Dokumen tersebut membahas tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Kecamatan Pagar Merbau, khususnya mengenai sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan tugas masing-masing unsur pengurus program tersebut seperti Camat, PjOK, UPK, dan Pendamping Lokal.

1. BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1. Sejarah Ringkas PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar
Merbau
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM)
Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar Merbau merupakan salah satu mekanisme
program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya
mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di
wilayah perdesaan Kecamatan Pagar Merbau. Pada dasarnya PNPM Mandiri
Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998.
PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden Republik
Indonesia pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berikut adalah
perjalanan PNPM Mandiri Perdesaan sebelum berganti nama:
1. Tahun 1998 dengan nama PPK
2. Tahun 2006 dengan nama PNPM PPK
3. Tahun 2007 dengan nama PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Deli Serdang mulai ada pada
tahun 2003 yang dulunya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Siklus 4 di 2
Kecamatan sebagai lokasi penerima dana PPK dengan Total Dana Rp.
1.500.000.000,- untuk Kecamatan Pantai Labu dan Kecamatan STM Hulu.
27

2. PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009, Kabupaten Deli
Serdang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 23.300.000.000,- yang terdiri dari
APBN sebesar Rp. 18.020.000.000 dan APBD Rp. 4.280.000.000 dengan jumlah
kecamatan yang akan didanai sebanyak 15 kecamatan, dimana 6 diantaranya
kecamatan lama dan 9 kecamatan baru (Gunung Meriah, Sibolangit, Kutalimbaru,
Namorambe, Biru-Biru, STM Hilir, Galang, Batang Kuis, Pagar Merbau), dengan
rincian:
1. Kec. Pantai Labu = Rp. 2.000.000.000,-
2. Kec. STM Hulu = Rp. 900.000.000,-
3. Kec. Bangun Purba = Rp. 2.000.000.000,-
4. Kec. Pancur Batu = Rp. 2.000.000.000,-
5. Kec. Labuhan Deli = Rp. 2.000.000.000,-
6. Kec. Hamparan Perak = Rp. 900.000.000,-
7. Kec. Gunung Meriah = Rp. 900.000.000,-
8. Kec. Sibolangit = Rp. 900.000.000,-
9. Kec. Kutalimbaru = Rp. 2.000.000.000,-
10. Kec. Namorambe = Rp 2.000.000.000,-
11. Kec. Biru-Biru = Rp. 900.000.000,-
12. Kec. STM Hilir = Rp. 900.000.000,-
13. Kec. Galang = Rp. 2.000.000.000,-
14. Batang Kuis = Rp. 900.000.000,-
15. Pagar Merbau = Rp. 2.000.000.000,
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program
pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program
ini memusatkan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan.
Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan
lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat
(BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang
dialokasikan sebesar Rp 750.000.000 sampai Rp 3.000.000.000 per kecamatan,
tergantung jumlah penduduk miskin.
28

3. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar Merbau, seluruh
anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara
partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam
penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya,
sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini
didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank
Dunia.
4.1.2. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar Merbau
Visi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar Merbau:
- Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin
perdesaan dalam mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya
yang ada di lingkungan sekitar, mampu mengakses sumber daya di luar
lingkungan, dan mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi
kemiskinan.
Misi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar Merbau:
- Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan.
- Pelembagaan sistem pembangunan pastisipastif.
- Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.
29

4. - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan
ekonomi masyarakat.
- Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
4.1.3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas
Sumber: Kantor Camat Pagar Merbau
Camat
Pembina
Gambar 4.1 Struktur Pengurus PNPM Kecamatan Pagar Merbau
1. Camat
Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan pada desa-desa di kecamatan. Selain itu Camat juga bertugas
untuk mengesahkan usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati dalam
Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk didanai melalui PNPM Mandiri
Perdesaan, dalam bentuk Surat Penetapan Camat (SPC). Tugas dan
tanggungjawab Camat:
30
PjOK
UPK
Bendahara Sekretaris
Fasilitator
Kecamatan
Fasilitator
Teknik
Pendamping
Lokal
DESA

5. a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di
wilayah kecamatan.
b. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan.
c. Menyelenggarakan MAD.
d. Bersama Fasilitator Kecamatan dan PjOK mensosialisasikan PNPM
Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan.
e. Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari semua desa.
f. Membantu menyelesaikan masalah PNPM Mandiri perdesaan yang timbul
di wilayah.
g. Melayani urusan administratif, antara lain: menandatangani surat
penetapan tim verifikasi, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian
Bantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC) dan Surat Pernyataan
Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua TPK dan
Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK).
h. Memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasil kegiatan
serta pengembalian pinjaman dana bergulir.
i. Menilai kinerja program di Desa dan kecamatan.
j. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan.
k. Mendorong dan memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya Badan
Kerjasama Antar Desa (BKAD).
2. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)
PjOK adalah seorang Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat atau
pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan
berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan
operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
di kecamatan. Tugas dan tanggungjawab PjOK adalah:
a. Melaksanakan koordinasi dengan Fasilitator Kecamatan dan Tim
Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenai pelaksanan
PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya.
b. Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan, yang
meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengendalian.
c. Memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantau proses
pencairannya.
d. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama Fasilitator Kecamatan dan
pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya yang bertujuan untuk membahas
kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelasaiannya.
31

6. e. Membuat laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ke TK.
PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dengan tembusan kepada Camat.
f. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi.
g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK.
h. Bersama Fasilitator Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan MAD.
i. Memantau dan/atau memfasilitasi kegiatan musyawarah desa di
wilayahnya.
j. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
(SPKMP) bersama Fasilitator Kecamatan, Ketua UPK/UPKS dan Wakil
Masyarakat.
3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan
di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari Ketua, sekretaris dan
bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan
dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Tugas dan tanggungjawab UPK
adalah:
a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri
Perdesaan di kecamatan.
b. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan
seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri
Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
f. Melakukan sosialisasi dan penegakkan prinsip-prinsip PNPM Mandiri
Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri
Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan
ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
program.
h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai
dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
i. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada
BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan.
j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana
(RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam
32

7. setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan
ketentuan.
k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung
administrasi dan pelaporan pelaku desa.
l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan
mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD
dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana
bergulir.
m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak
luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan,
pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi
pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan,
bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan.
p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan
pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan
informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang
membutuhkan.
q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan
yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian
PNPM Mandiri Perdesaan.
Pengurus UPK terdiri dari Ketua, Bendahara dan Sekretaris dengan
kriteria sebagai berikut:
a. Memiliki sikap mental yang baik: jujur, bertanggungjawab dan dapat
dipercaya.
b. Pendidikan minimal SLTA.
c. Memiliki kemampuan di bidang administrasi dan keuangan.
d. Dapat diterima oleh masyarakat.
e. Bukan pegawai negeri, staf kecamatan atau aparat desa.
f. Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan.
Pemilihan UPK dilakukan pada MAD Prioritas Usulan, berdasarkan
usulan masing-masing desa sesuai hasil MAD Perencanaan Usulan.
4. Pendamping Lokal (PL)
Pendamping Lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang
membantu Fasilitator Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam
33

8. melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Di setiap kecamatan ditempatkan satu
orang Pendamping Lokal (PL). Tugas dan tanggungjawab Pendamping Lokal
(PL) adalah:
a. Melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri
perdesaan di desa sesuai dengan pengaturan tugas dari Fasilitator
Kecamatan.
b. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pemeriksaan
kegiatan di lapangan.
c. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam melakukan bimbingan pada Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mengenai kegiatan
pemberdayaan, transparansi dan manajemen.
d. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pelatihan kepada
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan masyarakat.
e. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran teknis maupun non teknis
kepada TPK.
f. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec)
dan membantu dalam pembuatan gambar desain dan gambar purna
laksana.
g. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai cara-cara
menjaga kelestarian lingkungan.
h. Memberikan bimbingan dan masukan tentang cara-cara administrasi,
pembukuan serta pengarsipan TPK.
i. Membantu dan membimbing TPK dalam penyiapan serta proses pra audit.
j. Mengumpulkan informasi tentang aspek non teknis antara lain: partisipasi,
memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada FK.
k. Membimbing KPMD dalam menginventarisasi kebutuhan masyarakat
dalam kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat.
l. Memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, pengembangan dan
pelestariannya, serta pengembalian pinjaman.
5. Fasilitator Kecamatan (FK)
Fasilitator Kecamatan merupakan pendamping masyarakat yang berperan
memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing KPMD atau pelaku-
34

9. pelaku lainnya di desa dan kecamatan. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator
Kecamatan yaitu:
a. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada
masyarakat dan aparat desa/kecamatan.
b. Memfasilitasi KPMD dalam pendataan RTM.
c. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan
bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian
kegiatan.
d. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM
Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM
Mandiri Perdesaan.
e. Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan
pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan (KPMD,
PL, TPK, UPK, Tim Penulisan Usulan, Tim Pengawas).
f. Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas
pemerintahan lokal baik desa dan antar desa (BPD, Kepala Desa, aparat
kecamatan).
g. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Kerjasama Antar
Desa (BKAD).
h. Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan
penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan
penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan
sebenarnya.
i. Memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan kegiatan
simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang
pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan atau prasarana).
j. Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan
pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan.
k. Mengindentifikasi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
l. Mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti
masyarakat berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan dan
keterampilan.
m. Membantu Fasilitator Kabupaten Keuangan dalam membimbing
pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam.
n. Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh
masyarakat sendiri.
o. Melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program
dan kinerja pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa.
p. Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya
penanganannya kepada Fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada
Camat – PjOK.
35

10. q. Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan.
r. Menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan
laporan perkembangan kegiatan.
s. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap
diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.
t. Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dan
secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan
rekening.
u. Mengumpulkan Surat Perintah Memabayar (SPM) dan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) serta melaporka realisasi penggunaan dana dalam
rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten (Faskab).
6. Fasilitator Teknik (FT-Kec)
FT-Kec merupakan pendampingan masyarakat yang berperan
memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing KPMD atau pelaku-pelaku
lainnya di desa dan kecamatan khususnya dalam bidang teknis. Tugas dan
tanggungjawab Fasilitator Teknik (FT-Kec) yaitu:
a. Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh KPMD.
b. Menyusun RKTL yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan
masyarakat/desa.
c. Memfasilitasi dan membantu melakukan kegiatan survei dan pengukuran
usulan kegiatan prasarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan
pendidikan, seperti bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan).
d. Membantu dan memberikan bimbingan teknis dalam membuat desain dan
gambar konstruksi, perhitung volume dan kebutuhan bahan/peralatan,
jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan prasarana
sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan.
e. Membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan
kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat
berat dan melakukan supervisi dalam pelaksanaannya.
f. Memberikan pelatihan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader
teknis dan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan konstruksi
pembangunan prasarana/sarana.
g. Melakukan review RKTL dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan
di masyarakat serta memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan
kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan.
h. Membantu FT-Kab dalam memeriksa kualitas dan kuantitas serta
mengeluarkan dan mengesahkan sertifikasi terhadap penerimaan bahan
36

11. dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian
pekerjaan prasarana.
i. Memfasilitasi pembentukan tim pemeliharaan sejak awal pengajuan usulan
dan memberikan pelatihan untuk operasional dan pemeliharaan prasarana
yang dibangun.
j. Membantu menghubungkan dengan para pihak terkait, baik instansi
pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan jenis usulan kegiatan
prasarana yang ada baik di wilayah kecamatan maupun kabupaten.
k. Tugas atau aktifitas lain yang diperlukan masyarakat dan tidak
bertentangan dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan
berkaitan dengan kegiatan prasarana.
l. Melaporka kemajuan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang
tugas bimbingan teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan.
m. Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan.
n. Menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan
laporan perkembangan kegiatan secara rutin.
o. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap
diberhentikan jika melakuka pelanggaran terhadap kode etik tersebut.
4.1.4. Pencairan Dana PNPM Mandiri Perdesaan
Pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah aliran dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) kecamatan yang bersumber dari APBD melalui
Kantor Kas Daerah setempat dan APBN melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) ke kecamatan.
Pencairan dana dari KPPN ke kecamatan dilakukan melalui UPK.
Pencairan dana BLM dari APBN dilakukan melalui KPPN ke rekening kolektif
dengan nama “Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan” pada bank
pemerintah setempat atau bank lainnya sesuai keputusan masyarakat.
Sedangkan pencairan dana BLM yang bersumber dari APBD dilakukan
melalui Kantor Kas Daerah setempat ke rekening kolektif dengan nama
“Rekening PNPM Mandiri Perdesaan” pada bank pemerintah setempat atau bank
lainnya sesuai keputusan masyarakat.
37

12. Nilai BLM yang akan dicairkan dari Kantor Kas Daerah selanjutnya
dicantumkan dalam Surat Perjanjian Pendanaan (SP2). Total dana yang akan
dicairkan dari Kantor Kas Daerah adalah total nilai sesuai ketentuan yang akan
digunakan untuk membiayai usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Surat
Penetapan Camat (SPC) di luar beban pajak daerah. Rekening bantuan PNPM
Mandiri Perdesaan dapat berupa rekening Giro ataupun rekening Tabungan.
A. Mekanisme Pencairan Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan
B.
Pengajuan SPM:
Tahapan
penyaluran sesuai
kriteria kecamatan
KABUPATEN
Sumber: PTO IX. 2008
Perintah Pembayaran
Perjanjian pendanaan
Kredit Rekening
Kredit Rekening
Gambar 4.2 Mekanisme Pencairan Dana PNPM Mandiri Perdesaan
Pencairan dana dari KPPN ke kecamatan dilakukan melalui UPK.
Pencairan dana BLM dari APBN dilakukan melalui KPPN ke rekening kolektif
dengan nama “Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan” pada bank
38
Pengajuan SPP:
Tahapan penyaluran sesuai
kriteria kecamatan. Lampiran:
SPC, BAPDK, KW-1 dan
fotocopy rekening kolektif
BPNPM yang diverifikasi oleh
Fasilitator Kabupaten
Pengajuan pencairan
dana
Pengajuan
pencairan dana
Pencairan sesuai
Kebutuhan
KPPN
KPA, Penerbit
SPM, Bendahara
PPK/PjOK
KC BI
BO KPPN
UPK/MAD
Kelompok Masyarakat
KECAMATAN
DESA
Perintah
Pembebanan

13. pemerintah setempat atau bank lainnya sesuai keputusan masyarakat. Tata cara
dokumen yang harus disiapkan dalam proses pencairan dana BLM yang
bersumber dari APBN akan diatur secara tersendiri melalui Peraturan Dirjen
Perbendaharaan, Departemen Keuangan serta Peraturan Dirjen PMD,
Kementerian Dalam Negeri.
Sedangkan pencairan dana BLM yang bersumber dari APBD dilakukan
melalui Kantor Kas Daerah setempat ke rekening kolektif dengan nama
“Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan” pada bank pemerintah setempat
atau bank lainnya sesuai keputusan masyrakat. Dana yang berasal dari APBD
harus dicairkan terlebih dahulu ke rekening kolektif BPNPM di UPK, selanjutnya
diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari APBN. Fasilitator Kabupaten
harus memastikan ketersediaan dana tersebut dan ikut memfasilitasi proses
pencairannya hingga masuk ke rekening UPK.
Nilai BLM yang akan dicairkan dari Kantor Kas Daerah selanjutnya
dicantumkan dalam Surat Perjanjian Pendanaan (SP2). Total dana yang akan
dicairkan dari Kantor Kas Daerah adalah total niali sesuai ketentuan yang akan
digunakan untuk membiayai usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam surat
Penetapan Camat (SPC) di luar beban pajak daerah.
Rekening BPNPM Mandiri Perdesaan dapat berupa rekening Giro ataupun
rekening Tabungan. Rekening tersebut dibuka dengan spesimen tanda tangan: (1)
Ketua UPK/UPKS, (2) 2 orang Fasilitator Kecamatan yang bertugas, dan (3) salah
satu wakil masyarakat yang telah ditetapkan dalam MAD.
39

14. BANK KPPN TPK SEKRETARIS
UPK KETUA UPK
Gambar 4.3 Flowchart Penyetoran SPPB ke Ketua UPK
Pengajuan dana ke KPPN dimulai dengan disetornya Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan (SPPB) yang dibuat oleh TPK yang diketahui oleh camat dan
kepala desa. SPPB memuat jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan
melampirkan dokumen-dokumen kegiatan. SPPB rangkap enam diserahkan
kepada Ketua UPK untuk diperiksa dan disepakati bersama.
40
mulai
SPPB 1
SPPB 2
SPPB 3
SPPB 4
SPPB 5
SPPB 6
SPPB 1
SPPB 2
SPPB 3
SPPB 4
SPPB 5
SPPB 6
Disetuj
ui dan
Otorisa
si
1

15. BANK KPPN TPK SEKRETARIS
UPK KETUA UPK
Gambar 4.4 Flowchart Pengembalian SPPB oleh Ketua UPK ke TPK
Ketua UPK memeriksa kelengkapan dan keabsahan SPPB. SPPB satu
diarsip oleh UPK dan sisanya dikembalikan kepada TPK. Berdasarkan SPPB yang
kemudian Ketua UPK membuat dokumen pengajuan dana program yang diajukan
kepada KPPN.
41
1
SPPB 2
SPPB 3
SPPB 4
SPPB 5
SPPB 6
Disepakati
SPPB
Disepakati 1
D
Pembuatan
Dokumen
Pengajuan
D
SPPB 1
SPPB 2
SPPB 3
SPPB 4
SPPB 5
SPPB 6
Disepakati
PjOK
Desa
FK
Faska
2

16. BANK KPPN TPK
SEKRETARIS
UPK
KETUA UPK
Gambar 4.5 Flowchart Pengajuan Dokumen ke KPPN
Sekretaris UPK mengarsip SPPB dan berkas pengajuan 2 dari Ketua UPK.
Kemudian berkas pengajuan 1 diserahkan kepada KPPN untuk disetujui dan di
otorisasi guna membuat dokumen pembayaran.
42
Dokumen
Pengajuan 1
Disetuj
ui &
Otorisa
si
Pembuatan
Dokumen
Pembayaran
3
2
Dokumen
Pengajuan 1
Dokumen
Pengajuan 2
Dokumen
Pengajuan 2
D

17. BANK KPPN TPK SEKRETARIS
UPK KETUA UPK
Gambar 4.6 Flowchart Penyerahan Dokumen dari KPPN ke Bank
KPPN menerima berkas pengajuan dari UPK untuk diperiksa
kelengkapannya. Berkas pengajuan yang telah lengkap sebagai dasar pembuatan
dokumen pembayaran ke bank. Dokumen tersebut adalah SPM dan Surat
Perjanjian Penggunaan Dana (SPPD).
Bank adalah pihak luar yang ditunjuk oleh masyarakat yang bekerjasama
dengan UPK. Dalam hal ini setelah bank menerima surat perintah membayar
selanjutnya bank mentransfer dana BLM ke rekening kolektif dengan nama
rekening BPNPM.
C. Mekanisme Penyaluran Dana dari UPK ke TPK
Penyaluran dana PNPM adalah aliran dana dari rekening kolektif BLM
yang dikelola UPK kepada TPK di desa sesuai dengan rencana kegiatan dan
43
3
SPM 1
SPM 2
SPPD 1
SPPD 2
SPM 1
SPPD 1
Transfer ke
Rekening
BPNPM
D

18. kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme penyaluran dana sebagai
berikut:
a. Pembuatan SPPB antara UPK dengan TPK.
b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan
dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar
desain, RAB, dan lampirannya).
c. Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan
Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
BANK TPK BENDAHARA
UPK
SEKRETARIS
UPK KETUA UPK BKAD
Gambar 4.7 Flowchart Pengajuan Penyaluran Dana
Dalam pengajuan penyaluran dana, TPK harus menyampaikan LPD dan
RPD sebelumnya dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggung jawabannya. Ketua
UPK menerima LPD dan RPD untuk selanjutnya diverifikasi dengan FKec di
kecamatan.
44
mulai
RPD 1
RPD 2
LPD 1
LPD 2
RPD 1
RPD 2
LPD 1
LPD 2
Verifik
asi
1

19. BANK TPK Bendahara
UPK
Sekretaris UPK Ketua UPK BKAD
Gambar 4.8 Flowchart Penarikan ke Bank
1
Berdasarkan dokumen pengajuan yang telah lengkap Ketua UPK membuat
slip penarikan asli dan copy dari rekening kolektif BPNPM, kemudian Ketua UPK
melakukan penarikan dana ke bank.
45
Slip Penarikan
copy
Slip Penarikan
asli
Valid
asi
Slip Penarikan
copy Validasi
Slip Penarikan
asli Validasi
RPD 1
Verifikasi
LPD 1
Verifikasi
D
RPD 1
Verifikasi
LPD 1
Verifikasi
RPD 2
Verifikasi
LPD 2
Verifikasi
D
RPD 1&2
Verifikasi
LPD 1&2
Verifikasi
Membuat
Slip
Penarikan
Slip Penarikan
copy
Slip Penarikan
asli
2

20. BANK TPK Bendahara UPK Sekretaris
UPK Ketua UPK BKAD
Gambar 4.9 Flowchart Penyerahan Uang ke TPK
Slip penarikan copy dan uang kemudian diserahkan kepada bendahara
UPK. Bank dapat mengeluarkan uang apabila bukti penarikan dilengkapi dengan
spesimen tanda tangan 4 orang yaitu: Ketua UPK, dua orang fasilitator
kecamatan, dan satu orang wakil masyarakat yang telah ditetapkan dalam MAD.
Bendahara menerima uang dan slip penarikan copy. Uang diserahkan kepada TPK
dan slip penarikan copy direkap ke dalam buku kas BPNPM sebagai dasar
penyusunan laporan keuangan.
46
2
Pencairan
Uang
selesa
i
D
Uang
3
Slip Penarikan
copy Validasi
Uang
4
Slip Penarikan
copy Validasi
Uang
Slip Penarikan
copy Validasi
Slip Penarikan
copy Validasi

21. BANK TPK Bendahara UPK Sekretaris
UPK Ketua UPK BKAD
Membuat
Laporan
Keuangan
Gambar 4.10
Flowchart Penyerahan Laporan Keuangan ke Bendahara UPK
Setelah menerima dana dari Bendahara UPK, TPK harus membuat
kwitansi penerimaan. Dalam pelaporan keuangan UPK, bendahara UPK
menyiapkan tiga laporan keuangan UPK.
47
3 4
Membuat
Kwitansi
Pemerimaan
Slip Penarikan
copy Validasi
Kwitansi
Penerimaan 1
Kwitansi
Penerimaan 1
Kwitansi
Penerimaan 2
5
6

22. BANK TPK Bendahara UPK Sekretaris UPK Ketua UPK BKAD
Gambar 4.11 Flowchart Penyerahan Laporan UPK ke Ketua UPK
Untuk selanjutnya dimintakan validasi kepada ketua UPK. Laporan
keuangan UPK validasi satu diserahkan kepada BKAD untuk
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
48
5 6
Membuat
Laporan
Keuangan
Laporan
Keuangan TPK 1
Laporan
Keuangan TPK 2
D
Laporan
UPK 1
Laporan
UPK 2
Laporan
UPK 3
Laporan
Keuangan TPK 1
D
Laporan
UPK 1
Laporan
UPK 2
Laporan
UPK 3
Otorisa
si &
Valida
si

23. BANK TPK Bendahara UPK Sekretaris
UPK
Ketua UPK BKAD
7
Gambar 4.12 Flowchart Penyerahan Laporan UPK Validasi
Laporan keuangan UPK dua diserahkan kepada Badan Pemeriksa (BP)
UPK sebagai bahan audit bulanan. Dan laporan keuangan UPK yang ketiga
diarsip sesuai tanggal. Ketua UPK melakukan pemeriksaan guna melihat
keabsahan laporan-laporan yang diserahkan Bendahara ke Ketua UPK.
BKAD berfungsi untuk melakukan tugas pokok sebagai lembaga
pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar desa, aset produktif serta
program-program dari pihak ketiga. Dalam kaitannya dengan pelaporan UPK,
BKAD menerima laporan keuangan UPK yang selanjutnya disampaikan kepada
masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
4.1.5. Pelaku-pelaku yang Terlibat dalam Mekanisme Pengajuan,
Penyaluran dan Pelaporan Dana Program
49
Laporan UPK
Validasi 1
Laporan UPK
Validasi 2
Laporan UPK
Validasi 3
Laporan UPK
Validasi 1
Laporan UPK
Validasi 2
Laporan UPK
Validasi 3
Laporan UPK
D Validasi 2
BP
Selesai

24. Masyarakat desa terutama dari rumah tangga miskin merupakan sasaran
dari PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap
tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan sampai pelestarian.
1. Kepala Desa
Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dna pengendali kelancaran
serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD,
kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya
proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola
pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM
Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili
desanya dalam pembentukan badan kerjasama antar desa.
Dalam mekanisme pengajuan, penyaluran dan pelaporan dana program
kepala desa bertugas dan bertanggungjawab menandatangani dokumen-dokumen
yang diperlukan seperti: SPPB, Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan
Pekerjaan (SPKMP) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
(SP3K).
2. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD)
KPMD adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu
masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan
maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat tentunya peran dan tugas
membantu pengelolaan pembangunan di desa diharapkan tidak terikat oleh waktu.
50

25. Jumlah KPMD disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan
keterlibatan atau peran serta kaum perempuan dan RTM. Untuk itu aspek
kerelawanan, mau meluangkan waktu, kejujuran diharapkan ada pada diri para
kader atau KPMD. Selanjutnya kader masyarakat sebagai tenaga teknis juga perlu
dibentuk dalam rangka membantu memfasilitasi penulisan usulan dan/atau
pelaksanan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. KPMD
bertugas membantu TPK dan kepala desa dalam menyusun berkas pengajuan.
3. Camat
Camat atas nama bupati berperan sebagai pembina pelaksana PNPM
Mandiri Perdesaan pada desa-desa di kecamatan. Selain itu camat juga bertugas
untuk mengesahkan usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati dalam MAD
untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan, dalam bentuk Surat Penetapan
Camat (SPC).
4. PjOK
Tugas PjOK adalah memantau proses pengajuan dana dari UPK ke KPPN
sampai dengan pencairannya.
5. Fasilitator Kabupaten (Fas-Kab)
Fasilitator Kabupaten (Fas-Kab) adalah supervisor manajerial profesional
yang berkedudukan di kabupaten dengan fungsi untuk memastikan seluruh proses
tahapan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian
berjalan dengan baik serta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan
manajemen kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa.
51

26. 6. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pengajuan dana ke
KPPN dan penyaluran dana ke desa.
a. SPPB, adalah dokumen pengajuan yang disepakati antara UPK dengan
TPK, yang diketahui oleh camat dan tiap kepala desa. SPPB memuat
jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
b. RPD, adalah suatu dokumen yang memuat rencana kebutuhan dana
yang akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan
jadwal dan target pelaksanaan kegiatan. RPD memuat rencana
kebutuhan bahan, alat, upah dan kebutuhan untuk penyaluran kegiatan
SPP, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kapasitas kelompok
usaha serta nilai uang yang akan dibelanjakan.
c. LPD, adalah suatu dokumen yang memuat pertanggungjawaban TPK
untuk setiap dana yang telah dicairkan dari UPK berdasarkan RPD
yang disetujui sebelumnya. LPD dibuat oleh TPK dan disetujui oleh
kepala desa sebelum diserahkan ke UPK untuk diperiksa oleh UPK,
FK, dan PjOK. LPD yang diajukan harus dilampiri dengan bukti-bukti
transaksi pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
4.1.6. Pengelolaan Dana Bergulir
Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang
mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan
pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan
52

27. kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan
simpan pinjam.
Dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari
UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi
masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Dana
bergulir merupakan dana abadi milik masyarakat yang dikelola oleh masyarakat
melalui kegiatan perguliran Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) dan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP). Pengelola dana bergulir adalah UPK.
A. Mekanisme Pengajuan Pinjaman Kelompok
Tim Verifikasi Kelompok Sekretaris UPK Ketua UPK BKAD
Gambar 4.13 Flowchart Pengajuan Proposal
53
Mulai
Proposal
Pengajuan
Kepala Desa
Otorisa
si &
Valida
si
1

28. Proses pengajuan dimulai dari kelompok. Kelompok mengajukan proposal
yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Lurah (pada lokasi domisili
kelompok).
Tim
Verifikasi
Kelompok Sekretaris UPK Ketua UPK BKAD
Gambar 4.14 Flowchart Penyerahan Proposal ke Sekretaris dan Ketua UPK
Proposal yang telah disetujui oleh kepala desa diserahkan kepada
Sekretaris UPK untuk diverifikasi. Menerima proposal pengajuan pinjaman dana
bergulir dari kelompok. Sekretaris UPK melakukan ceklist kelengkapan
administrasi proposal kelompok kemudian mencatat dalam buku penerimaan
proposal. Sekretaris UPK menyerahkan proposal pengajuan pinjaman dana
bergulir kepada ketua UPK.
54
1
Proposal Pengajuan
Validasi Kepala
Desa
Proposal Pengajuan
Validasi Kepala
Desa
Ceklist dan
Dicatat dalam
buku Penerimaan
Proposal
Proposal Pengajuan
Validasi Kepala
Desa
Proposal Pengajuan
Validasi Kepala
Desa
Evalua
si
Otorisa
si &
Validas
i
1

29. Tim Verifikasi Kelompok Sekretaris UPK Ketua UPK BKAD
Gambar 4.15
Flowchart Penyerahan Proposal dari Ketua UPK ke Tim Verifikasi
Ketua UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok,
kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok di UPK, rencana usaha
dan rencana penggunaan dana pinjaman. Ketua UPK memvalidasi proposal
pengajuan pinjaman dana bergulir dari kelompok, selanjutnya menyerahkan
kepada Tim Verifikasi.
55
2
Proposal
Pengajuan
Validasi
Verifikasi
Administra
si &
Lapangan
Analisa Usaha
Kelompok
3
Proposal
Pengajuan
Validasi

30. Tim Verifikasi Kelompok Sekretaris UPK Ketua UPK BKAD
Gambar 4.16 Flowchart Penyerahan Rekom Verifikasi ke BKAD
Tim Verfikasi melakukan verfikasi administrasi terhadap proposal
pengajuan pinjaman dan bergulir dari kelompok, melakukan studi dokumentasi
kredit calon peminjam (kelompok dan anggota kelompok). Selanjutnya Tim
Verifikasi bersama UPK melakukan verifikasi/studi kelayakan pinjaman ke
lapangan (ke kelompok, anggota kelompok dan lingkungan sekitar kelompok).
Kemudian Tim Verifikasi menyusun rekomendasi terhadap pengajuan
pinjaman kelompok yang ditandatangani oleh semua anggota tim. Hasil
rekomendasi Tim Verifikasi diserahkan kepada BKAD untuk dibawa ke dalam
Musyawarah Antar Desa (MAD) Pendanaan/Perguliran.
56
3
Membuat
Rekomendasi
Pinjaman
Rekom Tim
Verifikasi
Rekom Tim
Verifikasi
MAD
Pendanaan
4

31. Tim
Verifikasi Kelompok Sekretaris UPK Ketua UPK BKAD
Gambar 4.17
Flowchart Rekomendasi Terotorisasi ke Ketua dan Sekretaris UPK
BKAD menerima rekomendasi dari Tim Verifikasi yang selanjutnya
dibawa ke MAD Pendanaan/Perguliran. Dalam musyawarah ini membahas hasil
rekomendasi Tim Verifikasi, pertimbangan-pertimbangan pemberian pinjaman,
dan informasi kelayakan pinjaman. Hasil keputusan MAD Pendanaan/Perguliran
berisi paling tidak; nama kelompok, ditolak atau disetujui pengajuan pinjaman,
jumlah ajuan pinjaman masing-masing anggota dan kelompok yang disetujui serta
rangking usulan pinjaman kelompok. Hasil ini dituangkan dalam dokumen berita
acara. Selanjutnya Pengurus UPK membuat jadwal pencairan pinjaman dengan
mempertimbangkan:
57
4
5
Otorisa
si
Rekom
Terotorisasi
Rekom
Terotorisasi
Rekom
Terotorisasi
Membuat Berkas
Pencairan

32. a. Ketersediaan dana
b. Beban kerja
c. Kesiapan kelompok
B. Mekanisme Pencairan Dana Bergulir
BANK Kelompok Kasir
UPK
Bendahara
UPK
Sekretaris UPK Ketua UPK
Gambar 4.18 Flowchart Penyerahan Berkas
Berdasarkan hasil keputusan MAD Pendanaan/Perguliran sekretaris UPK
menyusun berkas pencairan pinjaman perguliran kelompok-kelompok yang
terdanai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya sekretaris UPK
menyerahkan berkas pencairan kepada Ketua UPK untuk divalidasi.
Sekretaris UPK menerima kembali berkas pencairan dari kelompok yang
telah divalidasi oleh kepala desa dan ditandatangani oleh seluruh anggota
kelompok peminjam. Berkas pencairan berupa berita acara serah terima, surat
perjanjian kredit dan tanda terima pinjaman diarsip berdasarkan tanggal.
58
Berkas
Pencairan
Validasi Ketua
Kepala
Valida
si
Berkas Pencairan
Validasi Ketua &
Kades
5
Berkas
Pencairan
Berkas
Pencairan
Valida
si
Berkas
Pencairan
Validasi Ketua
6

33. Sedangkan berkas pencairan berupa kwitansi penerimaan pinjaman satu dan dua,
dan kartu angsuran satu dan dua diserahkan kepada Bendahara UPK.
BANK Kelompok Kasir
UPK
Bendahara
UPK
Sekretaris
UPK Ketua UPK
Gambar 4.19 Flowchart Penyerahan Slip ke Bank
Ketua UPK memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas pencairan
pinjaman kelompok sesuai hasil keputusan MAD Pendanaan/Perguliran dan
melakukan validasi. Selanjutnya Ketua UPK menyerahkan administrasi pencairan
pinjaman kepada kelompok-kelompok yang terdanai untuk dilengkapi.
BANK Kelom
pok Kasir UPK Bendahara
UPK Sekretaris UPK Ketua UPK
59
Slip Penarikan
Copy
Slip Penarikan
Asli
Valida
si
7
6
Berkas Pencairan
Validasi Ketua &
Kades
Membuat Slip
Penarikan
Slip Penarikan
Copy
Slip Penarikan
Asli
8

34. Gambar 4.20 Flowchart Penyerahan Berkas Pencairan Dana Bergulir
Berkas pencairan yang telah lengkap dan telah mendapat validasi dari
Kepala desa diterima kembali oleh Ketua UPK. Berkas pencairan yang telah
lengkap ini sebagai dasar Ketua UPK untuk membuatkan slip penarikan. Ketua
UPK membuat slip penarikan asli dan copy selanjutnya melakukan penarikan ke
Bank. Slip penarikan copy yang telah divalidasi oleh Bank beserta sejumlah uang
diterima Ketua UPK dan diserahkan kepada Sekretaris UPK.
Kelompok menerima bendel berkas pencairan dari Ketua UPK yang berisi:
a. Berita acara serah terima
b. Surat Perjanjian Kredit (SPK)
c. Tanda Terima Pinjaman
d. Kwitansi Penerimaan Pinjaman kepada kelompok dan Anggota Kelompok
rangkap 2.
60
7
Slip Penarikan
Copy Validasi
Slip Penarikan
Asli Validasi
Pencairan
Uang
D
8
Berkas
Pencairan
Validasi Ketua
& Kades
Slip Penarikan
Copy Validasi
Uang
BA Serah
Terima
Pinjaman
SPK
Tanda
Terima
Pinjaman
Kwitansi
Penerimaan
2
Kartu
Anggaran 1
Kartu
Anggaran 2
Kwitansi
Penerimaan
1
Kwitansi
Penerimaan
Kartu 2
Anggaran 1
D
Kartu
Anggaran 1
Kartu
Anggaran 2
Slip Penarikan
Copy Validasi
Uang
9
1
0
D

35. e. Kartu Angsuran Kelompok dan Anggota Kelompok.
Berkas pencairan dimintakan validasi kepada Kepala Desa dan kwitansi
penerimaan pinjaman ditandatangi sekalian oleh anggota kelompok. Setelah
berkas pencairan tervalidasi disetor kembali ke Ketua UPK.
BANK Kelompok Kasir
UPK Bendahara UPK Sekretaris
UPK
Ketua
UPK
Gambar 4.21 Flowchart Penyaluran Dana
Bendahara menerima kwitansi penerimaan pinjaman dan kartu angsuran
kelompok dari sekretaris UPK. Bendahara juga menerima uang dan copy slip
penarikan yang telah divalidasi oleh Bank dari Ketua UPK. Kwitansi penerimaan
pinjaman dua, kartu angsuran kelompok dan uang diserahkan kepada kelompok.
Kartu angsuran satu diserahkan kepada Kasir UPK untuk diarsipkan. Kwitansi
penerimaan pinjaman satu dan copy slip penarikan tervalidasi merupakan dasar
pembuatan laporan keuangan UPK.
C. Mekanisme Pelaporan Keuangan UPK
61
1
0
9
1
1
Kwitansi
Penerimaan 2
Kartu
Anggaran 2
Uang
Kwitansi
Penerimaan 1
Slip Penarikan
Copy Validasi
selesai

36. Pada dasarnya mekanisme pelaporan keuangan UPK dana program dan
dana perguliran tidak berbeda karena keduanya sama-sama
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BKAD.
BP UPK Bendahara UPK Ketua UPK BKAD
Gambar 4.22 Flowchart Penyerahan Laporan Keuangan
Bendahara UPK menerima kwitansi penerimaan pinjaman kelompok dari
Sekretaris UPK dan copy slip penarikan tervalidasi Bank dari Ketua UPK. Kedua
dokumen ini kemudian dicatat dalam buku kas dan Bank simpan pinjam
kelompok selanjutnya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan UPK.
Bendahara UPK membuat laporan keuangan UPK rangkap tiga kemudian
diserahakan kepada Ketua UPK untuk dicek dan divalidasi.
BP UPK Bendahara UPK Ketua UPK BKAD
62
1
1
Membuat Laporan
Keuangan
Laporan
Keuangan UPK 1
Laporan
Keuangan UPK 2
Laporan
Keuangan UPK 3
Laporan
Keuangan UPK 1
Laporan
Keuangan UPK 2
Laporan
Keuangan UPK 3
Valida
si
1
2

37. Gambar 4.23 Flowchart Penyerahan Laporan Keuangan Tervalidasi
Laporan keuangan UPK satu yang telah mendapat validasi Ketua UPK
diserahkan kepada BKAD untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Laporan keuangan UPK dua diarsip dan Laporan keuangan UPK tiga diserahkan
kepada BPUPK sebagai bahan audit bulanan.
D. Tim-Tim atau Pelaku Program Lain yang Terlibat dalam Mekanisme
Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Dana Perguliran
1. Kepala Desa
Dalam hal pengajuan dana perguliran kelompok tugas Kepala Desa adalah
menandatangani berkas pengajuan kelompok sebelum diserahkan kepada UPK.
Dalam hal penetapan jumlah pinjaman tugaa Kepala Desa adalah mengikuti
musyawarah pendanaan. Dalam musyawarah pendanaan ini Kepala Desa
menyetujui atau menolak rekom Tim Verifikasi atas verifikasi yang telah
63
Laporan
Keuangan UPK
Validasi 3
Laporan
Keuangan UPK
Validasi 1
Laporan
Keuangan UPK
Validasi 2
Laporan
Keuangan UPK
Validasi 3
Laporan
Keuangan UPK
Validasi 1
Laporan
Keuangan UPK
Validasi 2
Laporan
Keuangan UPK
Validasi 3 Laporan
Keuangan UPK
Validasi 1
Selesai
D
1
2

38. dilaksanakan. Sedangkan pada saat pencairan, Kepala desa ikut menyaksikan
penyaluran dana dari UPK kepada kelompok-kelompok yang terdanai.
2. Wakil Desa
Wakil desa adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Wakil desa ini
wajib hadir pada musyawarah pendanaan dan ikut memutuskan atau menyetujui
rekom Tim Verifikasi.
E. Dokumen-dokumen yang Digunakan dalam Proses Pengajuan
Kelompok ke UPK dan Penyaluran Dana ke Kelompok
1. Proposal Pengajuan Pinjaman Perguliran Kelompok
Proposal atau berkas pencairan adalah bendel dokumen yang harus
diajukan kepada UPK untuk mendapatkan pinjaman perguliran. Berkas pengajuan
ini harus terlebih dahulu mendapatkan validasi dari Kepala Desa. Berkas
pengajuan ini memuat data-data awal tentang usaha, jumlah pengajuan dan
identitas anggota kelompok.
2. Berkas Pencairan
Berkas pencairan adalah dokumen yang harus ada ketika pencairan atau
realisasi pinjaman ke kelompok. Berkas pencairan ini ditandatangi bersama-sama
dengan Kepala Desa, Ketua UPK dan anggota kelompok.
3. Kartu angsuran
Kartu angsuran adalah dokumen yang dimiliki oleh kelompok dan UPK.
Bagi kelompok kartu angsuran ini sebagai bukti bahwa telah menyetorkan
angsuran yang telah jatuh tempo pembayaran. Sedangkan bagi UPK kartu
angsuran ini sebagai arsip bahwa telah menerima angrusan kelompok selain
kwitansi penerimaan.
64

39. 4.2. Hasil Analisis Penelitian
4.2.1. Analisa Struktur Organisasi
Analisa struktur organisasi bertujuan untuk memperoleh pemahaman
secara detail alur kerja serta tugas masing-masing pelaku yang terlibat dalam
PNPM Mandiri Perdesaan khususnya yang secara langsung bersinggungan dengan
UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar Merbau. Serta untuk
mengetahui apakah masing-masing pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tersebut
sudah berjalan sesuai dengan tupoksi dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang
berada di bawah kebijaksanaannya. Pembagian tugas dan tanggungjawab ini
tercermin pada bagan struktur oraganisasi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan
Pagar Merbau. Analisa dilanjutkan dengan penelaahan atas struktur organisasi
PNPM Mandri Perdesaan Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui
kemungkinan adanya kelemahan atau ketidaksesuaian tugas dengan bagan yang
sudah ada.
Pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar Merbau untuk
memberikan pola dalam penyelesaian tugas-tugas pekerjaan telah ditetapkan
uraian jabatan serta tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing pelaku PNPM
Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar Merbau. Dan sebagai acuan teknis bagi para
pelaku ini melakukan pekerjaannya kemudian ditetapkan Prosedur Operasi Baku
atau Standar Operating Procedure (SOP) untuk masing-masing lembaga.
65

40. 4.2.2. Analisa Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Program dan
Dana Perguliran
Dari hasil wawancara dan observasi penelitian yang penulis lakukan di
lapangan serta setelah dibandingkan dengan teori yang dipelajari maka penulis
membuat beberapa analisa sebagai berikut:
1. Analisa proses pengajuan dana program ke KPPN
Seperti tergambar pada flowchart proses pengajuan dana program ke
KPPN berhenti pada Bank. Setelah Bank melakukan transfer dana ke rekening
kolektif BPNPM selanjutnya tidak ada pemberitahuan kepada UPK apakah dana
sudah ditransfer dan masuk ke rekening atau belum. Hal ini mengakibatkan UPK
harus setiap saat memeriksa dan mencetak buku rekening ke bank untuk
memastikan apakah dana sudah masuk atau belum, sehingga tidak ada efisiensi
waktu tarkait kapastian dana yang masuk. Dan berakibat pula pada proses
pencatatan transaksi ke dalam buku Bank BPNPM. Pencatatan transaksi menjadi
tidak bisa dilakukan setiap hari.
2. Analisa pencairan dana dari UPK ke TPK & Proses pelaporan dana
Program oleh UPK
Secara keseluruhan proses pencairan ke desa tidak ada masalah sampai
dengan penyusunan laporan UPK dan TPK. Hal ini dikarenakan semua Tim yang
terlibat berjalan dan bertanggungjawab sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Laporan keuangan TPK yang telah di cek dan disesuaikan dengan bukti-bukti
transaksi kemudian divalidasi oleh kepala desa dan diarsip di UPK sebagai bukti
bahwa dana yang tersalurkan sudah digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat
66

41. sasaran. Sedangkan laporan keuangan UPK dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat melalui BKAD.
3. Analisa Proses pengajuan pinjaman kelompok
Pengajuan pinjaman dari kelompok sudah melalui proses yang sesuai.
Karena sebelum berkas pengajuan di bawa ke UPK terlebih dahulu sudah
mendapatkan validasi dari kepala desa.
4. Analisa proses Verifikasi lapangan
Tim verifikasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP. Tim
verifikasi juga melakukan verifikasi administrasi terlebih dahulu sebelum verikasi
lapangan. Setelah melakukan verifikasi kepada masing-masing anggota kelompok
calon peminjam, Tim Verifikasi berkoordinasi dengan pihak pemerintahan desa
domisili kelompok, untuk mendapatkan dukungan data yang lebih akurat.
Sehingga dapat meminimalisir adanya permaslahan tunggakan dikemudian hari.
Dari uraian ini dapat diartikan bahwa proses verifikasi sampai dengan pengajuan
rekom telah baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.
5. Analisa Pencairan dana perguliran kepada kelompok
Berdasarkan hasil keputusan musyawarah pendanaan sekretaris UPK
membuatkan berkas pencairan untuk kelompok yang berisi:
a. Berita acara serah terima pinjaman
b. Surat perjanjian pemberian kredit
c. Tanda terima pinjaman ke kelompok dan anggota kelompok
d. Kwitansi penerimaan pinjaman rangkap dua
e. Kartu angsuran kelompok
67

42. Seluruh berkas ini diserahkan kepada kelompok termasuk kwitansi
penerimaan pinjaman untuk ditandatangani, sedangkan sejumlah uang pinjaman
belum diterima oleh kelompok. Hal ini dapat mengakibatkan adanya kecurangan
pada saat penyerahan uang. Karena kwitansi sudah ditandatangi terlebih dahulu
oleh kelompok. Selain itu proses pencairan menjadi berbelit-belit dan
membutuhkan waktu yang lama.
6. Analisa pelaporan dana bergulir oleh UPK
Pelaporan UPK baik dana bergulir maupun dana program sudah baik.
Karena sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan terakhir disampaikan
kepada masyarakat melalui BKAD.
4.2.3. Sebab Masalah
1. Kuranganya pemahanan terhadap Petunjuk Teknis Operasional PNPM
Mandiri Perdesaan
Petunjuk Teknis Operasional disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan
teknis operasional di lapangan yang berisi tentang kebijakan program, peran para
pelaku yang terkait, proses kegiatan dan pengendalian pelaksanaan. Dalam hal
mekanisme pengajuan dana BLM ke KPPN sampai dengan penyaluran ke tingkat
desa, seluruh prosesnya harus sesuai dengan PTO yang ada.
Hal ini tergambar pada analisa Pencairan dana perguliran kepada
kelompok dengan gambar flowchart. Hasil analisa ini menunjukkan seluruh
berkas percairan yang telah dibuat oleh UPK diserahkan kepada kelompok
termasuk kwitansi penerimaan pinjaman untuk ditandatangani, sedangkan
68

43. sejumlah uang pinjaman belum diterima oleh kelompok. Akibatnya akan ada
kecurangan pada saat penyerahan uang. Karena kwitansi sudah ditandatangi
terlebih dahulu oleh kelompok. Selain itu proses pencairan menjadi berbelit-belit
dan membutuhkan waktu yang lama
2. Kurangnya koordinasi antar pelaku PNPM MPd baik ditingkat desa,
kecamatan maupun kabupaten.
Koordinasi antar pelaku sangat dibutuhkan, karena proses pengajuan
sampai dengan penyaluran dan selalu melibatkan banyak tim maupun pelaku-pelaku
lain diluar tim.
3. Kurangnya dokumen pelengkap.
Dokumen sekecil apapun sangat penting perannya karena dokumen
tersebut menjadi salah satu syarat agar proses pengelolaan baik dana bergulir
maupun program dapat berjalan sesuai dengan PTO. Hal ini dapat dibuktikan
dengan melihat analisa proses pengajuan dana program ke KPPN dengan gambar.
Hasil analisa ini menunjukkan proses pengajuan dana program ke KPPN berhenti
pada Bank. Setelah Bank melakukan transfer dana ke rekening kolektif BPNPM
selanjutnya tidak ada pemberitahuan kepada UPK apakah dana sudah ditransfer
dan masuk ke rekening atau belum.
Akibatnya UPK harus setiap saat memeriksa dan mencetak buku rekening
ke bank untuk memastikan apakah dana sudah masuk atau belum, sehingga tidak
ada efisiensi waktu tarkait kapastian dana yang masuk. Dan berakibat pula pada
proses pencatatan transaksi ke dalam buku Bank BPNPM. Pencatatan transaksi
menjadi tidak bisa dilakukan setiap hari.
69