Dokumen tersebut membahas regulasi pelayanan darah di Indonesia, baik secara internasional, nasional, maupun peraturan pemerintah terkait. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa pelayanan darah merupakan tanggung jawab pemerintah yang diselenggarakan oleh unit transfusi darah PMI dan rumah sakit secara terpadu dan berkesinambungan.

1. 11
REGULASIREGULASI
PELAYANAN DARAHPELAYANAN DARAH
PALANG MERAH INDONESIAPALANG MERAH INDONESIA
Unit Transfusi Darah PusatUnit Transfusi Darah Pusat

2. 2
REGULASIREGULASI
INTERNASIONALINTERNASIONAL
 WHA Resolution 28.72 (1975)WHA Resolution 28.72 (1975)
– Promosikan pelayanan darah nasional atas dasar donasiPromosikan pelayanan darah nasional atas dasar donasi
sukarela tanpa pamrihsukarela tanpa pamrih..
 PHILOSOPHY of BLOOD TRANSFUSION (WHO)PHILOSOPHY of BLOOD TRANSFUSION (WHO)
– Safe blood supply either in BT Technology or PracticeSafe blood supply either in BT Technology or Practice..
 WHO Aide memoire (2002), strategy for efficientWHO Aide memoire (2002), strategy for efficient
blood serviceblood service
– Well organized, nationally coordinated BTSWell organized, nationally coordinated BTS
– Blood collected from regular, VNRD from low risk popBlood collected from regular, VNRD from low risk pop
– Testing all donated blood, including screening for TTIs, bloodTesting all donated blood, including screening for TTIs, blood
grouping and compatibility testinggrouping and compatibility testing
– Appropriate clinical use of bloofAppropriate clinical use of bloof

3. 3
REGULASI NASIONALREGULASI NASIONAL
 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentangUndang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan;Kesehatan;
 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentangUndang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya,Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya,
yaitu :yaitu :
– PP No. 65 tahun 2005 tentangPP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan danPedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
– PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
– PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentangUndang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.Pelayanan Publik.

4. 4
KEDUDUKAN PELAYANAN DARAHKEDUDUKAN PELAYANAN DARAH
MENURUT PERATURANMENURUT PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANG-
UNDANGANUNDANGAN
 Pelayanan darah merupakanPelayanan darah merupakan upayaupaya kesehatankesehatan
peroranganperorangan sekaligussekaligus upaya kesehatan masyarakatupaya kesehatan masyarakat
untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginyauntuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
bagi masyarakat. (Mengacu kepadabagi masyarakat. (Mengacu kepada Pasal 86, 88, dan 46Pasal 86, 88, dan 46
dari UU 36/2009 tentang Kesehatandari UU 36/2009 tentang Kesehatan )) [6][6]
 Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatanPelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan
merupakanmerupakan urusan wajib yang menjadi kewenanganurusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerahpemerintahan daerah .. (Mengacu kepada(Mengacu kepada UU 32/2004UU 32/2004
tentang Pemerintahan Daerahtentang Pemerintahan Daerah) [7]) [7]
 Pelayanan darah merupakan pelayanan publikPelayanan darah merupakan pelayanan publik ..
(Mengacu kepada(Mengacu kepada Pasal 1, dan 5 dari UU 25/2009 tentangPasal 1, dan 5 dari UU 25/2009 tentang
Pelayanan PublikPelayanan Publik sertaserta UU 36/2009 tentang KesehatanUU 36/2009 tentang Kesehatan dandan
UU 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah) [6;7;8]) [6;7;8]

5. 5
PENYELENGGARAAN PELAYANANPENYELENGGARAAN PELAYANAN
DARAH MENURUT PERATURAN PERDARAH MENURUT PERATURAN PER UUUU
UU 36/2009 tentang KesehatanUU 36/2009 tentang Kesehatan [6][6]
 Pelayanan darah diselenggarakan dalam bentuk kegiatan denganPelayanan darah diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan
pendekatanpendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatifpromotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh danyang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan
berkesinambungan. (berkesinambungan. (Pasal 86, 88,Pasal 86, 88, && 4747 ))
 Pasal 90 :Pasal 90 :
– Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darahPemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah
yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
– PemerintahPemerintah menjamin pembiayaanmenjamin pembiayaan dalam penyelenggaraandalam penyelenggaraan
pelayanan darah.pelayanan darah. (Menurut penjelasan :(Menurut penjelasan : Jaminan pemerintahJaminan pemerintah
diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi kepada UTD daridiwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi kepada UTD dari APBNAPBN,,
APBDAPBD dandan bantuan lainbantuan lainnyanya
– Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
 Pasal 87 :Pasal 87 :
Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukanPenyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan
UTD yangUTD yang dapat diselenggarakandapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat,oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan/ataupemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugasorganisasi sosial yang tugas
pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahanpokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan (PMI)(PMI)..

6. 6
UU 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
 Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatanPelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan
merupakanmerupakan urusan wajib yang menjadiurusan wajib yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerahkewenangan pemerintahan daerah [7].[7].
– Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatanPelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan dasardasar
(basic services)(basic services) ,, perlu dibagi secara jelas urusanperlu dibagi secara jelas urusan
penyelenggaraannya antara Pemerintah Pusat denganpenyelenggaraannya antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota. (Kabupaten / Kota. (PP 38/2007PP 38/2007 tentang Pembagian Urusantentang Pembagian Urusan
Pemerintahan)Pemerintahan) [9][9]
– Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatanPelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiapmerupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
wargawarga  perlu disusun Standar Pelayanan Minimalnyaperlu disusun Standar Pelayanan Minimalnya
(SPM)(SPM) ((PP 65/2005PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dantentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal)Penerapan Standar Pelayanan Minimal) [10][10]

7. 7
 Palang Merah Indonesia (PMI) adalah penyelenggaraPalang Merah Indonesia (PMI) adalah penyelenggara
pelayanan darah sebagai pelayanan publikpelayanan darah sebagai pelayanan publik sesuaisesuai
dengan statusnya sebagaidengan statusnya sebagai badan hukum yangbadan hukum yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatandibentuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publikpelayanan publik ((Pasal 1, dan 5 dari UU 25/2009Pasal 1, dan 5 dari UU 25/2009
tentang Pelayanan Publiktentang Pelayanan Publik sertaserta Pasal 87 dari UUPasal 87 dari UU
36/2009 tentang Kesehatan36/2009 tentang Kesehatan) [6;8]) [6;8]
 UTD PMI adalahUTD PMI adalah organisasi penyelenggaraorganisasi penyelenggara
pelayanan darah sebagai pelayanan publikpelayanan darah sebagai pelayanan publik yangyang
merupakanmerupakan satuan kerja dari PMIsatuan kerja dari PMI sebagaisebagai
penyelenggara pelayanan darah (penyelenggara pelayanan darah (Pasal 1, dan 5 dari UUPasal 1, dan 5 dari UU
25/2009 tentang Pelayanan Publik25/2009 tentang Pelayanan Publik sertaserta Pasal 87 dariPasal 87 dari
UU 36/2009 tentang KesehatanUU 36/2009 tentang Kesehatan) [6;8]) [6;8]

8. 8
PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH
No.7/2011 tentang Pelayanan DarahNo.7/2011 tentang Pelayanan Darah
 Penyelenggara pelayanan darah UTDPenyelenggara pelayanan darah UTD
(PMI dan RS)(PMI dan RS)
 Pembiayaan dari pemerintah danPembiayaan dari pemerintah dan
pemerintah daerahpemerintah daerah
 BDRS:BDRS:
– Unit RSUnit RS
– Menerima, menyimpan, menyiapkan darahMenerima, menyimpan, menyiapkan darah
untuk transfusiuntuk transfusi

9. 9
 Permenkes 478/1990 Bab II Pasal 5 :Permenkes 478/1990 Bab II Pasal 5 :
– Penyumbang darah harus dari penyumbang darah sukarelaPenyumbang darah harus dari penyumbang darah sukarela..
– Pengamanan darah harus dilaksanakan untuk menjagaPengamanan darah harus dilaksanakan untuk menjaga
keselamatan pasien, mencegah penularan penyakit.keselamatan pasien, mencegah penularan penyakit.
– Pengolahan darah harus dilaksanakan sesuai standar ygPengolahan darah harus dilaksanakan sesuai standar yg
berlakuberlaku
– Penyimpanan darah harus memenuhi persyaratan teknisPenyimpanan darah harus memenuhi persyaratan teknis
 Kepmenkes No. 228/Menkes/SK/III/2002Kepmenkes No. 228/Menkes/SK/III/2002, tentang Pedoman, tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan SPM RS yang wajib dilaksanakanPenyusunan dan Penerapan SPM RS yang wajib dilaksanakan
daerah :daerah :
– Misi No.4 : meningkatkan peran RSUD dalam memberikan ‘yan pada gakinMisi No.4 : meningkatkan peran RSUD dalam memberikan ‘yan pada gakin
untuk jenis ‘yan rujukan,untuk jenis ‘yan rujukan, …………,, ‘yan darah‘yan darah ..... dst..... dst
PERATURAN LAIN

10. 10
 PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan danPP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kesehatan.Kesehatan.
 Kepmenkes No. 423/Menkes/SK/IV/2007, tentangKepmenkes No. 423/Menkes/SK/IV/2007, tentang
Kebijakan Peningkatan Kualitas dan AksesKebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses
Pelayanan Darah :Pelayanan Darah :
– Kab/Kota yang belum mpy UTD PMI dapat membentuk UTD RSKab/Kota yang belum mpy UTD PMI dapat membentuk UTD RS
di RSUD.di RSUD.
– Seluruh RS harus memiliki BDRS.Seluruh RS harus memiliki BDRS.
– Membentuk jejaringMembentuk jejaring pelapelayanyananan darah tdarah tingkatingkat nasnasionalional dan daerahdan daerah
melibatkan Depkes, UTD PMI, dan Pemda serta RSmelibatkan Depkes, UTD PMI, dan Pemda serta RS

11. 11
 Pedoman pelayanan darahPedoman pelayanan darah
 Pedoma pengelolaan BDRSPedoma pengelolaan BDRS

12. 12
PERATURAN TERKAIT BDRSPERATURAN TERKAIT BDRS
 Permenkes 478/1990, tentang Upaya kesehatanPermenkes 478/1990, tentang Upaya kesehatan
Transfusi Darah, Pasal 9 :Transfusi Darah, Pasal 9 :
1.1. UTD PMI menyampaikan darah yg telah siap pakaiUTD PMI menyampaikan darah yg telah siap pakai
kpd sarana pelayanan kesehatan ….kpd sarana pelayanan kesehatan ….
2.2. Penyampaian darah sbgm dimaksud ayat (1) harusPenyampaian darah sbgm dimaksud ayat (1) harus
memperhatikan prioritas dan pemerataan pelayananmemperhatikan prioritas dan pemerataan pelayanan
sesuai dengan kebutuhan.sesuai dengan kebutuhan.
 Kep. Dirjen Yanmedik No. 1147/1991, tentangKep. Dirjen Yanmedik No. 1147/1991, tentang
Juklak Permenkes, Bab II E.a : Distribusi DarahJuklak Permenkes, Bab II E.a : Distribusi Darah
ke Bank Darah :ke Bank Darah : Darah yg dikirimkan adalahDarah yg dikirimkan adalah
yang belum menjalani reaksi silang namunyang belum menjalani reaksi silang namun
sudah jelas identitasnya.sudah jelas identitasnya.

13. 13
 WHO :WHO :
– Close system on blood transportationClose system on blood transportation
– Rational use in blood transfusion serviceRational use in blood transfusion service
(rational use(rational use appropriate use)appropriate use)
– Hemovigillance (suatu sistim untukHemovigillance (suatu sistim untuk
memonitor, melaporkan dan menyelidikimemonitor, melaporkan dan menyelidiki
reaksi transfusi )reaksi transfusi )
 Kepmenkes No. 423/2007 :Kepmenkes No. 423/2007 : Semua RSSemua RS
harus memiliki Bank Darah Rumah Sakit.harus memiliki Bank Darah Rumah Sakit.

14. 14
PEMBIAYAAN DARAHPEMBIAYAAN DARAH
 Pembiayan dibagi atas :Pembiayan dibagi atas :
1.1. Biaya investasiBiaya investasi
2.2. Biaya operasional (termasuk biaya pemeliharaan)Biaya operasional (termasuk biaya pemeliharaan)
 Pembiayan diatas untuk 4 kegiatan UTD:Pembiayan diatas untuk 4 kegiatan UTD:
1.1. Pengerahan donorPengerahan donor
2.2. Pengambilan darahPengambilan darah
3.3. Pengolahan darahPengolahan darah
4.4. Penyimpanan dan distribusiPenyimpanan dan distribusi
 Hasil penghitungan biaya (Costing) :Hasil penghitungan biaya (Costing) : Unit CostUnit Cost (biaya yang dibutuhkan(biaya yang dibutuhkan
untuk menghasilkan satu kantong darah yang memenuhi standaruntuk menghasilkan satu kantong darah yang memenuhi standar
kualitas).kualitas).
 Manajemen pembiayaan: Costing, Financing, Pricing, BudgetingManajemen pembiayaan: Costing, Financing, Pricing, Budgeting

15. 15
PERLUNYA PENDANAAN UTDPERLUNYA PENDANAAN UTD
APBN
APBD
PMI
Pinjaman
Hibah
Pendapatan UTD
sendiri
•Biaya Operasional
(termasuk Biaya
Pemeliharaan
dan Ketenagaan)
•Biaya Investasi
(+Depresiasi)
=
PENDAPATAN PENGELUARAN=

16. 16
PENGHITUNGAN BPPD ( PRICING )PENGHITUNGAN BPPD ( PRICING )
 PenghitunganPenghitungan BPPDBPPD ((PricingPricing) — proses penentuan berapa nilai yang) — proses penentuan berapa nilai yang
akan diterima oleh organisasi untuk produk yang dihasilkannya.akan diterima oleh organisasi untuk produk yang dihasilkannya.
 Dasar Penghitungan BPPDDasar Penghitungan BPPD

17. 17
BPPD di Negara LainBPPD di Negara Lain
NegaraNegara BPPD (USD)BPPD (USD)
– MalaysiaMalaysia 48 (Subsidi pem 80%)48 (Subsidi pem 80%)
– SingaporeSingapore > 100 (Subsidi pem > 60%)> 100 (Subsidi pem > 60%)
– AustraliaAustralia 190 (Subsidi pem >90%)190 (Subsidi pem >90%)
– JepangJepang > 200 (Subsidi pem >90%)> 200 (Subsidi pem >90%)
– IndonesiaIndonesia 12 – 25 (Subsidi pem 10-20%)12 – 25 (Subsidi pem 10-20%)

18. 18
PEMBIAYAAN DI BDRSPEMBIAYAAN DI BDRS
 Menjadi kebijakan pimpinan RS / Pemda
 Komponen pembiayaan:
– BPPD dari UTD
– Biaya investasi dan operasional untuk:
 Penyimpanan
 Uji golongan darah dan silang serasi
– Biaya investasi: biaya pengganti peralatan
– Biaya operasional: tenaga, bahan habis pakai

19. 19
PENUTUPPENUTUP
 Pelayanan darah merupakan bagianPelayanan darah merupakan bagian
pelayanan kesehatanpelayanan kesehatan
 Regulasi pelayanan darah mengindukRegulasi pelayanan darah menginduk
pada UU Kesehatan dan PP Pelayananpada UU Kesehatan dan PP Pelayanan
DarahDarah
 Peraturan teknis operasional pelayananPeraturan teknis operasional pelayanan
darah adalah Permenkes, Pedoman, dlldarah adalah Permenkes, Pedoman, dll