Berita utama menyinggung sindiran untuk pimpinan KPK melalui karangan bunga tanpa nama pengirim. KPK ingin merekrut pegawai dari pensiunan TNI karena kekurangan SDM tetapi ditolak DPR dan Polri. Wacana TNI sebagai penyidik KPK menuai berbagai tanggapan, ada yang mendukung namun sebagian besar menolak karena tidak sesuai dengan UU dan tugas TNI. KPK berharap dapat memperkuat diri unt

1. Surabaya Post 23senin
11 mei 2015berita Utama
dari halaman 1
dari halaman 1
dari halaman 1
dari halaman 1
sindiranbuatTaufiequrachman
Ruki Cs. Ada tiga buah karangan
bunga tanpa nama pengirim yang
jelas. Salah satu karangan bunga
adapesantertulis: ”TerimaKasih
Pimpinan KPK Atas Aksi Pang-
gungnya. Kalian Pahlawan Sin-
ergitas. Kami Menunggu Dage-
lan Selanjutnya.” Sementara dua
karangan bunga lainnya bertulis-
kan: ”Kami Bangga Pada AS, BW,
dan Novel. Kalian Orang Berani!
KPK Bukan Pengecut Yang Cuma
Bisa Kompromi.” Sedangkan
yang ketiga: ”Teruntuk Pimpinan
KPK, Para Pemberani Yang Se-
lalu (Tidak) Menepati Janji.”
Cak Pandu juga tahu, bahwa
pimpinan KPK digawangi telah
melakukan pertemuan instansi
dengan Panglima TNI Jenderal
TNI Moeldoko, untuk membahas
tentang kebutuhan pegawai KPK
yang bisa diambil dari pensiunan
TNI. Pasalnya, KPK masih keku-
rangan SDM dalam kerjanya.
Namun, dalam pandangan Cak
Pandu, jika TNI aktif dipaksakan
bisa bertugas di KPK, itu nama-
nya salah kaprah. Sebab, tugas
TNI adalah di bidang pertahan-
an dan keamanan negara, bukan
di ranah hukum. Karena itu, ia
memaklumi kalau ada semacam
upaya pemadaman nyala wacana
oleh kalangan dewan. Komisi
III DPR, Trimedya, toh menolak
keras keinginan dan upaya Komi-
si Pemberantasan Korupsi (KPK)
merekrut pegawai dari personel
TNI. Lebih keras lagi, Wakil
Ketua DPR Fadli Zon menilai,
langkah Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang akan mere-
krut TNI akan lebih menambah
masalah di KPK.
Cak Pandu pun tahu, bahwa ng-
gak mungkin TNI aktif terlibat
dalam tugas penyidikan KPK.
Itulah sebabnya ia merasa perlu
ngempet esem, kala menyimak
penjelasan. Pelaksana Tugas
Pemimpin KPK Johan Budi, bah-
wa wacana perekrutan dari kala-
ngan TNI bukanlah pada posisi
penyidik yang selama ini santer
berkembang. Menurut Johan, te-
naga dari TNI, lebih tepat untuk
mengisi bagian pengamanan, bu-
kan sebagai penyidik KPK yang
selama ini diisi ranah kepolisian.
Dan, menurut pengamat Ray
Rangkuti, wacana penunjukkan
perwiara TNI sebagai penyidik
merupakan bentuk reaksi keras
dari KPK terhadap sikap Polri
yang seolah terus mencari-cari
kesalahan pimpinan dan anggota
KPK. Dengan demikian, diharap-
kan antarpenegak hukum nanti-
nya bisa saling bersikap hormat.
Menurut Cak Pandu, KPK ha-
rus diperkuat, agar harapan la-
hirnya pemerintahan yang bersih
bisa terwujud dan terjaga. Siapa-
pun yang terlibat kasus korupsi
harus diberantas. Tak hanya di
tubuh Polri, tapi juga di tubuh
TNI, bahkan di dalam lingkungan
KPK sendiri. Oke ya rek...?! n
Salah Kaprah
Mahfud MD: TNI Bisa
Bantu Penyidik KPK
Saatnya Militer 'Berlaga' di KPK
dan bersahabat antara TNI
dan Polri.
“Ini reaksi keras terhadap
sikap Polri yang terus mencari-
cari kesalahan pimpinan dan
anggota KPK. Sebab, tetap ada
rasa tidak nyaman jika pekerjaan
mereka selalu dibayangi anca-
man pemidanaan yang bisa ter-
jadi kapan saja. Setidaknya, ke-
hadiran penyidik dari TNI akan
membuat Polri lebih menaruh
sikap hormat dan bersahabat,”
paparnya seperti dilansir Repub-
lika Online (Jumat, 8/15/2016).
Rayberpandangan,karenadu-
kungan pemerintah yang lemah
terhadap penyidik KPK, mem-
buat KPK harus berbuat mencari
kekuatan. Sementara, masih kata
Ray, kekuatan TNI yang dinilai
KPK masih independen.
“ Hal itu wajar terjadi. Mesti-
nya ada komitmen dari para elit
negara untuk bisa menengahi
persoalan ini. Memandang per-
mintaan KPK sebagai sesuatu
yang positif. Sebab, selama ini
KPK masih sering bergantung
kepada penyidik dari kepolisian
saat akan menuntaskan kasus
tertentu, “ terang mantan aktivis
yang mempunyai nama asli Ah-
mad Fauzi ini.
Sementaraitu KetuaBPSetara
Institute Hendardi mempunyai
penilaian lain. Ia memberi saran,
wacana TNI sebagai penyidik di
KPK tak perlu ditanggapi secara
serius. Sebab, TNI bukan aparat
penegak hukum, namun aparat
negara dengan tugas pertahanan.
“Pelibatan TNI dalam penyidi-
kan korupsi bertentangan de-
ngan Konstitusi," kata Hendardi,
di Jakarta, Minggu (10/5/2015)
Tetapi ia membenarkan, jika
dalam tubuh TNI juga ada aparat
penegakhukumyangkonteksnya
untuk penyelesaian sengketa di
peradilan militer. “Ranahnya
jelas berbeda. Korupsi adalah
tindak pidana umum, “ jelasnya.
Isu ini, lanjut Hendardi, ada-
lah pesan untuk Presiden Joko
Widodo agar memastikan antara
KPKdanPolrisalingmendukung.
Sebaiknya, saran Hendardi, KPK
terus menyiapkan penyidik yang
independen dan mendorong
dikuatkannya undang-undang
yang menguatkan penyidik inde-
penden. "Tujuannya agar mereka
tidak selalu tergantung pada in-
stitusipenegakhukumlain,"kata
Hendardi.
Menanggapi wacana ini, jelas
pihak Kepolisian RI tidak men-
dukung. Melalui Kepala Biro
Penerangan Masyarakat (Karo-
penmas) Mabes Polri Brigadir
Jendera Polisi Agus Rianto me-
ngatakan, bahwa hal tersebut
bukan kompetensinya untuk
menjawab pertanyaan itu. Ia me-
nyarankan, persoalan ini lebih
baik ditanyakan langsung kepada
pihak KPK yang selama ini me-
inginkan supaya TNI dilibatkan
sebagai penyidik.
"Itu bukan kompetensi saya,
tanya saja sama yang berkepent-
ingan, KPK, bukan polisi. Kan
salah kalau menanggapi orang
lain," kata Kepala Biro Penera-
ngan Masyarakat (Karopenmas)
Mabes Polri, Brigadir Jendral
Polisi Agus Rianto di Mabes
Polri,(Sabtu 9/5/2015).
KPK sendiri nampaknya
mempunyai harapan serius jika
TNI dilibatkan sebagai penyidik.
Alasannya pun sudah jelas seper-
ti yang disampaikan Wakil Ketua
KPK Zulkarnaen. Sesuai dengan
agenda utama yaitu pemberan-
tasan korupsi, maka diperlukan
unsure yang kuat. Selama ini
KPK memandang unsure yang
kuat masih ada dalam jajaran
TNI.
Namun, Wakil Ketua KPK,
Zulkarnaen, mengatakan ren-
cana personel TNI yang akan
dilibatkan ke lembaga antira-
suh itu masih sekedar wacana.
"Masih wacana, harus dimatang-
kan dulu," ujar Zulkarnaen.
Kepala Pusat Penerangan
(Kapuspen) TNI Mayjen M Fuad
Basya menyatakan, TNI siap jika
pemerintah dan KPK meminta
prajurit TNI sebagai penyidik.
Sebab, aparat militer tidak hanya
berurusan dengan perang.
Fuad menjelaskan, TNI juga
memiliki aparat penegak hukum
yang mumpuni. "Di TNI ada ahli
hukumnya, polisi militernya, pe-
nuntutnya juga ada, bahkan ada
mahkamah militernya. Semua
ahli dalam bidang hukum dan
penyelidikan kasus," katanya di
Jakarta, Selasa (5/5/2015).
Meski demikian, lanjutnya,
semua itu hanya untuk mem-
bantu pemerintah. Dia menegas-
kan, prajurit TNI akan bersikap
profesional bila ditempatkan di
posisi apapun.
"TNI prinsipnya membantu
pemerintah, kita siapkan semua-
nya, kapan saja diminta kita siap,
KPK butuh berapa kita punya,"
pungkasnya.
Sementara itu, Anggota
Komisi III DPR Nasir Djamil
menyatakan tidak setuju jika pe-
nyidik KPK berasal dari unsur
TNI. Menuritnya, hal itu mus-
tahil dilakukan karena tidak ada
undang-undang yang mengatur
hal tersebut. "Saya tidak setuju
karena itu tidak diatur undang-
undang saat ini. Namun kalau
ke depan dibuat undang-undang
baru ya bisa saja," ujarnya.
Namun, menurutnya, saat
ini lebih baik TNI fokus saja
pada tupoksinya untuk menjaga
keamanan negara dan biarkan
KPK dan Polri membereskan
urusan korupsi seperti yang dia-
manatkan undang-undang. "TNI
di KPK itu kan tidak ada tupok-
sinya. Jadi TNI saat ini fokus saja
pada tugasnya," pungkasnya.
Perlu dikatahui, UU Nomor
34 Tahun 2004 tentang TNI me-
mang tidak mengatur diboleh-
kannya penugasan prajurit TNI
untuk KPK. Pasal 47 ayat (1) UU
TNI menyebutkan, “Prajurit
hanya dapat menduduki jabatan
sipil setelah mengundurkan diri
atau pensiun dari dinas aktif ke-
prajuritan." Dalam p asal yang
sama ayat (2) menyatakan
“Prajurit aktif dapat men-
duduki jabatan pada kantor yang
membidangi Koordinator Bi-
dang Politik dan Keamanan Ne-
gara, Pertahanan Negara, Sekre-
taris Militer Presiden, Intelijen
Negara, Sandi Negara, Lembaga
Ketahanan Nasional, Dewan
Pertahanan Nasional, Search and
Rescue (SAR) Nasional, Narko-
tik Nasional, dan Mahkamah
Agung.” n anu, pry, dan sumber
Amel Alvi Menyangkal
jumlah judul film dan sinetron. Film layar
lebar yang pernah dibintanginya antara
lain Romeo Rinjani dan juga Main Dukun
di mana ia tampil bersama Julia Perez.
Amel Alvi juga pernah tampil di sinetron
berjudul Ketulusan Istri Tukang Ojek.
Benarkah sosok berinisial AA itu me-
mang Alvi? Masih kabur juga. Pasal-
nya, ada akun twitter @amelalvi28, yang
mengaku sebagai Amel Alvi yang seksi
itu membantah. Amel mengaku dirinya
baik-baik saja, dan bukan sosok AA yang
disebut-sebut kepolisian. “Semuanya, in-
isial AA itu bukan aku, mungkin artis lain
kan banyak yang namanya inisial AA. Aku
baik-baik saja,” cuit Amel Alvi.
Kendati demikian, publik tetap tak per-
caya. Publik masih terus menerka-nerka
siapa sebenarnya sang pesohor tersebut?
Dugaan menguat, artis AA yang menjaja-
kan dirinya lewat pesan berantai di Black-
Berry Messenger (BBM) itu adalah Amelia
Alviana alias Amel Alvi. Bahkan di media
sosial dan online ada yang membanding-
bandingkan, gambar AA yang terjepret saat
diperiksa di Mapolres dan gambar-gambar
AmelAlviyangtersebarsecaraonline.
Dari perbandingan foto tersebut, ada
pada profesi yang sama-sama sebagai pe-
main sinetron, model, dan DJ (disc jockey).
“AAitumengakupemainsinetron,fotomo-
del dan juga Disc Jockey,” ujar Kapolres Ja-
kartaSelatan,KombesPolWahyuHidayat.
Artis Amel Alvi sendiri dikenal publik
sebagai pemain sinetron. Ia juga bebe-
rapa kali bermain film horor. Selain itu,
Amel Alvi juga seorang DJ terkenal serta
model majalah pria dewasa.
Demikian wajah dan bentuk bibir AA
yang diambil saat diperiksa di kantor polisi
sangat mirip dengan wajah artis Amel Alvi.
Keduanyajugamemilikikulitputihdengan
posturtubuhyangtinggidanlangsing.
Bibir dan alis artis AA dan Amel Alvi
juga sangat mirip. Hal itu bisa dilihat de-
ngan cara membandingkan foto artis AA
saat diperiksa di kantor polisi dengan foto
artis Amel Alvi yang diambil di akun In-
stagram miliknya. Foto itu memperlihat-
kan keduanya kemiripan bibir dan alis.
Selain bibir dan alis yang mirip, ram-
but dan hidung artis AA dan Amel Alvi
juga sama. Keduanya memiliki rambut
panjang berombak. Keduanya jugamemi-
liki hidung mancung. nanu
"Jaksa penyidik itu disiapkan untuk ke-
jaksaan, bukan untuk KPK. Tapi toh me-
reka bisa diperbantukan ke KPK karena
memenuhi syarat penyidik menurut UU,"
kata Mahfud.
Mahfud juga berpandangan, jika oditur
atau penyidik TNI hanya untuk pera-
dilan militer. Maka, hal yang sama juga
setidaknya berlaku bagi penyidik Polri
dan kejaksaan yang hanya untuk peradilan
umum saja.
"Jadi menurut UU jarak antara KPK
dengan penyidik Polri, Kejaksaan, oditur
militer adalah sama. Sama- bisa diperban-
tukan ke KPK."
Mahfud mengatakan, pandangannya
bukan untuk mendukung atau menolak
wacana KPK merekrut penyidik dari kala-
ngan TNI karena menurutnya itu persoal-
an internal KPK. Dia hanya menjelaskan
kebolehan memperbantukan TNI men-
jadi penyidik KPK
Meski demikian, Kepala Pusat Penera-
ngan Mabes TNI, Mayjen Fuad Basya me-
ngatakan, rencanatersebutsulitterealisasi
karena masih terganjal aturan hukum. Se-
lain itu, hanya ada sepuluh lembaga yang
bisa diisi oleh personel TNI aktif. Namun
KPK tidak tmasuk di dalamnya. nviv