4. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK2020

-BAHAN AJAR 4-
MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PENDATAAN KELUARGA 2020
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat mempraktikkan mekanisme dan tata
cara pelaksanaan pendataan keluarga
2. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini diharapkan Peserta mampu:
a. Menjelaskan Konsep dasar pendataan keluarga
b. Menjelaskan Mekanisme pendataan keluarga
c. Menjelaskan manajemen pengelolaan anggaran Pendataan Keluarga
d. Mempraktikkan Pengisian Formulir Pendataan Keluarga
B. WAKTU : 450 menit (10 JP)
C. RINCIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
NO TOPIK WAKTU METODE MEDIA
1 Konsep dasar pendataan keluarga 20 menit 1. CTJ
2. CP
3. Praktik
lapangan
4. ........
Laptop
LCD
Slide x.x s/d x.x
Flipchart
2 Mekanisme pendataan keluarga 90 menit
3 manajemen pengelolaan anggaran
Pendataan Keluarga
45 menit
4 Pengisian Formulir Pendataan
Keluarga
270 menit
D. PERSIAPAN BAHAN AJAR
Bahan Tayang (slide)
Slide 3.1 s/d 3.6 : tentang Konsep dasar ...................

7 s/d 3.10 : tentang ..........................................
Dst................................................................................
E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Sampaikan secara singkat kepada peserta bahwa materi ini adalah
lanjutan dari materi sebelumnya tentang mekanisme dan tata cara pendataan
keluarga.
b. Fasilitator menayangkan slide 3.1 dan 3.2 tentang pemetaan keluarga
sejahtera dan tujuan pembelajaran.
c. Fasilitator menayangkan slide 3.3 s/d 3.6 tentang konsep dasar pembuatan
peta keluarga sejahtera yang meliputi pengertian, tujuan, manfaat
pembuatan peta keluarga sejahtera. Jelaskan secara terinci
RINGKASAN MATERI
A. Pengertian Pendataan Keluarga
kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data Keluarga
Berencana, data Pembangunan Keluarga, dan data Anggota Keluarga yang
dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada
waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun
sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah.
B. Tujuan
1) Tersedianya Basis Data Kependudukan termasuk di dalamnya basis data individu
anggota keluarga
2) Tersedianya basis data keluarga berencana
3) Tersedianya basis data pembangunan keluarga.
C. Manfaat
1. Konsep dasar pendataan keluarga
Waktu : 45 menit
2.
3.KEGIATAN

Basis Data Keluarga Indonesia yang dihasilkan dari Pendataan Keluarga bermanfaat
untuk:
1) Peta Sasaran
a. Program dukungan Penentuan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi,
potensi dan kebutuhan aktual dari masing masing keluarga yang ada di
setiap tingkatan wilayah.
b. Pemutakhiran peta keluarga berdasarkan tingkat kesertaan KB dan kesertaan
kelompok kegiatan tiap keluarga di suatu wilayah tertentu.
2) Program dukungan dan sarana motivasi
a. Penentuan program dukungan yang sesuai untuk setiap keluarga dan setiap
wilayah tertentu.
b. Peningkatan kualitas kesertaan ber-KB untuk penggunaan metode
kontrasepsi yang lebih efektif, aman, dan nyaman.
c. Sarana motivasi untuk mendorong setiap keluarga mengikuti kelompok
kegiatan bagi keluarga yang memiliki sasaran pembinaan.
3) Sumber Data Pengukuran Kinerja Pusat dan daerah
a. Pengukuran Kinerja Pusat
Salah satu indikator penting yang diukur dalam Pendataaan Keluarga 2020 yang
tidak diukur dalam Pendataan Keluarga tahun 2015 maupun pendataan kelaurga
sebelumnya adalah diukurnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK). Indeks ini
dalam rancangan RPJMN 2020-2024 menjadi salah satu indikator utama. Sehingga,
Pendataan Keluarga 2020 merupakan satu-satunya sumber data utama yang menjadi
basis data untuk mengukur indeks tersebut.
b. Pengukuran kinerja Daerah
Salah satu indikator penting yang dihasilkan dari Pendataan Keluarga adalah
Indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Indikator ini menjadi ukuran
dalam indikator kinerja pemerintah daerah Bidang Urusan Kesejahteraan
Masyarakat Tingkat Sasaran (dampak/impact). Selain itu, Pendataan Keluarga juga
menghasilkan 12 indikator kinerja pemerintah daerah menurut Bidang Urusan
Penyelenggaraan Tingkat Outcome Layanan urusan wajib dasar Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:
1. Rata-rata jumlah anak per keluarga
2. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan meikah usia 15-49 tahun
3. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun
4. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi
5. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

6. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
7. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)
8. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)
9. Cakupan Remaja dalam Pusat dan Informasi Koseling Remaja (PIK R)
10. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha PEningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS)
11. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro KEluarga di Setiap Desa
12. Rata-rata usia kawin pertama wanita
Indikator tingkat impact dan tingkat outcome tersebut merupakan kinerja
pemerintah daerah yang harus diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4) Program terkait lainnya
Pemanfaatan Basis Data Keluarga Indonesia untuk kepentingan pembangunan
keluarga melalui keterlibatan sektor lain, antara lain seperti:
• Bidang Pendidikan
• Bidang Kesehatan Dasar
• Bidang Perumahan Rakyat
• Bidang Penyuluhan Agama
• Bidang Ekonomi
• Bidang Administrasi Kependudukan
• Bidang Sosial Kemasyarakatan
• Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah
D. Ruang Lingkup
1. Sasaran : Keluarga Indonesia yang telah atau tinggal selama 1 tahun pada wilayah
pendataan
2. Waktu Pelaksanaan : 1 – 30 Juni 2020
3. Metode dan Wilayah Pelakasanaan :

4. Metode sensus mendata seluruh keluarga di 6 provinsi prioritas : Jawa Barat,
Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Maluku, Sulawesi Barat, Sumatera Utara
5. Metode sampel di 28 Provinsi dengan mendata keluarga di lokus desa terpilih
6. Alat/Tools pengumpul data : berbasis Smartphone dan berbasis formulir
(paperbased)
7. Petugas Pengumpul Data : Kader KB setempat di wilayah pendataan
8. Pendataan Keluarga mendata keluarga di wilayah pendataan. Basis Data Keluarga
Indonesia menghasilkan output yang dapat dilihat secara nasional, provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, RW, keluarga dan individu anggota
keluarga.
9. Basis data ini dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang dapat diakses
secara terbuka pada alamat http://siga.bkkbn.go.id/ dengan tetap melindungi
kerahasiaan data keluarga dan individu anggota keluarga.
E. Data dan Indikator
Data dan indikator yang dikumpulkan pada Pendataan Keluarga 2020 terdiri dari:
a. Indikator Kependudukan
1) Data wilayah merupakan wilayah di mana keluarga bertempat tinggal, yang
terdiri dari:
a) Kode Provinsi
b) Kode Kabupaten/Kota
c) Kode Kecamatan
d) Kode Desa/Kelurahan
e) Kode Dusun/Rukun Warga (RW)
f) Kode Rukun Tetangga (RT)
g) Nomor Rumah
h) Nomor Urut Keluarga
i) Alamat
2) Data keluarga dan individu anggota keluarga merupakan data keluarga dan
masing-masing individu dalam keluarga, yang terdiri dari:
a) Nomor urut anggota keluarga
b) Nama anggota keluarga
c) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
d) Jenis kelamin
e) Tanggal, bulan, dan tahun lahir
f) Status perkawinan

g) Usia kawin pertama
h) Kepemilikan akta lahir
i) Hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga
j) Hubungan anak dengan ibu kandung
k) Agama
l) Status pekerjaan
m) Pendidikan
n) Kepesertaan JKN/Asuransi Kesehatan lainnya
o) Keberadaan anggota keluarga (1 tahun terakhir)
b. Indikator Keluarga Berencana
1) Data Keluarga Berencana
a) Frekuensi melahirkan.
1) Jumlah anak lahir hidup
2) Jumlah anak masih hidup
b) Jumlah anak yang diinginkan.
c) Status dan usia kehamilan.
1) Keinginan kehamilan
2) Keinginan memiliki anak lagi.
d) Status penggunaan alat/obat/cara KB (kontrasepsi) dan lama penggunaan
alat/obat/cara KB (kontrasepsi)
e) Status penggunaan alat/obat/cara KB (kontrasepsi) dalam 12 (dua belas)
bulan terakhir
f) Alasan utama tidak pakai KB atau putus pakai KB.
g) Jenis alat/obat/ cara KB (kontrasepsi) yang dipakai.
h) Sumber mendapatkan pelayanan KB terakhir.
i) Jenis informasi yang didapatkan saat pelayanan KB:
1. Jenis-jenis alat/obat/cara KB Kontrasepsi
2. Efek samping alat/obat/cara KB Kontrasepsi yang dipakai
3. Hal yang harus dilakukan apabila mengalami efek samping
alat/obat/cara KB Kontrasepsi yang dipakai.
c. Indikator Pembangunan Keluarga
1) Pembangunan Keluarga

a) Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10
tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan
tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut.
b) Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
c) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik :
1. Tanpa tegur sapa (selama 7 hari berturut-turut)
2. Pisah ranjang antara suami dan istri (selama 3 hari berturut-turut)
3. Pergi dari rumah/minggat (selama 2 hari berturut-turut)
4. Kekerasan dalam rumah tangga
d) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu)
anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi
kebutuhan pokok per bulan.
e) Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan
“makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling
sedikit 2 (dua) kali sehari.
f)Keluarga memiliki tabungan/simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan
ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk
memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan.
g) Selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit
(empat hari berturut-turut) sehingga meninggalkan aktifitas.
h) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu)
anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet).
i)Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu
untuk berinteraksi setiap hari.
j)Selama 6 (enam) bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama
antara suami dan istri.
k) Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama
di luar rumah.
l)6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga
pernah ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong-royong dilingkungan
RT.
m) Keluarga mempunyai balita (0-5 thn) ikut kegiatan Posyandu.
n) Keluarga mempunyai balita dan anak (0-6 thn) ikut kegiatan Bina
Keluarga Balita (BKB).

o) Keluarga mempunyai remaja (10-24 thn) ikut kegiatan Bina Keluarga
Remaja (BKR).
p) Ada anggota keluarga masih remaja (10-24 thn) ikut Pusat Informasi
Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)
q) Keluarga yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 thn) ikut
kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL).
r)Keluarga mengikuti kegiatan usaha ekonomi
s)Jenis atap rumah terluas.
t)Jenis dinding rumah terluas.
u) Jenis lantai rumah terluas.
v) Sumber penerangan utama.
w) Sumber air minum utama.
x) Kepemilikan fasilitas tempat buang air besar.
y) Luas rumah/bangunan keseluruhan (m2).
z) Jumlah orang yang tinggal dan menetap di rumah/bangunan.
aa) Bahan bakar utama untuk memasak.
bb) Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal.
cc) Keluarga pernah memperoleh/mendengar/melihat/membaca
pesan/informasi program KKBPK dari media.
dd) Sumber media mendapatkan informasi program KKBPK.
ee) Keluarga pernah memperoleh/mendengar/melihat/membaca
pesan/informasi program KKBPK dari petugas.
ff) Petugas pemberi informasi.
a. .............................
b. .............................
2. Mekanisme Pendataan Keluarga
Waktu : 90 menit
4.
5.KEGIATAN

c. .............................
(Ringkasan materi)
Pendataan Keluarga tahun 2020 melibatkan pengelola data dari tingkat pusat hingga lini
lapangan. Data yang dihasilkan dari Pendataan Keluarga tahun 2020 diharapkan
memiliki akurasi, validitas, relevansi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar
perencanaan kebijakan dan pelaksanaan operasional program KKBPK dan program
pembangunan lainnya. Berikut langkah-langkah kegiatan yang perlu dilakukan dalam
pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2020 :
A. PERSIAPAN
1. PUSAT
a. BKKBN Pusat (c.q. Direktorat Pelaporan dan Statistik) menyiapkan Pedoman
tentang Tata Cara Pendataan Keluarga Tahun 2020 yang berisikan mekanisme
pelaksanaan pendataan di setiap tingkatan wilayah serta mendistribusikan kepada
Perwakilan BKKBN Provinsi antara lain:
1) Pedoman Pengelolaan Pendataan Keluarga
2) Petunjuk Teknis Manajemen Data bagi Manager dan Supervisor
3) Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga bagi Kader
4) Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Pendataan Keluarga
b. BKKBN Pusat (c.q. Direktorat Pelaporan dan Statistik) menerbitkan Instruksi
Kepala BKKBN dan dukungan surat dari Menteri Dalam Negeri tentang
Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga kepada Perwakilan BKKBN Provinsi,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
c. Membentuk Pos Koordinasi (Posko) melalui Surat Keputusan Kepala BKKBN
sebagai pusat rujukan yang diharapkan dapat memberikan dukungan dan
perkembangan dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga, baik menyangkut
pelaksanaan administrasi, sarana dan prasarana, kesiapan petugas pendata maupun
pemecahan masalah yang terjadi di tingkat provinsi.
d. BKKBN Pusat (c.q. Direktorat Bina Lini Lapangan) menyiapkan pemetaan
Sumber Daya Manusia (SDM) lini lapangan yang akan terlibat dalam pelaksanaan

pendataan keluarga dan melakukan pembinaan serta penguatan kepada Ikatan
Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia sebagai organisasi profesi
jabatan fungsional Penyuluh KB terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
evaluasi penyiapan SDM lini lapangan yang terlibat dalam pendataan keluarga.
e. BKKBN Pusat (c.q. Biro Perencanaan) menyiapkan dana untuk pelaksanaan
pendataan keluarga, penyediaan suprastruktur dan infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi, pelatihan, Post Enumeration Survey (PES), dan
penghitungan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) berbasis Pendataan Keluarga (PK).
f. BKKBN Pusat (c.q. Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi)
menyiapkan data centre dan sistem aplikasi untuk kebutuhan monitoring dan
operasional pengumpulan dan pengolahan data serta pemanfaatan data hasil
Pendataan Keluarga secara online dan offline.
g. BKKBN Pusat (c.q. Pusat Pendidikan, Pelatihan Kependudukan
dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan Direktorat Pelaporan dan Statistik)
menyiapkan perangkat Training of Trainer (TOT) dan Diklat Pendataan Keluarga
dan menyelenggarakan pelatihan (TOT) kepada calon pelatih pengelolaan
pendataan keluarga tingkat provinsi serta memantau pelaksanaan pelatihan teknis
dan orientasi pengelolaan pendataan keluarga sampai ke tingkat Kecamatan.
h. BKKBN Pusat (c.q. Direktorat Advokasi dan KIE) melakukan sosialisasi kepada
masyarakat dilakukan di tingkat nasional melalui media elektronik atau cetak
yang mempunyai jangkauan jaringan nasional.
i. BKKBN Pusat (c.q Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS) melakukan
pengolahan data hasil pendataan keluarga dan penghitungan indikator Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berbasis Pendataan Keluarga
(PK).
j. BKKBN Pusat (c.q Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan)
melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pendataan keluarga mengunakan Post
Enumeration Survey (PES) yaitu survey pendek yang mengambil sampel dari
pendataan untuk menilai kualitas survei.

k. BKKBN Pusat (c.q. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi)
1) Berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia
dan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan, Anak dan Pengendalian
Penduduk DKI Jakarta untuk menyiapkan pencanangan perdana Pendataan
Keluarga, dengan terlebih dahulu mendata keluarga pejabat pemerintah di
tingkat nasional/tokoh nasional/tokoh masyarakat/tokoh agama.
2) Mengintegrasikan hasil pendataan keluarga dengan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan menerapkan sistem teknologi
informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di
Indonesia.
l. BKKBN Pusat (c.q. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk) memanfaatkan hasil
data pendataan keluarga yang telah diolah selanjutnya digunakan untuk
pengambilan kebijakan terkait dengan bidang pengendalian penduduk.
m. BKKBN (c.q. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi)
memanfaatkan hasil data pendataan keluarga yang telah diolah selanjutnya
digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait dengan bidang keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi.
n. BKKBN Pusat (c.q. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga) memanfaatkan hasil data pendataan keluarga yang telah diolah
selanjutnya digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait dengan bidang
keluarga sejahtera dan Pemberdayaan keluarga.
2. PROVINSI
a. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi bersama Kepala Dinas Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi melakukan advokasi kepada Gubernur
untuk penerbitan Instruksi Gubernur berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga kepada bupati dan walikota di
wilayahnya.
b. Perwakilan BKKBN Provinsi (c.q. Bidang Advokasi, Penggerakan dan
Informasi) bersama Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi
melakukan :

1) Distribusi kebijakan terkait pendataan keluarga ke Kabupaten dan Kota.
2) Penyiapan sarana dan prasarana Pendataan Keluarga sebagai berikut:
a) Memperbanyak dan mendistribusikan Pedoman dan Petunjuk Teknis
Pendataan Keluarga tahun 2020
b) Memperbanyak dan mendistribusikan formulir-formulir terkait
pendataan keluarga seperti : F/I/PK/20, Formulir Rek.RT/F/I/PK/20,
Formulir Rek.Dus/F/I/PK/20, Formulir Rek.Des/F/I/PK/20, Formulir
Rek.Kec/F/I/PK/20, Formulir Rek.Kab/F/I/PK/20.
3) Pembentukan Pos Koordinasi (Posko) melalui Surat Keputusan Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai pusat rujukan yang diharapkan dapat
memberikan dukungan dan perkembangan dalam pelaksanaan Pendataan
Keluarga, baik menyangkut pelaksanaan administrasi, sarana dan prasarana,
kesiapan petugas pendata maupun pemecahan masalah yang terjadi di
tingkat Kabupaten dan Kota.
4) Koordinasi dengan Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
kabupaten dan kota serta dinas terkait lainya untuk penyiapan data wilayah
sasaran pelaksanaan pendataan keluarga.
5) Koordinasi dengan Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
kabupaten dan kota dalam rangka penyiapan kebutuhan tenaga pelaksana
pendataan keluarga sesuai dengan sasaran/beban tugas.
6) Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan di tingkat provinsi melalui media
elektronik atau cetak yang mempunyai jangkauan jaringan provinsi.
7) Pembinaan dan koordinasi dengan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana
(IPeKB) Indonesia sebagai organisasi profesi jabatan fungsional Penyuluh
KB terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pendataan
keluarga.
8) Penyiapan pencanangan perdana Pendataan Keluarga, dengan terlebih
dahulu mendata keluarga pejabat pemerintah di tingkat provinsi/tokoh
nasional/tokoh masyarakat/tokoh agama.
c. Perwakilan BKKBN Provinsi (c.q. Bidang Pelatihan dan Pengembangan
bekerjasama dengan Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi) bersama
Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi melaksanakan persiapan,
pelaksanaan dan monitoring evaluasi terkait penyelenggaraan pelatihan teknis
atau orientasi pengelolaan pendataan keluarga kepada petugas pengelola data dan
informasi di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

3. KABUPATEN/KOTA
a. Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten dan kota
menindaklanjuti Instruksi Kepala BKKBN, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
dan Instruksi Gubernur dengan penerbitan Instruksi dari Bupati/Walikota tentang
pelaksanaan Pendataan Keluarga kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa di
wilayahnya.
b. Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten dan kota melakukan
penguatan melalui sosialisasi atau orientasi kepada para pengelola dan pelaksana
pendataan keluarga di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan di wilayahnya.
c. Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten dan kota melakukan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam
pendataan keluarga yang dilakukan di tingkat kabupaten dan kota melalui media
elektronik atau cetak yang mempunyai jangkauan jaringan kabupaten/kota.
d. Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten dan kota melakukan
koordinasi dengan pihak terkait untuk perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana
Pendataan Keluarga sesuai dengan sasaran/beban tugas.
e. Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten dan kota dapat
memperbanyak formulir untuk menunjang pelaksanaan Pendataan Keluarga di
wilayahnya
f. Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten dan kota dapat
menyelenggarakan pelatihan/orientasi bagi Manajer, Supervisor dan atau Kader
Pendata untuk menunjang pelaksanaan Pendataan Keluarga di wilayahnya
g. Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten dan kota
mendistribusikan seluruh jenis formulir Pendataan Keluarga kepada manajer
pengelola PK tingkat kecamatan.
h. Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten dan kota membentuk
Pos Koordinasi (Posko) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas sebagai pusat
rujukan yang diharapkan dapat memberikan dukungan dan perkembangan dalam
pelaksanaan Pendataan Keluarga, baik menyangkut pelaksanaan administrasi,
sarana dan prasarana, kesiapan petugas pendata maupun pemecahan masalah yang
terjadi di tingkat Kecamatan.
i. Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten dan kota bersama Dinas
terkait di kabupaten dan kota menyiapkan pemetaan jumlah KK, daftar dan kode

wilayah dari tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, tingkat Dusun/RW, dan
tingkat RT.
j. Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten dan kota melakukan
pembinaan dan penguatan kepada Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB)
Indonesia sebagai organisasi profesi jabatan fungsional Penyuluh KB terkait
perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan pendataan
keluarga.
k. Pencanangan perdana Pendataan Keluarga, dengan terlebih dahulu mendata
keluarga pejabat pemerintah di tingkat kabupaten dan kota kepada tokoh
masyarakat/tokoh agama, seperti bupati, walikota, kapolres, dan lain-lain.
l. Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten dan kota membuat SK
Manajer Pengelola Kecamatan, Manajer Data, Supervisor dan SK Kader Pendata
sesuai daftar kader pendata yang dibuat oleh Manajer Pengelola PK tingkat
Kecamatan.
4. KECAMATAN
a. Manajer Pengelola Pendataan Keluarga
1) Manajer pengelola PK tingkat Kecamatan bersama pihak terkait
mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan Pendataan Keluarga kepada
Camat.
2) Manajer pengelola PK tingkat kecamatan memantau perkembangan
pelaksanaan Pendataan Keluarga serta pemecahan masalah yang terjadi di
tingkat Kecamatan.
3) Manajer pengelola PK tingkat kecamatan bersama Penyuluh KB, Kader IMP
(PPKBD, Sub PPKBD, Pok KB) dan pihak terkait lainnya menyiapkan
daftar dan kode wilayah dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Dusun/RW,
dan tingkat RT.
4) Manajer Pengelola tingkat kecamatan melakukan perincian jumlah KK
tingkat desa/kelurahan, tingkat Dusun/RW, dan tingkat RT untuk disahkan
menjadi daftar target sasaran KK yang akan didata.
5) Manajer pengelola PK tingkat kecamatan menyiapkan orientasi terhadap
supervisor dan kader pendata dengan pelatih berasal dari bidang data dan
informasi Kabupaten/kota, DPC IPeKB dan Penyuluh KB yang telah dilatih.
6) Manajer pengelola PK tingkat Kecamatan menyiapkan rencana distribusi
sarana dan prasarana Pendataan Keluarga kepada Supervisor tingkat
desa/kelurahan.

7) Manajer pengelola PK tingkat Kecamatan menunjuk Manajer Data PK
tingkat Kecamatan.
8) Manajer pengelola PK tingkat Kecamatan menunjuk Supervisor tingkat
Desa/Kelurahan
9) Manajer Pengelola PK tingkat Kecamatan menerima daftar kader pendata
dari Supervisor tingkat Desa/Kelurahan untuk dikirim ke Dinas Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten dan kota sebagai dasar
pembuatan SK Kader Pendata.
b. Manajer Data
1) Manajer Data membentuk tim pengolah data berdasarkan Surat keputusan
dan disahkan oleh Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB. Tim
Pengolah data bertugas melakukan entry data hasil pendataan.
5. DESA/KELURAHAN
a. Supervisor tingkat Desa/Kelurahan bersama pihak terkait mengkoordinasikan
perencanaan pelaksanaan Pendataan Keluarga kepada Kepala Desa atau Lurah.
b. Supervisor menunjuk kader pendata disesuaikan dengan target KK yang akan
didata dan menyerahkan daftar kader pendata kepada Manajer Pengelola Tingkat
Kecamatan untuk dibuatkan SK Kader Pendata
c. Supervisor membuat rencana pembagian tugas atau beban kerja setiap kader.
d. Supervisor bersama para kader pendata menyusun jadwal waktu pelaksanaan
pengumpulan data Pendataan Keluarga di wilayah kerjanya.
e. Supervisor menerima distribusi sarana dan prasarana Pendataan Keluarga dari
Manajer Pengelola tingkat Kecamatan
f. Supervisor menyiapkan rencana distribusi sarana dan prasarana Pendataan
Keluarga kepada kader pendata.
g. Supervisor bersama kader pendata melakukan perincian nama KK yang akan
didata di masing-masing wilayahnya sebagai gambaran dasar untuk pendataan
h. Supervisor mengikuti orientasi pendataan keluarga yang dilaksanakan di tingkat
Kecamatan
i. Supervisor PK yang berkedudukan di tingkat desa/kelurahan memiliki tugas
mengorganisir, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pengumpulan data
oleh kader pendataan keluarga.
6. Dusun/RW dan RT

a. Kader Pendata mengikuti orientasi pendataan keluarga yang dilaksanakan di
tingkat Kecamatan
b. Kader pendata koordinasi dengan Ketua RT perihal pelaksanaan pendataan
keluarga.
c. Kader Pendata menerima sarana dan prasarana pendataan keluarga dari
supervisor.
d. Kader Pendata didampingi Supervisor membuat sket peta keluarga sesuai dengan
lokasi dan posisi rumah dan keluarga yang akan didata.
e. Pada sket peta keluarga ditulis nomor rumah (bangunan fisik) dan nomor urut
keluarga yang akan didata. Jika tidak memiliki nomor rumah maka kader
memberikan nomor urut dengan mengurutkan sesuai lokasi rumah.
f. Kader pendata PK yang berkedudukan di tingkat desa/kelurahan memiliki tugas
melakukan pendataan sesuai target KK yang diberikan oleh Supervisor.
B. PELAKSANAAN
1. KADER PENDATA TINGKAT RT
a. Menggunakan Formulir (Paper based)
1) Kader pendata melakukan kunjungan rumah ke rumah dengan melakukan
wawancara dan observasi menggunakan formulir F/I/PK/20.
2) Kader pendata berkoordinasi dengan supervisor tingkat Desa/Kelurahan jika
ditemukan permasalahan selama pelaksanaan pendataan keluarga.
3) Kader pendata membuat dan menandatangani rekapitulasi hasil pendataan
keluarga tingkat RT menggunakan Formulir Rek.RT/F/I/PK/20.
4) Rek.RT/F/I/PK/20 hasil Pendataan Keluarga tingkat RT harus mendapat
persetujuan dan ditandatangani oleh Ketua RT.
5) Kader pendata menyampaikan Rek.RT/F/I/PK/20 yang sudah disetujui ketua
RT setempat kepada Supervisor tingkat Desa/Kelurahan dengan melampirkan
seluruh F/I/PK/20 di wilayahnya.
b. Menggunakan Smartphone
1) Kader pendata melakukan kunjungan rumah ke rumah untuk melakukan
wawancara dan observasi menggunakan smartphone sebagai media entry
pendataan keluarga.
2) Kader pendata berkoordinasi dengan supervisor tingkat Desa/Kelurahan jika
ditemukan permasalahan selama pelaksanaan pendataan keluarga.

3) Kader pendata menandatangani (digital sign) output berupa rekapitulasi hasil
pendataan keluarga tingkat RT (Rek.RT/F/I/PK/20) untuk kemudian
mendapat persetujuan dan ditandatangani (digital sign) oleh Ketua RT.
2. SUPERVISOR TINGKAT DESA/KELURAHAN
a. Menggunakan Formulir (Paper Based)
1) Supervisor PK tingkat Desa/Kelurahan melakukan pemantauan dan
pendampingan pelaksanaan pendataan pada Tim Pendata sehingga dapat
mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan
pendataan di lapangan.
2) Supervisor PK tingkat Desa/Kelurahan melakukan pengecekan kebenaran
dan kelengkapan data F/I/PK/20 yang didapat dari Kader Pendata. Jika terjadi
kesalahan dan tidak lengkap pengisian F/I/PK/20 maka formulir tersebut
disampaikan kembali kepada Kader Pendata untuk diperbaiki dan dilengkapi.
3) Supervisor PK tingkat Desa/Kelurahan membuat dan menandatangani
rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga tingkat Dusun/RW menggunakan
(Rek.Dus/F/I/PK/20) untuk digabungkan bersama seluruh bundel data
keluarga per RT
4) Supervisor PK tingkat Desa/Kelurahan membuat dan menandatangani
rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga tingkat Desa/Kelurahan bersama
Kepala Desa/Lurah menggunakan (Rek.Des/F/I/PK/20) untuk digabungkan
bersama seluruh bundel data keluarga per Dusun/RW
5) Supervisor menyerahkan hasil pendataan keluarga berupa Rek.Des/F/I/PK/20
dan bundel Data Keluarga per Dusun/RW ke Manajer PK tingkat Kecamatan.
6) Rek.Des/F/I/PK/20 disimpan Supervisor tingkat Desa/Kelurahan sebagai
arsip.
7) Kepala Desa/Lurah bersama Tim Pendata melakukan sarasehan hasil
rekapitulasi yang dibuat Supervisor tingkat Desa/Kelurahan.
b. Wilayah yang melakukan pengumpulan data menggunakan smartphone
Supervisor tingkat Desa/Kelurahan melakukan pemantauan dan pendampingan
teknis melalui aplikasi berbasis web terhadap pelaksanaan pengumpulan data
oleh kader pendata yang menggunakan smartphone.
3. MANAJER PENDATAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN
a. Manajer Pengelola PK tingkat Kecamatan

1) Manajer pengelola PK tingkat Kecamatan membuat Rek.Kec./F/I/PK/20 setelah
menerima Rek.Des/F/I/PK/20 dari Supervisor Desa/Kelurahan
2) Manajer pengelola PK melaksanakan orientasi pendataan keluarga tingkat
Kecamatan
3) Manajer pengelola PK melakukan pemantauan pelaksanaan Pendataan di Desa
dan Kelurahan sehingga dapat mengantisipasi permasalahan yang ada
4) Manajer pengelola PK memberikan seluruh data keluarga (F/I/PK/20) kepada
b. Manajer Data
1) Manajer PK tingkat Kecamatan menandatangani rekapitulasi hasil Pendataan
Keluarga tingkat Kecamatan menggunakan Formulir Rek.Kec./F/I/PK/20
dengan melampirkan seluruh Rek.Des/F/I/PK/20 beserta bundel F/I/PK/20
yang disusun oleh Manajer Data.
2) Rek.Kec/F/I/PK/20 dibuat dua rangkap, untuk diserahkan ke Manajer PK
tingkat Kecamatan dan disimpan sebagai arsip oleh Manajer Data.
3) Manajer PK tingkat Kecamatan dan Manajer Data dapat memantau hasil
pengumpulan data oleh kader yang menggunakan smartphone melalui
aplikasi monitoring berbasis web.
4) Manajer Data melakukan verifikasi hasil pendataan untuk disahkan menjadi
data terverifikasi.
5) Manajer Data melakukan umpan balik data kepada supervisor jika ditemukan
ketidaksesuaian data untuk dilakukan perbaikan atau pendataan ulang oleh
kader pendata.
6) Manajer Data berkoordinasi dengan Manajer Pengelola PK tingkat
kecamatan terkait formulir hasil pendataan dan hasil entri data yang telah
terverifikasi.
7)
c. PENGELOLA YANG MEMBIDANGI DATA DAN INFORMASI DI DINAS
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
a. Pengelola yang membidangi Data dan Informasi di Dinas Bidang Pengendalian
Penduduk dan KB Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan

pendataan keluarga di setiap kecamatan dan monitoring melalui aplikasi
monitoring berbasis web.
d. KEPALA BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI DI
PERWAKILAN BKKBN TINGKAT PROVINSI
a. Kepala Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi dan Dinas Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi bersama Dinas Bidang Pengendalian
Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi
sampai ke tingkat lini lapangan.
b. Kepala Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pengamatan
cakupan hasil pendataan melalui web monitoring
C. PENGAMATAN DAN EVALUASI
1. Pengamatan
Pengamatan kebenaran data dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar
supervisi LS/F/I/PK/20, sekaligus untuk melakukan verifikasi dan validasi dari data
yang telah dilaporkan dalam format F/I/PK/20.
a.Pengamatan hasil Pendataan Keluarga dilakukan oleh pengelola data dari tingkat atas
ke tingkat di bawahnya.
b.Pengamatan dapat dilakukan segera setelah pelaksanaan Pendataan Keluarga.
c.Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui permasalahan/hambatan yang
terjadi di lapangan dan menguji kebenaran dan cara pengisian formulir F/I/PK/20.
d.Pengamatan di setiap wilayah dilakukan sebagai berikut:
1) Tingkat pusat ke provinsi sampai desa/kelurahan
Pengamatan dilakukan oleh BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan
Statistik).
2) Tingkat provinsi ke kabupaten dan kota sampai desa/kelurahan
Pengamatan dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi (Bidang Adpin/Sub
Bidang Data dan Informasi).
3) Tingkat kabupaten dan kota ke kecamatan sampai desa/kelurahan

Pengamatan dilakukan oleh SKPD-KB Kabupaten dan Kota (Unit Pengelolaan
Data dan Informasi)/
4) Tingkat kecamatan dan desa/kelurahan ke tingkat RT/RW/dusun
Pengamatan dilakukan oleh PPLKB/Ka.UPT dan PLKB/PKB.
e.Variabel data yang diamati adalah:
1) Data Kependudukan yang terdiri dari data kepala keluarga dan setiap anggota
keluarga meliputi NIK, nama, tanggal lahir, umur, hubungan dengan kepala
keluarga, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan status kawin, dan
kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
2) Data Keluarga Berencana yang terdiri dari usia kawin pertama, jumlah anak
yang pernah dilahirkan hidup, kesertaan ber-KB, metode kontrasepsi yang
sedang/pernah digunakan, sudah berapa lama menggunakan kontrasepsi,
keinginan punya anak lagi, alasan tidak ber-KB, dan tempat pelayanan KB.
3) Data Pembangunan Keluarga yang terdiri dari indikator-indikator pembangunan
keluarga.
f. Sebagai sampel wilayah untuk masing-masing provinsi dipilih 2 (dua) Kecamatan,
sedangkan pada tiap Kecamatan diambil 2 (dua) dengan Desa/Kelurahan yang
berbeda.
g. Penentuan sampel wilayah berdasarkan pada:
1) Kecamatan dengan peserta aktif tinggi, sedang, dan rendah;
2) Setiap bundel F/I/PK/20 yang dipilih diusahakan berasal dari Kader Pendata
yang berlainan.
h. Populasi sampel yang diambil adalah sebagai berikut:
1) Untuk F/I/PK/20 dengan jumlah kepala keluarga (KK) < 150 diambil sampelnya
sebanyak 10 KK.
2) Untuk F/I/PK/20 dengan jumlah KK > 150 diambil sampelnya sebanyak 10%.
Penentuan sampel menggunakan metode sampling acak sederhana (simple random
sampling), yaitu suatu teknik sampling yang dipilih secara acak, jadi setiap unsur
populasi harus memiliki kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel.
i. Cara pengamatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Ditentukan terlebih dahulu jumlah keluarga yang terpilih sebagai sampel
pengamatan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.
2) Ditentukan keluarga yang akan menjadi sampel pengamatan dengan dipilih
secara acak dari bundel F/I/PK/20.

3) Setelah itu dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga yang terpilih sebagai
sampel untuk dilakukan pengamatan dengan cara mengecek tingkat kebenaran
dari pendataan yang telah dilakukan sebelumnya. Pengecekan dilakukan
dengan cara wawancara dan menggunakan formulir LS/F/I/PK/20.
4) Untuk hasil wawancara yang sesuai diberi tanda centang (√) pada kolom B dan
yang tidak sesuai diberi tanda centang (√) pada kolom S formulir
LS/F/I/PK/20. Begitu seterusnya sampai semua sampel dikunjungi.
2. Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan Pendataan Keluarga dilakukan setelah semua langkah kegiatan
terlaksana, yaitu mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyebarluasan informasi
hasil Pendataan Keluarga. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan yang
dilakukan terhadap berbagai aspek. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi yaitu:
a.Aspek Sumber Daya Manusia
Aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang terlibat secara
langsung maupun tak langsung dalam Pendataan Keluarga, mulai dari
pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan sebagainya.
b.Aspek Sarana dan Prasarana
Aspek berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan, teknologi serta sarana
formulir untuk mendukung proses Pendataan Keluarga, seperti: formulir, alat tulis
dan sebagainya.
c.Aspek Metode
Aspek yang berkaitan dengan sistem dan mekanisme Pengumpulan dan Pelaporan
Hasil Pendataan Keluarga serta penggunaan petunjuk pengisian data keluarga, tata
cara pelaksanaan anggaran, dan sebagainya.
D. PEMANFAATAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
1. PEMANFAATAN
a. Pelayanan KB
1) Ketersediaan Alkon

2) Menurunnya Unmet Need
3) Meningkatkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
4) Daerah Sasaran Khusus
b. Perencanaan Program Ketahanan Keluarga
1) Bina Keluarga Balita
2) Bina Keluarga Remaja
3) Bina Keluarga Lansia
4) Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa
c. Evaluasi Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
d. Berbagai program pembangunan lain dengan sasaran keluarga
2. PENYEBARLUASAN INFORMASI
a. Sarasehan di Tingkat Desa/Kelurahan
Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk melaksanakan
sarasehan di tingkat desa. Apabila terdapat permasalahan tetapi tidak dapat
diselesaikan di tingkat desa/kelurahan dan memerlukan dukungan tingkat
kecamatan, maka dilaporkan ke tingkat kecamatan untuk mendapatkan
dukungan bantuan penyelesaiannya.
b. Seminar di Tingkat Pusat
Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk melaksanakan Seminar
Pendataan Keluarga di tingkat pusat dengan sektor terkait.
c. Publikasi Pendataan Keluarga
Publikasi data hasil Pendataan Keluarga disajikan secara online dalam bentuk
tabulasi pada website dengan alamat www.bkkbn.go.id.
3. PELAKSANAAN SARASEHAN
Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga dilakukan sebaga berikut:
a. Sarasehan Tingkat Desa/Kelurahan
Adalah pertemuan untuk melakukan verifikasi dan validasi hasil Pendataan
Keluarga di tingkat tingkat Desa/Kelurahan. Untuk pelaksanaannya dilakukan
setelah para kader selesai melakukan Pendataan Keluarga di tingkat dusun/RW atau
Desa/Kelurahan dengan menyajikan:
1) Cakupan pendataan, jumlah kepala keluarga, jumlah jiwa, jumlah PUS,
jumlah peserta KB dan jumlah bukan peserta KB;
2) Kesertaan ber-KB berdasarkan metode kontrasepsi dan alasan tidak ber-KB
menurut karakteristiknya, dan lain-lain;

3) Profil Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan;
4) Rencana tindak lanjut Pelayanan Program Kependudukan, KB, dan
Pembangunan Keluarga.
b. Peserta sarasehan hasil pendataan keluarga tahun 2020 yaitu:
1) Tingkat Dusun/RW: Tim Pendata, Ketua RT dan Kepala Dusun/Ketua RW;
2) Tingat Desa/Kelurahan: Tim Pendata, Ketua RW/Kepala Dusun, dan
Kepala Desa/Kelurahan.
c. Penyajian materi sarasehan hasil Pendataan Keluarga dapat dilakukan dengan
metode antara lain:
1) Paparan evaluasi hasil Pendataan Keluarga dan perkembangannya;
2) Diskusi panel, serta rencana program dukungan dan intervensi;
3) Publikasi melaluai media cetak dan elektronik.

a..............................
b. .............................
c..............................
(Ringkasan materi)
MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN PENGUATAN PENDATAAN
KELUARGA TAHUN 2020
Kegiatan strategis yang mendukung terselenggaranya Penguatan Pendataan Keluarga
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
A. Alokasi Anggaran dalam RKAKL 2020 harus mengacu pada:
1. PMK No 78/PMK.02/2019 terkait Standar Biaya Masukan TA. 2020;
2. PMK No 214/PMK.05/2013 terkait Bagan Akun Standar;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No KEP-211/PB/2018 tentang
Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
4. Peraturan BKKBN No 4 tahun 2019 tenteng Harga Satuan Pokok BKKBN
B. Pelaksanaan kegiatan/Anggaran Program KKBPK di Kabupaten dan Kota serta
Mitra Kerja mengaacu pada:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
2. PMK No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN
3. PMK No 78/PMK.02/2019 terkait Standar Biaya Masukan TA. 2020;
4. PMK No 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penjabat
KEGIATAN
3. Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendataan Keluarga
Waktu : 45 menit
6.
7.

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. SOP yang dikeluarkan dengan Surat Sestama No 2095/KU.202/B3/2014 tanggal 14
Agustus 2014;
6. Panduan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan BKKBN Tahun 2020.
C. Revisi Pelaksanaan Kegiatan harus mengacu pada:
1. PMK No 210/PMK.02/2019 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Taun Anggaran 2020;
2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER-9/PB/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun
Anggaran 2020;
D. Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada:
1. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor
4 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang / Jasa;

2. Lelang di Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai dengan Perka Kepala BKKBN No
246/PER/B3/2013 tentang ULP pasal 4 bahwa provinsi membentuk Pokja ULP
dengan ketentuan mengacu pada ULP Pusat. Bagi Provinsi yang karena
keterbatasan SDM/tidak efisien dalam membentuk ULP, pelaksanaan lelang
menggunakan ULP terdekat atau melalui ULP BKKBN Pusat
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Tenis Prespres
Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres NOmor 54 tahun
2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
E. Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Keluarga
1. Pengadaan Formulir Pendataan Keluarga
a. Tujuan
Tersedianya sarana formulir Pendataan Keluarga Tahun 2020 sebagai alat untuk
mencatat dan melaporkan setiap keluarga sesuai dengan ketentuan dari Sistem
Pencatatan dan Pelaporan BKKBN.
b. Sasaran
Setiap Keluarga di Seluruh Indonesia.
c. Bentuk Kegiatan
Pengadaan pencetakan dan distribusi Formulir Pendataan Keluarga
d. Bentuk SPJ
a. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa;
b. Dokumen Surat Perjanjian;
c. Bukti Penerimaan Formulir dari setiap RT.
e. Hasil yang Diharapkan

Tersedianya dan terdistribusinya formulir Pendataan Keluarga sampai pada
kader pendata untuk melakukan pendataan pada setiap keluarga.
2. Pengadaan Blangko Peta Keluarga dan Stiker
a. Tujuan
Tersedianya Blanko Peta Keluarga dan Stiker Kupon dalam rangka pemetaan.
b. Sasaran
Semua RT di lini lapangan.
c. Bentuk Kegiatan
Pengadaaan Blangko Peta Keluarga dan Stiker Kupon.

d. Bentuk SPJ
1) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa;
2) Dokumen Surat Perjanjian;
Tersedianya dan terdistribusinya blangko peta keluarga dan stiker sampai pada
kader pendata untuk melakukan pendataan setiap keluarga.
3. Orientasi
a. Tujuan
Orientasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada
Pengelola Data disetiap tingkatan terkait Pelaksanaan Pendataan Keluarga
Tahun 2020.
b. Sasaran
Pengelola Pendataan Keluarga tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota,
Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Dusun/RW yang merupakan penyelenggara
Pendataan Keluarga
c. Bentuk Kegiatan
1. Orientasi yang diselenggarakan di tingkat Provinsi dengan peserta dari
semua Kabupaten dan Kota yang ada diwilayahnya. Narasumber dari BKKBN
Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
2. Orientasi yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten dan Kota dengan
peserta dari semua Kecamatan yang ada di wilayahnya. Narasumber dari
Perwakilan BKKBN Provinsi dan SKPD-KB Kabupaten dan Kota.
3. Orientasi yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan dengan peserta dari
semua Desa/kelurahan yang ada di wilayahnya. Narasumber dari SKPD-KB
Kabupaten dan Kota dan Kecamatan.

4. Orientasi yang diselenggarakan di tingkat Desa/Kelurahan dengan peserta
dari semua Dusun/RW di wilayahnya. Narasumber dari Kecamatan dan
Desa/Kelurahan.
5. Orientasi yang diselenggarakan di tingkat Dusun/RW dengan peserta dari
semua RT di wilayahnya. Narasumber dari Desa/kelurahan dan RT.
d. Bentuk SPJ
a. Surat tugas peserta atau undangan;
b. Daftar hadir peserta;
c. Daftar tanda terima transport dan uang saku;

d. Surat undangan/penetapan narasumber;
e. Tanda terima honor narasumber;
f. Bukti konsumsi selama pelaksanaan;
g. Laporan pelaksaan kegiatan (notulen).
e. Hasil yang Diharapakan
Meningkatnya pemahaman terhadap Pelaksanan Pendataan Keluarga Tahun
2020.
4. Operasional Pendataan
a. Tujuan
Pendataan ini bertujuan untuk mendapatkan data dari setiap keluarga yang
dilakukan secara door to door dan by name by address.
b. Sasaran
Setiap individu keluarga yang ada di seluruh Indonesia.
c. Bentuk Kegiatan
Dilaksanakan dengan cara mendatangi setiap rumah dan melakukan pendataan
dengan menggunakan formulir pendataan sesuai dengan ketentuan yang
dikeluarkan BKKBN Pusat.
d. Tata cara pengajuan klaim biaya operasional Pendataan Keluarga Tahun 2020
dengan menyerahkan data keluarga yang sudah terisi dan telah diverifikasi oleh
PLKB/PKB menggunakan formulir Rekapitulasi Data Keluarga.
e. Bentuk SPJ
1) Surat Keputusan (SK) Pengangkatan kader pendata.
2) Biodata lengkap kader pendata
3) Tanda Terima operasional pendataan berupa daftar pembayaran operasional
Pendataan Keluarga Tahun 2020 (sesuai lampiran);

Berdasarkan PMK No 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,
Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bahwa:
a) Setiap penerimaan yang sifatnya untuk menambah penghasilan PNS
harus ijin terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan
b) Apabila tanda terima operasional pendatan yang menerima (tanda
tangan) adalah Kader/Non PNS, diperbolehkan, namun apabila PNS tidak
diperbolehkan.
4) Formulir Pendataan yang telah terisi;
f. Hasil yang Diharapkan
Mendapatkan data setiap individu keluarga yang menjadi sasaran Pendataan
Keluarga secara benar dan akurat.

5. Monitoring/Pengamatan Pelaksanaan Pendataan Keluarga (Perjalanan)
a. Tujuan
Monitoring/Pengamatan Pendataan Keluarga ini bertujuan untuk melakukan
pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pendataan Keluarga di
Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/RW dan RT.
b. Sasaran
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/RW, RT dan Keluarga.
c. Bentuk Kegiatan
Monitoring/Pengamatan dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas secara
berjenjang dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan,
Desa/Kelurahan dan RT.
d. Bentuk SPJ
1) Surat Perjalanan Dinas;
2) Surat Perintah Dinas;
3) Rincian Perjalanan Dinas;
4) Kwitansi atau bukti Perjalanan Dinas;
5) Laporan Perjalanan Dinas.
Terpantaunya penyelenggaraan Pendataan Keluarga Tahun 2020
6. Pengumpulan Hasil Pendataan Keluarga (Perjalanan)
a. Tujuan
Pengumpulan ini bertujuan untuk mengumpulkan hasil pendataan keluarga
b. Sasaran
Semua Formulir Pendataan Keluarga Tahun 2020 yang telah terisi.

c. Bentuk Kegiatan
a. Setelah periode pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2020 sudah
berakhir Kasubid Data dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan
pengumpulan hasil pendataan keluarga dari seluruh Kabupaten dan Kota
serta memeriksa seluruh kelengkapan dan melakukan verifikasi dan validas.
b. Bila terjadi permasalahan atau keterlambatan pada tahap pengumpulan Kasubid
Data dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi bisa melakukan
penjemputan ke Kabupaten dan Kota yang mengalami keterlambatan.
d. Bentuk SPJ
1) Surat Perjalanan Dinas;
2) Surat Perintah Dinas;

3) Rincian Perjalanan Dinas;
4) Kwitansi atau bukti Perjalanan Dinas;
5) Laporan Perjalanan Dinas.
Terkumpulnya semua hasil pendataan keluarga.
7. Pengolahan (Perekaman Data Keluarga)
a. Tujuan
Pengolahan ini bertujuan untuk menghasilkan basis data keluarga
b. Sasaran
Semua basis data keluarga dari setiap Kabupaten dan Kota di wilayah kerjanya
c. Bentuk Kegiatan
Operasional pengolahan ini diperuntukkan untuk membiayai operasional
perekaman (entry atau scanner) data keluarga yang sudah terkumpul dari hasil
Pendataan Keluarga Tahun 2020 dengan cara mengajukan klaim dengan
menyerahkan softfile data basis keluarga yang sudah melalui tahapan verifikasi dan
validasi dan dibuktikan bisa diimport/diupload kedalam aplikasi Online oleh
Administrator Kabupaten dan Kota, dengan satuan biaya per data keluarga.
Pengolahan ini dilakukan secara alih daya (jasa pihak ketiga) dan mengacu
pada Surat Direktur Pelaporan dan Statistik No 166/TI.402/G4/2020 tanggal 30
April 2020 tentang Pengantar Petunjuk Praktis Perekaman Data Keluarga
untuk scan dan Surat Direktur Pelaporan dan Statistik No 1382/PD.001/G4/2020
tanggal 25 Mei 2020 tentang Pengantar Petunjuk Praktis Perekaman Data
Keluarga Menggunakan Data Entry untuk entry.
d. Bentuk SPJ
1. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Dokumen Surat Perjanjian;
3. Bukti Serah Terima dan cek listnya.
Basis data Keluarga Indonesia

8. Sarasehan/Penyajian hasil Pendataan Keluarga
a. Tujuan
Sarasehan/Penyajian hasil Pendataan Keluarga Tahun 2020 ini bertujuan untuk
validasi dan verifikasi data hasil Pendataan Keluarga.
b. Sasaran
Pengelola Data dan Informasi disetiap tingkatan wilayah.

36
Bahan Ajar TOT Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga 2020
c. Bentuk Kegiatan
1) Sarasehan yang diselenggarakan di tingkat Provinsi dengan peserta dari semua
Kabupaten dan Kota yang ada diwilayahnya dan dilaksanakan dalam sehari.
Narasumber dari Perwakilan BKKBN Provinsi.
2) Sarasehan yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten dan Kota dengan peserta dari
semua Kecamatan yang ada di wilayahnya dan dilaksanakan dalam sehari.
Narasumber dari SKPD-KB Kabupaten dan Kota.
3) Sarasehan yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan dengan peserta dari semua
Desa/kelurahan yang ada di wilayahnya dan dilaksakan dalam sehari. Narasumber
dari Kecamatan.
4) Sarasehan yang diselenggarakan di tingkat Desa/Kelurahan dengan peserta dari
semua Dusun/RW di wilayahnya dan dilaksanakan dalam sehari. Narasumber dari
Desa/Kelurahan.
5) Sarasehan yang diselenggarakan di tingkat Dusun/RW dengan peserta dari semua
RT di wilayahnya dan dilaksanakan dalam sehari. Narasumber dari Dusun/RW.
d. Bentuk SPJ
1) Dafar hadir peserta
2) Daftar tanda terima transport dan uang saku
3) Surat undangan/penetapan narasumber
4) Tanda terima honor narasumber
5) Biodata lengkap narasumber
6) Materi narasumber
7) Bukti akomodasi dan konsumsi selama pelaksanaan
8) Laporan pelaksaan kegiatan (notulen)

37
5. Hasil yang Diharapkan
Tersampaikannya hasil Pendataan keluarga kepada pihak-pihak terkait sehingga bisa
dilakukan intervensi program KKBPK

38
a..............................
b. .............................
c..............................
(Ringkasan materi)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR F/I/PK/20 BAGI KADER PENDATA
A. PENENTUAN SASARAN
1) Kader pendata perlu mewawancara responden yang tepat yaitu kepala keluarga atau
suami/istrinya yang mengetahui keadaan semua anggota keluarga; namun lebih
diutamakan istrinya
2) Kader pendata harus tahu apa yang dimaksud dengan Keluarga yaitu unit terkecil dalam
masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anak, atau ayah dan anak,
atau ibu dan anak. Di luar definisi tersebut dianggap sebagai keluarga khusus.
3) Keluarga khusus yang didata pada Pendataan Keluarga antara lain: Kakek/Nenek dan
cucu saja; Kakak/Nenek dan adik saja; Kakek/Nenek saja
4) Keluarga yang didata adalah yang telah tinggal di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6
bulan atau berencana menetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan, walaupun
belum memiliki berkas administrasi kependudukan di wilayah tersebut
Jika istri lebih dari 1 maka dicatat pada formulir berbeda
B. PETUNJUK UMUM
KEGIATAN
4. Tata Cara Pengisian Formulir
Waktu : 270 menit
8.
9.

39
1) Pengisian formulir F/I/PK/20 menggunakan Pensil 2B
2) Gunakan HURUF KAPITAL untuk pengisian dengan huruf
3) Jangan melampaui KOTAK pengisian, tulisan di luar kotak tidak akan terbaca
4) Gunakan alat tulis yang berwarna HITAM dan pastikan TIDAK TEMBUS ke halaman
belakangnya
5) Contoh memilih jawaban dengan tanda silang (X)
6) Kepala Keluarga menandatangani setelah data keluarga terisi dengan lengkap, jika
Kepala Keluarga bisa ditandatangani oleh Istri
7) Kader Pendata menandatangani setelah semua data sudah terisi dengan lengkap dan benar
C. IDENTITAS WILAYAH
Identitas wilayah adalah data yang menunjukkan lokasi keluarga tersebut berada yang terdiri
informasi mengenai:.
1) PROVINSI, diisi dengan DUA DIGIT ANGKA kode provinsi
2) KABUPATEN/KOTA, diisi dengan DUA DIGIT ANGKA kode kabupaten/kota
3) KECAMATAN, diisi dengan DUA DIGIT ANGKA kode kecamatan
4) DESA/KELURAHAN, diisi dengan EMPAT DIGIT ANGKA kode desa/kelurahan
A
benarr salah
K
benarr salah
D
benarr salah
a
K
YA TIDAK TIDAK BERLAKU

40
• Nomor 1-4 diisi berdasarkan kode wilayah Kementerian Dalam Negeri.
Kader mendapat kode tersebut dari Supervisor
5) DUSUN/RW, diisi dengan EMPAT DIGIT ANGKA. Dua digit pertama diisi kode dusun
dan dua digit kedua diisi kode RW.
• Jika di Desa/Kelurahan terdapat Dusun dan tidak ada RW, maka DUA
DIGIT pertama diisi KODE DUSUN, DUA DIGIT selanjutnya diisi ANGKA
NOL
• Jika di Desa/Kelurahan terdapat RW dan tidak ada DUSUN, maka DUA
DIGIT pertama diisi ANGKA NOL, DUA DIGIT selanjutnya diisi KODE
RW
Contoh pengisian kode wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi,
Kecamatan Pelabuhan Ratu, Desa Cimanggu
Contoh pengisian kode Dusun/RW apabila wilayah tersebut tidak terdapat
Dusun namun memiliki RW
Contoh pengisian kode Dusun/RW apabila wilayah tersebut terdapat Dusun
namun tidak memiliki RW

41
• Jika di Desa/Kelurahan terdapat Dusun yang membawahi beberapa RW
maka, DUA DIGIT pertama disii dengan KODE DUSUN, DUA DIGIT
berikutnya diisi KODE RW.
• Jika di wilayah tersebut tidak ada Dusun/RW, maka Kode Dusun/RW diisi
dengan angka default (0000) dan dibuatkan dalam Master Wilayah.
6) RT, diisi dengan TIGA DIGIT ANGKA kode RT
• Jika di wilayah tersebut tidak ada Kode RT, maka OPD-KB
Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan
untuk menetapkan KODE RT dan dibuatkan dalam Master Wilayah.
7) NOMOR RUMAH, diisi dengan TIGA DIGIT ANGKA nomor fisik bangunan rumah,
kalau tidak ada nomor rumah maka kader pendata memberikan nomor sesuai urutan
rumah yang dikunjungi.
Contoh pengisian kode Dusun/RW apabila wilayah tersebut terdapat Dusun dan
RW
Contoh pengisian kode Dusun/RW apabila wilayah tersebut tidak terdapat
Dusun/RW

42
8) ALAMAT, diisi dengan alamat sesuai tempat tinggal. (nama jalan, nama gang, nama
blok)
9) NOMOR URUT KELUARGA (dibuat berdasarkan Basis wilayah tingkat RT), TIGA
DIGIT menunjukkan nomor urut keluarga diisi nomor urut keluarga yang didata dan
SATU DIGIT lembar ke selanjutnya menunjukkan jumlah lembar formulir yang
digunakan.
• Nomor urut keluarga diisi dengan nomor urut yang telah ditetapkan oleh
kader saat menetapkan sketsa peta keluarga di wilayah yang akan
didata. (Jika dalam satu RT terdapat dua kader atau lebih, pastikan
tidak ada no urut keluarga yang kembar).
• 1 (satu) kotak terpisah lembar ke- menunjukkan jumlah lembar formulir
yang digunakan dengan ketentuan:
o Isi kode 1 jika jumlah anggota keluarga 1-7
o Isi kode 2 jika jumlah anggota keluarga 8-14
o Isi kode 3 jika jumlah anggota keluarga 15-21, dan seterusnya
D. BLOK 1. KEPENDUDUKAN
1) KOLOM 1 - NOMOR ANGGOTA KELUARGA
diisi DUA DIGIT ANGKA (01,02,03,04…dst) nomor urut anggota keluarga
2) KOLOM 2 - NAMA ANGGOTA KELUARGA dan NIK
a. NAMA ANGGOTA KELUARGA, diisi sesuai identitas kependudukan
(KTP/SIM/Akte Lahir/KK/lainnya), bukan nama panggilan.
Contoh pengisian alamat sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga responden
Contoh pengisian Nomor urut Keluarga, apabila
keluarga responden merupakan urutan keluarga ke-17
yang didata oleh kader dan jumlah anggota keluarga
yang dimiliki tidak lebih dari 7 orang.
0 1 7 1
J L M A W A R B L O K A
Jumlah

43
• Titel pendidikan atau adat dituliskan HANYA JIKA tercantum pada identitas
kependudukan.
• Bila mempunyai nama dua kata atau lebih maka diberikan spasi. Maksimal 20
DIGIT.
b. NIK, diisi dengan ENAM BELAS DIGIT ANGKA sesuai dengan NIK yang ada di
Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)/Akta Lahir.
3) KOLOM 3 - JENIS KELAMIN
Diisi dengan KODE 1 atau 2 pada kolom sesuai dengan jenis kelamin.
• Jangan menduga jenis kelamin seseorang bedasarkan namanya.
4) KOLOM 4, 5, 6 - TANGGAL/BULAN/TAHUN LAHIR
Diisi dengan sesuai identitas kependudukan, TANGGAL LAHIR diisi dua digit angka
(contoh:01,07,11,26,30), BULAN LAHIR diisi dua digit angka (contoh:01,04,10,12) dan
TAHUN LAHIR diisi dua digit angka terakhir dari tahun lahir.
• Jika tidak tahu atau tidak memiliki identitas kependudukan, maka:
Tanyakan usia, maka tahun lahir adalah tahun pendataan dikurangi usia. Contoh :
mbah Sukma berusia 87 tahun maka kolom tahun lahir adalah 2020 – 87 = 1933,
sedangkan tanggal diisi 01 dan bulan isikan 07
• Jika tidak ingat usia, maka kaitkan dengan peristiwa penting misalnya umur anak,
tahun menikah, sejarah bangsa (kemerdekaan / krisis moneter 1998/lainnya)

44
5) KOLOM 7 - STATUS PERKAWINAN
Diisi dengan KODE, SATU DIGIT ANGKA pada kolom sesuai dengan status
perkawinan individu.
a. BELUM KAWIN adalah seseorang yang tidak pernah menikah sebelumnya. Pastikan
responden tidak menikah atau hidup dengan seorang lelaki, dan pastikan dia tidak
pernah bercerai.
b. KAWIN adalah seseorang menikah melalui lembaga pemerintah atau keagamaan atau
secara adat.
c. CERAI HIDUP adalah seseorang yang sebelumnya menikah, saat ini bercerai atau
berpisah.
d. CERAI MATI adalah seseorang yang sebelumnya menikah, saat ini pasangan sudah
meninggal
• Bila terdapat pasangan yang bercerai dan belum mendapatkan surat cerai dari
pengadilan agama atau adat maka ditetapkan sebagai kawin. Bila terdapat
pasangan yang berkumpul secara bersama dan tidak mengganggu lingkungan
sosialnya atau mendapat pengakuan secara sosial diakui sebagai pasangan kawin.

45
6) KOLOM 8 - USIA KAWIN PERTAMA
Diisi dengan DUA DIGIT ANGKA yang menunjukkan usia suami dan istri pertama kali
menikah.
• Bila terdapat janda/duda maka cukup mengisi salah satu saja. Bila sudah menikah
dua kali maka yang dicatat adalah usia saat pertama kali menikah.
7) KOLOM 9 - MEMILIKI AKTA LAHIR
Diisi dengan KODE, SATU DIGIT ANGKA pada kolom sesuai dengan memiliki akta
lahir.
• Akta Lahir adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang
dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.

46
• Bagi anak yang hanya memiliki surat keterangan lahir yang dikeluarkan
dokter/bidan/RT/RW dianggap tidak memiliki akta lahir.
8) KOLOM 10 - HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA
Diisi dengan SATU DIGIT ANGKA yang menunjukkan hubungan anggota keluarga
dengan kepala keluarga.
• Bila seorang suami memiliki dua istri atau lebih maka SETIAP istri bersama
anaknya dicatat dalam satu lembar F/I/PK/20.
Misalnya:
Bapak A memiliki istri Ibu B, Ibu C, dan Ibu D maka:
➢ satu lembar F/I/PK/20 untuk Bapak A dan Ibu B bersama anak-anaknya.
➢ satu lembar F/I/PK/20 untuk Bapak A dan Ibu C bersama anak-anaknya.
➢ satu lembar F/I/PK/20 untuk Bapak A dan Ibu D bersama anak-anaknya.
• Famili lain artinya famili jauh dari salah satu anggota keluarga. Lainnya artinya
semua hubungan yang tidak tercantum dalam kode Hubungan dengan Keluarga,
misalnya seseorang yang sebatang kara yang ikut dalam keluarga tersebut.

47
9) KOLOM 11 - KODE IBU KANDUNG (DILIHAT DARI NOMOR ANGGOTA
KELUARGA)
Pada baris anak diisi dengan NOMOR URUT ANGGOTA KELUARGA (KOLOM 1)
dari IBU KANDUNG.
• Khusus untuk orang tua (ayah dan atau ibu) disii angka 00
• Untuk anak yang ibu kandungnya tidak ada / tidak serumah maka kotak diisi
dengan 00
Pengisian kolom Kode Ibu Kandung, diisi pada baris pengisian anak dengan
memperhatikan Nomor Anggota Keluarga Ibu Kandung anak tersebut. Berikut
merupakan contoh pengisian Kode Ibu Kandung pada kotak pengisian Anak.
00
00
20

48
10) KOLOM 12 – AGAMA
Diisi dengan SATU DIGIT ANGKA yang menunjukkan agama yang dianut. Penghayat
kepercayaan adalah penganut kepercayaan lokal, misalnya Kejawen, Sunda Wiwitan,
Parmalim, Marapu, dan lain-lain.
11) KOLOM 13 – STATUS PEKERJAAN
00
00
00
Contoh pengisian Kode Ibu Kandung apabila status ibu merupakan ibu tiri/ibu
angkat dari anak tersebut maka diisi dengan angka 00 di dalam kotak.

49
Diisi dengan DUA DIGIT ANGKA yang menunjukkan status pekerjaan. Status pekerjaan
adalah pekerjaan seseorang pada saat ini dan merupakan pekerjaan yang paling utama
bagi orang tersebut. Bila memiliki dua pekerjaan atau lebih diisikan dengan salah satu
pekerjaan saja yang merupakan pekerjaan utama.
• Pertanyaan ini tidak hanya menanyakan status bekerja tetapi juga sumber
penghasilan yang didapat dari hasil sewa rumah, sewa kebun, uang pensiunan dan
sebagainya.
• Ibu rumah tangga termasuk dalam kategori tidak bekerja
10) KOLOM 14 – PENDIDIKAN
Diisi dengan DUA DIGIT ANGKA sesuai dengan pendidikan terakhir. Misalnya, saat
didata, seseorang sudah putus sekolah SMP maka dicatatkan sebagai tamat SD.
• Dikatakan putus sekolah bila saat didata sudah tidak masuk sekolah selama 1
bulan tanpa alasan yang jelas

50
11) KOLOM 15 - KEPESERTAAN JKN/ASURANSI KESEHATAN LAINNYA
Diisi dengan SATU DIGIT ANGKA pada kolom yang tersedia sesuai dengan
Kepesertaan JKN/Asuransi Kesehatan Lainnya.
• Jika terdapat 2 jaminan kesehatan/asuransi, diutamakan memilih atau isi asuransi
milik Pemerintah (BPJS, KIS, Jamkesda dan Jamkesmas).
12) KOLOM 16 – KEBERADAAN ANGGOTA KELUARGA
Menunjukkan dimana tempat tinggal anggota keluarga dalam 1 tahun terakhir. Diisi
dengan KODE, SATU DIGIT ANGKA pada kolom yang tersedia sesuai dengan
Keberadaan anggota keluarga.

51
A. BLOK II. KELUARGA BERENCANA 12
(Pertanyaan ini ditanyakan kepada Wanita PUS umur 15-49 tahun)
1) Jumlah kelahiran
Jumlah seluruh kelahiran yang dialami responden sampai saat wawancara.
a. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi hidup dengan menunjukkan tanda-tanda
kehidupan seperti menangis, bernapas atau bergerak; walaupun bayi yang
dilahirkan hanya bertahan selama beberapa menit.
b. Kelahiran kembar (kembar dua, kembar tiga dan seterusnya) dihitung sebagai satu
kelahiran.
• Jumlah anak lahir hidup : jumlah anak yang dilahirkan hidup baik yang saat
ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden, maupun anak
yang telah meninggal.
Jumlah dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)
• Jumlah anak masih hidup : jumlah anak yang masih hidup dari total
kelahiran hidup, baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal
bersama responden.
Jumlah dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)
Contoh pengisian nomor 01 pada Blok II. Keluarga Berencana. Apabila responden tahun 2010 melahirkan
1 anak perempuan dan pada tahun 2013 melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan,
maka pengisian dengan menggunakan angka yaitu 2 kali melahirkan karena anak kembar dihitung
sebagai satu kelahiran, dan jumlah anak yang lahir dan masih hidup sebanyak 1 anak laki-laki dan 2 anak
perempuan.
2
1 2
21 2

52
2) Jumlah anak yang diinginkan
Jumlah anak yang diinginkan oleh responden berdasarkan apa yang terdapat dalam
pikiran responden (top of mind).
Jumlah anak yang diinginkan tidak harus sama dengan jumlah anak yang telah
dimiliki saat ini.
Tulis dengan angka pada kotak yang tersedia.
PERTANYAAN TENTANG KEINGINAN PUNYA ANAK
3) Status kehamilan saat ini
a. Jika responden menjawab Ya, tuliskan usia kehamilan responden dalam satuan
minggu.
• Jika responden ragu usia kehamilannya, maka konfirmasi dengan
menggunakan siklus menstruasi terakhir.
i. Keinginan untuk hamil
Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kehamilan saat itu
memang diinginkan, ingin hamil nanti/kemudian atau tidak ingin anak
lagi.
Jawaban diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan
dan lanjut ke pertanyaan no.05
b. Jika responde menjawab TIDAK, maka isi tanda silang (X) dan lanjut ke
pertanyaan;
ii. Keinginan memiliki anak lagi
Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah responden ingin
memiliki anak lagi saat itu.
Contoh pengisian nomor 02 pada Blok II. Keluarga Berencana. Apabila responden saat ini memiliki 3 anak
namun sesungguhnya menginginkan 4 anak, maka pengisian dengan menggunakan angka yaitu 4 anak.
40 2

53
dan lanjut ke pertanyaan no.04
PERTANYAAN TENTANG PENGGUNAAN ALAT/OBAT/CARA KB SAAT INI
4) Pemakaian alat/obat/cara kontrasepsi saat ini
Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menegtahui apakah responden SAAT INI (Ibu
atau Suami) menggunakan alat/obat/cara KB.
a. Jika responden jawab YA, lanjut ke pertanyaan no.07
b. Jika responden jawab TIDAK, lanjut ke pertanyaan no.05
Contoh pengisian nomor 03 pada Blok II. Keluarga Berencana. Apabila responden saat ini sedang
tidak hamil namun masih menginginkan anak lagi dalam waktu dekat (< 2 tahun), maka pengisian
dengan tanda silang di dalam kotak pilihan jawaban Tidak kemudian memberikan tanda silang pada
pilihan jawaban Ya, ingin anak segera (< 2 tahun) dan melanjutkan ke pertanyaan 04.
X
X
Contoh pengisian nomor 04 pada Blok II. Keluarga Berencana. Apabila responden saat ini menggunakan
alat/obat/cara KB (kontrasepsi) dan mulai menggunakannya pada bulan September tahun 2015, maka
pengisian dengan memberikan tanda silang pada kotak pilihan jawaban Ya kemudian mengisi dengan
angka pada kotak bulan yaitu 09 dan angka 2015 pada kotak tahun lalu melanjutkan ke pertanyaan 07.
X
0 9 2 0 1 5

54
5) Pernah menggunakan alat/obat/cara KB dalam 12 bulan terakhir
Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah responden dalam 12 bulan
terakhir pernah menggunakan alat/obat/cara KB.
a. Jika responden jawab YA, maka isi dengan tanda silang (X) dan lanjut ke
pertanyaan
i. Kapan mulai menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi terakhir
ii. Kapan berhenti menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi terakhir
Diisi dengan menggunakan angka sesuai dengan bulan dan tahun saat mulai dan
berhenti menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi terakhir kemudian melanjutkan
ke pertanyaan nomor 06 dan 07.
b. Jika responden jawab TIDAK, maka isi dengan tanda silang (X) dan lanjut ke
pertanyaan nomor 06.
6) Alasan utama putus pakai atau tidak KB
Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui alasan utama responden tidak
menggunakan alat/obat/cara KB.
Terdapat banyak alasan seseorang dapat berhenti menggunakan KB/kontrasepsi. Jika
Contoh pengisian nomor 05 pada Blok II. Keluarga Berencana. Apabila responden pernah menggunakan
alat/obat/cara kontrasepsi pada bulan Februari 2019 dan saat ini masih menggunakan alat/obat/cara KB, maka
pengisian dengan memberikan tanda silang pada kotak pilihan jawaban Ya kemudian mengisi pertanyaan waktu
mulai menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi dengan angka pada kotak bulan yaitu 02 dan angka 2019 pada
kotak tahun lalu menjawab pertanyaan waktu berhenti menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi dengan angka
pada kota bulan 00 dan 0000 pada kotak tahun, dilanjutkan ke pertanyaan 06 dan 07.
X
0 2 2 0 1 9
0 0 0 0 0 0

55
Ibu memberikan beberapa alasan, mintalah alasan paling utama (hanya satu
jawaban).
7) Jenis alat/obat/cara KB yang dipakai saat ini atau terakhir dipakai
Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis alat/obat/cara KB yang
digunakan saat ini atau terakhir dipakai.
Jawaban diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan.
Contoh pengisian nomor 06 pada Blok II. Keluarga Berencana. Apabila responden memiliki banyak alasan
untuk putus atau tidak menggunakan KB maka meminta responden untuk memilih satu alasan yang paling
utama misalnya menurut responden penggunaan KB bertolak belakang dengan syariat agama karena
membatasi kelahiran sementara tujuan diciptakan manusia salah satunya adalah untuk menghasilkan
keturunan, maka pengisian dengan memberikan tanda silang pada kotak pilihan jawaban alasan agama,
kemudian pertanyaan pada Blok II. Keluarga Berencana pun dihentikan dan dilanjutkan ke pertanyaan pada
Blok III. Pembangunan Keluarga.
X
Contoh pengisian nomor 07 pada Blok II. Keluarga Berencana. Apabila jenis alat/obat/cara KB (kontrasepsi)
yang dipakai saat ini atau terakhir kali dipakai oleh responden adalah dengan meminum pil secara rutin, maka
pengisian dengan memberikan tanda silang pada kotak pilihan jawaban Pil, dan melanjutkan ke pertanyaan
nomor 08. Namun apabila jenis alat/obat/cara KB yang digunakan oleh responden adalah dengan tidak
melakukan senggama pada saat responden dalam masa subur (hitung kalender) maka memberikan tanda
silang pada kotak pilihan jawaban Tradisional dan pertanyaan pada Blok II. Keluarga Berencana pun dihentikan
kemudian melanjutkan ke Blok III. Pembangunan Keluarga.
X

56
8) TEMPAT MENDAPATKAN PELAYANAN KB
Ditanyakan kepada responden yang sedang menggunakan alat/obat/cara
KB/kontrasepsi. Beri tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai.
• Untuk cara/obat/alat KB/kontrasepsi yang dipakai berulang, Ibu mungkin
memperoleh metode tersebut lebih dari satu sumber yang berbeda. Misalnya,
responden menggunakan pil KB pertama kali memperoleh pil KB tersebut dari
puskesmas tetapi pemakaian selanjutnya responden membeli di apotek. Dalam hal
ini, pilih jawaban "apotek
9) PEMBERIAN INFORMED CHOICE OLEH PROVIDER
Ditanyakan kepada responden yang sedang menggunakan alat/obat/cara
KB/kontrasepsi, apakah pada saat mendapatkan pelayanan KB “PERTAMA KALI”,
provider (dokter/bidan/petugas) memberikan informasi tentang:
a. Jenis-jenis alat/obat/cara KB Kontrasepsi?
Bertujuan untuk mengetahui apakah responden mendapat informasi dari provider
mengenai berbagai jenis alat/cara KB Kontrasepsi yang aman dan efektif bagi
responden berdasarkan kondisi kesehatannya. (minimal 3 jenis alat/cara KB
Kontrasepsi). Beri tanda silang (X) pada salah satu kotak yang disediakan.
b. Efek samping alat/obat/cara KB yang dipakai?
mengenai masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan alat/cara KB tersebut.
Beri tanda silang (X) pada salah satu kotak yang disediakan.
c. Apa yang harus dilakukan bila terdapat efek samping alat/obat/cara KB yang
Contoh pengisian nomor 08 pada Blok II. Keluarga Berencana. Apabila sumber responden mendapatkan
pelayanan alat/obat/cara KB (kontrasepsi) terakhir dengan membeli pil KB di apotek, maka memberikan
tanda silang pada kotak pilihan jawaban Apotek kemudian melanjutkan ke pertanyaan nomor 09.
X

57
dipakai?
mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah/ efek samping yang
mungkin timbul akibat penggunaan alat/cara KB tersebut. Beri tanda silang (X)
pada salah satu kotak yang disediakan.
E. DATA PEMBANGUNAN KELUARGA
(Diisi dengan tanda SILANG (X) Dari Pertanyaan No.01 sampai No.18 pada kotak
yang tersedia)
1) Terdapat minimal 1 anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan pokok dalam 6 bulan terakhir.
❖ Jawaban YA, Jika:
Terdapat minimal 1 anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan pokok dalam 6 bulan terakhir.
❖ Jawaban Tidak, Jika:
Tidak terdapat anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi
kebutuhan pokok dalam 6 bulan terakhir.
X
Contoh pengisian nomor 1 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila suami/istri responden memiliki
sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 6 bula terakhir, maka pengisian dengan
memberikan tanda silang pada kotak pilihn jawaban Ya.
Contoh pengisian nomor 09 pada Blok II. Keluarga Berencana. Apabila saat pertama kali responden dating
ke tempat pelayanan KB untuk mendapatkan alat/obat/cara kontrasepsi dan mendapatkan informasi
mengenai berbagai jeniis alat/obat/cara KB, efek samping yang dihasilkan dari penggunaan alat/obat/cara
KB dan yang harus dilakukan oleh responden apabila mengalami efek samping dari alat/obat/cara KB yang
responden pakai kemudian, maka memberikan tanda silang pada kotak pilihan jawaban Ya.
X
X
X

58
2) Setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah
dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari
Makanan yang dimaksud adalah menurut kebiasaan keluarga atau masyarakat setempat,
seperti makanan pokok (nasi, sagu, singkong (ubi kayu), ubi (ubi jalar), jagung atau
sumber karbohidrat lainnya), lauk pauk sumber protein (ikan, telur, daging, unggas, susu,
kacang-kacangan, olahan kedelai/tahu dan tempe) disertai sayur atau buah-buahan paling
sedikit 2 (dua) kali sehari.
Setiap anggota keluarga makan makanan beragam meliputi 3 (tiga) unsur (makanan
pokok, sayur/buah dan lauk) dan paling sedikit 2 (dua) kali sehari.
Tidak semua anggota keluarga makan makanan beragam meliputi 3 (tiga) unsur
(makanan pokok, sayur/buah dan lauk) dan paling sedikit 2 (dua) kali sehari.
❖ Jawaban Tidak Berlaku, jika:
Terdapat salah satu anggota keluarga yang melakukan diet baik untuk alasan
kesehatan yang dianjurkan oleh ahli gizi maupun alasan pengurangan berat badan
sehingga tidak dapat makan makanan beragam.
3) Terdapat anggota keluarga yang sakit sehingga meninggalkan aktifitas dalam 1
(satu) bulan terakhir.
Contoh pengisian nomor 2 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila terdapat anggota keluarga yang
melakukan diet dengan alasan untuk pengurangan berat berat badan, maka pengisian dengan
memberikan tanda silang pada kotak pilihan jawaban Tidak Berlaku.

59
Adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas
normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus di rawat di rumah sakit atau tidak
terpaksa harus tinggal di rumah atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama
jangka waktu 4 hari/lebih secara berturut-turut.
Apabila terdapat anggota keluarga yang sakit selama jangka waktu 4 hari/lebih
secara berturut-turut sehingga meninggalkan aktifitas dalam 1 (satu) bulan
terakhir.
❖ Jawaban Tidak, jika:
Apabila tidak terdapat anggota keluarga yang sakit selama jangka waktu 4
hari/lebih secara berturut-turut sehingga meninggalkan aktifitas dalam 1 (satu)
bulan terakhir.
4) Keluarga memiliki sarana informasi dari media online (internet)
Sarana informasi adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk
memperoleh informasi baik secara lokal, nasional, regional maupun internasional,
melalui media online (internet) . Media tersebut tidak harus yang dimiliki atau dibeli
sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau
dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/bersama.
Apabila Keluarga memiliki akses media online
❖ Jawaban TIDAK, Jika:
Contoh pengisian nomor 3 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila tidak terdapat anggota keluarga
responden yang sakit sehingga meninggalkan aktifitas dalam satu bulan terakhir, maka pengisian dengan
memberikan tanda silang pada kotak pilihan jawaban Tidak.

60
Jika ada paling sedikit satu anggota keluarga yang tidak memiliki akses informasi dari
media online (internet).
5) Setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah sesuai dengan
tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut
Setiap anggota keluarga yang telah berusia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah wajib
sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut. Sesuai dengan “tuntunan”
yang dimaksud adalah tidak menyimpang dari ajaran agama atau kepercayaan yang
dianut. Contoh : Sholat 5 waktu (Islam), Ibadah Minggu (Kristen), Misa (Katholik), dll.
➢ Jawaban YA, Jika:
a. Setiap anggota keluarga (Ayah, Ibu, Anak serta anggota keluarga lainnya) taat
menjalankan ibadah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut.
➢ Jawaban TIDAK, Jika:
a. Terdapat salah satu atau semua anggota keluarga tidak menjalankan ibadah sesuai
ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut.
b. Tidak menjalankan ibadah dapat dikarenakan 2 kondisi:
i. Individu tidak mau menjalankan ibadah.
ii. Faktor dari luar (tidak tersedianya fasilitas ibadah, adanya
tekanan dari luar, dll).
X
Contoh pengisian nomor 4 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila responden tidak memiliki akses
informasi dari media online dikarenakan tinggal di wilayah pegunungan yang tidak terjangkau sinyal internet,
maka pengisian dengan memberikan tanda silang pada kotak pilihan jawaban Tidak.
Contoh pengisian nomor 5 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila seluruh keluarga responden
dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, maka pengisian dengan memberikan
tanda silang pada kotak pilihan jawaban Ya.

61
6) Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Keluarga memiliki buku nikah sebagai bukti perkawinan yang sah berupa dokumen
pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bagi penduduk
yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat
nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri
Agama. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan
kepercayaan selain agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepemilikan buku/akta nikah tidak
perlu ditunjukan, yang penting dipastikan punya dan ada.
➢ Jawaban YA, Jika:
a. Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
dan tidak harus menunjukkan buku/akta nikah.
➢ Jawaban TIDAK, Jika:
a. Keluarga tidak memiliki buku/akta nikah.
b. Hanya memiliki bukti catatan nikah secara agama/adat.
➢ Jawaban tidak berlaku, Jika:
a. Tipe Keluarga 3 (ayah/duda dengan anaknya)
b. Tipe Keluarga 4 (ibu/janda dengan anaknya)
c. Tipe Keluarga 6 (kakek dengan cucu, nenek dengan cucu, kakak dengan adik, om
dengan ponakan, tante dengan ponakan, sebatang kara/hidup sendiri, dll)
X
Contoh pengisian nomor 6 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila suami istri menikah secara siri
sehingga hanya dicatatat secara agama, maka pengisian dengan memberikan tanda silang pada kotak
pilihan jawaban Tidak.

62
7) Keluarga memiliki simpanan/tabungan yang dapat digunakan sewaktu-waktu
untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan 3 (tiga) bulan kedepan
Adalah aset yang dapat diubah ke dalam uang kontan dalam waktu yang relatif cepat,
pada nilai yang wajar. Terkadang aset cair disetarakan dengan uang kontan (uang kas),
karena nilainya stabil atau tidak berubah secara signifikan dalam pasar terbuka. Catatan:
Tanah tidak termasuk aset cair.
Apabila keluarga memiliki simpanan/tabungan yang dapat digunakan sewaktu-waktu
untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan 3 (tiga) bulan kedepan.
Apabila keluarga tidak memiliki simpanan/tabungan yang dapat digunakan sewaktu-
waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan 3 (tiga) bulan kedepan.
8) Terdapat konflik (tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, anggota
keluarga pergi dari rumah/minggat, kekerasan dalam rumah tangga) antar anggota
keluarga dalam 6 (enam) bulan terakhir
➢ Tanpa tegur sapa adalah kondisi dimana dalam 3 (tiga) hari berturut-turut terdapat
anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya tidak melakukan tegur sapa atau
komunikasi.
Contoh pengisian nomor 7 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila keluarga responden memiliki
simpanan berupa uang di bank atau emas baik berbentuk perhiasan maupun logam mulia yang dapat dijual
untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 bulan ke depan, maka pengisian dengan memberikan tanda
silang pada kotak pilihan jawaban Ya.

63
➢ Pisah ranjang adalah kondisi dimana paling sedikit dalam 7 (tujuh) hari (bisa
berturut-turut atau beberapa kali) pasangan suami istri tidak tidur dalam satu ranjang
yang disebabkan oleh pertengkaran/perselisihan.
➢ Pergi dari rumah/minggat adalah kondisi dimana dalam 2 (dua) hari terdapat anggota
keluarga yang pergi dari rumah tanpa memberikan informasi pada anggota keluarga
lainnya.
➢ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap salah satu
anggota keluarga (suami terhadap istri dan sebaliknya; ayah terhadap anak; ibu
terhadap anak; anak terhadap orangtua; dll) yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik (mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
termasuk perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok), seksual,
psikologis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan/verbal, ancaman, dll)
dan/atau penelantaran orang tua terhadap anak (termasuk tidak memberi kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan. KDRT yang dimaksud disini adalah yang
mengakibatkan kesedihan/ ketakutan /trauma mendalam.
Terdapat anggota keluarga yang melakukan perbuatan tanpa tegur sapa, pisah ranjang
antara suami dan istri, anggota keluarga pergi dari rumah/minggat, kekerasan dalam
rumah tangga
Jika tidak terdapat anggota keluarga yang melakukan perbuatan tanpa tegur sapa,
pisah ranjang antara suami dan istri, anggota keluarga pergi dari rumah/minggat,
kekerasan dalam rumah tangga
Contoh pengisian nomor 8 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila ada salah satu anggota
keluarga responden yang memiliki perselisihan di antara anggota keluarga tidak lebih dari 3 hari dan tetap
melakukan komunikasi tegur sapa, maka pengisian dengan memberikan tanda silang pada kotak pilihan
jawaban Tidak.

64
9) Setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari
Interaksi adalah komunikasi dan bonding dalam keluarga. Komunikasi dapat dilakukan
secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (telpon, medsos). Bonding adalah
keterikatan baik secara fisik dan emosional (contoh: anak berpisah dengan keluarga tapi
masih dapat melakukan interaksi).
Waktu berinteraksi bisa dilakukan melalui berbagai aktivitas bersama dengan anggota
keluarga setiap hari secara langsung maupun tidak langsung. Inti dari interaksi adalah
adanya aksi dan reaksi antar anggota keluarga.
Jika setiap anggota keluarga melakukan interaksi setiap hari, baik secara langsung
maupun tidak langsung.
Jika setiap anggota keluarga tidak melakukan berinteraksi setiap hari.
Contoh:
- Bagi anak yang berada di pesantren yang tidak dapat melakukan interaksi setiap
hari
- Suami/istri/anak yang bertugas diluar kota berinteraksi dengan menelfon keluarga
hanya 1 minggu sekali.
Contoh pengisian nomor 9 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila anggota keluarga responden
jarang bertemu tatap muka karena kesibukannya namun biasa melakukan interaksi menggunakan media
chat whatsapp, maka pengisian dengan memberikan tanda silang pada kotak pilihan jawaban Ya.

65
10) Pengasuhan anak dilakukan bersama oleh suami dan istri
Pengasuhan yang dimaksud adalah proses membesarkan anak yang dilakukan oleh
orangtua untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual dan spritual
anak.
Jika pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri.
- Jika anak tidak tinggal di satu rumah dengan orangtuanya
- Jika salah satu orangtuanya tinggal terpisah dengan anggota keluarganya lainnya,
misalnya (orangtua jadi TKI, orangtua kerja diluar kota)
- Jika salah satu orangtua saja yang melakukan pengasuhan (ayah atau ibu saja)
❖ Jawaban TIDAK BERLAKU, Jika:
- Tidak memiliki anak
- Janda
- Duda
11) Setiap anggota keluarga berekreasi bersama di luar rumah minimal 6 (enam)
bulan sekali
Kegiatan rekreasi (tidak selalu identik dengan tempat wisata) yang diikuti bersama-
sama oleh seluruh atau sebagian besar anggota keluarga di luar rumah yang bertujuan
untuk mengembalikan kesegaran dan membangkitkan gairah kerja baru serta sekaligus
untuk mengukuhkan rasa kasih sayang dan rasa kebersamaan di antara angota keluarga.
Misalnya pergi ke mall, menonton bioskop, piknik, mengunjungi tempat pertunjukan
kesenian, menonton pertandingan olahraga, dan sebagainya.
Contoh pengisian nomor 10 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila anak dan istri/suami responden
tinggal dalam satu atap dan saling berbagi peran pengasuhan anak, maka pengisian dengan memberikan
tanda silang pada kotak pilihan jawaban Ya.

66
Jika setiap anggota keluarga melakukan rekreasi bersama di luar rumah paling sedikit
6 bulan sekali.
Jika setiap anggota keluarga tidak melakukan rekreasi bersama di luar rumah paling
sedikit 6 bulan sekali.
12) Keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial dilingkungan RT dalam waktu 1 tahun
terakhir
Keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, arisan, pengajian, dll di
lingkungan RT. Jika keluarga bertempat tinggal yang wilayahnya tidak memiliki RT
maka dapat digantikan sampai dengan tingkatan setara RT sampai dengan
desa/kelurahan.
Jika keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, arisan,
pengajian, dll di lingkungan RT.
Jika keluarga tidak ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, arisan,
pengajian, dll di lingkungan RT. (misal: hanya memberikan kontribusi dalam bentuk
uang, makanan, minuman dll)
Contoh pengisian nomor 11 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila responden dan keluarga
pernah menghabiskan waktu berekreasi bersama piknik ke taman ataupun pusat perbelanjaan setidaknya 6
bulan sekali, maka pengisian dengan memberikan tanda silang pada kotak pilihan jawaban Ya.
Contoh pengisian nomor 12 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila responden rutin mengikuti
kegiatan pengajian di lingkungan rumah atau ikut arisan RT, maka pengisian dengan memberikan tanda

67
13) Keluarga mempunyai balita (0-5 thn) ikut kegiatan posyandu
Adalah keluarga yang mempunyai anak yang berumur 1 sampai dengan 60 bulan yang
mengikuti kegiatan di posyandu di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun
pelaksanaan Pendataan Keluarga. Anak lebih dari 60 bulan tidak termasuk balita.
Jika didalam keluarga terdapat balita (0-5 thn) ikut kegiatan posyandu
Jika didalam keluarga terdapat balita (0-5 thn) namun tidak ikut kegiatan
posyandu
Jika didalam keluarga tidak terdapat balita (0-5 thn)
14) Keluarga mempunyai balita dan anak (0-6 thn) ikut kegiatan Bina Keluarga Balita
(BKB)
Adalah keluarga yang terdapat anak yang berumur 1 sampai dengan 72 bulan, yang
aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di lingkungan tempat
tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga. BKB adalah wadah kegiatan
beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik,
mental, social emosional dan intelektualnya.
Contoh pengisian nomor 13 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila responden memiliki balita
berusia sampai dengan 5 tahun yang juga aktif mengikuti kegiatan posyandu untuk imunisasi dan vaksinasi,
maka pengisian dengan memberikan tanda silang pada kotak pilihan jawaban Ya.

68
Jika didalam keluarga mempunyai anak yang berumur 1 sampai dengan 72
bulan, yang aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
Jika didalam keluarga mempunyai anak yang berumur 1 sampai dengan 72
bulan, namun tidak mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
Jika didalam keluarga tidak terdapat anak yang berumur 1 sampai dengan 72
bulan,
15) Keluarga mempunyai remaja (10-24 thn) ikut kegiatan Bina Keluarga Remaja
(BKR)
Adalah keluarga yang mempunyai anak remaja (anak usia 10-24 tahun), yang aktif
mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di lingkungan tempat
tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga. BKR adalah wadah kegiatan
beranggotakan keluarga yang memiliki anak remaja untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara
orangtua dan anak remaja.
Jika didalam keluarga mempunyai anak remaja (anak usia 10-24 tahun), yang aktif
mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
Jika didalam keluarga mempunyai anak remaja (anak usia 10-24 tahun), tidak
Contoh pengisian nomor 14 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila responden memiliki balita dan
anak yang berusia sampai dengan 6 tahun yang juga aktif mengikuti kegiatan BKB di lingkungan rumahnya
dalam pembinaan tumbuh kembang anak, maka pengisian dengan memberikan tanda silang pada kotak
pilihan jawaban Ya.

69
Jika didalam keluarga tidak terdapat anak remaja (anak usia 10-24 tahun yang
belum menikah)
16) Ada anggota keluarga masih remaja (10-24 thn) ikut Pusat Informasi dan
Konsultasi Remaja / Mahasiswa (PIK-R/M)
Adalah anak remaja berusia 10–24 tahun yang ada di keluarga mengikuti kegiatan PIK-
Remaja (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja), baik PIK-Remaja di sekolahnya
maupun PIK-Remaja di organisasi tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan
Pendataan Keluarga. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) adalah suatu
wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi
remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna
memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan
berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
Jika didalam keluarga mempunyai anak remaja (anak usia 10-24 tahun), yang aktif
Jika didalam keluarga mempunyai anak remaja (anak usia 10-24 tahun), tidak
Jika didalam keluarga tidak terdapat anak remaja (anak usia 10-24 tahun yang
belum menikah)
Contoh pengisian nomor 15 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila responden tidak memiliki anak
remaja yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah, maka pengisian dengan memberikan
tanda silang pada kotak pilihan jawaban Tidak Berlaku.
Contoh pengisian nomor 16 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila responden memiliki anak remaja
yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah tapi tidak aktif mengikuti kegiatan PIK-Remaja
baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya, maka pengisian dengan memberikan tanda silang
pada kotak pilihan jawaban Tidak.

70
17) Keluarga lansia atau mempunyai lansia (>60 thn) ikut kegiatan Bina Keluarga
Lansia (BKL)
Adalah keluarga yang mempunyai anggota keluarga berusia 60 tahun ke atas
(lansia), yang aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di
lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga. Bina
Keluarga Lansia (BKL) adalah wadah kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam
upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia
yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Jika didalam keluarga mempunyai anggota keluarga berusia 60 tahun ke atas
(lansia), yang aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
Jika didalam keluarga mempunyai anggota keluarga berusia 60 tahun ke atas
(lansia), tidak mengikuti kegiatan kegiatan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
Jika didalam keluarga tidak terdapat anggota keluarga berusia 60 tahun ke atas
(lansia)
18) Keluarga mengikuti kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS)
Adalah keluarga yang aktif menjadi pengurus/anggota UPPKS di lingkungan tempat
Contoh pengisian nomor 17 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila responden tidak memiliki
keluarga berusia > 60 tahun, maka pengisian dengan memberikan tanda silang pada kotak pilihan jawaban
Tidak Berlaku.

71
tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga. Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah wadah kegiatan ekonomi yang
beranggotakan keluarga, yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha
ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga.
Keluarga aktif menjadi pengurus/anggota UPPKS
Keluarga tidak aktif menjadi pengurus/anggota UPPKS
Khusus pertanyaan nomor 19-21, pilih angka 0 (nol) jika kondisi TIDAK BAIK atau
angka 1 (satu) jika kondisi BAIK
19) Jenis Atap Rumah Terluas
Adalah digunakan untuk mengetahui jenis atap rumah terluas yang ditempati oleh
seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: daun/rumbia; seng/asbes; genteng/sirap;
lainnya dalam kondisi baik atau tidak baik.
20) Jenis Dinding Rumah Terluas
Contoh pengisian jenis atap rumah terluas yang dimiliki oleh responden apabila responden memiliki atap
rumah berjenis genteng dan dalam kondisi baik, maka diisi angka 1 pada kotak pilihan genteng/sirap.
Contoh pengisian nomor 18 pada Blok III. Pembangunan Keluarga. Apabila ada anggota keluarga responden
yang aktif mengikuri kegiatan UPPKS seperti pembuatan kerajinan rotan, kerajinan daur ulang sampah yang
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas, maka pengisian dengan memberikan tanda

72
Adalah digunakan untuk mengetahui jenis dinding rumah terluas yang ditempati oleh
seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: tembok; kayu/seng; bambu; lainnya
dalam kondisi baik.
21) Jenis Lantai Rumah Terluas
Adalah digunakan untuk mengetahui jenis lantai rumah terluas yang ditempati oleh
seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari ubin/keramik/marmer; semen/papan;
tanah dan lainnya dalam kondisi baik.
(Diisi dengan tanda SILANG (X) Dari Pertanyaan No.22 sampai No.26 Pada Salah Satu
Kotak yang Tersedia, Jika ada Jawaban diluar Pilihan, maka Tulis di Lainnya)
22) Sumber Penerangan Utama
Adalah keluarga yang memiliki sumber penerangan listrik pribadi di bawah 900 watt,
listrik pribadi di atas 900 watt, genset/solar cell, listrik bersama dan non listrik.
Contoh pengisian jenis dinding rumah terluas yang dimiliki oleh responden apabila responden memiliki
dinding rumah berjenis tembok dan dalam kondisi baik, maka diisi angka 1 pada kotak pilihan tembok.
Contoh pengisian jenis lantai rumah terluas yang dimiliki oleh responden apabila responden memiliki lantai
rumah berjenis ubin dan dalam kondisi tidak baik karena ada beberapa jumlah ubin yang pecah, maka diisi
angka 0 pada kotak pilihan keramik/marmer/ubin/tegel/teraso.
0
1
Contoh pengisian sumber penerangan utama yang dimiliki oleh responden apabila sumber penerangan
utama yang dimiliki oleh responden merupakan listrik pribadi sebesar 600 watt, maka diisi tanda silang pada
kotak pilihan jawaban Listrik pribadi di bawah 900 watt.
X

73
23) Sumber Air Minum Utama
Adalah sumber air minum yang digunakan oleh seluruh anggota keluarga apakah
berasal dari: air kemasan/isi ulang; ledeng/PAM; sumur bor; sumur/pompa; mata
air/sungai/danau; air hujan; dan lainnya.
24) Bahan Bakar Utama untuk Memasak
Adalah bahan bakar utama yang digunakan oleh anggota keluarga untuk memasak
sehari-hari, apakah menggunakan listrik/gas; minyak tanah; arang/kayu; lainnya.
25) Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh seluruh anggota
keluarga. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan menjadi: tembat buang air besar
dengan septic tank; tempat buang air besar tanpa septic tank; jamban umum/bersama
bila fasilitas tempat buang air besar dapat digunakan oleh setiap orang; dan lainnya.
Contoh pengisian sumber air minum utama yang digunakan oleh responden apabila sumber air minum
utama yang digunakan oleh responden berasal dari air isi ulang galon, maka diisi tanda silang pada kotak
pilihan jawaban air kemasan/isi ulang.
X
Contoh pengisian bahan bakar utama untuk memasak yang digunakan oleh responden. Apabila responden
menggunakan LPG 3 Kg sebagai bahan bakar utama untuk memasak sehari-hari, maka diisi tanda silang
pada kotak pilihan jawaban listrik/gas.
X
Contoh pengisian fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh responden. Apabila responden
menggunakan fasilitas tempat buang air besar dengan septic tank, maka diisi tanda silang pada kotak pilihan
jawaban ya, dengan septic tank.

74
26) Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal
Adalah status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seluruh
anggota keluarga, apakah milik sendiri/sewa/kontrak/lainnya. Jika rumah tempat tinggal
adalah milik sendiri atau bukan menumpang tinggal dengan orang lain/
sewa/mengontrak, harus dan dibuktikan menurut bukti kepemilikan tempat tinggal.
27) Luas Rumah/Bangunan Keseluruhan (m2)
Adalah keseluruhan luas bangunan, baik tingkat atas maupun tingkat bawah, termasuk
bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang ditempati oleh seluruh
anggota keluarga dalam (m2). Isi dengan angka total (panjang x lebar) keseluruhan
bangunan pada kotak yang disediakan.
28) Berapa orang yang tinggal dan menetap di rumah/bangunan ini?
Adalah keseluruhan jumlah orang yang biasa tinggal di rumah yang ditempati. Isi
dengan angka pada kotak yang disediakan.
X
Contoh pengisian status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal responden. Apabila rumah yang saat
ini ditempati oleh responden merupakan rumah kontrakan atau sewa dengan membayarkan uang sewa per
tahun kepada pemilik rumah, maka diisi tanda silang pada kotak pilihan jawaban kontrak/sewa.
X
0 0 7 2
Contoh pengisian luas rumah/bangunan keseluruhan responden. Apabila rumah yang saat ini ditempati oleh
responden memiliki luas sebesar 72 m2, maka diisi menggunakan angka di dalam kotak jawaban yaitu 0072.

4. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK2020

4. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK2020

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to 4. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK2020

Similar to 4. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK2020 (20)

More from Pusdiklat KKB

More from Pusdiklat KKB (17)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

4. Bahan Ajar Mekanisme dan Tata Cara PK2020