Ketiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Menkumham meminta kedua kubu di Partai Golkar, Agung Laksono dan ARB, untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan internal mereka. 2. Data yang dikumpulkan LSM menunjukkan kekayaan 29 keluarga taipan sawit di Indonesia mencapai 71,5 miliar dolar AS atau setara 41% APBN 2014, yang berasal dari lahan dan hutang perusahaan mereka. 3. L

1. 4jumat
22 mei 2015nasionalSurabaya Post
Menkumham
Minta Agung
dan ARB Islah
JAKARTA - Akhirnya Menteri Hu­
kum dan Hak Asasi Manusia (Men­
kumham) Yasonna Laoly meminta
kedua kubu di Partai Golkar selama
ini untuk islah.
Pernyataan itu sendiri dibe­
narkan Kepala Bagian Humas dan
Kerja Sama Luar Negeri Kemen­
kumham Ferdinand Siagian terkait
hasil putusan Pengadilan Tata Usa­
ha Negara (PTUN) atas sengketa
Partai Golkar.
“Menkumham menyarankan se­
suai dengan peetimbangan majelis
Partai Golkar, kedua kubu melaku­
kan islah,” ujar Ferdinand di Ge­
dung Kemenkumham, Jakarta, Ka­
mis (21/5) siang.
Upaya islah perlu dilakukan agar
permasalahan internal di partai
berlambang beringin antara Agung
Laksono dan Aburizal Bakri (ARB)
itu cepat selesai.
Dengan demikian, Partai Golkar
dapat segera mempersiapkan diri
mengikuti pemilihan kepala dae­
rah.
Selain mengajukan banding atas
putusan tersebut, kata Ferdinand,
Kemenkumham akan melakukan
kajian mendalam terhadap putus­
an PTUN yang membatalkan su­
rat keputusan Menkumham atas
kepengurusan Golkar.
Kemenkumham akan melibat­
kan pertimbangan sejumlah ahli
hu­kum tata negara untuk mencer­
mati putusan hakim PTUN.
“Apakah putusan tersebut me­
mutus dari apa yang diminta atau
melebihi apa yang dimintakan, ser­
ta apakah putusan tersebut dipu­
tus secara adil dan imparsial,” kata
Ferdinand.
Setelah itu, Menkumham selaku
pihak tergugat akan menindaklan­
juti rekomendasi dari para ahli hu­
kum tersebut.
Dalam putusannya, majelis ha­
kim PTUN yang diketuai Teguh Sa­
tya Bakti menyatakan bahwa su­
rat keputusan Menkumham yang
mengesahkan kepengurusan Agung
Laksono tidak sah. Putusan itu ber­
laku hingga ada amar putusan yang
berkekuatan hukum tetap.
Untuk mengantisipasi terjadi­
nya kekosongan kepengurusan je­
lang pelaksanaan pilkada serentak,
hakim menyatakan bahwa kepen­
gurusan yang berlaku berdasarkan
hasil Munas Riau 2009.
Adapun hasil Munas Riau me­
nyatakan bahwa Aburizal Bakrie
merupakan Ketua Umum DPP
Partai Golkar dan Agung Lakso­
no menjabat sebagai wakil ketua
umum. Sementara itu, posisi sek­
retaris jenderal dijabat oleh Idrus
Marham.
Teguh menyatakan, ketetapan
ini berlaku hingga ada putusan hu­
kum berkekuatan hukum tetap atas
perkara ini. “Hal ini guna memberi
kepastian hukum bagi Partai Gol­
kar yang akan mengikuti pilkada
se­rentak,” ujar Teguh. n kp/and
Wow! Kekayaan Taipan Sawit Setara 41 Persen APBN 2014
BENGKULU – Fantastis ! dari
data yang dikumpulkan Waha­
na Lingkungan Hidup (Walhi)
Bengkulu bersama Transpar­
ansi Untuk Keadilan (TUK)
Indonesia menyebutkan harta
kekayaan 29 keluarga taipan
perkebunan sawit yang meng­
uasai Indonesia mencapai 71,5
miliar dollar AS atau setara
dengan 41 persen APBN 2014.
Direktur Eksekutif Walhi
Bengkulu, Benny Ardiansyah
mengatakan, dari hasil peng­
umpulan data dan fakta di la­
pangan disebutkan bahwa har­
ta kekayaan 29 keluarga taipan
kelapa sawit yang tersebar di
Indonesia mencapai 71,5 mil­
liar dolar AS. Kekayaan itu
sendiri setara dengan 41 per­
sen APBN tahun 2014.
“Harta kekayaan 29 kelu­
arga taipan itu mencapai 71,5
miliar dollar AS atau setara
dengan 41 persen APBN tahun
2014 dengan total APBN Rp
1,726 triliun,” katanya, Jumat
(22/5).
Para taipan tersebut meng­
uasai 5,1 juta hektare perke­
bunan kelapa sawit yang telah
berproduksi dan 2,1 juta hek­
tare yang belum berproduk­
si pada tahun 2013. Kekayaan
para taipan itu kata Benny,
ternyata didapat pula dari pin­
jaman hutang dari perbank­
an swasta nasional dan inter­
nasional asal Singapura dan
Malaysia dengan total hutang
mencapai 17,8 miliar dollar AS.
Namun versi Otoritas Jasa Ke­
uangan (OJK) 15,6 miliar do­
llar AS.
Sementara itu dampak bu­
ruk juga mengakibatkan ting­
ginya konflik pengunaan lah­
an milik masyarakat, karena
disinyalir penguasaan lahan
terdapat tindakan yang tak le­
gal mengakibatkan pelangga­
ran HAM dan kerusakan ling­
kungan hidup juga eksploitasi
buruh.
“Utang itu juga diambil dari
bank-bank di Singapura dan
Malaysia, sementara Indone­
sia sendiri memiliki program
kredit bersubsidi seperti, kre­
dit untuk UMKM (KUR) se­
jumlah IDR 27 triliun (US$
2,6 miliar) dikhususkan untuk
pertanian ini juga diindikasi­
kan bank meminjamkannya
kepada perusahaan kelapa
sawit,” sambung Benny.
Para taipan tersebut selain
memiliki grup juga memiliki
perusahaan perkebunan skala
kecil yang menggurita di selu­
ruh nusantara.
Adapun kendali taipan
tersebut di Kalimantan meng­
uasai 62 persen perkebunan,
Sumatera 32 persen, Sulawesi
empat persen, dan dua persen
di Papua. n kp/and
Aktifitas bongkar muat kelapa sawit.
Pemerintah Didesak Hapus Tes
Keperawanan Calon Tentara
Fakta kemunduran dalam
upaya perlindungan HAM
JAKARTA - Tes keperawanan
bagi calon prajurit TNI masih
menjadi perdebatan. Sejum­
lah lembaga swadaya masyara­
kat yang tergabung dalam Wor­
king Group on Against Torture
(WGAT)menilai,teskeperawa­
nan bagi perempuan calon pra­
jurit TNI merupakan fakta ke­
munduran substantif dalam
upayapenegakandanperlindu­
ngan hak asasi manusia.
“Beberapa pengalaman yang
terungkap, tes keperawanan
da­pat menimbulkan rasa sakit,
malu, dan trauma untuk seo­
rang karena menyangkut wi­la­
yah pribadi perempuan,” ujar
Erasmus Napitupulu, salah sa­
tu anggota WGAT, dalam siar­
an pers yang diterima Kompas.
com, Jumat (22/5/2015).
WGAT menilai, tes kepera­
wanan tidak ada hubungannya
sama sekali dengan kinerja se­
o­rang tentara untuk menjaga
negara dari ancaman bersenja­
ta serta memastikan stabilitas
dan kedaulatan negara.
Aturan tersebut dinilai ber­
tentangan dengan komitmen
negara yang telah mengakui
dan meratifikasi Konvensi Me­
nentang Penyiksaan dan Perla­
kuan atau Penghukuman La­in
yang Kejam, Tidak Manusiawi,
dan Merendahkan Martabat
Manusia melalui Undang-Un­
dang Nomor 5 Tahun 1998.
WGAT menyarankan para
pembuat kebijakan untuk me­
la­kukan studi yang didasarkan
pada perkembangan situasi,
tan­­tangan keamanan, dan sta­
bilitas yang dihadapi negara sa­
at ini.
Dari hal itu, harapannya da­
pat ditemukan pertimbangan
yang logis untuk menakar ka­
pasitas intelektual, mental, dan
moral calon prajurit yang jauh
lebih efektif daripada tes ke­
perawanan.
“Sekali lagi kami menegas­
kan kepada pemerintah agar
se­cara serius menghapus prak­
tikteskeperawanan.Menghen­
tikan praktik tes keperawanan
akan menjadi langkah baik un­
tuk merawat dan meningkat­
kan kemanusiaan yang adil dan
beradab,” kata Erasmus.
Panglima TNI Jenderal Mo­
el­doko sebelumnya menyebut­
kan, tak ada pelanggaran dan
dis­kriminasi dalam tes kepe­ra­
wanan bagi calon prajurit pe­
rempuan karena hal tersebut
adalahbagiandaripersya­ratan.
“Melihatnya harus dari ka­
camata positif, tidak ada unsur
diskriminasikarenahalter­sebut
adalah bagian dari persyaratan,
pelanggarannya di mana?” kata
Moeldoko dalam kuliah umum
yangdigelarkampusUniversitas
Bengkulu,Rabu(20/5/2015).
Tes keperawanan dinilai
menjadi poin penting dalam uji
moralitas bagi calon prajurit
perempuanTNI,disampingtiga
hal penting lainnya yang wajib
dimiliki oleh calon prajurit TNI,
yakni mental, akademik, dan fi­
sikyangbaik.ndbs/ kp/and
Ist
peserta calon prajuritTNI wanita saat dites panitia perekretuanTNI AD.