke Dalam
bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan
nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang
proposional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian
kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh.
b) Mawas Ke Luar
bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta
mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima
menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan
dengan dunia internasional.

Lanjutan…
4.Asas Kekeluargaan
asas kekeluargaan mengandung keadilan,
kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong,
royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab,
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
dan bernegara.

Sifat Ketahanan Nasioanal Indonesia
1. Mandiri
percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta
pada keuletan dan keangguhan, yang mengandung
prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada
identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.
2. Dinamis
Ketehanan Nasioanal tidaklah tetap. Ia dapat meningkat
atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi
bangsa, negara serta lingungan strategisnya. Ketahanan
nasional harus selal diorientasikan ke masa depan dan
dinamikkanya diarahkan untuk pencapaian kondisi
kehidupan nasional yang lebih baik.

Lanjutan…
3. Wibawa
keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional
Indonesia secara berlanjuta dan berkesinambungan
berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan
kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi
tingkat ketahanan Nasional Indonesia makin tinggi
tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal
tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara
Indonesia.
4. Konsultasi dan Kerjasama
konsepsi Ketahanan Nasional lebih mengutamakan
mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta
saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan
kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
• Konsepsi Ketahan Nasional akan menyagkut
hubungan antar aspek yangn mendukung
kehidupan, yaitu:
1. Aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statis, yang
meliputi aspek Geografi, aspek Kependudukan dan aspek
Sumber Kekayaan Alam.
2. Aspek yang berkaitan sosial bersifat dinamis, yang meliputi
aspek Ideologi, aspek Politik, aspek Sosial Budaya dan aspek
Pertahanan dan Keamanan.

Pengaruh Aspek Ideologi
• Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus
kebulatan ajaran yang memberikan motivasi .
Ideologi juga mengandung konsep dasar
tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh
suatu bangsa.

Ideologi Dunia
1.Liberalisme
aliran pikiran perseorangan atau individual.
Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa negara
adalah masyarakat hukum (legal society) yang
disusun atas kontrak semua individu dalam
masyarakat itu (kontrak sosial).
2. Komunisme
aliran pikiran golongan (class theory) yang
diajarkan oleh Karl Mark, Engels, dan Lenin.
Beranggapan bahwa negara adalah susunan
golongan (kelas) untuk menindas kelas lain.
Golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah.
lemah. Golongan borjuis menindas golongan
proletar (kaum buruh).

Lanjutan…
3.Paham Agama
ideologi bersumber dari falsafah agama yang
termuat dalam kitab suci agama. Negara membina
membina kehidupan keagamaan umat. Negara
bersifat spritual religius.

Pengaruh Aspek Politik
• Politik berasal dari kata politics yang
mengandung makna kekuasaan (pemerintah)
dan atau policy yang berarti kebijaksanaan.
• Politik di Indonesia, yang harus dilihat dalam
konteks Ketahanan Nasional, meliputi dua
bagian utama, yaitu politik dalam negeri dan
politik luar negeri.

Politik Dalam Negeri
• Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan
kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
yang mampu menyerap aspirasi dan dapat
mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu
sistem. Unsur-unsurnya terdiri dari struktur
politik, proses politik, budaya politik, komunikasi
politik, dan partisipasi politik.
a)Struktur politik merupakan wadah
kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah
pengkaderan pimpinan nasional.
b)Proses Politik merupakan suatu rangkaian
pengambilan keputusan tentang berbagai
kepentingan politik maupun kepentingan umum
yang bersifat nasional dan penentuan dalam
pemilihan kepentingan yang puncaknya
terselenggara dalam pemilu.

Lanjutan..
c)Budaya Politik merupakan pencerminan dari
aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam
kehidupan bermasyarakat , berbangsa, dan
bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan
rasional melalui pendidikan politik yang sesuai
sesuai dengan disiplin nasional.
d)Komunikasi Politik merupakan suatu hubungan
timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara dimana rakyat
merupakan sumber aspirasi dan sumber
pimpinan nasional.

Politik Luar Negeri
 Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian
kepentingan nasional dalam pergaulan antarbangsa.
a) Sebagai Bagaian Integral dari Strategi Nasional
Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan
nasional dalam kehidupan antarbangsa. Dijiwai oleh
falsafah negara Pancasila sebagai tuntutan moral dan
etika.
b) Garis Politik Luar Negeri
politik luar negeri adalah bebas dan aktif. Bebas, dalam
pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada
kekuatan-kekuatan yang tidak sesiau dengan kepribadian
bangsa. Aktif, dalam pengertian peran Indonesia dalam
percaturan Internasioanal tidak bersifat reaktif dan
Indonesia tidak menjadi objek percaturan Internasioanal.

Ketahanan pada Aspek Politik
• Kondisi dinamik kehidupan politik bangsa
yang berisi keuletan, ketangguhan, dalam
menghadapi dan mengatasi tantangan,
ancaman, hambatan, serta gangguan yang
datang dari luar maupun dari dalam secara
langsung maupun tidak langsung untuk
menjamin kelangsungan hidup politik bangsa
dan negara Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945

Pengaruh Aspek Ekonomi
a. Perekonomian Secara Umum
perekonomian adalah salah satu aspek kkehidupan
nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan
kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi,
distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan
dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup
hidup masyarakat.
b. Perekonomian Indonesia
sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada
pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem
sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini
berarti bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan
dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda
roda perekonomian dengan tujuan untuk
mensejahterakan bangsa.

Pengaruh Aspek Sosial Budaya
• Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama
kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial
diaman manusia harus mengadakan kerjasama
demi kelangsungan hidupnya dan segi budaya
yang merupakan keseluruhan tata nilai dan
cara hidup yang bersifat manifestasinya
tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah
laku yang terlembangakan.

Kondisi Budaya di Indonesia
1.Kebudayaan Daerah
bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku
bangsa dan subetnis, yang masing-masing
memiliki kebudayaannya sendiri. Dalam setiap
kebudayaan daerah terdapat nilai-nilai budaya
yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing,
asing, yang serinng disebut sebagai local genius.
genius. Local genius inilah pangkal segala
kemampuan budaya daerah untuk menetralisir
pengaruh negatif budaya asing.

Lanjutan…
2.Kebudayaan Nasional
kebudayaan nasional merupakan identitas dan
menjadi kebanggaan Indonesia. Secara umum,
gambaran identitas bangsa Indonesia berdasarkan
tuntunan Pancasila adalah manusia dan masyarakat
yang memiliki sifat-sifat dasar berikut:
a) Bersifat religius
b) Bersifat kekeluargaan
c) Bersifat serba selaras
d) Bersifat kerakyatan

Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan
a. Pokok-pokok Pengetahuan pertahanan dan Keamanan
pertahanan dan keamanan Negara Republik
Indonesia dilaksanakan dengan menyusun,
mengerahkan, dan menggerakan seluruh potensi
nasional, termsuk kekuatan masyarakat diseluruh
bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan
dan terkoordinasi.
b. Postur Kekuatan Pertahanan Dan Kemanan
postur kekuatan Hankam mencakup struktur
kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan.
kekuatan. Terdapat empat pendekatan yang
digunakan utk membangun postur kekkuatan
Hankam, yaitu pendekatan ancaman, misi,
kewilayahan, dan politik.

Lanjutan..
c. Ketahanan pada Aspek pertahanan dan Kemanan
Pertahanan dan keamanan harus dapat
mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela
negara, yang berisi ketangguhan, kemampuan
dan kekuatan melalui penyelenggaraan
Siskamnas untuk menjamin kesinambungan
Pembangunan Nasioanl dan kelangsungan hidup
hidup bangsa dan nnegara berdasarkan Pancasila
Pancasila dan UUD 1945

Lanjutan..
d.Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia
kondisi kehidpan nasional merupakan pencerminan
ketahanan Nasional yang mencakup aspek
ideologi, politk, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan. Kondisi ini harus ada dalam
semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang dilandasi oleh landasan
idiil Pancasila, landasan Konstitusional UUD 1945,
dan landasan Visional Wawasan Nusantara.

10. Wawasan Nusantara
• Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara
• Konsep Wawasan Nusantara
A) Hakikat, Asas dan Arah WN
B) Unsur dasar WN
C) Kedudukan, Fungsi, Tujuan WN
• Implementasi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara
Merupakan :
cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya (yg
bhineka) dan lingkungan geografinya yang berwujud negara
kepulauan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan utk
mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan
nasional dan turut serta menciptakan perdamaian dunia dalam
rangka pencapaian tujuan nasional.

Latar Belakang Wasantara
• Falsafah Pancasila
mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dari
golongan
• Aspek Kewilayahan Nusantara
Geografi mutlak diperhitungkan karena memiliki aneka SDA dan suku bangsa

Lanjutan Wawasan Nusantara
• Aspek Sosial Budaya
Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa, dan adat
istirahat
• Aspek Historis
mempertahankan dan menjaga persatuan NKRI.

KONSEP WAWASAN NUSANTARA
1)HAKIKAT WN
keutuhan bangsa dan nusantara dalam cara pandang yang utuh
menyeluruh demi kepentingan nasional
2)ASAS WN
terdiri atas kepentingan dan tujuan yang sama, keadilan,
kerjasama, kejujuran, solidaritas, kesetiaan terhadap ikrar bersama
demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan.

Lanjutan konsep WN
3) ARAH WN
dengan latar belakang budaya, kondisi konstelasi
geografi dan perkembangan lingkungan strategis, arah
pandang WN meliputi ke dalam dan ke luar
Arah pandang ke dalam, bertujuan menjamin
perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek
kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek
sosial.
Arah pandang ke luar, ditujukan demi terjaminnya
kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah
dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Kedudukan Wawasan Nusantara (WN)
WN sebagai Wawasan Nasional Bangsa indonesia
merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh
seluruh rakyat dalam upaya mencapai dan
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan
demikian, WN menjadi landasan visional dalam
menyelenggarakan kehidupan nasional.
Kedudukan WN dalam paradigma nasional :
 Pancasila  landasan idiil.
 UUD 1945  landasan konstitusional
 Wawasan Nusantara landasan visional
 Ketahanan Nasional  landasan konsepsional
 GBHN  landasan operasional

Fungsi Wawasan Nusanatara• Sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu dalam
menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan
perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan
daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan Wawasan Nusantara• Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek
kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan
kepentingan nasional. Nasionalisme yang tinggi demi
tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari
makin meningkatnya rasa, pemahaman, dan semangat
kebangsaan dalam jiwa bangsa indonesia sebagai hasil
pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.

UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
• Ada 3 unsur dasar Wawasan Nusantara
1) Wadah
2) Isi
3) Tata laku

Wadah Wawasan Nusantara
• Wadah bagi kehidupan, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki
kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Setelah menegara,
wadah ialah organisasi kenegaraan berwujud suprastruktur, sementara
organisasi dari masyarakat dalam bentuk infrastruktur.

Materi sosialisasi pkn

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Materi sosialisasi pkn

Similar to Materi sosialisasi pkn (20)

More from Titikbudiarti

More from Titikbudiarti (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Materi sosialisasi pkn