Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
g
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
M t i
 Tugas dan Fungsi Kecamatan di Era
Otoda
 G d Governance dan Pelayanan P blik
Good G d P l Publik
– Paradigma Governance
– T ik
Troika
– Sinergitas Stakeholders
 P
Peran Camat dalam P l
C td l Pelayanan
Administrasi Publik
 Pendelegasian Wewenang Kepala
Kecamatan
 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (
y p (PATEN)
)
 Kesimpulan dan Arah Pengembangan Kecamatan


Sumber
S b
1. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
g y
3. PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
4. Permendagi 4/2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
g g y
Terpadu Kecamatan
5. Yoyoh Indaryanti USAID, drsp, PSP3-IPB 2008: Working Paper
No. 06 KINERJA KECAMATAN: Persepsi dan Ekspektasi Publik
terhadap Fungsi dan Peran Kelembagaan Kecamatan di Tingkat
Lokal


dadang-

Kedudukan
K d d k
• Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja
tertentu dan dipimpin oleh Camat.
• Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
B ti/W lik t l l iS k t i D h


Tugas Camat
T C t
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang undangan;
perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan; dan
7.
7 Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan.

Fungsi Kecamatan
F ngsi
• Kecamatan karena besaran wilayahnya, jarak politisnya dengan
grass-root politics, jumlah penduduk dan potensi yang dipunyai
dapat berfungsi:
• Pertama, sebagai arena pengembangan demokrasi di tingkat
lokal;
l k l
• Kedua, sebagai arena pengembangan kehidupan ekonomi;
• K ti
Ketiga, sebagai arena pengembangan sistem pelayanan publik
b i b i t l blik
yang efektif dan efisien; dan
• Keempat sebagai arena politik yang bisa menghubungkan
Keempat,
politik setingkat desa dengan kabupaten sebagai pusat
pengambilan keputusan politik.


Kinerja Kecamatan
j 1/3
1/3
dalam Pelayanan Publik
• UU Nomor 32 Tahun 2004 secara nyata telah menghilangkan
sejumlah kewenangan dan hak mengatur kecamatan di wilayah
kerjanya.
• Keterbatasan peran dan fungsi kecamatan secara umum yang
ditata-kelolakan
ditata kelolakan pengaturannya di tingkat kecamatan telah
menyebabkan ruang gerak kecamatan dalam pelayanan
masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan menjadi terbatas.
y ,p , p g j
• Faktor political will Bupati untuk mendelegasikan sebagian
kewenangannya secara formal kepada para Camat menjadi faktor
penting bagi kedudukan Camat dalam menjalankan peran dan
fungsinya sehari-hari.


Kinerja Kecamatan
j 2/3
• Pelimpahan kewenangan yang diharapkan diberikan oleh Bupati
tidak perlu semuanya, tetapi secukupnya yang sekiranya akan
mendekatkan masyarakat kepada pusat pelayanan di tingkat lokal.
• Hal tersebut terutama terkait dengan persoalan tidak adanya
anggaran yang dipandang memadai supaya kecamatan bisa
menjalankan semua tugas dan fungsi jika Bupati melimpahkan
semua kewenangan kepada Camat.
g p
• Selain itu juga disadari masih lemahnya SDM (Sumber Daya
Manusia) di tingkat kecamatan dan terbatasnya fasilitas atau
peralatan untuk beroperasinya kantor kecamatan secara optimal.


Kinerja Kecamatan 3/3
d l P l P blik
Lokasi Pendelegasian Jenis Pelayanan
y
Studi Kewenangan Final di Kecamatan Final di Kabupaten
ACEH - • Rekomendasi - KTP
- Pelayanan lainnya
SUMBAR - • TP, IMB skala kecil, jalan - IMB di jalan besar
kabupaten - ijin usaha
• Rekomendasi
DIY - • KTP, KK - IMB - HO -SKCK
-NPWP
- Akt Lahir dan mati
Akte L hi d ti
- Ijin usaha lain
Bali Peraturan Bupati • Surat keterangan/ Semua jenis pelayanan
Rekomendasi
R k d i
Kalbar SK Bupati • UUG Sembako, warung kopi, Selain ketiga ijin tersebut
kelontong, IMB, SKUP, KTP
g (
(UUG untuk usaha lain) )
• Akte lahir-mati
• Surat nikah-cerai – SKTM
• Ijin keramaian
j

dadang-

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Keseimbangan

Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan
M j l k d
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
p
politik dan hukum yang
y g lapangan kerja dan
p g j sosial, ekonomi dan
,
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


dadang-

1/3
Potret Pela anan
Pelayanan
• Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib
menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas.
– Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi
pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam
menyediakan pelayanan.
di k l
• Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat
yang sedang membutuhkan pelayanan
pelayanan.
• Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak
sesuai untuk pekerjaan y g memberikan p y
p j yang pelayanan y g baik;
yang ;


2/3
Potret Pela anan
Pelayanan
• Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara,
memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan
santun.
– Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan
arogan.
• Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum
menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai
perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll.


3/3
Potret Pela anan
Pelayanan
• Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi
pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan
sebagainya.
– Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang
baik lebih banyak lagi
lagi.
• Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan
merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan
di instansi-instansi pelayanan publik.
• Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga
mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan
perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi
penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik
publik.


Mengapa P l
M Pelayanan Publik Masih Buruk?
P blik M ih B k?

• Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D kurang memahami filosofi
bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga
negara, kewajiban pemerintah, dsb);
• Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas SDM, dan organisasi
birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak
berlualitas);
• Reformasi pemerintahan belum tuntas dan konsep reformasi
pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah;
• Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik
oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media
massa;


UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
• Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.
• Pelayanan (p g
y (pengadaan dan p y
penyaluran) barang, jasa, dan
) g, j ,
administrasi publik dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu
badan usaha.
• Biaya/tarif pelayanan publik pada d
Bi /t if l blik d dasarnya merupakan tk tanggung
jawab Negara dan/atau masyarakat.
– Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam
peraturan per-UU-an  a.l. KTP & Akta Kelahiran
– Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan
kepada penerima pelayanan publik.
• Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan
DPR,
DPR DPRD Prov DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan per
Prov, per-
UU-an.


Pelayanan Publik
Pela anan P blik
• Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya pemberian
pelayanan oleh pemerintah dengan mengelola sumber daya yang
tersedia untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai
pihak yang berhak mendapatkan pelayanan;
• Untuk
U t k menghasilkan pelayanan publik yang b ik t
h ilk l blik baik, tergantung pada
t d
konsistensi pemerintah membangun sistem pelayanan yang
mengadopsi p
g p prinsip-prinsip:
pp p
– akuntabilitas,
– efisiensi dan efektifitas,
– transparansi,
– partisipasi,
– penegakan keadilan,
keadilan
– kemudahan, dan
– kesantunan;

Indikator Pela anan P blik
Pelayanan Publik
1. Prosedur pelayanan;
2. Waktu yang dijalani p gg
y g j pengguna p y
pelayanan;
;
3. Kompetensi dan sikap petugas pelayanan;
4. Prasarana dan sarana yang disiapkan instansi p
y g p pemberi p y
pelayanan;
;
5. Sistem informasi pelayanan,
6. Mekanisme penampungan dan tindak lanjut p g
p p g j pengaduan dari
pengguna pelayanan; dan
7. Sistem evaluasi dan perencanaan kebijakan.


Asas P
A Penyelenggaraan Pelayanan Publik
l P l P blik

1. Kepentingan umum;
2. Kepastian hukum;
p
3. Kesamaan hak;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Keprofesionalan;
6. Partisipatif;
7.
7 Persamaan perlakuan/tidak di k i i tif
P l k /tid k diskriminatif;
8. Keterbukaan;
9.
9 Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu; dan
p ;
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.


Bidang Pelayanan
Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu:
Bid l blik i j l h kit Bid it
1. Ketertiban umum; 11. Prasarana dan sarana
2.
2 Kepolisian; transportasi massal;
3. Pertahanan dan keamanan; 12. Rumah sakit khusus;
4. Sanitasi; 13. Informasi pemerintahan;
5.
5 Pengelolaan sampah;
P l l h 14. Pengolahan air li b h
14 P l h i limbah;
6. Penerangan listrik di tempat 15. Penanggulangan darurat
umum; bencana alam;
7. Air baku bersih; 16. WC umum;
8. Saluran air buangan (drainase); 17. Pengolahan air limbah;
9
9. Pembangunan dan
g 18. Trotoar dan jembatan
8 j
pemeliharaan jalan; penyeberangan;
10. Rumah sakit dan klinik berobat 19. Kendaraan dan peralatan
umum; pemadam kebakaran;
20. Sarana pembasmi wabah
penyakit menular;


Bidang pelayanan publik (Lanjutan)
(Lanjutan)

21. Sarana olah raga, kesenian dan 29. Pelayanan surat-surat identitas
rekreasi; dan pengesahan (KTP, SIM,
22. Penjara dan panti rehabilitasi; Aktaakta, Pasport, Surat
23. Prasrana dan sarana pengaturan Keterangan, dll);
lalu lintas; 30.
30 Pelayanan surat ijin;
24. Pengendalian polusi udara; 31. Lahan pemakaman;
25. Sentra-sentra penujualan barang- 32. Ambulan dan mobil derek;
barang kebutuhan pokok; 33. Perpustakaan umum;
26. Alun-alun dan lapangan terbuka; 34. Museum;
27.
27 Taman dan kawasan paru paru
paru-paru 35.
35 Pendidikan dasar dan umum;
kota; 36. Gedung pementasan;
28. Pelayanan fakir miskin dan orang 37. Balai latihan kerja;
cacad; 38. Prasarana ibadah;
39. Terminal terpadu;
40.
40 Dan lain-lain….
lain lain
Bayangkan jika semua bidang pelayanan di atas tersedia dengan baik,
atau sebagian besar tersedia dengan baik

dadang-

Peran Camat
• Saat ini camat dan kecamatan dengan statusnya sebagai Perangkat
Daerah/PD atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lebih
merupakan “perpanjangan tangan” Bupati dan Kabupaten, dimana
semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan
dan pembangunan berada di bawah kendali Bupati
Bupati.
• Pergeseran status dan kedudukan Camat dari “PW” menjadi “PD”
sangat j
g jelas telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian
g g g g g
besar otoritas Camat, saat ini otoritas Camat berkisar pada fungsi-
fungsi pelayanan yang sangat terbatas bahkan hanya menjalankan
fungsi pelayanan yang l bih b
f i l lebih banyak b if t surat rekomendasi atau
k bersifat t k d i t
surat pengantar atau surat keterangan bagi lembaga di atasnya
y
yaitu Bupati (
p (Pemerintah Kabupaten).
p )


Pelimpahan Kewenangan
Ke enangan
• Sejauh ini pelimpahan sebagian kewenangan yang didelegasikan
oleh Bupati kepada Camat (Kecamatan) masih sangat dibatasi pada
persoalan administrasi kependudukan, seperti pembuatan Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Surat Miskin (Surat Keterangan Tidak
Mampu),
Mampu) Surat Keterangan Kelahiran-kematian-pindah-nikah dan
Kelahiran-kematian-pindah-nikah,
surat rekomendasi mengurus perijinan usaha (seperti IMB, ijin
gangguan/SITU/HO dan ijin usaha lainnya ke Kabupaten.


One Stop Services
Ser ices
• Beberapa pemerintah Kabupaten/Kota telah menyadari pentingnya
kegiatan investasi usaha di wilayahnya dan telah memiliki motivasi
untuk memperbaiki sistem pelayanan perijinan antara l i d
t k b iki i t l iji t lain dengan
dikembangkannya OSS (One Stop Services) atau Unit Pelayanan
Terpadu Satu Atap (UPT-SA) di tingkat kabupaten/kota, baik y g
p p( ) g p , yang
sudah berstatus sebagai Dinas maupun yang berstatus Kantor atau
Unit.
• Dalam kenyataan di lapangan belum semua Kabupaten/Kota
mengembangkan OSS di tingkat Kabupaten, namun di sisi lain ada
Kabupaten yang sudah mulai mengembangkan OSS di tingkat
Kabupaten bahkan sampai pada OSS di tingkat Kecamatan.
• Hal ini juga menarik untuk dipelajari oleh karena terkait dengan
j g p j g
persoalan sudah sejauhmana pelimpahan kewenangan yang
didelegasikan Bupati kepada para Camatnya selama ini.


dadang-

Kewenangan Camat
Ke enangan
1. Perizinan; • Pelaksanaan kewenangan
2. Rekomendasi; ; camat mencakup
3. Koordinasi; penyelenggaraan urusan
pemerintahan pada lingkup
4. Pembinaan; kecamatan sesuai peraturan
5. Pengawasan; perundang-undangan.
6. Fasilitasi; • Pelimpahan sebagian
p g
7. Penetapan; wewenang Bupati/Walikota
8. Penyelenggaraan; dan kepada Camat dilakukan
9. Kewenangan lain yang berdasarkan kriteria
dilimpahkan. eksternalitas dan efisiensi.


1/7
1/7
Tugas Camat
T gas
Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
• Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan i k k
b ingkup kecamatan d l
t dalam f forum musyawarah perencanaan
h
pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
• Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
• Melakukan tugas-tugas lain di bid
M l k k t t l i bidang pemberdayaan masyarakat sesuai d
b d k t i dengan
peraturan perundang-undangan; dan
• Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat
daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.


2/7
Tugas Camat
T gas
Mengoordinasikan Upaya Peyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
• Melakukan koordinasi dengan TNI/POLRI mengenai program dan
kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di
wilayah kecamatan;
• Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di
wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan
ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
• Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
kepada bupati/ walikota.


3/7
Tugas Camat
T gas
Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan
Perundang-undangan
• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-
undangan;
• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-
perundang
undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
• Melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.


4/7
Tugas Camat
T gas
Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Umum
• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
• Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
• Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.


5/7
Tugas Camat
T gas
Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan
instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
• Melakukan koordinasi d sinkronisasi perencanaan d
M l k k k di i dan i k i i dengan satuan
t
kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
• Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan; dan
• Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan kepada bupati/walikota.


6/7
Tugas Camat
T gas
Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
• Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
desa dan/atau kelurahan;
• Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan
administrasi desa dan/atau kelurahan;
• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau
lurah;
• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau
kelurahan;
• Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan di tingkat kecamatan; dan
• Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada
bupati/walikota.


7/7
Tugas Camat
T gas
Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang Menjadi Ruang
Lingkup Tugasnya dan/atau yang Belum Dapat Dilaksanakan
Pemerintahan Desa atau Kelurahan
• Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
kecamatan;
k t
• Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayahnya;
• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
p y
pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
p y ;
• Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah kecamatan;
• Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.


Tata K j d H b
T t Kerja dan Hubungan Kerja
K j
• Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
• Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan
kinerja kecamatan.
• Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di kecamatan.
• Hubungan k j k
H b kerja kecamatan d
t dengan perangkat d
k t daerah k b
h kabupaten/kota
t /k t
bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
• Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya,
g j g y j y ,
bersifat koordinasi teknis fungsional.
• Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat,
partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja
politik
kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.


1/2
1/2
Perencanaan Kecamatan
• Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.
• Perencanaan Pembangunan Kecamatan merupakan bagian dari
Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota.
• Perencanaan Pembangunan Kecamatan dilakukan melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara
partisipatif.


2/2
Perencanaan Kecamatan
• Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
• Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
peraturan perundang undangan
perundang-undangan.
• Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan
disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan
kecamatan.
• Rencana kerja kecamatan disusun berdasarkan Rencana Strategis
Kecamatan.


Pembinaan dan Pengawasan
Penga asan
• Setiap tahun pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi
terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
– penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang
dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi
daerah;
– penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
– penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat
camat.
• Hasil evaluasi disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur
dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
• Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri.


Pendanaan
• Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang bupati/walikota
yang dilimpahkan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota.


dadang-

Pendahuluan
Pengertian Ruang lingkup Maksud Tujuan

Pelayanan • Pelayanan bidang Maksud PATEN mempunyai
Administrasi
Ad i i t i perizinan; d
i i dan penyelenggaraan
l tujuan untuk
t j t k
Terpadu • Pelayanan bidang PATEN adalah meningkatkan kualitas
Kecamatan non perizinan. mewujudkan dan mendekatkan
disingkat PATEN Kecamatan sebagai pelayanan kepada
adalah pusat pelayanan masyarakat.
penyelenggaraan masyarakat dan
pelayanan publik menjadi simpul
di kecamatan pelayanan bagi
dari tahap kantor/badan
permohonan pelayanan terpadu di
sampai ke tahap kabupaten/kota.
terbitnya
dokumen dalam
satu tempat.


Kecamatan Sebagai Penyelenggara
PATEN Harus Memenuhi S Syarat
• Substantif
– Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat, meliputi:
• bidang perizinan; dan
• bid
bidang non perizinan.
i i
– Pendelegasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
– Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota dilakukan dengan
memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.
• Administratif
– Standar pelayanan; dan
• jenis pelayanan;
• persyaratan pelayanan;
• proses/prosedur pelayanan;
/ d l
• pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
• waktu pelayanan; dan biaya p y
p y y pelayanan.
Standar pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
– Uraian tugas personil kecamatan, diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.


• Persyaratan teknis, meliputi:
– sarana prasarana;
• Loket/meja pendaftaran;
• Tempat pemrosesan berkas;
• Tempat pembayaran;
• Tempat penyerahan dokumen;
• Tempat pengolahan data dan informasi;
• Tempat penanganan pengaduan;
• Tempat piket;
• Ruang tunggu; dan
• Perangkat pendukung lainnya.

– pelaksana teknis., meliputi:
p p
• Petugas informasi;
• Petugas loket/penerima berkas;
• Petugas operator komputer;
• Petugas pemegang kas; dan
• Petugas lain sesuai kebutuhan.


Pejabat Penyelenggara PATEN
Camat Sekretaris Kecamatan Kepala Seksi

 Memimpin,  Sekretaris Kecamatan  Kepala seksi yang
mengkoordinasikan, dan mempunyai tugas membidangi pelayanan
g
mengendalikan melakukan administrasi mempunyai
p y
penyelenggaraan penatausahaan tugas melaksanakan
PATEN; administrasi PATEN. teknis pelayanan.
 Menyiapkan rencana  Sekretaris Kecamatan  Kepala seksi yang
anggaran dan biaya; adalah membidangi pelayanan
 Menetapkan pelaksana penanggungjawab administrasi
teknis; dan kesekretariatan/ketataus bertanggungjawab
 Mempertanggungjawab ahaan penyelenggaraan kepada Camat.
kan kinerja PATEN PATEN.
kepada Bupati/Walikota
/ SSekretaris Kecamatan
melalui Sekretaris bertanggungjawab
Daerah. kepada Camat.

Pembiayaan dan Penerimaan
Pembia aan

Pembiayaan
y
• Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
• Biaya penyelenggaraan PATEN merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Penerimaan
• Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan
penerimaan,
wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.


Pembinaan dan Pengawasan
P bi d P
• Pembinaan dan pengawasan mencakup:
– Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota y g
y gg g g p yang
dilimpahkan;
– Penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat,
transparan dan akuntabel; dan
– Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
• Hasil Pembinaan d pengawasan di
H il P bi dan disampaikan oleh
ik l h
Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada
Menteri cq Direktur Jenderal yang membidangi pemerintahan umum


dadang-

1/4
1/4
Kesimpulan
Kesimp lan
• Persoalan ketidakjelasan informasi mengenai prosedur dan
mekanisme pelayanan dan jenis-jenis pelayanan yang
diselenggarakan oleh kecamatan serta persoalan ketidakpastian
besar tarif biaya pelayanan merupakan persoalan-persoalan yang
paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat
masyarakat.
• Masyarakat memandang keberadaan kecamatan selama ini sangat
g
berarti sebagai
1. lembaga administratif,
2. penyampaian (
p y p (delivery) p y
y) pelayanan p
publik, dan
,
3. tanggap masalah kritis/bencana.
• Kecamatan dipandang sudah berperan cukup baik dalam
p g p p
menjalankan ketiga fungsi tersebut.


2/4
Kesimpulan
Kesimp lan
• Ekspektasi masyarakat, kecamatan dapat memainkan peran
sebagai lembaga yang menjalankan program pengentasan
kemiskinan, memberikan jaminan keamanan, dan fungsi pelayanan.
• Atribut-atribut yang berkaitan dengan peran dan fungsi kecamatan
dalam menangani permasalahan sosial (
d l i l h i l (pengentasan k i ki
t kemiskinan,
pemberdayaan masyarakat, pemberian jaminan keamanan,
p y
pelayanan p publik) menduduki p
) peringkat teratas atau dianggap
g gg p
penting yang menjadi harapan masyarakat.
• Atribut pengurangan/penghapusan peran dan fungsi kecamatan
menjadi atribut yang sangat tidak diharapkan di tingkat lokal atau
menduduki peringkat terendah dan merupakan atribut yang paling
tidak diinginkan oleh masyarakat
masyarakat.


3/4
Kesimpulan
Kesimp lan
• Posisi kelembagaan kecamatan sampai saat ini masih sangat
diharapkan keberadaannya serta peran dan fungsinya oleh
masyarakat.
• Namun dalam realitasnya di lapangan, fungsi-fungsi kecamatan
yang dij l k selama i i umumnya di
dijalankan l ini dipandang b l
d belum dij l k
dijalankan
secara efektif.
• Sampai saat ini masing-masing kelembagaan di tingkat kabupaten
(baik pemerintahan daerah maupun dinas-dinas sektoral) memiliki
aktivitas yang dialirkan melalui kelembagaan kecamatan dan dinas
sektoral di tingkat kecamatan kemudian ke desa-desa.


4/4
Kesimpulan
Kesimp lan
• Belum efektifnya peran dan fungsi kecamatan selama ini
kemungkinan disebabkan karena masih terbatasnya kewenangan
yang diberikan kabupaten kepada kecamatan yang menyebabkan
kecamatan “ragu-ragu” untuk melakukan tindakan jika timbul
persoalan-persoalan sosial di wilayah kerjanya
kerjanya.
• Selain itu sampai saat ini belum ada sinkronisasi aktivitas antara
kecamatan dengan kelembagaan lain di tingkat kecamatan (
g g g (baik
vertikal maupun horizontal).


Arah P
A h Pengembangan Kecamatan
b K t
• Jangka pendek: melalui sinkronisasi aktivitas dan menjadikan
kecamatan sebagai aktor penting dalam manajemen aktivitas
tersebut,
• Jangka menengah: menuju penyederhanaan kelembagaan dimana
pemerintah daerah melalui peraturan perundangan yang b l k
i t hd h l l i t d berlaku
mengefektifkan peran dan fungsi kecamatan.
• Jangka panjang: mereduksi peran dan fungsi kecamatan menjadi
hanya fokus pada satu fungsi saja yaitu fungsi pelayanan publik.
Namun disadari bahwa hal ini menyebabkan arena gerak
kecamatan menjadi sangat-sangat terbatas, sementara fungsi-
fungsi lain menjadi berada di luar arena gerak kecamatan.


dadang-

Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik

Similar to Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik