Pokja AMPL Daerah dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan di tingkat daerah. Pokja ini terdiri dari tim koordinasi, tim pelaksana, dan sekretariat, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, struktur, peran, dan proses pembentukan Pokja AMPL Daerah.

1. PENGANTAR
POKJA AMPL DAERAH
Disampaikan pada
Pelatihan Fasilitator Pembangunan AMPL
Bandung, 23-28 Mei 2009
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 1

2. Latar Belakang (…1)
 Otonomi daerah
 Isu-isu pembangunan AMPL
Daerah (PHBS, Kerusakan
Lingkungan, dll)
 AMPL belum menjadi salah
satu prioritas Pembangunan.
 Ego sektoral
 Lemahnya Koordinasi
Program AMPL
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 2

3. Latar Belakang (…2)
 Pencapaian MDG yaitu melayani separuh
penduduk yang belum mendapat
pelayanan AMPL.
 Keterbatasan dana pemerintah untuk itu
diperlukan penggalian peluang-peluang
dari berbagai sumber.
 Pentingnya keberlanjutan
operasionalisasi kebijakan AMPL di
daerah (regulasi, kelembagaan dan
pembiayaan).
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 3

4. Oleh karena itu…..
 Perlu dilakukan penyatuan langkah yang
efektif antara pemerintah propinsi dan
kabupaten, sehingga didapatkan
 Pengembangan rencana terpadu propinsi
dan kabupaten, dalam rangka pencapaian
target target layanan AMPL
 Komitmen bersama untuk
menindaklanjuti rencana aksi ke dalam
pelaksanaan program yang nyata
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 4

5. KERANGKA KELEMBAGAAN AMPL
REGULATOR DEVELOPER
WADAH
KOORDINASI
OPERATOR USER/ PUBLIC
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 5

6. Pokja AMPL bersifat,
 bersifat ad-hoc,
 kerja tim, dinamis dan fleksibel,
 Inklusif
 Status hukum yang tegas,
 Memperoleh dukungan publik secara
baik
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 6

7. Peran dan Fungsi Pokja
 Motor penggerak koordinasi antar sektor
pemangku kepentingan (Pemda, Swasta, Masy.)
 Pendorong terjadinya operasionalisasi
kebijakan di daerah. (Daerah, Kecamatan,
Desa/Kel.).
 Inisiator dalam memformulasikan kebijakan
nasional menjadi kebijakan di daerah (Regulasi-
Perencanaan strategis, RPJMD).
 Katalisator antara pihak pusat dan pengambil
kebijakan di daerah.
 Berfungsi sebagai pemegang mandat fasilitasi
operasionalisasi kebijakan AMPL di daerah,
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 7

8. Tugas Pokok Pokja
 Mengkoordinasikan dan menyebarluaskan
kebijakan nasional AMPL di daerah.
 Mengupayakan peningkatan keterpaduan dan
sinkronisasi pembangunan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (AMPL).
 Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional
AMPL di daerah
 Menyusun rencana kerja Pokja AMPL.
 Menyiapkan penyusunan rencana strategis AMPL.
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 8

9. Siapa Pokja ?
 Dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
 Terdiri dari Tim Koordinasi, Tim Pelaksana
dan Sekretariat,
 Ketiga tim tersebut mempunyai fungsi yang
berbeda tapi merupakan satu kesatuan
dalam organisasi Pokja.
 Anggota Pokja terdiri dari pemangku
kepentingan daerah yang peduli AMPL
(Pemda, Swasta, Masyarakat).
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 9

10. • Tupokasi • Tupoksi
teknis sektor
pembangunan sanitasi
sarana
Dinas
Dinas PU Kesehatan
Bappeda, Dinas
kehutanan
BPMD
Diknas, Dinas
SosIal
• Tupoksi • Tupoksi
pemberdayaan pendukung
masyarakat keberlanjutan
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 10

11. Tim Koordinasi/Tim Pengarah
 Tim koordinasi/pengarah adalah pimpinan dinas terkait
yang memiliki peran dan pengaruh utama dalam
perencanaan dan pengambilan keputusan dibidang
AMPL.
 Anggota dari tim ini antara lain Kepala Bappeda, Dinas
Kesehatan, Dinas PU, BPM, Dinas Lingkungan Hidup,
Dinas Pendidikan dan kepala dinas/badan lainnya yang
memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan
AMPL.
 Tim Koordinasi berfungsi untuk mengkoordinasikan dan
memberikan arahan terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 11

12. Tim Pelaksana (Pokja)
 Tim Pelaksana terdiri dari unsur pemerintah dan non
pemerintah,
 Unsur pemerintah adalah pejabat teknis dari dinas/badan
terkait yang memiliki tugas secara langsung dalam proses
penyiapan maupun pelaksanaan program di masing-masing
dinas/badan/lembaga.
 Unsur non pemerintah dari unsur LSM , Perguruan Tinggi atau
lembaga lain yang memiliki komitmen dan mengembangkan
program terkait AMPL.
 Tim ini mempunyai tugas dan fungsi untuk merumuskan dan
melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan
operasionalisasi kebijakan.
Sekretariat
 Sekretariat Pokja terdiri dari unsur Bappeda yang
berfungsi untuk pengelolaan tugas-tugas
kesekretariatan pokja.
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 12

13. Proses Pembentukan
0. Hasil Lokakarya
1. Identifikasi stakeholder Analisis Isu dan
pembangunan AMPL Permasalahan AMPL
2. Lok./Per. Pembentukan
Pokja AMPL
 Kesepakatan Pembentukan Pokja
 Struktur Pokja
 Fungsi dan Peran Pokja
 Rencana Kerja Pokja
 Pembiayaan
3. Legalisasi Pokja AMPL
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 13

14. Identifikasi Stakeholders
 Peran semua pihak terkait di daerah akan menentukan upaya
keberlanjutan pembangunan AMPL di daerah.
 Untuk membentuk kelompok kerja AMPL daerah perlu
dipetakan siapa saja dan pihak mana saja yang perlu
dilibatkan khususnya dalam operasionalisasi kebijakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
 Hasil analisis pelaku pembangunan AMPL yang dilakukan
pada Lokakarya identifikasi permasalahan pembangunan
AMPL, merupakan bahan dan pertimbangan utama dalam
penyiapan kelembagaan pokja.
 Proses Identifikasi stakeholder;
a). Buat daftar stakeholder pembangunan AMPL dan kegiatan
utamanya.
b). Urutkan stakeholder menurut kepentingan pembangunan
AMPL
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 14

15. Lokakarya/Pertemuan Pembentukan Pokja
 Pembentukan Pokja dilakukan dalam sebuah
lokakarya/pertemuan, yang diadakan secara
khusus dengan agenda pembentukan pokja
dengan pengundang dari Bappeda.
 Lokakarya/pertemuan difasilitasi oleh pimpinan
Bappeda dengan Agenda:
a). Penetapan struktur Pokja.
b). Penetapan anggota Pokja.
c). Penetapan Tugas pokok dan Fungsi.
d). Penetapan rencana kerja pokja.
e). Dukungan pembiayaan.
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 15

16. Legalitas Pokja
Untuk memperkuat
kedudukan Pokja AMPL,
diperlukan status hukum
yang jelas (legalitas),
melalui Surat Keputusan
Bupati/Walikota/
Gubernur.
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 16

17. Gubernur
Pokja AMPL Prov
Tim Koordinasi
Tim Pelaksana Sekretariat
Bupati/Walikota
Pokja AMPL
kota/kab
Tim Koordinasi
Tim Pelaksana Sekretariat
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 17

18. Best Practices
 Renstra AMPL Daerah.
 Manajemen Data AMPL Daerah.
 Jaringan kemitraan dengan LSM.
 Pengelolaan DAK-AB (lebih partisipatif)
 Dialog Publik, Talk show.
 Kemitraan dengan pers.
 Peningkatan Penganggaran AMPL
Daerah
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 18

19. Isu Strategis
 Aspek Regulasi Pokja AMPL Daerah.
 Struktur dan personil Pokja AMPL
Daerah.
 Mutasi Pegawai/Personil Pokja AMPL
Daerah
 Penganggaran Pokja AMPL Daerah
 Tupoksi Pokja AMPL vs Tupoksi SKPD
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 19

20. Terima
Kasih
Informasi lebih lanjut:
Pokja AMPL Pusat : Jl. RP Soeroso No 50. Jakarta ; Telp. 021-31904113
www.ampl.or.id Email : pokja@ampl.or.id
WASPOLA Facility : Jl Sawo No. 37 Jakarta; Telp. 021-31924713
www.waspola.org Email : waspola1@cbn.net.id
D:Ibenk/Waspola/TOF Bandung 20