Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Analisis permenkes no. 83 tahun 2014
Similar to Analisis permenkes no. 83 tahun 2014 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Analisis permenkes no. 83 tahun 2014
- 1. PERMENKES NO 83 TAHUN 2014 TENTANG UNIT TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH RUMAH SAKIT DAN JEJARING PELAYANAN TRANSFUSI DARAH Analisis Kebijakan MARICE EVA SILABAN NPM 158020004 MARS 2015 UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
- 3. Tujuan • Memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kebijakan Kesehatan • Membandingkan Permenkes no 83 tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2011 • Memahami lebih mendalam , tentang Permenkes no 83 tahun 2014
- 4. Latar Belakang • Penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, khususnya dalam pelaksanaan Pasal 37, Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (6) • Diperlukan kebijakan dan aturan baru yang lebih mendalam untuk mengatur Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
- 5. Permenkes no 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah RS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah Terdiri dari 7 BAB dan 70 Pasal Permenkes ini membahas : • Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial (Bab I pasal 1) • Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan (Bab I pasal 1)
- 6. • Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah (Bab I pasal 1) • Bank Darah Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Bab I pasal 1) • Jejaring Pelayanan Transfusi Darah dibentuk untuk menjamin ketersediaan darah, mutu, keamanan, sistem informasi pendonor darah, akses rujukan dan efisiensi Pelayanan Darah (Bab IV pasal 54) • Audit Penyelenggaraan Pelayanan Darah (Bab V pasal 60)
- 7. Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah Terdiri dari XIV BAB dan 52 Pasal • Pasal 37 :Ketentuan mengenai UTD tingkat nasional, UTD tingkat provinsi, UTD tingkat kabupaten/kota. • Pasal 39 (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan dan pemberian izin • Pasal 40(4): Ketentuan lebih lanjut mengenai audit • Pasal 41(3) :Ketentuan lebih lanjut mengenai BDRS • Pasal 42(6) : Ketentuan lebih lanjut mengenai jejaring
- 8. Rumusan Masalah • Apakah Permenkes no 83 tahun 2014 tersosialisasi dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh UTD, BDRS, dan Jejaring pelayanan transfusi darah sehingga pelayanan transfusi darah meningkat ? • Apakah dengan adanya Permenkes no 83 2014 ini dapat menyempurnakan Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2011?
- 9. Metodologi Penelitian • Kajian Pustaka dengan membahas permenkes no 83 tahun 2014 dan membandingkan dengan Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2011 • Membagikan kuesioner ke beberapa petugas di UTD , BDRS , dan RS yang akan mendirikan BDRS untuk mengetahui sejauh mana Permenkes no 83 tahun 2014 di ketahui oleh para pelaksana di UTD/BDRS dan apakah memiliki dampak pada peningkatan mutu pelayanan transfusi darah
- 10. Perbandingan Permenkes no 83 tahun 2014 dengan PP no 7 tahun 2011 Permenkes no 83 tahun 2014 UTD : Nasional,Prov, Kab/Kota UTD dibagi menjadi 3 kelas yaitu : Utama, Madya,Pratama. • Tugas dan tanggung jawab masing- masing UTD disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi berdasarkan kelas • Persyaratan lokasi, bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, serta ketenagaan disesuaikan dengan kelas • Struktur organisasi , kualifikasi SDM dan Jobdesc disesuaikan dengan kelas PP no 7 tahun 2011 UTD : Nasional,Prov, Kab/Kota • Tugas dan tanggungjawab semua UTD sama • Persyaratan kurang jelas • Struktur organisasi UTD tidak ditetapkan
- 11. Perbandingan Permenkes no 83 tahun 2014 dengan PP no 7 tahun 2011 Permenkes no 83 tahun 2014 BDRS merupakan pelayanan RS yang terintegrasi dengan UTD • Mempunyai tugas dan tanggungjawab yang jelas antara BDRS dan UTD • Persyaratan bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, dan ketenagaan jelas • Struktur Organisasi, kualifikasi SDM dan Jobdesc juga jelas PP no 7 tahun 2011 BDRS, bagian dari pelayanan RS yang terpisah dari UTD • Tugas dan tanggungjawab antara BDRS dan UTD tidak jelas
- 12. Perbandingan Permenkes no 83 tahun 2014 dengan PP no 7 tahun 2011 Permenkes no 83 tahun 2014 • Jejaring Pelayanan Transfusi Darah merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antar UTD, BDRS, dan dinas kesehatan dalam pelayanan transfusi darah. • Setiap UTD dan BDRS harus terdaftar dalam jejaring Pelayanan Transfusi Darah. PP no 7 tahun 2011 • Jejaring Pelayanan Transfusi Darah , hanya semua institusi terkait dengan pelayanan transfusi darah tidak termasuk dinas kesehatan.
- 13. Pengumpulan Data • Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner melalui WA/BBM/Line kepada 30 orang yang bertugas di UTD/BDRS dan Pejabat RS yang sedang mengurus izin BDRS • Pertanyaan dalam Kuesioner yang dibagikan adalah: No Pertanyaan Ya Tidak 1 Apakah anda mengetahui mengenai Permenkes no 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah 2 Apakah Permenkes tersebut sudah di terapkan di lingkungan kerja anda 3 Apakah Permenkes tersebut mempunyai dampak yang lebih baik untuk pelayanan transfusi darah
- 14. Latar belakang profesi yang mengisi kuesioner Direktur RS 6% Dokter Patologi Klinik 7% Dokter Umum 7% D3 Analis Kesehatan 53% D3 Keperawatan 20% D3 RM dan Administrasi RS 7% Chart Title
- 15. 83% 17% 1. Apakah anda mengetahui mengenai Permenkes no 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah Ya Tidak Ya 73% Tidak 27% 2. Apakah Permenkes tersebut sudah di terapkan di lingkungan kerja anda Ya 73% Tidak 27% 3. Apakah Permenkes tersebut mempunyai dampak yang lebih baik untuk pelayanan transfusi darah
- 16. Analisis Kebijakan • Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah tidak menjelaskan dengan rinci mengenai : UTD, BDRS dan jejaring pelayan transfusi darah • Permenkes no 83 tahun 2014 membahas dengan sangat rinci mengenai : UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah meliputi pengertian, kelas, struktur organisasi, persyaratan prasarana, kualifikasi SDM, perizinan dan audit • Berdasarkan perbandingan tersebut di temukan fakta yang nyata sekali dimana Permenkes no 83 tahun 2014 mempunyai keunggulan dibanding dengan Peraturan pemerintah no 7 tahun 2011.
- 17. Kesimpulan • Permenkes no 83 tahun 2014 tersosialisasi dengan baik, dapat diterapkan di UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah • Mempunyai dampak yang positif dalam pemberian pelayanan darah kepada masyarakat • Aturan yang jelas membantu UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah bekerja sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan • Sistem Pengorganisasian yang ditetapkan membantu UTD dan BDRS dalam merekruitmen SDM sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dan penentuan jobdesc sesuai dengan struktur organisasi • Proses Audit memaksa semua pihak untuk jujur dan berusaha memenuhi persyaratan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan
- 18. SARAN • Untuk pemerintah/pembuat kebijakan sebaiknya lebih detail atau lebih tajam dalam membuat peraturan sehingga dapat diterapkan dengan baik • Peraturan/kebijakan yang baru harus di sosialisasi sebaik- baiknya agar tujuan dari peraturan/kebijakan tercapai. • Agar diberi kelonggaran persyaratan , khusus untuk RS baru yang akan mengajukan izin BDRS, agar RS baru tidak terlalu berat dalam memenuhi persyaratan