Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, tingkat, sistem, proses, peran informasi, agenda setting, dan implementasi, monitoring, evaluasi kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan mencakup berbagai jenis, tingkat, serta proses pembuatan dan pelaksanaannya. Informasi memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan publik.
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas sumber kegagalan dan hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk perencanaan yang tidak tepat, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, dan kurangnya koordinasi. Dokumen ini juga menyajikan contoh kasus kegagalan proyek infrastruktur besar di Indonesia dan daftar proyek-proyek pembangunan yang mangkrak pada tahun 2015 dengan total nilai Rp143 triliun.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan studi kebijakan publik. Terdapat penjelasan mengenai proses kebijakan publik, tantangan kebijakan publik di Indonesia, serta peran analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas berdasarkan pengetahuan.
Disampaikan pada Pelatihan Evidence-Based Policy Making bagi Pegawai BPOM
Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, tingkat, sistem, proses, peran informasi, agenda setting, dan implementasi, monitoring, evaluasi kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan mencakup berbagai jenis, tingkat, serta proses pembuatan dan pelaksanaannya. Informasi memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan publik.
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas sumber kegagalan dan hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk perencanaan yang tidak tepat, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, dan kurangnya koordinasi. Dokumen ini juga menyajikan contoh kasus kegagalan proyek infrastruktur besar di Indonesia dan daftar proyek-proyek pembangunan yang mangkrak pada tahun 2015 dengan total nilai Rp143 triliun.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan studi kebijakan publik. Terdapat penjelasan mengenai proses kebijakan publik, tantangan kebijakan publik di Indonesia, serta peran analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas berdasarkan pengetahuan.
Disampaikan pada Pelatihan Evidence-Based Policy Making bagi Pegawai BPOM
Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
Modul ini membahas konsep kebijakan publik dan privat, jenis kebijakan publik, proses pengambilan keputusan kebijakan, dan tantangan dalam kebijakan publik. Tujuannya adalah membantu peserta memahami konsep-konsep tersebut dan dapat mengidentifikasi jenis kebijakan serta tantangannya.
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang PemerintahanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kebijakan publik di bidang pemerintahan khususnya peran DPRD. Dokumen menjelaskan bahwa DPRD berperan sebagai wakil rakyat dalam membuat keputusan politik, menganggarkan belanja publik, dan mengawasi pelaksanaan pemerintah daerah guna mewakili aspirasi masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan. Dokumen juga menjelaskan pent
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Selain memenuhi tuntutan dan amanat
gerakan reformasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih (good
governance), reformasi birokrasi
merupakan suatu keniscayaan untuk menghadapi
era globalisasi yang penuh tantangan. Globalisasi
menuntut keunggulan komparatif antar negara
dalam memberikan pelayanan prima kepada
stakeholder internasional. Oleh sebab itu, program
reformasi birokrasi menjadi prioritas utama
Pemerintah.
Untuk mewujudkan tujuan-tujuan reformasi
birokrasi, Pemerintah melalui Peraturan Presiden
No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan-
RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014 telah menetapkan
suatu kerangka kebijakan dan strategi
implementasi reformasi birokrasi.
Namun demikian, pelaksanaan program-
program reformasi birokrasi ternyata kurang
berhasil mencapai sasaran-sasaran jangka
menengah (periode 2010-2014) untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih,
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
akuntabilitas kinerja pemerintah. Berbagai
indikator seperti indeks persepsi korupsi,
integritas pelayanan publik, peringkat kemudahan
berusaha, dan indeks efektifitas pemerintahan
mengindikasikan rendahnya kinerja dan
efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang dokumentasi inovasi pemerintah yang mencakup strategi pelaksanaan, resistensi, dan pembelajaran dari setiap inovasi untuk membantu daerah lain dalam merumuskan ide menjadi tindakan baru. Dokumen tersebut juga menanyakan masalah yang dihadapi, solusi yang diusulkan, bagaimana inovasi memecahkan masalah, sumber daya yang digunakan, dan pembelajaran yang didapat.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Paradigma Baru Sistem Perencanaan PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi siklus manajemen pembangunan, perencanaan berbasis kinerja, reformasi perencanaan berdasarkan UU 25 tahun 2004, tujuan dan permasalahan pembangunan, serta pergeseran paradigma dari government ke governance. Dokumen ini juga menjelaskan proses perencanaan, status hukum dokumen perencanaan, syarat perencanaan yang ideal, fungsi perencanaan, serta pel
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Teks tersebut membahas tentang kegagalan perencanaan pembangunan yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak tepat, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, serta pendekatan perencanaan yang terlalu mengatur secara terpusat."
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik yang mencakup definisi kebijakan publik, jenis model kebijakan publik seperti model deskriptif dan normatif, serta metode identifikasi masalah kebijakan dan perumusan masalah kebijakan.
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
Modul ini membahas konsep kebijakan publik dan privat, jenis kebijakan publik, proses pengambilan keputusan kebijakan, dan tantangan dalam kebijakan publik. Tujuannya adalah membantu peserta memahami konsep-konsep tersebut dan dapat mengidentifikasi jenis kebijakan serta tantangannya.
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
Manajemen Kebijakan Publik di Bidang PemerintahanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kebijakan publik di bidang pemerintahan khususnya peran DPRD. Dokumen menjelaskan bahwa DPRD berperan sebagai wakil rakyat dalam membuat keputusan politik, menganggarkan belanja publik, dan mengawasi pelaksanaan pemerintah daerah guna mewakili aspirasi masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan. Dokumen juga menjelaskan pent
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Selain memenuhi tuntutan dan amanat
gerakan reformasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih (good
governance), reformasi birokrasi
merupakan suatu keniscayaan untuk menghadapi
era globalisasi yang penuh tantangan. Globalisasi
menuntut keunggulan komparatif antar negara
dalam memberikan pelayanan prima kepada
stakeholder internasional. Oleh sebab itu, program
reformasi birokrasi menjadi prioritas utama
Pemerintah.
Untuk mewujudkan tujuan-tujuan reformasi
birokrasi, Pemerintah melalui Peraturan Presiden
No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan-
RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014 telah menetapkan
suatu kerangka kebijakan dan strategi
implementasi reformasi birokrasi.
Namun demikian, pelaksanaan program-
program reformasi birokrasi ternyata kurang
berhasil mencapai sasaran-sasaran jangka
menengah (periode 2010-2014) untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih,
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
akuntabilitas kinerja pemerintah. Berbagai
indikator seperti indeks persepsi korupsi,
integritas pelayanan publik, peringkat kemudahan
berusaha, dan indeks efektifitas pemerintahan
mengindikasikan rendahnya kinerja dan
efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang dokumentasi inovasi pemerintah yang mencakup strategi pelaksanaan, resistensi, dan pembelajaran dari setiap inovasi untuk membantu daerah lain dalam merumuskan ide menjadi tindakan baru. Dokumen tersebut juga menanyakan masalah yang dihadapi, solusi yang diusulkan, bagaimana inovasi memecahkan masalah, sumber daya yang digunakan, dan pembelajaran yang didapat.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Paradigma Baru Sistem Perencanaan PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi siklus manajemen pembangunan, perencanaan berbasis kinerja, reformasi perencanaan berdasarkan UU 25 tahun 2004, tujuan dan permasalahan pembangunan, serta pergeseran paradigma dari government ke governance. Dokumen ini juga menjelaskan proses perencanaan, status hukum dokumen perencanaan, syarat perencanaan yang ideal, fungsi perencanaan, serta pel
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Teks tersebut membahas tentang kegagalan perencanaan pembangunan yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak tepat, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, serta pendekatan perencanaan yang terlalu mengatur secara terpusat."
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik yang mencakup definisi kebijakan publik, jenis model kebijakan publik seperti model deskriptif dan normatif, serta metode identifikasi masalah kebijakan dan perumusan masalah kebijakan.
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik, definisi kebijakan publik, kategori kebijakan publik, dan teori pembuatan keputusan kebijakan publik seperti teori rasional komprehensif dan inkremental.
Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah dalam mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan, baik dalam melakukan maupun tidak melakukan suatu hal. Kebijakan publik dapat berupa keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan tertentu.
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanFahrul Azmi
Dokumen tersebut membahas evaluasi kebijakan publik, termasuk metode evaluasi, aktor yang melakukan evaluasi, tantangan dalam evaluasi kebijakan, dan analisis biaya-manfaat sebagai salah satu metode evaluasi kuantitatif."
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik. Terdapat dua pendekatan utama analisis kebijakan, yaitu analisis kebijakan dari perspektif akademik yang berfokus pada proses kebijakan, dan analisis kebijakan dari perspektif terapan yang berfokus pada dampak kebijakan. Dokumen tersebut juga membahas metodologi dan tujuan dari analisis kebijakan.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Analisis pengaruh-tol-laut-pada-perekonomian-nasionalfebbry beda teron
Tugas ini menganalisis dampak pengembangan tol laut terhadap perekonomian nasional dengan menggunakan metode analisis input-output. Tol laut diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan menyatukan pasar di seluruh Indonesia, serta memberikan dampak positif terhadap output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Analisis dilakukan dengan menggunakan tabel input-output 9 sektor tahun 2005 untuk melihat keterkaitan antar sektor dan dampak
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kebijakan publik, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, peran birokrat lapangan, dan diskresi dalam implementasi kebijakan.
1. Dokumen membahas proses manajemen kebijakan publik dan teori gunung es yang menjelaskan dinamika proses kebijakan.
2. Terdapat agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta hubungannya dengan teori gunung es.
3. Teori gunung es menjelaskan bahwa masalah kebijakan bersumber dari pemikiran mendalam yang terlihat di permukaan sebagai isu publik.
implementasi kebijakan program penanggulangan kebijakanAnggit T A W
1) Studi ini menganalisis implementasi kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kota Gorontalo dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
2) Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah sesuai dengan tahapannya, responsivitas pemerintah tinggi, dan masyarakat mendukung program tersebut.
3) Faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokras
Teks tersebut membahas langkah-langkah dalam mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak kebijakan, mencakup monitoring hasil, penilaian terhadap tujuan dan nilai kebijakan, serta penggunaan kriteria seperti efektivitas, efisiensi, dan kecocokan. Ada beberapa pendekatan evaluasi seperti evaluasi faktual yang menilai hasil secara objektif dan evaluasi formal yang memp
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum dalam 3 kalimat:
1. Permenkes No. 9 tahun 2014 mengatur tentang jenis klinik, persyaratan pendirian klinik, perizinan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan peralihan dan penutup.
2. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui peraturan tersebut dan
Dokumen tersebut membahas tentang kajian manajemen publik khususnya analisis kebijakan publik. Dokumen menjelaskan pengertian, konsep, proses, dan peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, jenis, tingkat, bentuk, dan contoh-contoh kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat. Tujuannya antara lain untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Jenis kebijakan dapat berupa distributif, ekstraktif, atau regulatif. Kebij
Dokumen tersebut membahas tentang pengukuran kinerja di sektor publik dengan 3 kalimat:
1. Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan akuntabilitas di sektor publik.
2. Sistem pengukuran kinerja harus dapat memperhitungkan pencapaian program dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan.
3. Unsur-unsur kunci sistem pengukuran kinerja meliputi perencanaan tu
Dokumen tersebut membahas sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia dengan pendekatan top-down dan bottom-up. Secara garis besar dibahas mengenai struktur organisasi kementerian kesehatan, sistem pembiayaan di tingkat provinsi, rumah sakit, puskesmas, dan asuransi kesehatan.
Manajemen pengetahuan dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk membuat kondisi berpikir para karyawan tidak mandeg atau hanya mengikuti apa kata atasannya tanpa memperoleh kejelasan mengenai saran atau usulan dari bawahan. Manajemen pengetahuan dibutuhkan untuk menggali konsep/ide/gagasan dari karyawan kepada atasan agar perkembangan organisasi semakin dinamis tidak statis, menemukan ide-ide baru, serta ada inovasi yang dapat dikerjakan oleh organisasi tersebut.
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolriKukuh Setiawan
Dokumen tersebut membahas program dan kegiatan Polri dalam merespon dinamika tantangan keamanan dengan melakukan reformasi internal, peningkatan profesionalisme, dan penanganan berbagai ancaman seperti radikalisme, terorisme, dan kejahatan lainnya.
2. TPU/ KOMPETENSI DASAR
SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN INI PESERTA MAMPU
MENJELASKAN PENGERTIAN, KONSEP POKOK, METODE
ANALISIS & APLIKASI KEBIJAKAN PUBLIK SERTA PERAN
INFORMASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK.
3. TPK/ INDIKATOR KEBERHASILAN
SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN INI PESERTA
MAMPU MENJELASKAN:
• PENGERTIAN, JENIS-JENIS & TINGKAT-TINGKAT K.P.
• SISTEM, PROSES, & SIKLUS K.P.
• PERAN INFORMASI DALAM PEMBENTUKAN K.P.
• AGENDA SETTING
• ANALISIS K.P. SERTA:
• MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK.
4. A. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
THOMAS R. DYE:
PUBLIC POLICY IS WHATEVER THE GOVERNMENT CHOSE TO
DO OR NOT TO DO.
APAPUN PILIHAN PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN ATAU
TIDAK MELAKUKAN.
JAMES E. ANDERSON:
PUBLIC POLICY ARE THOSE POLICIES DEVELOPED BY
GOV.BODIES & OFFICIALS.
K.P. ADALAH KEBIJAKAN YG. DIKEMBANGKAN OLEH BADAN-
BADAN & PEJABAT-PEJABAT PEMERINTAH.
5. DAVID EASTON:
PUBLIC POLICY IS THE AUTHORITATIVE ALLOCATION OF
VALUES FOR THE WHOLE SOCIETY.
K.P. ADALAH PENGALOKASIAN NILAI-NILAI SECARA SAH
KEPADA SELURUH ANGGOTA MASYARAKAT.
CATATAN:
PIDATO & PERNYATAAN KEBIJAKAN (POLICY STATEMENT)
PEJABAT PEM./NEGARA DAPAT MERUPAKAN K.P.
(MUDRICK K. ET AL)
KESIMPULAN:
• K.P. DIBUAT OLEH PEMERINTAH YG. BERUPA TINDAKAN-
TINDAKAN PEMERINTAH.
• K.P. BAIK UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN
SESUATU ITU MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU.
• K.P. DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT.
6. B. JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK
1. SUBSTANTIVE & PROCEDURAL POLICIES.
2. DISTRIBUTIVE, REDISTRIBUTIVE & REGULATORY POLICIES.
3. MATERIAL POLICIES.
4. PUBLIC GOODS & PRIVATE GOODS POLICIES.
SUBSTANTIVE POLICY:
KEBIJAKAN YG. DILIHAT DARI SUBSTANSI MASALAH YG.
DIHADAPI.
PROCEDURAL POLICY:
KEBIJAKAN YG. DILIHAT DARI PIHAK-PIHAK YG. TERLIBAT
DALAM PERUMUSANNYA (POLICY STAKE HOLDERS).
7. DISTRIBUTIVE POLICY:
• PEMBERIAN PELAYANAN/ KEUNTUNAN KEPADA INDIVIDU,
KELOMPOK, PERUSAHAAN.
REDISTRIBUTIVE POLICY:
PEMINDAHAN ALOKASI KEKAYAAN PEMILIKAN HAK.
REGULATORY POLICY:
PEMBATASAN/ PELARANGAN TERHADAP PERBUATAN/
TINDAKAN.
PUBLIC GOODS POLICY:
PENYEDIAAN BARANG/ PELAYANAN UNTUK KEPENTINGAN
ORANG BANYAK.
PRIVATE GOODS POLICY:
PENYEDIAAN BARANG/ PELAYANAN UNTUK KEPENTINGAN
PERORANGAN DENGAN IMBALAN TERTENTU.
9. LINGKUP NASIONAL
KEBIJAKAN NASIONAL:
• BERSIFAT FUNDAMENTAL & STRATEGIS.
• UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.
• WEWENANG: MPR, PRESIDEN, DPR.
• BENTUK: UUD, TAP MPR, UU, PERPU.
KEBIJAKAN UMUM:
• MENYELURUH, NASIONAL
• PELAKSANAAN UUD, TAP MPR, UU,
• WEWENANG: PRESIDEN
• BENTUK: PP, KEPRES, INPRES.
10. KEBIJAKAN PELAKSANAAN
• MERUPAKAN PENJABARAN DARI KEBIJAKAN
UMUM.
• SEBAGAI STRATEGI PELAKSANAAN DI BIDANG
TERTENTU.
• YG. BERWEWENANG: MENTERI, PEJABAT
SETINGKAT MENTERI & PIMPINAN LPND.
• BENTUK: * PERATURAN MENTERI/ PEJABAT
SETINGKAT MENTERI/ PIMP. LPND.
* KEPUTUSAN/ INSTRUKSI MENTERI/
PEJABAT SETINGKAT MENTERI/ PIMP.
LPND.
11. LINGKUP WILAYAH/ DAERAH
KEBIJAKAN UMUM
• MERUPAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.
• MERUPAKAN PELAKSANAAN ASAS
DESENTRALISASI
• YANG BERWEWENANG:
• GUBERNUR, DPRD PROVINSI
• BUPATI/ WALIKOTA/ DPRD KABUPATEN/ KOTA.
• BENTUK: PERDA PROVINSI, PERDA KABUPATEN/
KOTA.
12. KEBIJAKAN PELAKSANAAN
• DESENTRALISASI: PELAKSANAAN PERDA.
• DEKONSENTRASI: PELAKSANAAN KEBIJAKAN
NASIONAL DI DAERAH (OLEH APARAT
PUSAT DI DAERAH)
• TUGAS PERBANTUAN (MEDEBEWIND):
PELAKSANAAN TUGAS PUSAT DI
DAERAH (OLEH APARAT DAERAH).
• YANG BERWEWENANG: GUBERNUR; BUPATI/
WALIKOTA.
• BENTUK: * KEPUTUSAN GUBERNUR
* KEPUTUSAN BUPATI/ WALIKOTA
* INSTRUKSI GUBERNUR, BUPATI/
WALIKOTA (KHUSUS
UNTUK DESENTRALISASI &
TUGAS PERBANTUAN).
13. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK
ADALAH KESELURUHAN POLA KELEMBAGAAN
DALAM PEMBUATAN KEBJ. PUBLIK YG.
MELIBATKAN HUBUNGAN DIANTARA 4 ELEMEN
YAITU MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK, PEMBUATAN
KEBIJAKAN PUBLIK, KEBIJAKAN PUBLIK, &
DAMPAKNYA TERHADAP KELOMPOK SASARAN.
INPUT PROSES OUTPUT IMPACT
14. INPUT: MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK (KEADAAN YG.
MELATARBELAKANGI/ PERISTIWA YG.
MENYEBABKAN TIMBULNYA MASALAH K.P.):
* TUNTUTAN, KEINGINAN, TANTANGAN,
PELUANG.
* MASALAH YG. DITIMBULKAN OLEH K.P.
BARU.
PROSES: PROSES PEMBUATAN K.P. BERSIFAT
POLITIS, MELIBATKAN BERBAGAI KELOMPOK
KEPENTINGAN YG. BERBEDA, ATAU
BERTENTANGAN (STAKE HOLDER: PEJABAT
PEMERINTAH, PEJABAT NEGARA, LEMBAGA
PEMERINTAH, LINGK. MASY. TERMASUK
PARPOL, PENGUSAHA).
15. OUTPUT: KEBIJAKAN PUBLIK, BERUPA TINDAKAN
YG. DIMAKSUDKAN UNTUK MEMECAHKAN
MASALAH ATAU MENCAPAI TUJUAN
TERTENTU: PENEGAKAN HUKUM,
KEAMANAN, PENDIDIKAN, PEMERATAAN,
PENGENTASAN KEMISKINAN, KESEHATAN
IMPACT: DAMPAK K.P. TERHADAP KELOMPOK
SASARAN, YG. PERILAKU/ KEADAANNYA
INGIN DIPENGARUHI/ DIUBAH.
16. PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK
EKSEKUTIF LEGISLATIF
MASS MEDIA FORUM
STAKE HOLDER STAKE HOLDER
AHLI UTAMA
STAKE HOLDER
INTERNASIONAL
17. PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
TAHAP 1: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK:
• PERUMUSAN MASALAH
• DIPILIHNYA ALTERNATIF
• REKOMENDASI PENGESAHAN OLEH PEJABAT YG
BERWEWENANG.
TAHAP 2: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK:
MERUPAKAN PELAKSANAAN K.P. SETELAH
DISAHKAN ( KEBIJAKAN LANGSUNG- DILAKUKAN
OLEH PEM. SENDIRI, KEBIJAKAN TIDAK LANGSUNG-
PEM. HANYA MENGATUR, KEBIJAKAN CAMPURAN).
18. TAHAP 3: MONITORING KEBIJAKAN PUBLIK
PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI K.P.
UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI
PENCAPAIAN TUJUAN K.P.
TAHAP 4: EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
MENILAI PERBEDAAN SEBELUM & SESUDAH
DIIMPLEMENTASIKANNYA K.P.
MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK: SARA,
KRIMINALITAS, INFLASI, ENERGI, POLUSI,
PENGANGGURAN, DLL.
19. SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK
PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DIGAMBARKAN
SEBAGAI SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK.
PERUMUSAN
KEBIJAKAN
EVALUASI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KEBIJAKAN
MONITORING
KEBIJAKAN
20. DATA: FAKTA YG. SEDANG TIDAK DIGUNAKAN PADA
PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN, DICATAT
DAN DIARSIPKAN TANPA MAKSUD SEGERA
DIAMBIL KEMBALI UNTUK PENGAMBILAN
KEPUTUSAN.
INFORMASI: DATA YG. DIAMBIL KEMBALI, DIOLAH &
DIGUNAKAN UNTUK MEMBERI DUKUNGAN
KETERANGAN UNTUK PENGAMBILAN
KEPUTUSAN.
21. SYARAT-SYARAT INFORMASI YANG BAIK
• KETERSEDIAAN (AVAILABILITY)
• MUDAH DIPAHAMI
• RELEVAN DENGAN PERMASALAHAN
• BERMANFAAT
• TEPAT WAKTU
• ANDAL (RELIABLE): SUMBERNYA
• AKURAT TANPA SALAH, JELAS, TEPAT
• KONSISTEN: TIDAK KONTRADIKSI.
22. PENTINGNYA INFORMASI DALAM PEMBUATAN
KEBIJAKAN:
• UNTUK MEMECAHKAN
PERMASALAHAN
DIPERLUKAN
INFORMASI.
• DALAM PERUMUSAN/
PEMBUATAN
KEBIJAKAN
DIPERLUKAN
INFORMASI.
23. INFORMASI YANG RELEVAN DENGAN
KEBIJAKAN
DALAM PENYEDIAAN INFORMASI, METODOLOGI DALAM
ANALISIS KEBIJAKAN DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI
DENGAN MENJAWAB 5 PERTANYAAN.
• MASALAH APA YG.DIHADAPI MASALAH KEBIJAKAN
• KEBIJAKAN-KEBIJAKAN APA YG. TELAH DIBUAT UNTUK
MEMECAHKAN MASALAH SEKARANG/ MASA LALU, DAN HASIL
APA YG. TELAH DICAPAI HASIL KEBIJAKAN
• BAGAIMANA NILAI (TUJUAN YG. DIINGINKAN) DARI HASIL
KEBIJAKAN DALAMMEMECAHKAN MASALAH KINERJA KEBJ.
• ALTERNATIF-ALTERNATIF KEBIJAKAN APA YG. TERSEDIA
UNTUK MEMECAHKAN MASALAH MASA DEPAN KEBJ.
• ALTERNATIF-ALTERNATIF TINDAKAN APA YG. PERLU
DILAKUKAN UNTUK MEMECAHKAN MASALAH TINDAKAN
KEBJ.
(WILLIAM N. DUNN)
24. • MERUPAKAN SUATU TAHAP SEBELUM
PERUMUSAN KEBIJAKAN DILAKUKAN BAGAIMANA
ISU-ISU MUNCUL PADA AGENDA PEMERINTAH YG.
PERLU DITINDAKLANJUTI BERUPA TINDAKAN-
TINDAKAN PEMERINTAH.
• ADALAH PENGENALAN MASALAH YG. DIHADAPI
OLEH INSTANSI PEMERINTAH.
• PENGERTIAN AGENDA: SUATU DAFTAR SUBJEK
ATAU MASALAH DIMANA PARA PEJABAT PEMERIN-
TAH & MASYARAKAT DILUAR PEMERINTAH
MEMBERIKAN PERHATIAN.
25. AGENDA DIBEDAKAN MENJADI 2:
• SISTEMIK AGENDA (AGENDA SISTEMIK)
• GOVERNMENTAL AGENDA (AGENDA PEMERINTAH)
AGENDA SISTEMIK
• TERDIRI ATAS ISU-ISU YG. DIPANDANG SECARA
UMUM OLEH ANGGOTA MASYARAKAT POLITIK
SEBAGAI PANTAS MENDAPAT PERHATIAN DARI
MASYARAKAT.
• MENCAKUP MASALAH-MASALAH YG. BERADA
DALAM KEWENANGAN SAH DARI SETIAP TINGKAT
PEMERINTAH.
26. TIGA PRASYARAT AGAR ISU KEBIJAKAN
DAPAT MASUK DALAM AGENDA SISTEMIK:
• MEMPEROLEH PERHATIAN YG. LUAS MINIMAL
MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT.
• ADANYA PERSEPSI/ PANDANGAN MASYARAKAT
BAHWA PERLU DILAKUKAN TINDAKAN UNTUK
MEMECAHKAN MASALAH ITU.
• ADANYA PERSEPSI YG. SAMA DARI MASYARAKAT
BAHWA MASALAH ITU MERUPAKAN KEWAJIBAN &
TANGGUNGJAWAB YG. SAH DARI PEMERINTAH
UNTUK MEMECAHKAN.
27. AGENDA PEMERINTAH
SERANGKAIAN MASALAH YG. SECARA EKSPLISIT
MEMERLUKAN PERTIMBANGAN YG. AKTIF &
SERIUS DARI PEMBUAT KEBIJAKAN YG. SAH.
AGAR PERMASALAHAN DAPAT MASUK KEDALAM
AGENDA PEMERINTAH:
• TERDAPAT ANCAMAN TERHADAP KESEIMBANGAN
ANTAR KELOMPOK.
• PEMIMPIN POLITIK DPT. MENJADI FAKTOR
PENTING DALAM PENYUS. AGENDA PEMERINTAH.
• TIMBULNYA KRISIS ATAU PERISTIWA LUAR BIASA.
• ADANYA GERAKAN-GERAKAN PROTES.
28. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
• ADALAH SUATU PROSES DIMANA KEBIJAKAN-
KEBIJAKAN ATAU PROGRAM-PROGRAM
DILAKSANAKAN.
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERUPAKAN
PENERJEMAHAN RENCANA-RENCANA KEDALAM
PELAKSANAAN.
• IMPLEMENASI KEBIJAKAN DIANGGAP TIDAK
BERMASALAH.
• SEKALI KEBIJAKAN DIBUAT AKAN MUDAH
DILAKSANAKAN. ( ANGGAPAN)
29. IMPLEMENTATION GAP
• DALAM SUATU PROSES KEBIJAKAN AKAN TERBU-
KA KEMUNGKINAN TERJADINYA PERBEDAAN
ANTARA APA YG. DIHARAPKAN OLEH PEMBUAT
KEBIJAKAN DENGAN KENYATAAN YG. DICAPAI.
IMPLEMENTATION CAPACITY
• KEMAMPUAN ORGANISASI UNTUK MENGIMPLE-
MENTASIKAN KEBIJAKAN AGAR TUJUAN YG. TELAH
DITETAPKAN DALAM KEBIJAKAN DAPAT DICAPAI.
30. 2 KATEGORI KEGAGALAN KEBIJAKAN
PUBLIK:
• NON IMPLEMENTATION (TIDAK DAPAT DIIMPLE-
MENTASIKAN)
CONTOH: PAJAK 5% UNTUK PENUKARAN Rp. KE
US $.
• UNSUCCESSFUL IMPLEMENTATION
(IMPLEMENTASI YG. KURANG BERHASIL)
CONTOH: RETRIBUSI PESAWAT TV.
31. MONITORING KEBIJAKAN PUBLIK
ADALAH PROSES KEGIATAN PENGAWASAN
TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YG.
MELIPUTI KETERKAITAN ANTARA
IMPLEMENTASI & HASIL-HASILNYA.
TUJUAN MONITORING:
• COMPLIANCE
• AUDITING
• ACCOUNTING
• EXPLANATION.
32. • COMPLIANCE:
APAKAH PETUGAS TAAT PADA STANDAR &
PROSEDUR SESUAI PERATURAN.
• AUDITING
APAKAH DANA & PELAYANAN YG.DIALOKASIKAN
MENCAPAI KELOMPOK.
• ACCOUNTING
PERUBAHAN APA YG. TERJADI AKIBAT DARI
KEBIJAKAN.
• EXPLANATION
MENGAPA HASIL DARI KEBIJAKAN BERBEDA
DENGAN TUJUANNYA.
33. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
• ADALAH PROSES PENGKAJIAN SECARA
SISTEMATIK,OBJEKTIF & EMPIRIS TENTANG AKIBAT
–AKIBAT DARI KEBIJAKAN & PROGAM YG.
DIIMPLEMENTASIKAN, DILIHAT DARI TUJUAN-
TUJUAN YG. DIHARAPKAN TERCAPAI.
• MERUPAKAN KEGIATAN POLITIS.
• MELIBATKAN BIROKRAT & POLITISI DALAM
PEMERINTAH.
• MELIBATKAN ANGGOTA MASYARAKAT DARI LUAR
PEMERINTAH.
• JARANG DILAKUKAN, KURANG PUBLIKASI.
34. BENTUK-BENTUK EVALUASI KEBIJAKAN
• EVALUASI ADMINISTRATIF:
* DIBATASI PADA PENGKAJIAN TENTANG EFISIENSI
PENYAMPAIAN PELAYANAN PEMERINTAH.
* PENENTUAN APAKAH PENGGUNAAN DANA OLEH
PEMERINTAH SESUAI DENGAN TUJUAN YG. TELAH
DITENTUKAN.
BENTUK EVALUASI ADMINISTRATIF:
• EFFORT EVALUATION
• PERFORMANCE EVALUATION
• EFFECTIVENESS EVALUATION
• PROCESS EVALUATION
• JUDICIAL EVALUATION
• POLITICAL EVALUATION
35. • EFFORT EVALUATION: UNTUK MENGUKUR KUANTITAS
INPUT PROGRAM/ KEGIATAN UNTUK MENCAPAI
TUJUAN.
INPUT BERUPA PERSONIL, RUANG KANTOR,
KOMUNIKASI, TRANSPORTASI DLL. DIHITUNG
BERDASARKAN BIAYA YG. DIGUNAKAN.
• PERFORMANCE EVALUATION: MENGKAJI OUTPUT
PROGRAM.
CONTOH: OUTPUT RUMAH SAKIT MIS. TEMPAT
TIDUR YG. TERSEDIA, JUMLAH PASIEN DLL.
• EFFECTIVENESS EVALUATION: MENILAI APAKAH
PROGRAM- PROGRAM TELAH DILAKSANAKAN,
DAN KEMUDIAN DIADAKAN PERBANDINGAN
KESESUAIAN ANTARA PELAKSANAAN PROGRAM
DENGAN TUJUAN KEBIJAKAN.
36. • PROCESS EVALUATION:
MENGKAJI PERATURAN-
PERATURAN & PROSEDUR
OPERASI YG. DIGUNAKAN
DALAM PENYAMPAIAN
PROGRAM.
• JUDICIAL EVALUATION:
MENGKAJI APAKAH KEBIJAKAN
YG. DIBUAT TELAH SESUAI
DENGAN PERATURAN
PERUNDANG- UNDANGAN,
APAKAH TIDAK MELANGGAR
HAM, & HAK-HAK INDIVIDU.
• POLITICAL EVALUATION:
EVALUASI POLITIS MASUK
DALAM PROSES KEBIJAKAN
HANYA PADA WAKTU- WAKTU
TERTENTU, MIS. PEMILU.
37. • DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROSES KEBIJAKAN: MENGKAJI PROSES
PENYUSUNAN KEBIJAKAN: IDENTIFIKASI,
PERUMUSAN MASALAH, IMPLEMENTASI,
MONITORING, EVALUASI KEBIJAKAN.
ANALISIS KEBIJAKAN: PENERAPAN METODE &
TEKNIK ANALISIS YG. BERSIFAT MULTI
DISIPLIN DALAM PROSES KEBIJAKAN.
PENDEKATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
ADALAH MULTI DISIPLIN.
38. • PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN
PUBLIK
• WILLIAM N. DUNN: A.K.P. ADALAH ILMU SOSIAL
TERAPAN YG.MENGGUNAKAN BERBAGAI
MACAM METODOLOGI PENELITIAN &
ARGUMEN UNTUK MENGHASILKAN &
MENTRANSFORMASIKAN INFORMASI YG.
RELEVAN DENGAN KEBIJAKAN YG.
DIGUNAKAN DALAM LINGKUNGAN POL.
TERTENTU UNTUK MEMECAHKAN
MASALAH-MASALAH KEBIJAKAN.
39. • E.S. QUADE
A.K.P. ADALAH SUATU BENTUK PENELITIAN
TERAPAN YG. DILAKUKAN UNTUK MEMAHAMI
SECARA MENDALAM BERBAGAI MASALAH SOSIAL
GUNA MENDAPATKAN PEMECAHAN YG. LEBIH
BAIK.
• STUART S. NAGEL
A.K.P. ADALAH PENENTUAN DALAM RANGKA
HUBUNGAN ANTARA BERBAGAI ALTERNATIF
KEBIJAKAN & TUJUAN-TUJUAN KEBIJAKAN
MANAKAH DIANTARA BERBAGAI ALTERNATIF
KEBIJAKAN, KEPUTUSAN, ATAU CARA-CARA
LAINNYA YG. TERBAIK UNTUK MENCAPAI TUJUAN
TERTENTU.
40. INTI ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
• PENELITIAN UNTUK MENDAPATKAN DATA &
INFORMASI.
• MENCARI & MENGKAJI BERBAGAI
ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH ATAU
PENCAPAIAN TUJUAN.
• DILAKSANAKAN SECARA MULTI DISIPLIN.
41. FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS YG.
BERPENGARUH DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN
• FAKTOR POLITIK: PERLUNYA DUKUNGAN DARI
BERBAGAI AKTOR KEBIJAKAN.
• FAKTOR EKONOMI: BILA PERLU DANA BESAR &
BERPENGARUH PADA SITUASI EKONOMI
NEGARA.
• FAKTOR ADMINISTRASI/ ORGANISASI:
DUKUNGAN UNTUK PELAKSANA.
• FAKTOR TEKNOLOGI: APAKAH TEKNOLOGI YG.
ADA DAPAT MENDUKUNG IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN.
42. • FAKTOR SOSIAL, AGAMA, BUDAYA: AGAR
KEBIJAKAN TIDAK MENIMBULKAN
BENTURAN SOSIAL, BUDAYA & AGAMA
(SARA)
• FAKTOR HANKAM: AGAR KEBIJAKAN TIDAK
MENGGANGGU STABILITAS HANKAM
NEGARA.
43. ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK
• ANALISIS MENGENAI PERUMUSAN K.P.
– MENGADAKAN PENGKAJIAN TENTANG
HUBUNGAN ANTARA BADAN-BADAN EKSEKUTIF
& LEGISLATIF SELAMA PROSES PENYUSUNAN.
– ANALISIS INI MENCOBA MENJAWAB
PERTANYAAN:
• BAGAIMANA KEBIJAKAN DIBUAT.
• MENGAPA DIPILIH ALTERNATIF A BUKAN B.
• SIAPA TERLIBAT DALAM PERUMUSAN.
• SIAPA YG.PALING DOMINAN.
• MENGAPA IA PALING DOMINAN.
44. ANALSIS MENGENAI IMPLEMENASI
KEBIJAKAN
• MEMPELAJARI SEBAB-SEBAB KEBERHASILAN ATAU
KEGAGALAN K.P.
• FAKTOR-FAKTOR YG. MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI K.P.
• PERTANYAAN YG. HENDAK DIJAWAB:
– BAGAIMANA CARA KEBIJ. DIIMPLEMENTASIKAN.
– SIAPA YG.TERLIBAT DALAM IMPLEMENTASI.
– BAGAIMANA INTERAKSI PARA PELAKU IMPLEMENTASI.
– SIAPA YG. DIBERI WEWENANG SECARA FORMAL & SIAPA
YG. LEBIH BERKUASA SECARA INFORMAL.
– BAGAIMANA CARA KERJA BIROKRAT.
– BAGAIMANA CARA PENGAWASAN & KOORDINASI.
– BAGAIMANA TANGGAPANN KELOMPOK SASARAN.
45. ANALISIS MENGENAI EVALUASI KEBIJAKAN
• MENGKAJI AKIBAT-AKIBAT
KEBIJAKAN ATAU MENCARI
JAWABAN APA YG. TERJADI
AKIBAT DARI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN.
• DISEBUT JUGA ANALISIS
DAMPAK KEBIJAKAN,
MENGKAJI AKIBAT-AKIBAT
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.
46. • ISU-ISU KONSEPTUAL
MASALAH: ADALAH KONDISI/ SITUASI YG.
MENGHASILKAN KEBUTUHAN ATAU
KETIDAKPUASAN MASYARAKAT
PERLU DICARI CARA-
CARA PENANGGULANGANNYA.
PERISTIWA: KEGIATAN-KEGIATAN MANUSIA ATAU
ALAM YG. DIPANDANG MEMPUNYAI
AKIBAT PADA KEHIDUPAN MANUSIA.
47. PUBLIC PROBLEM: MASALAH-MASALAH YG.
MEMPUNYAI AKIBAT YG. LUAS, TERMASUK
AKIBAT-AKIBAT YG. MENGENAI ORANG-
ORANG YG. TAK LANGSUNG TERLIBAT.
PRIVATE PROBLEM: MASALAH-MASALAH YG.
MEMPUNYAI AKIBAT TERBATAS, HANYA
MENYANGKUT SEJUMLAH KECIL ORANG
YG. TERLIBAT SECARA LANGSUNG.
KRITERIA UNTUK MENGUKUR/ MENILAI KELAYAKAN
TIAP ALTERNATIF LIHAT FAKTOR-FAKTOR
STRATEGIS YG. BERPENGARUH DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN.
48. MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK:
KEBUTUHAN & NILAI YG. BELUM
TERPENUHI ATAU KESEMPATAN UNTUK
MENGADAKAN PERBAIKAN YG. HANYA
DAPAT DILAKUKAN MELALUI KEBIJAKAN
PUBLIK.
MERUMUSKAN PERMASALAHAN KEBIJAKAN
• PIKIRKAN MASALAH YG. HENDAK DIATASI.
• TETAPKAN BATASAN PERMASALAHAN.
• KUMPULKAN DATA & INFORMASI.
• IDENTIFIKASIKAN PAYUNG KEBIJAKAN.
• TUNJUKKAN BIAYA & MANFAAT.
• TINJAU KEMBALI RUMUSAN MASALAH YG. DISUSUN.
49. • PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN
PUBLIK
1 2 3
PERUMUSAN MASALAH PENENTUAN TUJUAN PERUMUSAN
*HAKIKAT *PERUMUSAN ALTERNATIF
*SEBAB-AKIBAT *TERUKUR
4
PENYUSUNAN MODEL
* BENTUK
* PENTINGNYA
7 6 5
PENENTUAN PENILAIAN PENENTUAN KRITERIA
REKOMENDASI ALTERNATIF * POLITIK
* EKONOMI
*ADMINISTR.
*TEKNOLOGI
*SOSBUDAG.
50. PERUMUSAN MASALAH
• Masalah meningkatnya urbanisasi ke Jakarta.
• Penyebabnya:
– Kemudahan bagi orang untuk ke Jakarta
– Daerah2 tertentu belum terbangun fasilitas yang memadai
– Investasi Jakarta yang tumbuh cepat
– Transportasi ke wilayah lain yang belum menarik.
• Susun dalam pohon masalah.
51. CONTOH: MASALAH MENINGKATNYA URBANISASI KE
JAKARTA
• ADA 4 ALTERNATIF PEMECAHAN.
1. MEMBATASI KEMUNGKINAN TINGGAL DI JAKARTA.
2. MEMBANGUN FASILITAS DI DAERAH.
3. MEMBATASI PERTAMBAHAN INVESTASI DI JAKARTA.
4. MEMBANGUAN TRANSPORTASI KE WILAYAH LAIN.
DENGAN PRIORITAS PENINGKATAN DAYA SAING MAKA
KRITERIA DIBERI BOBOT:
– KRITERIA POLITIK; 3
– KRITERIA EKONOMI: 5
– KRITERIA KEUANGAN: 2
– KRITERIA ADMINISTRASI: 3
– KRITERIA EFEKTIFITAS: 4
52. Kriteria
No. Alt. Kebijk Pol Ek Keu Adm Eft Juml
1. Membatasi tinggal di Jkt. 1 2 5 1 3 12
2. Membangun Fas.Daerah 5 5 1 2 4 17
3. Membatasi Pemb. Jkt. 1 1 2 2 3 9
4. Membangun Transp. Ke 5 5 1 2 3 16
Daerah lain
Tabel 1: PENILAIAN ALTERNATIF DITINJAU DARI
MASING- MASING KRITERIA
53. Kriteria
No. Alt. Kebijk Pol Ek Keu Adm Eft Juml
1. Membatasi tinggal di Jkt. 1X3 2X5 5X2 1X3 3X4 38
2. Membangun Fas.Daerah 5X3 5X5 1X2 2X3 4X4 64
3. Membatasi Pemb. Jkt. 1X3 1X5 2X2 2X3 3X4 30
4. Membangun Transp. Ke 5X3 5X5 1X2 2X3 3X4 60
Daerah lain
Tabel 2: BOBOT TERTIMBANG PENILAIAN ALTERNATIF