SlideShare a Scribd company logo
 
DASAR HUKUM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
RUMAH SAKIT ,[object Object],[object Object],RUMAH SAKIT
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Undang-Undang no 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit
RS yg memberikan pelayanan kesehatan pd semua bidang & jenis penyakit RS yg memberikan pelayanan utama  pd 1 bid atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, gol, umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya  BerdasarkanJENIS PELAYANAN RS RUMAH SAKIT (UU no 44/2009) RS UMUM RS KHUSUS
RS yg dikelola oleh Pemerintah, Pemda & Badan Hukum yg bersifat  Nirlaba  & tdk dpt dialihkan menjadi RS Privat RS yg dikelola oleh Badan Hukum dgn tujuan  Profit  yg berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero Berdasarkan PENGELOLAAN RS RS PUBLIK RS PRIVAT RUMAH SAKIT (UU no 44/2009)
Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mendasari bidang perumahsakitan No RUMAH SAKIT PUBLIK RUMAH SAKIT PRIVAT 1 Tujuan : Non For Profit (Sisa hasil usaha untuk pengembangan pelayanan RS) Tujuan : For Profit 2 Mendapat insentif pajak baik sebagai RS pendidikan ataupun tidak Mendapat insentif pajak hanya bila telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan
STUDI KELAYAKAN & TATA RUANG RS MEMENUHI STANDAR INPUT (blm dpt memenuhi semuanya) PENETAPAN KELAS (pengelompokan RS brdasarkan Fas & kmampuan yan - Kemkes) IZIN OPERASIONAL TETAP (5 thn – Pemda/Kab/Kota) REGISTRASI (Pencatatan resmi - Kemkes) AKREDITASI (Pelayanan bermutu - Kemkes) IZIN MENDIRIKAN  (2 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) IZIN OPERASIONAL SEMENTARA (1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) MEMENUHI STANDAR INPUT,  PROSES, OUTPUT/OUTCOME PENINGKATAN  KELAS PERPANJANGAN  IZIN
PERIZINAN RS  Setiap penyelenggara RS wajib memiliki izin  (Pasal 25 Undang-Undang no 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit) Permohonan izin mendirikan & izin operasional RS diajukan menurut jenis & klasifikasi RS (Pasal 3 ayat 1 No 147/MENKES/PER/I/2010 tentang PERIZINAN RS) Pasal 26 Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kelas RS Pemberi IZIN Rekomendasi Kls A & RS PMA/PMDN Menteri Kesehatan Dinas Kesehatan Prop Kls B Pemda Prop Dinas Kes Kab/kota Kls C & D Pemda Kab/kota Dinas Kes Kab/kota
Untuk memperoleh izin mendirikan RS harus memenuhi persyaratan yang meliputi :   a. studi kelayakan b. master plan c. status kepemilikan d. rekomendasi izin mendirikan e. Izin undang-undang gangguan (HO) f.  persyaratan pengolahan limbah g. luas tanah dan sertifikatnya h. penamaan i.  IMB j.  izin Penggunaan Bangunan (IPB) k. surat izin tempat usaha (SITU) Izin mendirikan adalah izin yg diberikan utk mendirikan RS setelah memenuhi persyaratan utk mendirikan yg diberikan utk jangka waktu 2 (dua) tahun & dapat diperpanjang utk 1 (satu) tahun
IJIN OPERASIONAL Izin operasional sementara  diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Izin operasional tetap  berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Izin operasional adalah izin yg diberikan utk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan & standar
Klasifikasi Rumah Sakit (psl 24) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Sesuai UU RI no 44/2009  ttg RS ,[object Object],[object Object],[object Object]
adalah pengelompokan kelas RS berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan KLASIFIKASI RS PERMENKES NO 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Langkah Peningkatan & Penetapan Kelas RS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Isi Instrumen  Self Assesment  Klasifikasi RS Dikirim  ke Kementerian Kesehatan RI  c.Q Ditjen Bina Yanmedik SKORING VISITASI  TIM Kementerian Kesehatan RI Feed Back Hasil Tinjauan Tim Hasil diproses oleh Kementerian Kesehatan RI Lulus ? SK Peningkatan /  Penetapan Kelas oleh MENKES  Pembinaan oleh Dinkes Prop., Pemda & Kementerian Kesehatan RI Ya Tidak Pengajuan Kembali
Klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas A Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik  paling sedikit : - 4 pelayanan spesialistik dasar,  - 5 pelayanan spesialis penunjang medik - 12 pelayanan medik spesialis lain,  - 13 pelayanan medik sub spesialis Jumlah tempat tidur :400 tt Perbandingan tt dan perawat, 1:1 Tenaga tetap : - 18 dr umum, 4 drg - 2  dari 6 dr sp masing2 yan spes das - 1 dari 3 dr sp masing2 yan penunjang medis - 1 dari 3 dr sp masing2 yan spesialis lain - 1 drg spesialis - 1 dari 2 dr sub spes masing2 yan sub spesialis
Lanjutan.. Kelas B Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 4 pelayanan medik spesialis dasar - 4 pelayanan spesialis penunjang medis  - 8 pelayanan medik spesialis lainnya - 2 pelayanan medik sub spesialis dasar Jumlah tempat tidur min 200 tt Perbandingan perawat dan tt, 1:1 Pegawai tetap : - 12 dr umum & 3 dr gigi - 1 dari 3 dr spes masing2 yan spesialis dasar - 1 dari 2 dr sp masing2 yan penunjang medis - 4 dr sp lainnya dari yan spes yang berbeda - 1 drg spesialis - 1 dari 2 dr sub spes
Lanjutan.. Kelas C Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 4 pelayanan medik spesialis dasar - 4 pelayanan spesialis penunjang medis  Jumlah tempat tidur min 100 tt Perbandingan perawat dan tt, 2:3 Pegawai tetap : - 9 dr umum & 2 dr gigi - 2 dr sp dari  yan spesialis dasar yang berbeda - 2 dr sp dari yan penunjang medis yang berbeda
Lanjutan.. ,[object Object],Kelas D Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 2 pelayanan medik spesialis dasar  Jumlah tempat tidur min 50 tt Perbandingan perawat dan tt, 2:3 Pegawai tetap : - 4 dr umum & 1 dr gigi - 1 dr spesialis dasar
RUMAH SAKIT KHUSUS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Lanjutan….. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
REGISTRASI RS adalah pencatatan resmi terhadap seluruh institusi pelayanan  kesehatan baik  pemerintah maupun swasta untuk mengetahui status dan keberadaannya yang di register oleh Kementrian Kesehatan RI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PERSYARATAN
PENUTUP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
© 2010 Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS BPEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
Tri Ananto
 
akses terhadap rekam medis.doc
akses terhadap rekam medis.docakses terhadap rekam medis.doc
akses terhadap rekam medis.doc
emiiabiM
 
Spo transfer pasien antar ruangan
Spo transfer pasien antar ruanganSpo transfer pasien antar ruangan
Spo transfer pasien antar ruangan
mayangsari67
 
Formulir general consent
Formulir general consentFormulir general consent
Formulir general consent
Cut Fathani
 
Struktur kode ina cbgs
Struktur kode ina cbgsStruktur kode ina cbgs
Struktur kode ina cbgs
Jumpa Utama Amrannur
 
1.2.2.1 sop penyampaian informasi
1.2.2.1 sop penyampaian informasi1.2.2.1 sop penyampaian informasi
1.2.2.1 sop penyampaian informasi
PUSKESMASUTAN
 
Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019
Muh Saleh
 
329966349 sop-rujukan-internal
329966349 sop-rujukan-internal329966349 sop-rujukan-internal
329966349 sop-rujukan-internal
Robi Siswara
 
(Lamp 1.30) standar pelayanan ruang vip
(Lamp 1.30) standar pelayanan ruang vip(Lamp 1.30) standar pelayanan ruang vip
(Lamp 1.30) standar pelayanan ruang vip
Armin Kobain
 
Aspek Legal dalam Pelayanan Gawat Darurat
Aspek Legal dalam Pelayanan Gawat DaruratAspek Legal dalam Pelayanan Gawat Darurat
Aspek Legal dalam Pelayanan Gawat Darurat
Robertus Arian Datusanantyo
 
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Adelina Hutauruk
 
Panduan Kontrak Klinis dan Manjemen.docx
Panduan Kontrak Klinis dan Manjemen.docxPanduan Kontrak Klinis dan Manjemen.docx
Panduan Kontrak Klinis dan Manjemen.docx
SuhartiniRahman2
 
MATERI ASPAK
MATERI ASPAKMATERI ASPAK
MATERI ASPAK
SsiAntRiSsna
 
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat pptAspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Elon Yunus
 
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
ADam Raeyoo
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Muh Saleh
 
SOSIALISASI REKAM MEDIS PPT..pptx
SOSIALISASI REKAM MEDIS  PPT..pptxSOSIALISASI REKAM MEDIS  PPT..pptx
SOSIALISASI REKAM MEDIS PPT..pptx
fati414027
 
Contoh Full spo spill kit
Contoh Full spo spill kitContoh Full spo spill kit
Contoh Full spo spill kit
Andi Wijaya
 

What's hot (20)

Rekam medis rajal
Rekam medis rajalRekam medis rajal
Rekam medis rajal
 
STARKES TKRS.docx
STARKES TKRS.docxSTARKES TKRS.docx
STARKES TKRS.docx
 
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS BPEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
 
akses terhadap rekam medis.doc
akses terhadap rekam medis.docakses terhadap rekam medis.doc
akses terhadap rekam medis.doc
 
Spo transfer pasien antar ruangan
Spo transfer pasien antar ruanganSpo transfer pasien antar ruangan
Spo transfer pasien antar ruangan
 
Formulir general consent
Formulir general consentFormulir general consent
Formulir general consent
 
Struktur kode ina cbgs
Struktur kode ina cbgsStruktur kode ina cbgs
Struktur kode ina cbgs
 
1.2.2.1 sop penyampaian informasi
1.2.2.1 sop penyampaian informasi1.2.2.1 sop penyampaian informasi
1.2.2.1 sop penyampaian informasi
 
Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019
 
329966349 sop-rujukan-internal
329966349 sop-rujukan-internal329966349 sop-rujukan-internal
329966349 sop-rujukan-internal
 
(Lamp 1.30) standar pelayanan ruang vip
(Lamp 1.30) standar pelayanan ruang vip(Lamp 1.30) standar pelayanan ruang vip
(Lamp 1.30) standar pelayanan ruang vip
 
Aspek Legal dalam Pelayanan Gawat Darurat
Aspek Legal dalam Pelayanan Gawat DaruratAspek Legal dalam Pelayanan Gawat Darurat
Aspek Legal dalam Pelayanan Gawat Darurat
 
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
 
Panduan Kontrak Klinis dan Manjemen.docx
Panduan Kontrak Klinis dan Manjemen.docxPanduan Kontrak Klinis dan Manjemen.docx
Panduan Kontrak Klinis dan Manjemen.docx
 
MATERI ASPAK
MATERI ASPAKMATERI ASPAK
MATERI ASPAK
 
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat pptAspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
 
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
 
SOSIALISASI REKAM MEDIS PPT..pptx
SOSIALISASI REKAM MEDIS  PPT..pptxSOSIALISASI REKAM MEDIS  PPT..pptx
SOSIALISASI REKAM MEDIS PPT..pptx
 
Contoh Full spo spill kit
Contoh Full spo spill kitContoh Full spo spill kit
Contoh Full spo spill kit
 

Similar to Perizinan rumah sakit

Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
septian57
 
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
ratu ayu
 
permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1
permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1
permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1melodycguitarista
 
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.pptARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
1130221010ANNA
 
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptxMANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
FaizAji1
 
analisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfanalisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdf
drgShelyOktavia
 
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptxPP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
AirinShabrina1
 
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
wijayanti1974
 
Tugas Kelompok 1 RS Tipe A...............
Tugas Kelompok 1 RS Tipe A...............Tugas Kelompok 1 RS Tipe A...............
Tugas Kelompok 1 RS Tipe A...............
helixyap92
 
Permenkes 56
Permenkes 56Permenkes 56
Permenkes 56
Bangkit Sitohang
 
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptxpasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
DONNYTANNU1
 
paparan-sundoyo-sospp.pdf
paparan-sundoyo-sospp.pdfpaparan-sundoyo-sospp.pdf
paparan-sundoyo-sospp.pdf
barozi1
 
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptxMANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
Muhammadsadad7
 
KLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxKLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptx
mursal sigli
 
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
MulyonoKengkeng
 
Permenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinikPermenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinik
falkenmadara
 
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitPermenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Gafar Hartatiyanto
 
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.pptEtika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
FahtiaNurRosyida1
 
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
Ira Muchaji
 

Similar to Perizinan rumah sakit (20)

Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
 
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
 
permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1
permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1
permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1
 
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.pptARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
 
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptxMANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
 
analisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfanalisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdf
 
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptxPP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
 
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
 
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
 
Tugas Kelompok 1 RS Tipe A...............
Tugas Kelompok 1 RS Tipe A...............Tugas Kelompok 1 RS Tipe A...............
Tugas Kelompok 1 RS Tipe A...............
 
Permenkes 56
Permenkes 56Permenkes 56
Permenkes 56
 
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptxpasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
 
paparan-sundoyo-sospp.pdf
paparan-sundoyo-sospp.pdfpaparan-sundoyo-sospp.pdf
paparan-sundoyo-sospp.pdf
 
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptxMANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
 
KLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxKLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptx
 
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
 
Permenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinikPermenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinik
 
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitPermenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
 
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.pptEtika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
 
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
 

More from Joni Iswanto

Protap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencanaProtap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencanaJoni Iswanto
 
Modul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resikoModul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resikoJoni Iswanto
 
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratanModul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratanJoni Iswanto
 
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.Joni Iswanto
 
Manajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatanManajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatanJoni Iswanto
 
Pemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang NyamukPemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang NyamukJoni Iswanto
 
Prosedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiProsedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiJoni Iswanto
 
Manajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasiManajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasiJoni Iswanto
 
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 iPenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 iJoni Iswanto
 
Pelayanan imunisasi
Pelayanan  imunisasiPelayanan  imunisasi
Pelayanan imunisasiJoni Iswanto
 
Rencana kontinjensi
Rencana kontinjensiRencana kontinjensi
Rencana kontinjensiJoni Iswanto
 
Nutrisi anak balita
Nutrisi anak balitaNutrisi anak balita
Nutrisi anak balitaJoni Iswanto
 
Standard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanStandard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanJoni Iswanto
 
Dasar perilaku individual
Dasar perilaku individualDasar perilaku individual
Dasar perilaku individualJoni Iswanto
 
Pengembangan program uks
Pengembangan program uksPengembangan program uks
Pengembangan program uksJoni Iswanto
 
Masalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remajaMasalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remajaJoni Iswanto
 

More from Joni Iswanto (20)

Protap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencanaProtap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencana
 
Modul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resikoModul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resiko
 
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratanModul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
 
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
 
Manajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatanManajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatan
 
Pemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang NyamukPemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang Nyamuk
 
Prosedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiProsedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasi
 
Manajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasiManajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasi
 
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 iPenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
 
Pelayanan imunisasi
Pelayanan  imunisasiPelayanan  imunisasi
Pelayanan imunisasi
 
Napza
NapzaNapza
Napza
 
Mtbs
MtbsMtbs
Mtbs
 
Rencana kontinjensi
Rencana kontinjensiRencana kontinjensi
Rencana kontinjensi
 
Nutrisi anak balita
Nutrisi anak balitaNutrisi anak balita
Nutrisi anak balita
 
Standard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanStandard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidan
 
Dasar perilaku individual
Dasar perilaku individualDasar perilaku individual
Dasar perilaku individual
 
Pengembangan program uks
Pengembangan program uksPengembangan program uks
Pengembangan program uks
 
Masalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remajaMasalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remaja
 
Higiene industri
Higiene industriHigiene industri
Higiene industri
 
Info gender
Info genderInfo gender
Info gender
 

Perizinan rumah sakit

  • 1.  
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. RS yg memberikan pelayanan kesehatan pd semua bidang & jenis penyakit RS yg memberikan pelayanan utama pd 1 bid atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, gol, umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya BerdasarkanJENIS PELAYANAN RS RUMAH SAKIT (UU no 44/2009) RS UMUM RS KHUSUS
  • 6. RS yg dikelola oleh Pemerintah, Pemda & Badan Hukum yg bersifat Nirlaba & tdk dpt dialihkan menjadi RS Privat RS yg dikelola oleh Badan Hukum dgn tujuan Profit yg berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero Berdasarkan PENGELOLAAN RS RS PUBLIK RS PRIVAT RUMAH SAKIT (UU no 44/2009)
  • 7. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mendasari bidang perumahsakitan No RUMAH SAKIT PUBLIK RUMAH SAKIT PRIVAT 1 Tujuan : Non For Profit (Sisa hasil usaha untuk pengembangan pelayanan RS) Tujuan : For Profit 2 Mendapat insentif pajak baik sebagai RS pendidikan ataupun tidak Mendapat insentif pajak hanya bila telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan
  • 8. STUDI KELAYAKAN & TATA RUANG RS MEMENUHI STANDAR INPUT (blm dpt memenuhi semuanya) PENETAPAN KELAS (pengelompokan RS brdasarkan Fas & kmampuan yan - Kemkes) IZIN OPERASIONAL TETAP (5 thn – Pemda/Kab/Kota) REGISTRASI (Pencatatan resmi - Kemkes) AKREDITASI (Pelayanan bermutu - Kemkes) IZIN MENDIRIKAN (2 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) IZIN OPERASIONAL SEMENTARA (1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME PENINGKATAN KELAS PERPANJANGAN IZIN
  • 9. PERIZINAN RS Setiap penyelenggara RS wajib memiliki izin (Pasal 25 Undang-Undang no 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit) Permohonan izin mendirikan & izin operasional RS diajukan menurut jenis & klasifikasi RS (Pasal 3 ayat 1 No 147/MENKES/PER/I/2010 tentang PERIZINAN RS) Pasal 26 Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kelas RS Pemberi IZIN Rekomendasi Kls A & RS PMA/PMDN Menteri Kesehatan Dinas Kesehatan Prop Kls B Pemda Prop Dinas Kes Kab/kota Kls C & D Pemda Kab/kota Dinas Kes Kab/kota
  • 10. Untuk memperoleh izin mendirikan RS harus memenuhi persyaratan yang meliputi : a. studi kelayakan b. master plan c. status kepemilikan d. rekomendasi izin mendirikan e. Izin undang-undang gangguan (HO) f. persyaratan pengolahan limbah g. luas tanah dan sertifikatnya h. penamaan i. IMB j. izin Penggunaan Bangunan (IPB) k. surat izin tempat usaha (SITU) Izin mendirikan adalah izin yg diberikan utk mendirikan RS setelah memenuhi persyaratan utk mendirikan yg diberikan utk jangka waktu 2 (dua) tahun & dapat diperpanjang utk 1 (satu) tahun
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas A Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit : - 4 pelayanan spesialistik dasar, - 5 pelayanan spesialis penunjang medik - 12 pelayanan medik spesialis lain, - 13 pelayanan medik sub spesialis Jumlah tempat tidur :400 tt Perbandingan tt dan perawat, 1:1 Tenaga tetap : - 18 dr umum, 4 drg - 2 dari 6 dr sp masing2 yan spes das - 1 dari 3 dr sp masing2 yan penunjang medis - 1 dari 3 dr sp masing2 yan spesialis lain - 1 drg spesialis - 1 dari 2 dr sub spes masing2 yan sub spesialis
  • 16. Lanjutan.. Kelas B Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 4 pelayanan medik spesialis dasar - 4 pelayanan spesialis penunjang medis - 8 pelayanan medik spesialis lainnya - 2 pelayanan medik sub spesialis dasar Jumlah tempat tidur min 200 tt Perbandingan perawat dan tt, 1:1 Pegawai tetap : - 12 dr umum & 3 dr gigi - 1 dari 3 dr spes masing2 yan spesialis dasar - 1 dari 2 dr sp masing2 yan penunjang medis - 4 dr sp lainnya dari yan spes yang berbeda - 1 drg spesialis - 1 dari 2 dr sub spes
  • 17. Lanjutan.. Kelas C Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 4 pelayanan medik spesialis dasar - 4 pelayanan spesialis penunjang medis Jumlah tempat tidur min 100 tt Perbandingan perawat dan tt, 2:3 Pegawai tetap : - 9 dr umum & 2 dr gigi - 2 dr sp dari yan spesialis dasar yang berbeda - 2 dr sp dari yan penunjang medis yang berbeda
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23. © 2010 Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik TERIMA KASIH