Makalah ini membahas perbedaan antara kriteria akreditasi pendidikan tinggi Indonesia sebelumnya dan yang baru yang berlaku sejak 2018. Kriteria baru berfokus pada output dan outcome dibanding input. Perubahan ini memaksa perguruan tinggi untuk lebih fokus pada perbaikan proses dan capaian. UPN Veteran Jawa Timur melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan kriteria baru, namun menghadapi kendala seperti kurangnya pem

1. REVIEW JURNAL
TUGA UTS
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Lantip Diat Prasojo, ST, M.Pd.
THE IMPACT OF INDONESIA NEW HIGHER EDUCATION ACCREDITATION
CRITERIA IMPLEMENTATION
Dampak Pelaksanaan Kriteria Akreditasi Pendidikan Tinggi Baru Indonesia
Indrawati Yuhertian,Dkk
Melihat perbedaan antara quality culture and outcome, sebagai Dampak Perubahan Kriteria
Akreditasi Pendidikan Tinggi Baru Indonesia
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Disusun Oleh :
Ahmad Faozi
NIM : 20703251031
PROGRAM PASCA SARJANA MANAJEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2021

2. BAB 1
SINOPSIS
Makalah ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antara budaya mutu dan hasil,
sebagai dampak dari kriteria akreditasi baru pendidikan tinggi di Indonesia. Ini mengusulkan
pemodelan proses transformasi sosial dan menguraikan dampak dari pelaksanaan akreditasi
baru. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam budaya mutu baru di sebuah
perguruan tinggi di Jawa Timur.
Makalah ini memilih studi eksplorasi menggunakan pendekatan terbuka, termasuk
wawancara mendalam dan diskusi dengan karyawan yang mewakili manajemen menengah
dan senior di sebuah universitas di Jawa Timur.
Makalah ini memberikan wawasan empiris tentang bagaimana perubahan terjadi
selama standar akreditasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi yang berhasil
memerlukan program manajemen perubahan yang serius terkait budaya mutu. Pengelola
perguruan tinggi memiliki peran yang unik karena perannya sebagai dosen dengan tugas
tambahan. Kondisi bahwa hal yang tidak biasa menyiratkan perlawanan. Perubahan
membutuhkan peran pemimpin visioner di semua tingkatan, mulai dari universitas, fakultas,
jurusan dan program studi.
BAB II
PEMBAHASAN
Mengapa organisasi harus berubah (Gaston, 2013)? Ada tiga alasan mengapa kriteria
akreditasi Indonesia diubah. Pertama, dokumen standar yang sebelumnya sudah kadaluarsa
(Haris, 2013), sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru yang mengatur tentang
Pendidikan Tinggi dan Akreditasi. Kedua, pergeseran paradigma: beberapa peraturan saat ini
dan penjaminan mutu praktik yang baik di luar negeri memerlukan pergeseran paradigma dari
berbasis Input-Proses ke berbasis Output Hasil (Middle States Commission on Higher
Education, 2006). Ketiga, kelemahan penilaian: terdapat beberapa kelemahan yang
ditemukan dalam penilaian akreditasi dengan menggunakan instrumen yang ada, dan perlu
adanya peningkatan akuntabilitas proses akreditasi. Sesuai dengan Permenristekdikti No
32/2016,Indonesia (Sunarto, K, 2017). Proses Akreditasi diselenggarakan oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) dan melibatkan asesor sebagai asesor dan
program studi.

3. Dalam rangka upaya peningkatan mutu, evaluasi program yang dilakukan sudah
mencakup evaluasi terhadap tujuan universitas atau tridarma perguruan tinggi. Namun, sejauh
ini belum dapat disimpulkan bagaimana pencapaian mutu suatu perguruan tinggi atau mutu
sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan. Hal ini diduga antara lain karena praktik TQM
yang ada belum dikembangkan secara optimal. Alasan lainnya adalah karena prinsip TQM
lainnya yaitu penilaian pencapaian mutu tidak dilakukan. Untuk itu perlu mengkaji tujuan
mutu universitas, komitmen yang kuat untuk mencapai mutu dalam rencana strategis masing
masing universitas dan melakukan audit mutu secara berkala untuk menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu (Fransen, 2014).
Akreditasi adalah kegiatan penilaian berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) untuk menjamin mutu pendidikan tinggi pada program studi di setiap perguruan
tinggi di Indonesia. Perbedaan kriteria akreditasi nasional perguruan tinggi Indonesia
sebelumnya dan baru.
Sesuai dengan Permenristekdikti No 32/2016, BAN-PT mengembangkan instrumen
akreditasi yang relevan dengan pengembangan sektor pendidikan tinggi di Indonesia dan
mengikuti perkembangan global. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) harus disusun
berdasarkan:
1. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
2. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan,
magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
3. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
4. hal-hal khusus.
BAN-PT mengembangkan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) versi 2018,
yang secara singkat ditulis IAPS 4.0 (IAPS 1.0 (1996); IAPS 2.0 (2000), IAPS 3.0
(2008)).
Perubahan signifikan pada IAPS 4.0
A. Unit pengusul akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi dan bukan lagi
Program Studi seperti pada instrumen yang berlaku pada saat ini.
B. IAPS 4.0 menggunakan 9 Kriteria sebagai berikut:
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa

4. 4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma
Yang secara keseluruhan mengukur tingkat ketercapaian dan/atau pelampauan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh masing-masing
perguruan tinggi.
C. IAPS 4.0 berorientasi pada output dan outcome. Pengukuran mutu lebih
dititikberatkan pada aspek proses, output dan outcome, sementara instrumen
sebelumnya lebih banyak mengukur aspek input.
D. APS 4.0 terdiri dari Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Akademik
(LKA.
1. Laporan Evaluasi Diri yang menggambarkan status dan analisis capaian masing-
masing kriteria. Unit pengelola program studi diharapkan mampu menemukenali
kekuatan yang dimiliki serta aspek yang perlu mendapat perbaikan di program
studi yang diusulkan akreditasinya.
2. Laporan Kinerja Akademik (LKA) yang memuat data capaian indikator kinerja
program studi, yang secara bertahap akan diintegrasikan dengan PD-Dikti.
E. Hasil akreditasi dengan IAPS 4.0 akan dinyatakan dalam bentuk status akreditasi dan
peringkat terakreditasi sebagai berikut.
1. Status akreditasi : Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi
2. Peringkat Terakreditasi : Baik, Baik Sekali, Unggul
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Makalah ini memilih studi
eksplorasi menggunakan pendekatan terbuka, termasuk wawancara mendalam dan diskusi
dengan karyawan yang mewakili manajemen menengah dan senior di sebuah universitas di
Jawa Timur. Observasi mendalam menggunakan pendekatan partisipasi langsung sebagai

5. keterlibatan peneliti dalam tanggung jawab penjaminan mutu di perguruan tinggi.
Penggunaan indikator (Zariraftar & Aryankhesal, 2016).
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur secara singkat. Universitas
ini berdiri pada tahun 1959. Universitas ini memiliki perjalanan panjang dalam pendiriannya.
Awalnya universitas ini didirikan oleh para veteran perang Indonesia pada tahun 1959,
dengan tujuan membantu para veteran dan keluarga untuk terus berkontribusi dalam
pembangunan Indonesia di segala bidang.
Selanjutnya, universitas dibina oleh Departemen Pertahanan Keamanan dengan status
resmi negara. Pada tahun 2004, sejalan dengan tuntutan reformasi pemerintah di Indonesia,
universitas dikelola oleh Yayasan Panglima Jenderal Sudirman dengan status universitas
swasta. Pada tahun 2014, universitas ini berubah menjadi universitas negeri, di bawah
kementerian penelitian teknologi dan pendidikan tinggi. Saat ini Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jawa Timur yang termasuk dalam kelompok 38 PTN baru merupakan yang
pertama waktu untuk mencapai status badan pelayanan publik (Badan Layanan Umum).
UPN Veteran Jawa Timur memiliki 24 program studi. Ada 11 program studi dengan
akreditasi A, sisanya mendapatkan nilai B. Akreditasi untuk institusi, UPN Veteran Jawa
Timur telah memperoleh nilai A.
Sejak peraturan pelaksanaan akreditasi baru ditetapkan oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi Indonesia pada tahun 2018, UPN Veteran Jawa Timur
menyikapinya dengan melakukan berbagai pendekatan agar seluruh civitas akademika
memahami, khususnya pejabat perguruan tinggi. Unit penjaminan mutu universitas dipimpin
oleh kepala pusat penjaminan mutu. Unit ini bertanggung jawab kepada Kepala Pusat
Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. Sosialisasi penggunaan sembilan
kriteria akreditasi baru dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan mendatangkan
narasumber ahli dari asesor BAN-PT, melakukan sosialisasi internal, menempatkan
instrumen baru di website LP3M, melakukan diskusi khusus menggunakan media sosial,
melalui grup whats up. Sebanyak 82% responden menyatakan pernah mengikuti sosialisasi
ini.
Akreditasi bertujuan untuk menilai penjaminan mutu yang dilakukan dalam seluruh
kegiatan pengelolaan perguruan tinggi (Ryan, 2015). Akreditasi program studi 4.0 didesain
ulang agar sesuai dengan persyaratan pelaksanaan standar nasional pendidikan tinggi yang
ditetapkan dalam 2015. Selain itu, persyaratan penjaminan mutu mutu sesuai standar
internasional menjadi salah satu hal yang menyebabkan manajemen perguruan tinggi
mengacu pada kebutuhan tersebut. Perubahan terjadi dalam pengelolaan universitas.

6. Perubahan bentuk baru di APS 4.0 tidak hanya mengubah dokumen dan isi di
dalamnya, tetapi lebih dari itu memaksa perguruan tinggi untuk lebih fokus pada perbaikan
proses dan output. Inilah yang menyebabkan kesulitan dalam memahami instrumen baru di
APS 4.0.
Mayoritas responden sebanyak 73% menyatakan tidak begitu paham. Pengisian
formulir akreditasi mudah dilakukan jika data yang dibutuhkan tersedia. Bahkan keberadaan
data seringkali menjadi masalah besar. UPN Veteran Jawa Timur melakukan berbagai
perubahan untuk menyempurnakan sistem informasi yang terintegrasi. Ini akan memudahkan
pejabat universitas, fakultas dan program studi dalam mengevaluasi dan menganalisis
mahasiswa, dosen, proses pembelajaran, kurikulum dan kegiatan lain dalam pengelolaan
pendidikan tinggi. Perubahan paradigma berorientasi output masih tidak dipahami secara
luas. Oleh karena itu 96% responden menyatakan membutuhkan bantuan khusus dalam
pengisian dokumen akreditasi baru.
Komitmen universitas dalam membuat perubahan
Perubahan dalam suatu organisasi memerlukan komitmen yang kuat terutama dari pimpinan
organisasi. Sejumlah 90% responden menyatakan universitas memiliki komitmen yang kuat
untuk melakukan perubahan. Mereka menganggap komitmen ini diperlukan untuk menjaga
akreditasi universitas dengan tetap memperoleh nilai A, nilai terbaik untuk akreditasi
institusi. Responden juga berharap komitmen ini dibarengi dengan penyiapan fasilitas,
sumber daya manusia dan proses penganggaran yang lebih baik.
Kendala dalam penyusunan laporan kinerja
Evaluasi diri yang baik juga ditentukan oleh data. Data diperoleh dan diolah dalam empat
langkah untuk digunakan sebagai dasar penyusunan laporan evaluasi diri. Proses tersebut
meliputi pengumpulan data, pengolahan data, pengolahan data dan analisis data. Laporan
kinerja program studi menentukan delapan jenis data yang harus dilaporkan, yaitu:
1. Tata Kelola, Tata Kelola dan Kerjasama.
2. Siswa.
3. Sumber daya manusia.
4. Keuangan, Sarana dan Prasarana.
5. Pendidikan.
6. Penelitian.
7. Pengabdian Masyarakat.
8. Hasil dan pencapaian tri dharma

7. Memahami kriteria akreditasi Indonesia baru.
Perubahan mendasar dalam instrumen akreditasi program studi adalah unit yang
mengajukan. Proses pengajuan akreditasi sebelumnya yang mengajukan adalah prodi, adapun
Fakultas dan jurusan sebagai lampiran. Saat ini APS 4.0 sebaliknya, unit yang mengajukan
akreditasi adalah unit yang mengelola program studi yaitu Jurusan atau Fakultas.
Perubahan ini memiliki konsekuensi yang signifikan. Padahal, semua pengelolaan
program studi dilakukan oleh koordinator program studi yang melakukan semua kegiatan
manajerial dan juga kegiatan akademik yang berkaitan dengan implementasi kurikulum.
Perubahan ini mengatur kembali kewenangan pengelolaan program studi untuk fokus
mengembangkan implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa.
Kewenangan untuk mengatur sumber daya, seperti dosen, fasilitas lainnya dikembalikan ke
Jurusan atau Fakultas.
Dengan demikian, koordinator program studi fokus pada pencapaian target visi
keilmuan. Sebaliknya, Fakultas atau departemen sebagai unit manajemen memiliki peran
untuk melakukan kegiatan manajerial dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan
infrastruktur lainnya. Fakultas dan departemen fokus pada pengelolaan untuk mencapai visi,
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan ini menjadi penting terkait gugus
tugas formulir akreditasi. Satgas adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas khusus
untuk menyelesaikan pembuatan formulir. Pembagian tugas yang tidak jelas akan membuat
tim menjadi tidak efektif dan menurunkan motivasi (Mardalena, 2018). Fakultas atau jurusan
sebagai unit manajemen memiliki peran untuk melakukan kegiatan manajerial dalam
mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur lainnya. Fakultas dan
epartemen fokus pada pengelolaan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Perubahan ini menjadi penting terkait gugus tugas formulir akreditasi. Satgas adalah
sekelompok orang yang mempunyai tugas khusus untuk menyelesaikan pembuatan formulir.
Pembagian tugas yang tidak jelas akan membuat tim menjadi tidak efektif dan menurunkan
motivasi (Mardalena, 2018). Fakultas atau jurusan sebagai unit manajemen memiliki peran
untuk melakukan kegiatan manajerial dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan
infrastruktur lainnya. Fakultas dan departemen fokus pada pengelolaan untuk mencapai visi,
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan ini menjadi penting terkait gugus
tugas formulir akreditasi. Satgas adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas khusus
untuk menyelesaikan pembuatan formulir. Pembagian tugas yang tidak jelas akan membuat
tim menjadi tidak efektif dan menurunkan motivasi (Mardalena, 2018). Satgas adalah

8. sekelompok orang yang mempunyai tugas khusus untuk menyelesaikan pembuatan formulir.
Pembagian tugas yang tidak jelas akan membuat tim menjadi tidak efektif dan menurunkan
motivasi (Mardalena, 2018). Satgas adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas khusus
untuk menyelesaikan pembuatan formulir. Pembagian tugas yang tidak jelas akan membuat
tim menjadi tidak efektif dan menurunkan motivasi (Mardalena, 2018).
Wawancara mendalam dengan beberapa responden menyebutkan kriteria yang paling
sulit bagi mereka adalah kriteria fasilitasi, infrastruktur dan keuangan. Ini bisa jadi karena
tidak ada kejelasan dalam proses penganggaran universitas. Standar operasional prosedur
belum dilaksanakan secara optimal. Mereka juga beranggapan bahwa akreditasi ini
merupakan sesuatu yang baru, ada perubahan paradigma yang harus mereka pelajari, dan
perlu waktu untuk memperdalamnya. Dunia pendidikan perlu meningkatkan kualitas
perkuliahannya dalam segala aspek, baik kompetensi hard skill maupun soft skill
(Yuhhertiana, et.al. 2019) Dilihat dari beberapa lokakarya kriteria baru, responden
memberikan umpan balik atas kesulitan mereka. Ada empat poin kritis yang perlu
digarisbawahi dalam meningkatkan program prioritas fakultas.
Pertama, Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengembangan
masyarakat. Dalam bentuk baru, perlu melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Dosen perlu membangun
pengetahuannya dalam pohon ilmiah yang dikembangkan dalam penelitian mahasiswanya
dan dibuktikan dengan kutipan publikasi.
Kedua, Kualitas dari alumni. Tracer study untuk mengetahui bagaimana kinerja
alumni di masyarakat. Tracer study bersifat wajib dan mendetail untuk dapat memahami
bagaimana alumni diterima di masyarakat, cepat diterima termasuk kepuasan pengguna
lulusan. Ketiga, Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen dan mahasiswa
wajib melakukan publikasi dan pengabdian penelitian, khususnya bagi mahasiswa S2 dan S3.
Di beberapa perguruan tinggi hal ini masih menjadi masalah karena belum adanya kewajiban
dan peraturan yang mengatur tentang perguruan tinggi tersebut. Keempat, indikator
kolaborasi.
Tujuan BAN PT adalah untuk mengetahui sejauh mana program studi dikelola dengan
baik untuk mencapai tujuannya. Jadi titik kritisnya adalah bagaimana program studi mencapai
tujuannya. Untuk mencapai tujuan yang baik diperlukan empat langkah. Pertama, melakukan
evaluasi diri. Kedua, menentukan strategi untuk mencapainya. Ketiga, tentukan rencana.
Keempat, melakukan evaluasi, hingga akhirnya tercapai tujuan. Laporan evaluasi diri sangat
penting dalam penilaian akreditasi saat ini. Nilai rapor evaluasi diri diseimbangkan dengan

9. rapor kinerja program studi. Laporan evaluasi diri yang baik tidak dapat disusun tanpa data
kinerja yang lengkap dan komprehensif, yang mencerminkan kegiatan yang telah dilakukan
oleh program studi. Data tersebut disusun secara kuantitatif dalam laporan kinerja program
studi.
Penyelesaian laporan kinerja program studi membutuhkan data. Data yang dibutuhkan
adalah data yang membuktikan adanya output yang dicapai. Kerjasama tidak hanya
dibuktikan dengan MOU atau MOA tetapi harus dibuktikan dengan bukti eksternal, seperti
surat tugas atau bukti publikasi dalam prosiding atau jurnal. Tata kelola yang baik bertujuan
untuk bagaimana mengelola dan bagaimana berhubungan dengan organisasi luar. Jadi yang
bekerjasama itu di level institusi. Manajemen terkait dengan pengorganisasian, terdapat
kepemimpinan publik yang menimbulkan kepercayaan publik.
Kendala dalam menyusun laporan evaluasi diri.
Pentingnya laporan evaluasi diri.
Evaluasi diri disiapkan oleh unit manajemen yang berfokus pada program studi yang
diusulkan, karena unit pengelola bertanggung jawab atas program studi. PP 4 Tahun 2004
tentang Struktur Organisasi Perguruan Tinggi.
Pentingnya laporan evaluasi diri.
Jurusan/Fakultas harus memiliki road map/program untuk mencapai target. Untuk
mengetahui bahwa jalan tidak hilang, departemen harus tahu di mana posisinya. Maka untuk
mengetahui posisinya kemana harus jelas kemana arah organisasi maka harus dilakukan
evaluasi diri dengan analisis SWOT. Lingkungan eksternal dan internal. bagaimana
karakteristik program studi. Setelah mengetahui posisinya, PS menentukan strategi
pengembangan program studi. Jika tidak tahu posisinya, maka program studi hanya akan
berjalan di tempat, tidak tahu harus kemana. Dampak dari evaluasi diri, dengan kerjasama
dan pendampingan akan lebih mudah bergerak.
Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Satgas melibatkan tenaga
kependidikan, dosen junior dan senior, pejabat universitas. Tim terlibat dalam memulai
pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan interpretasi yang diperlukan untuk membuat
evaluasi diri secara akurat menunjukkan posisi program studi yang seharusnya. LED juga
disusun untuk menentukan perencanaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Terkait
dengan penganggaran dan pencapaian tujuan.

10. PEL tidak hanya berisi uraian tetapi memuat analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian
visi dan misi program studi. Ada fenomena, menulis tesis panjang. Apa yang menyebabkan
penulisan tesis lama? Itulah akar masalahnya. Setiap kriteria dianalisis untuk faktor-faktor
ini. Semua ringkasan akar masalah ada. Sebenarnya mahasiswa cepat, tetapi mahasiswa harus
melakukan analisis luar karena alat analisis tidak ada di kampus. Masalah itu terungkap
karena kendala keuangan, tidak ada fasilitas di infrastruktur. Maka langkah selanjutnya harus
dilakukan perencanaan untuk memperbaiki sistem penganggaran. Kesimpulannya adalah
positioning.
KESIMPULAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana perubahan
budaya mutu terkait dengan penerapan sembilan kriteria baru sebagai dasar penilaian
akreditasi di Indonesia, dengan studi kasus sebuah perguruan tinggi di Surabaya, Jawa Timur.
Ada tiga hal penting yang disimpulkan. Pertama, Penambahan kriteria baru yang lebih
menekankan pada outcome yang diukur secara administratif adalah pengisian dokumen lebih
mudah. Namun, indikator pencapaian baru belum terjadi, misalnya dengan peningkatan peran
mahasiswa dan diukur dengan bukti pencapaian, seperti jumlah sitasi menjadi perhatian
terhadap penurunan nilai akreditasi.
Kedua, Perubahan paradigma pengelolaan perguruan tinggi terkait pemisahan kewenangan
visi manajerial dan kegiatan keilmuan (scientific vision) perlu menjadi perhatian bagi
perguruan tinggi untuk menerapkan kebijakan pendukung. Ketiga, Perubahan budaya
individu terjadi karena setiap pimpinan universitas dituntut untuk mengimplementasikan
tujuan dan berorientasi pada hasil. Seluruh jajaran pejabat, mulai dari program studi, jurusan,
fakultas dan universitas dituntut memiliki kemampuan untuk bersama-sama mewujudkan visi
universitas, dengan memposisikan kondisi aktual. Evaluasi diri perlu dilakukan dengan
menggunakan data yang komprehensif, sehingga pada akhirnya dapat ditentukan strategi
pembangunan yang tepat untuk mencapai tujuan. Perubahan budaya individu terjadi karena
setiap pimpinan universitas dituntut untuk menerapkan tujuan dan berorientasi pada hasil.
Seluruh jajaran pejabat, mulai dari program studi, jurusan, fakultas dan universitas dituntut
memiliki kemampuan untuk bersama-sama mewujudkan visi universitas, dengan
memposisikan kondisi aktual. Evaluasi diri perlu dilakukan dengan menggunakan data yang
komprehensif, sehingga pada akhirnya dapat ditentukan strategi pembangunan yang tepat
untuk mencapai tujuan. Perubahan budaya individu terjadi karena setiap pimpinan universitas
dituntut untuk menerapkan tujuan dan berorientasi pada hasil. Seluruh jajaran pejabat, mulai

11. dari program studi, jurusan, fakultas dan universitas dituntut memiliki kemampuan untuk
bersama-sama mewujudkan visi universitas, dengan memposisikan kondisi aktual. Evaluasi
diri perlu dilakukan dengan menggunakan data yang komprehensif, sehingga pada akhirnya
dapat ditentukan strategi pembangunan yang tepat untuk mencapai tujuan.
• Periode 1959 – 1965 bernama Akademi Administrasi Perusahaan Veteran Cabang
Surabaya.
• Pada tahun 1968 berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional
(PTPN) Veteran Cabang Jawa Timur.
• Periode 1976 – 1994 terjadi peralihan status PTPN Veteran Cabang Jawa Timur
sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah pembinaan Departemen Pertahanan
Keamanan RI.
• Pada tahun 1977 berubah nama menjadi Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Cabang Jawa Timur.
• Pada tahun 1995 berubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta dengan nama UPN
Veteran Jawa Timur yang secara operasional di bawah pembinaan Yayasan
Kejuangan Panglima Besar Sudirman dan secara fungsional di bawah pembinaan
Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.
• Pada tahun 2007 UPN Veteran secara operasional di bawah pembinaan Yayasan
Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang secara fungsional di bawah
pembinaan Kementrian Pertahanan RI.
• Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang telah diraih, maka UPN Veteran
Jawa Timur diproyeksikan oleh Kementrian Pertahanan untuk menjadi Perguruang
Tinggi Negeri (PTN).
• Senin 6 Oktober 2014, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani
prasasti yang menandai pengesahan UPN “Veteran” Jawa Timur menjadi PTN.

12. • Dilihat dari beberapa indikator baru, responden berikan tanggapan atas kesulitan
mereka.
Ada empat poin penting perlu mendapat sorotan dalam peningkatan program prioritas
fakultas.
• Pertama,keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan komunitas
• Kedua, Kualitas Alumni.
• Ketiga, Hasil dari Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
• Keempat, Indikator kolaborasi.
Ada tiga hal penting yang bisa disimpulkan. Pertama, penambahan kriteria baru yang
lebih menekankan pada hasil Yang diukur secara administratif adalah pengisian dokumen
tersebut lebih mudah.
• Namun, indikator pencapaian baru belum terjadi, misalnya dengan meningkatkan
peran siswa dan diukur dengan bukti pencapaian, seperti jumlah karya menjadi
perhatian tentang penurunan nilai akreditasi.
• Kedua, perubahan paradigma pengelolaan institusi pendidikan tinggi terkait dengan
pemisahan otoritas visi manajerial dan aktivitas ilmu pengetahuan. (visi ilmiah) perlu
menjadi perhatian bagi perguruan tinggi menerapkan kebijakan pendukung.
• Ketiga, Perubahan individu budaya terjadi karena setiap pimpinan universitas dituntut
menerapkan tujuan dan berorientasi pada hasil. Semua jajaran pejabat, mulai dari
program studi, jurusan, fakultas dan perguruan tinggi dituntut memiliki kemampuan
untuk mewujudkan visi universitas bersama, dengan memposisikan kondisi nyata.
• Evaluasi diri perlu dilakukan dengan menggunakan data yang komprehensif, sehingga
pada akhirnya dapat ditentukan strategi pengembangan yang tepat untuk mencapai
tujuan
Kelengkapan Unsur Artikel
Isi Artikel dipandang sangat lengkap dan memiliki novelti di bidang mutu pendidikan tinggi.
Ruang Lingkup dan kedalaman Pembahaan
Pembahaan terkait perubahan iklim organiai yang di picu oleh adanya perubahan peraturan
tentang intrumen akreditasi 9 standar
Kecukupan dan kemutakhiran data dan metodelogi
Data mutakhir dan relevan merupakan penelitian kualitatif .., interview serta mix method
Kualita unur dan terbitan jurnal
Jurnal internaional masuk copus

13. REFERENSI
Fransen, LA (2014). Penerapan Total Quality Management (TQM) di Pendidikan
Tinggi: Antara Idealisme dan Kenyataan.Eksplora Informatika. Haris, I. (2013). Penilaian
pelaksanaan penjaminan mutu internal di perguruan tinggi (laporan bahasa Indonesia).Jurnal
Pendidikan Dan Studi Instruksional di Dunia.
Mardalena, M. (2018). KINERJA TIM AKREDITASI PADA PROSES
AKREDITASI PROGRAM STUDI (Studi Kasus: Tim Akreditasi Program Studi di STKIP
YPM Bangko).Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.
https://doi.org/10.33087/jiubj.v18i1.440
Komisi Pendidikan Tinggi Negara Bagian Tengah. (2006). Karakteristik Unggul di
Perguruan Tinggi. Standar Akreditasi.
Permendikbud-RI-No.87. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
republik Indonesia No 87 Th 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia.
Ryan, T. (2015). Jaminan kualitas di pendidikan tinggi: Sebuah tinjauan
literatur.Komunikasi Penelitian Pendidikan Tinggi. https://doi.org/10.18870/ hlrc.v5i4.257
Yuhertiana, I., Andre Purwanugraha, H., Andayani, S., Andhaniwati, E., & Denhas,
KN (2019). Riset Biografi Dan Akuntansi Sektor Publik Dosen pengajar. Ulasan Humaniora
& Ilmu Sosial, 7(1), 69-76. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.719
Zarifraftar, M., & Aryankhesal, A. (2016). Tantangan Penerapan Standar Akreditasi
Sistem dan Organisasi Pelayanan Kesehatan: Tinjauan Sistematis. Jurnal Ilmu Manajemen.
Amit Dang, Shilpa Mendon. "Peran Hasil yang Dilaporkan Pasien (PRO) dalam Kebijakan
Kesehatan Pembuatan." Tinjauan Sistematis di Apotek 6.1 (2015), 1-4. Cetak.
doi:10.5530/srp.2015.