Tim PKK RW 06 telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti membentuk PAUD, posyandu, pos lansia, gerakan sayang ibu, pembuatan lubang resapan, dan lomba gerakan balita sehat. Mereka juga memiliki kelompok binaan seperti posyandu, jumantik, pos lansia, dan kelompok olahraga serta mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
Dokumen ini membahas upaya peningkatan pendapatan keluarga aseptor (UPPKA) melalui pembentukan kelompok usaha untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. UPPKA bertujuan menciptakan produk yang memiliki peluang pasar, menggalang permodalan, dan membentuk jaringan pasar. Kelompok UPPKA dibina dan didampingi oleh petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan usaha, penyuluhan, kunjungan rumah
Realisasi kegiatan TP PKK Kecamatan Kadia tahun 2017 meliputi pembenahan administrasi, perbaikan papan data pokja, arisan bulanan, kampung KB, dan lomba program PKK tingkat kota. Sasaran kinerja tahun 2018 mencakup penyuluhan KDRT, narkoba, lansia, lingkungan sehat, dan pendidikan luar sekolah untuk masyarakat, generasi muda, dan lansia bekerja sama dengan berbagai instansi terkait.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang berkualitas dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan rekomendasi dari capaian SDGs serta Indeks Desa Membangun.
2. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPDes antara lain menghindari ego pemangku kepentingan, memahami rekomendasi data
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Tim PKK RW 06 telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti membentuk PAUD, posyandu, pos lansia, gerakan sayang ibu, pembuatan lubang resapan, dan lomba gerakan balita sehat. Mereka juga memiliki kelompok binaan seperti posyandu, jumantik, pos lansia, dan kelompok olahraga serta mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
Dokumen ini membahas upaya peningkatan pendapatan keluarga aseptor (UPPKA) melalui pembentukan kelompok usaha untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. UPPKA bertujuan menciptakan produk yang memiliki peluang pasar, menggalang permodalan, dan membentuk jaringan pasar. Kelompok UPPKA dibina dan didampingi oleh petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan usaha, penyuluhan, kunjungan rumah
Realisasi kegiatan TP PKK Kecamatan Kadia tahun 2017 meliputi pembenahan administrasi, perbaikan papan data pokja, arisan bulanan, kampung KB, dan lomba program PKK tingkat kota. Sasaran kinerja tahun 2018 mencakup penyuluhan KDRT, narkoba, lansia, lingkungan sehat, dan pendidikan luar sekolah untuk masyarakat, generasi muda, dan lansia bekerja sama dengan berbagai instansi terkait.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang berkualitas dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan rekomendasi dari capaian SDGs serta Indeks Desa Membangun.
2. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPDes antara lain menghindari ego pemangku kepentingan, memahami rekomendasi data
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta Kbkhoiril anwar
Program pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesertaan KB melalui kegiatan usaha ekonomi kelompok. Dokumen ini menjelaskan strategi peningkatan jumlah dan kualitas Kelompok UPPKS serta akses mereka terhadap modal usaha untuk tahun 2010.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi (Gelari Pelangi) adalah program unggulan TP PKK untuk meningkatkan kesadaran keluarga akan pendidikan dan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat ekonomi keluarga melalui koperasi dan usaha. Program ini bertujuan meningkatkan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program kependudukan dan KB nasional. IMP meliputi PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB yang berperan dalam penyuluhan, pelayanan, dan pemantauan program KB di tingkat desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan pengertian, pengembangan struktur dan peran IMP, serta mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkat
Sistem pemerintahan desa dan peranannya dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Pelatihan ini membahas tentang:
1. Pengenalan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman beserta target dan tahapannya
2. Pembentukan Pokja Sanitasi di tingkat kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pembangunan sanitasi
3. Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota sebagai acuan rencana pembangunan sanitasi jangka menengah
Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) diperkenalkan pada Konferensi PBB untuk Perempuan ke-IV tahun 1995 sebagai strategi untuk mengintegrasikan kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai bagian tak terpisahkan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan agar keduanya mendapatkan keuntungan yang setara. Kebijakan PUG di Kota Kotamobagu m
Rangkuman singkat dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa.
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)khoiril anwar
Dokumen tersebut merangkum program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang diselenggarakan oleh BKKBN untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga peserta KB. Program ini memberikan bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada kelompok-kelompok UPPKS untuk mengembangkan usaha mereka. Saat ini terdapat lebih dari 55.000 kelompok UPPKS yang terdiri dari 1,6 juta anggota.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi PKK yang mencakup penggunaan berbagai buku administrasi oleh TP PKK dan kelompok PKK untuk mencatat data anggota, surat masuk dan keluar, keuangan, notulen rapat, inventaris, serta kegiatan. Dokumen juga menjelaskan peranan dan tugas bendahara PKK dalam pengelolaan keuangan secara teratur dan bertanggungjawab.
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta Kbkhoiril anwar
Program pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesertaan KB melalui kegiatan usaha ekonomi kelompok. Dokumen ini menjelaskan strategi peningkatan jumlah dan kualitas Kelompok UPPKS serta akses mereka terhadap modal usaha untuk tahun 2010.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi (Gelari Pelangi) adalah program unggulan TP PKK untuk meningkatkan kesadaran keluarga akan pendidikan dan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat ekonomi keluarga melalui koperasi dan usaha. Program ini bertujuan meningkatkan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program kependudukan dan KB nasional. IMP meliputi PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB yang berperan dalam penyuluhan, pelayanan, dan pemantauan program KB di tingkat desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan pengertian, pengembangan struktur dan peran IMP, serta mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkat
Sistem pemerintahan desa dan peranannya dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Pelatihan ini membahas tentang:
1. Pengenalan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman beserta target dan tahapannya
2. Pembentukan Pokja Sanitasi di tingkat kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pembangunan sanitasi
3. Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota sebagai acuan rencana pembangunan sanitasi jangka menengah
Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) diperkenalkan pada Konferensi PBB untuk Perempuan ke-IV tahun 1995 sebagai strategi untuk mengintegrasikan kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai bagian tak terpisahkan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan agar keduanya mendapatkan keuntungan yang setara. Kebijakan PUG di Kota Kotamobagu m
Rangkuman singkat dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa.
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)khoiril anwar
Dokumen tersebut merangkum program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang diselenggarakan oleh BKKBN untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga peserta KB. Program ini memberikan bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada kelompok-kelompok UPPKS untuk mengembangkan usaha mereka. Saat ini terdapat lebih dari 55.000 kelompok UPPKS yang terdiri dari 1,6 juta anggota.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi PKK yang mencakup penggunaan berbagai buku administrasi oleh TP PKK dan kelompok PKK untuk mencatat data anggota, surat masuk dan keluar, keuangan, notulen rapat, inventaris, serta kegiatan. Dokumen juga menjelaskan peranan dan tugas bendahara PKK dalam pengelolaan keuangan secara teratur dan bertanggungjawab.
SRI SUWANTI - ISU DAN PROGRAM TIM PENGGERAK PKK JAWA TENGAH 2016 - 2017 Sri Suwanti
1. Beberapa program prioritas yang diusulkan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pelatihan kader, sosialisasi pencegahan kekerasan, pengembangan usaha mikro, peningkatan kapasitas posyandu dan pendidikan anak usia dini.
2. Masalah yang dihadapi antara lain kurangnya kemandirian ekonomi perempuan, rendahnya partisipasi politik perempuan, dan masalah gizi serta kesehatan
Tim Penggerak PKK Desa Cibiruwetan telah melaksanakan berbagai program PKK meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Program unggulannya adalah pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari oleh 8 kelompok wanita tani. Capaian lain termasuk peningkatan posyandu madya dan purnama, serta dukungan pemerintah daerah untuk program sabilulungan-raksa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum pelatihan penguatan lembaga dan peningkatan SDM tingkat kelurahan di Manggarai Selatan.
2. Materi pelatihan meliputi dasar hukum, visi dan misi, tujuan, kedudukan, tugas dan kewajiban RT dan RW.
3. Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 tahun sejak terpilih.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan bahan lomba penyuluhan oleh Ketua TP PKK Kecamatan dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-43 di Kabupaten Muna tahun 2015.
2. Materi penyuluhan tersebut membahas 10 program pokok PKK yaitu penghayatan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, koperasi, lingkungan hidup,
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMkhoiril anwar
apabila 20 juta dari 204 juta muslim Indonesia melaksanakan Wakaf-Uang rata-rata Rp. 100.000 per bulan (atau rata-rata Rp. 3500 per hari), total wakaf yang terkumpulkan dalam satu bulan: Rp. 2 triliun, per tahun Rp. 24 triliun.
(1) Dokumen ini membahas Dasar Pembangunan Nasional (DPN) 1991-2000 di Malaysia yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada 1991. (2) DPN bertujuan memperkukuh persatuan rakyat dan mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan keadilan. (3) Strategi pelaksanaannya meliputi pembasmian kemiskinan, peningkatan partisipasi Bumiputera dalam ekonomi, dan penekanan pada pembangun
Laporan ini meringkas kegiatan prakerin siswa di desa Mekarbakti. Siswa membantu pekerjaan administrasi desa seperti pengarsipan, pendataan warga, dan pembersihan ruangan. Prakerin ini memberi pengalaman baru walaupun dihadapkan pada kendala seperti aktivitas yang terbatas karena pandemi. Siswa belajar untuk memahami dunia kerja desa secara lebih mendalam.
Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA Sugeng Budiharsono
Teks tersebut membahas pentingnya pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Secara garis besar dibahas mengenai pentingnya komitmen seluruh pemangku kepentingan, analisis sumber daya dan potensi daerah, serta perencanaan dan pendanaan program pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
LKSA bertanggung jawab untuk mengasuh anak di panti dan mendukung pengasuhan anak oleh keluarga melalui program pelayanan bagi anak di luar panti. LKSA dinilai melalui instrumen akreditasi yang mencakup tiga standar yaitu menentukan respon yang tepat bagi anak, standar pelayanan pengasuhan, dan standar kelembagaan.
Dokumen tersebut membahas tentang rumah sehat, lingkungan yang aman, dan permukiman yang sejahtera. Dokumen ini menjelaskan tujuan pembentukan provinsi Banten untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat serta strategi kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam mewujudkannya.
Dokumen tersebut membahas tentang workshop rencana aksi dan bisnis korporasi petani di Food Estate Rawa Kalimantan Tengah. Workshop ini membahas tentang pentingnya rencana bisnis dan aksi, konsep pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, serta indikator keberhasilan pengembangan kawasan tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang UPPKS (Unit Pemberdayaan Produksi dan Pemasaran Keluarga Sejahtera) yang merupakan program pemberdayaan ekonomi keluarga oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan, anggota, syarat pembentukan kelompok, dan langkah-langkah dasar UPPKS dalam meningkatkan penghasilan keluarga.
1. Upaya Kabupaten Solok untuk mencapai target MDGs di berbagai sektor sudah menuju pada pencapaian target 2015. 2. Beberapa tantangan utama adalah meningkatkan akses yang merata bagi masyarakat miskin dan terpencil serta meningkatkan kualitas pelayanan. 3. Kerja sama antar berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat pencapaian target-target MDGs.
1. Upaya Kabupaten Solok untuk mencapai target MDGs di berbagai sektor sudah menuju pada pencapaian target 2015. 2. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah menurunkan angka kemiskinan, kematian ibu dan anak, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. 3. Upaya yang dilakukan meliputi program pengentasan kemiskinan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solokPosdaya Solok
Dokumen tersebut membahas upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) melalui kegiatan POSDAYA di Kabupaten Solok. Dibahas pencapaian MDGs di bidang penanggulangan kemiskinan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, lingkungan hidup serta tantangan dan prioritas ke depan untuk mencapai target MDGs. POSDAYA di Kabupaten Solok dinilai berkontribusi besar dalam
Adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Solok yang mencakup profil daerah, target pembangunan, dan strategi pengendalian penduduk melalui penurunan angka kelahiran dan peningkatan kualitas penduduk."
Pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuanPosdaya Solok
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas program kependudukan, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Sumatera Barat. Program-program tersebut merupakan upaya pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Data demografi dan indikator kesehatan reproduksi di Sumatera Barat menunjukkan tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan.
1. PANDUAN TEKNIS
KEGIATAN LOMBA USAHA
PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA
(UP2K/EKONOMI PRODUKTIF)
DALAM RANGKA HARI KESATUAN GERAK PKK
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2012
2. A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi
formal karena resesi dunia, mau tidak mau maka
ekonomi informal, khususnya usaha ekonomi keluarga
yang menjadi pilihan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga (UP2K) turut terpengaruh. Oleh karena itu
peningkatan Pemberdayaan ditingkat rumah
tangga/Keluarga merupakan langkah awal yang
sangat penting untuk mengembangkan
pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik secara
kolektif. Keluarga sebagai unit terkecil dalam
masyarakat yang terdiri atas suami-istri atau suami-
istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan
anaknya merupakan satuan pemberdayaan yang para
anggotanya dapat mengakses sumber-sumber
kekuatan sosial untuk memberdayakan diri.
3. Usaha ekonomi masyarakat merupakan
suatu strategi alternatif pemberdayaan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat, oleh
karena itu pendekatan harus berbasis sosial
kemasyarakatan. Dimensi pengembangan usaha
ekonomi masyarakat dengan pola nafkah yang
berkelanjutan, tidak hanya meningkatkan
keadilan sosial, tetapi juga mencakup
pengembangan kemampuan dan keahlian
warga desa dan anggota rumah tangga.
4. Dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga
pada dasarnya bagaimana agar seluruh anggota
rumah tangga terlibat dalam kegiatan produktif. Jika
jumlah angkatan kerja dalam rumah tangga
bertambah maka pendapatan total rumah tangga
akan bertambah pula, karena masing-masing
angkatan kerja produktif bisa memberikan
sumbangan pendapatan untuk mencukupi
kebutuhan hidup rumah tangga secara
keseluruhannya. Jadi praktek gotong royong yang
merupakan nillai tradisi bangsa Indonesia terus
dipelihara dan dikembangkan, maka
pemeberdayaan ekonomi rumah tangga bisa
ditingkatkan dan diwujudkan secara bersama-sama
dalam keluarga.
5. Sehubungan dengan itu, maka upaya
pengembangan usaha ekonomi kader
merupakan bagian dari program UP2K-PKK. Oleh
karena itu, dengan diadakannya penilaian
terhadap kelompok Pengelolaan usaha
peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) PKK
ini diharapkan dapat menggelorakan kembali
program UP2K-PKK sehingga pencapaian
keluarga sejahtera dapat terwujud.
6. 2. Dasar Hukum
» Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
» Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.
» Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.
» Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
» Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
» Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
» Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 B Tahun 1993
TENTANG Pedoman Pogram Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga PKK.
» Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
7. 3. Tujuan
I. Tujuan Umum
Tercapainya peningkatan usaha
ekonomi keluarga melalui usaha
kelompok/perorangan UP2K-PKK, sehingga
dapat meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan keluarga.
8. II. Tujuan khusus
• Meningkatkan pemahaman TP-PKK dan Kader UP2K-
PKK tentang pengelolaan dan pengembangan usaha
ekonomi keluarga.
• Meningkatkan Kemampuan dan kualitas kerja TP-PKK
dan Kader dalam melaksanakan kegiatan usaha
ekonomi keluarga yang dilakukannya.
• Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan
keterampilan TP-PKK dan Kader untuk membina
kelompok usaha ekonomi keluarga.
• Menumbuhkan kelompok-kelompok usaha ekonomi
masyarakat dan atau pra koperasi dalam rangka
peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat.
9. B. SASARAN PENILAIAN UP2K
Kelompok yang punyai usaha ekonomi
produktif di tingkat Nagari atau kelompok UPPKS
(Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera).
C. PELAKSANAAN
1.Tim Penilai
• TP PKK Kabupaten/ TP PKK Kecamatan
• Bidang PK/KS BKBPP/UPT BKBPP Kecamatan
• Dinas Kesehatan Kab/UPTD Kesehatan Kec
• Dinas Koperindag/UPTD Koperindag
10. 2. Waktu dan Tempat
a. Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan
pada tanggal 1 s/d 25 Oktober 2012
bertempat di masing-masing Kecamatan
11. b. Tingkat Kabupaten
• Pelaksanaan untuk meninjau dan melakukan
Penilaian ke Kecamatan-kecamatan
berlangsung dari tanggal 5 s/d 14 November
2012. Yang dinilai adalah kelompok pemenang
Kecamatan yang sudah di unggulkan.
• Tanggal 20 dan 21 November 2012
rapat/pertemuan Tim Penilai Kabupaten, untuk
memutuskan pemenang I, II, dan III untuk
Kabupaten Solok.
• Pemenang I, II, dan III akan disampaikan pada
Puncak hari Ibu Tingkat Kabupaten Solok
Tanggal 22 Desember 2012 dan sekaligus
penyerahan Hadiah
12. 3. Teknis Penilaian
Arahan penilaian ditujukan ke kelompok UP2K/Ekonomi
Produktif dengan pedoman pada Statifikasi UP2K, dimaksud untuk
memudahkan para pengelola maupun pembina melakukan pengukuran
keberhasilan dan perkembangan usaha kelompok ke strata yang lebih
tinggi.
Adapun pengelompokan/tahapan UP2K menurut Stratifikasi
dan Ketentuan Penilaian sebagai berikut :
a. Kelompok UP2K Pemula dengan point penilaian angka tertinggi 60
(enam puluh), kriteria penentuan dan penilaian :
• Kepengurusan kelompok belum lengkap
• Administrasi belum lengkap
• Produksi barang/jasa masih seadanya/sederhana, baik aspek
kualitas maupun kemasan
• Jangkauan pemasaran masih di seputar lingkungan domisili
kelompok
• Kegiatan usaha belum berkelanjutan
13. b. Kelompok UP2K Madya dengan point penilaian
angka tertinggi 70 (tujuh puluh), kriteria
penentuan dan penilaian :
• Kepengurusan kelompok lengkap, akan
tetapi tidak ada pembagian tugas yang
jelas
• Administrasi lengkap
• Akutansi dan keuangan lengkap
• Produksi barang/jasa bagus, baik aspek
kualitas maupun kemasan
• Jangkauan pemasaran sudah meluas
sampai ke lingkungan domisili kelompok
14. c. Kelompok UP2K Utama dengan point penilaian angka
tertinggi 80 (delapan puluh), kriteria penentuan dan
penilaian :
• Kepengurusan kelompok lengkap, dan ada
pembagian tugas yang jelas
• Administrasi lengkap
• Akutansi dan keuangan lengkap
• Produksi barang/jasa mengalami peningkatan, baik
aspek kualitas maupun kemasan
• Jangkauan pemasaran barang khususnya semakin
meluas dan meluas sampai ke swalayan
• Sudah Bermitra usaha dengan pihak lain
• Ada Legalitas usaha, minimal ijin domisili dan ijin
usaha
• Produksi barang dan pelayanan jasa telah dilakukan
secara hukum
• Mulai merintis badan hukum.
15. d. Kelompok UP2K Mandiri dengan point penilaian angka
tertinggi 90 (sembilan puluh), kriteria penentuan dan
penilaian :
• kelompok lengkap, dan ada pembagian tugas yang jelas
• Administrasi lengkap
• Pembukuan Akutansi dan keuangan lengkap
• Produksi barang/jasa semakin berkualitas dan
berkembang kuantitasnya
• Proses produksi sudah menggunakan alat teknologi
tepat guna
• Pemasaran semakin meluas
• Teknik pemasaran sudah menggunakan media
• Sudah bermitra usaha dengan pihak lain
• Legalitas usaha lengkap (ijin domisili, ijin usaha, amdal,
dll)
16. Kelompok strata yang lebih tinggi akan
mempunyai nilai yang lebih baik dengan
kategoriyang seperti tersebut diatas.
Setiap Kecamatan mengirimkan 1 (satu)
pemenang/Nagari sebagai penilaian di Tingkat
Kabupaten dan 1, 2, 3 setelah diseleksi di
Kabupaten akan ditetapkan sebagai juara 1, 2
dan 3 di Kabupaten dan penyerahan hadiah
akan disampaikan pada peringatan Hari Ibu (22
Desember 2012), tempat akan ditentukan
kemudian.
17. D. BIAYA
Kegiatan ini didukung dengan biaya yang
bersumber pada APBD Tahun 2012 dari Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Solok sebagai berikut :
1. Biaya Makan Minum Rapat
5 org x 2 kl x Rp. 23.500,- = Rp. 235.000,-
2. Biaya Perjalanan Dinas Kec ke Nag (SPPD)
2 org x 2kl x Rp. 75.000,- = Rp. 300.000,-
18. E. PENUTUP
Demikianlah petunjuk teknis ini disampaikan untuk
dapat menjadi panduan dan acuan di Kecamatan dan
apabila ada kekeliruan akan disesuaikan kembali, atas
perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima
kasih.
Koto Baru, 26 September 2012.
Kabid Pemberdayaan Keluarga dan
Keluarga Sejahtera
DRS. M U S R A L
NIP. 19640127 199203 1 003