Dokumen tersebut membahas tentang investigasi tindak pidana korupsi, investigasi pengadaan, dan komputer forensik. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari investigasi korupsi, jenis korupsi yang dapat diinvestigasi khususnya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, serta proses dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan investigasi digital menggunakan teknik komputer

1. INVESTIGASI TINDAK
PIDANA KORUPSI,
INVESTIGASI PENGADAAN
DAN KOMPUTER
FORENSIK
KELOMPOK 7
OLEH :
1.
MAYA FITRIANI
2. FITRI

2. INVESTIGASI TINDAK
PIDANA KORUPSI

3. INVESTIGASI
Robert Greene dari Newsday
Kegiatan investigasi merupakan karya seorang/tim atau beberapa
wartawan atas suatu hal yang penting buat kepentingan masyarakat
namun dirahasiakan.
Kegiatan investigasi ini minimal memiliki tiga elemen dasar:
1. Bahwa kegiatan itu adalah ide orisinil dari si investigator, bukan
hasil investigasi pihak lain yang ditindaklanjuti oleh media;
2. Bahwa subyek investigasi merupakan kepentingan bersama yang
cukup masuk akal mempengaruhi kehidupan sosial;
3. Bahwa ada pihak-pihak yang mencoba menyembunyikan
kejahatan ini dari hadapan publik.

4. LANJUTAN INVESTIGASI....
Goenawan Mohammad
Kegiatan jurnalistik investigatif merupakan jurnalisme
"membongkar kejahatan". Ada suatu kejahatan yang
biasanya terkait dengan tindak korupsi yang ditutuptutupi.
Namun, belakangan istilah investigasi semakin
meluas. Secara umum, dari berbagai definisi yang
ada, investigasi bisa diartikan sebagai: “Upaya
pencarian dan pengumpulan data, informasi dan
temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran–atau
bahkan kesalahan- sebuah fakta

5. SIAPA SAJA YANG BISA MELAKUKAN INVESTIGASI?
Investigasi Internal
•
•
•
•
•
BPK
BPKP
Inspektorat Jendral
Inspektorat Wilayah
Satuan Pengawas Internal (SPI)
Investigasi Eksternal
•
•
•
•
Non-Government Organization (NGO)
Ormas
Parpol
dll

6. MENGENAL KORUPSI
Pandangan Secara Yuridis :
• Melawan hukum/melanggar hukum
• Menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan/ sarana yang
ada padanya karena jabatan/ kedudukannya
• Kerugian keuangan/kekayaan/perekonomian negara
• Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi
Definisi korupsi menurut Transparancy International
"Perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai
negeri, yang secara tidak wajar dan tidal legal memperkaya
diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan
kepada mereka".

7. TUJUAN INVESTIGASI
Setiap kegiatan investigasi harus memiliki tujuan
a. Memberhentikan manajemen
b. Melindungi reputasi karyawan yang tidak bersalah
c. Menemukan dokumen yang relevan
d. Menemukan aset yang digelapkan
e. Memastikan institusi publik terbebas dari penjarahan
f. Mengidentifikasi saksi dan korban
g. Menemukan bukti hukum untuk pangadilan

8. KASUS YANG DAPAT DIINFESTIGASI
• Menyangkut masyarakat luas, dan ada indikasi
kecurangan oleh pihak tertentu
• Berkaitan dengan penggunaan dana dalam
jumlah besar (contoh: kasus BLBI, PLN,
Bulogate, Suharto, BPPC)
• Berkaitan dengan peristiwa politik yang
menyangkut kepentingan publik (contoh:
peristiwa tanjung priok, penyerbuan kantor PDI
Pusat 1997, kasus Prabowo)
• Menimbulkan silang pendapat antar beberapa
pihak
• Golongan kuat yang selalu dominan dalam
masyarakat (partai, keluarga cendana)
• Kasus-kasus kriminal yang janggal (peristiwa

9. TAHAPAN INVESTIGASI
Tahap I
•
•
•
•
Petunjuk awal
Investigasi Awal
Membentuk hipotesis berdasarkan investigasi
Mencari literatur untuk mempeluas
pemahamanhipotesis
• Menemukan dokumen dan informan
Tahap II
• Pengorganisasian data
• Penulisan laporan dugaan korupsi
• Pembelaan Kasus (Case Advocacy)

10. INVESTIGASI
PENGADAAN

11. URGENSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
 Merupakan tanggungjawab pemerintah
untuk memastikan Berjalannya program
pembangunan yang telah direncanakan
 Merupakan tanggungjawab pemerintah
untuk memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada masyarakat
 Merupakan tanggung jawab pemerintah
untuk memberdayakan perekonomian
(konteks dunia usaha)

12. PERSOALAN
Sistem Pengadaan barang/jasa secara konvensional
tidak lagi mampu menjawab kebutuhan akan efisiensi,
efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan persaingan
usaha yang sehat.
Sehingga memunculkan berbagai penyimpangan
dalam berbagai bentuk, Konflik kepentingan, suap,
pengaturan spesifikasi tender (persekongkolan),
konflik antar pengusaha favoritisme pemenang
kontrak, Penunjukan langsung, penurunan kualitas
barang maupun penggelembungan harga barang, dll.

13. KORUPSI BIROKRASI DALAM PENGADAAN
Korupsi Birokrasi adalah tindakan untuk mendapatkan
keuntungan pribadi/kelompok/kroni yang dilakukan
oleh birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan fungsi
birokrasi.
Korupsi Birokrasi terkait erat dan tidak bisa dipisahkan
dengan korupsi politik. (birokrasi mudah dipengaruhi
oleh politisi).

14. KORUPSI PENGADAAN SEBAGAI
BAGIAN DARI KORUPSI POLITIK
Korupsi Politik adalah penyelewengan kekuasaan yang
dilakukan oleh politisi untuk keuntungan pribadi dengan
tujuan melanggengkan kekuasaan atau peningkatan
kesejahteraan
Politisi secara alamiah berusaha untuk mempertahankan dan
memperbesar kekuasaan dan otoritasnya.
Kekuasaan dan otoritas politik digunakan untuk memberikan
peluang dan meningkatkan posisi bisnis, sementara
keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut
dipergunakan untuk memperluas pengaruh dalam politik.
Hubungan erat antara politik dan bisnis ini menghasilkan
kelompok yang disebut politico-business.

15. www.antikorupsi.org
JAMINAN HUKUM ATAS PERAN SERTA
MASYARAKAT
15
Adanya regulasi yang mendorong masyarakat ikut serta
mengantisipasi/memberantas tindak pidana korupsi :
1. UU 31/99 jo 20/2001 (pasal 41) tentang peran serta masyarakat
2. UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
3. UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
4. SK Bareskrim No : B/345/III/2005 agar seluruh kapolda
mendahulukan penanganan kasus korupsi dibandingkan
laporan pencemaran nama baik.
5. PP 71/2000 tentang tatacara pelaksanaan peran serta
masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Ratifikasi Konvensi UNCAC

16. www.antikorupsi.org
BAGAIMANA CARA MEMULAINYA ?
Memiliki informasi awal untuk memulai investigasi




Laporan audit BPK,
Laporan masyarakat
Pemberitaan media massa
Gejala Sosial yang Muncul di masyarakat.
Memiliki jaringan/kontak person yang memadai
untuk menggali informasi lanjutan.
Memiliki peta persoalan tentang kasus yang akan
diinvestigasi.
Mengetahui secara umum kerangka hukum dari
TPK.

17. www.antikorupsi.org
CATATAN PENTING
a. Kuasai Ketentuan Umum Yang Berlaku Pada Kasus Yang
Kita Investigasi (UU, Keppres, PP, Perda, Dll)
b. Libatkan Pakar/Ahli Yang Sukarela Mau Membantu dan
mengembangkan Kasus
c. Kuasai Masalah Yang Terkait Dengan Kasus (Modus,
Jenis Korupsi, Aturan Main)
d. Susun Alur Sederhana Untuk Memudahkan Pemahaman
Kasus

18. www.antikorupsi.org
7 KLASIFIKASI KORUPSI
Merugikan Keuangan Negara
1
Konflik
Kepentingan
2
7
3
KORUPSI
Perbuatan
Curang
Suap
Gratifikasi
6
4
Pemerasan
5
Sumber: UU 31/1999 jo 20/2001
Penggelapan dalam
Jabatan

19. www.antikorupsi.org
KONSKUENSI
 Laporan kasus korupsi harus memenuhi unsur dan dokumen pendukung adanya Tindak
Pidana Korupsi
PERHATIKAN !!!
 Dokumen yang tebal bukan berarti bagus/berkualitas.
 Kliping koran/media massa tidak dapat dikategorikan sebagai dokumen pendukung
laporan kasus korupsi.
 Audit BPK merupakan data pendukung bukan merupakan bahan alat bukti dalam
pelaporan korupsi. (Kec ; Audit Investigatif)
 Data pendukung ada, tidak ada analisis.
 Laporan kasus penuh dengan opini.
 Laporan tidak disusun secara sistematis
 Laporan tidak disertai analisis hukum

20. KOMPUTER
FORENSIK

21. BEBERAPA DEFINISI KOMPUTER FORENSIK
• Definisi sederhana “Penggunaan sekumpulan
prosedur untuk melakukan pengujian secara
menyeluruh suatu sistem komputer dengan
mempergunakan software dan tool untuk mengekstrak
dan memelihara barang bukti tindakan kriminal”
• Menurut Judd Robin, seorang ahli komputer forensik:
“Penerapan secara sederhana dari penyelidikan
komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan
bukti-bukti hukum yang mungkin”
• New Technologies memperluas definisi Robin dengan:
“Komputer forensik berkaitan dengan pemeliharaan,
identifikasi, ekstraksi dan dokumentasi dari buktibukti komputer yang tersimpan dalam wujud informasi
magnetik”

22. KOMPUTER FORENSIK
Berbeda dari pengertian forensik pada umumnya,
komputer forensik dapat diartikan sebagai
pengumpulan dan analisis data dari berbagai
sumber daya komputer yang mencakup:
 Sistem komputer,
 Jaringan komputer,
 Jalur komunikasi, dan
 Berbagai media penyimpanan yang layak untuk
diajukan dalam sidang pengadilan.

23. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN AHLI
FORENSIK
• Dasar-dasar hardware dan pemahaman bagaimana
umumnya sistem operasi bekerja
• Bagaimana partisi drive, hidden partition, dan di
mana tabel partisi bisa ditemukan pada sistem
operasi yang berbeda
• Bagaimana umumnya master boot record tersebut
dan bagaimana drive geometry
• Pemahaman untuk hide, delete, recover file dan
directory bisa mempercepat pemahaman pada
bagaimana tool forensik dan sistem operasi yang
berbeda bekerja.
• Familiar dengan header dan ekstension file yang
bisa jadi berkaitan dengan file tertentu

24. TAHAPAN PADA KOMPUTER
FORENSIK
Empat tahapan dalam komputer forensik.
1. Pengumpulan data
2. Pengujian
3. Analisis
4. Dokumentasi dan laporan

25. TERIMA KASIH