1. Surabaya - Mulai 1 Maret
2015 setiap kendaraan angku-
tan orang maupun barang wajib
berbadan hukum. Aturan baru
ini mengacu pada uu nomor
22 tahun 2009 yang diperbarui
melalui peraturan pemerintah
nomor 74 tahun 2014 tentang
angkutan umum. Nantinya
pemilik angkutan umum harus
bisa berbentuk BUMN, BUMD,
Perseroan Terbatas atau bah-
kan koperasi. Hal ini dilakukan
untuk memberikan kejelasan
hukum terhadap layanan jasa
yang melibatkan masyarakat.
Dari data Dinas Perhubu-
ngan (Dishub) Surabaya dari
5700 angkutan umum yang ter-
data di Dishub Surabaya yang
beroperasi hanya 2200 ang-
kutan umum. Dari data terse-
but hanya 10 persen angkutan
umum yang sudah berbadan
hukum seperti taksi, PO dan
bus. Sementara dari angku-
tan umum Mobil Penumpang
Umum (MPU) hampir seluruh-
nya belum berbadan hukum
padahal sejak tahun 2013 or-
ganda sudah membentuk 5 ko-
perasi untuk mewadahi angku-
tan umum MPU.
Kebijakan undang-undang
nomor 22 tahun 2009 yang
nantinya secara teknis dan pe-
laksanaannya diserahkan kepa-
da dinas kabupaten kota. Irvan
Wahyu, Kepala Dinas Perhubu-
ngan (Kaidshub) Surabaya me-
ngatakan peran Dishub hanya
sebatas memfasilitasi angku-
Surabaya Post 11senin
11 mei 2015SURABAYA
SURABAYA - Dengan pengawalan
ketatdariaparatkepolisian,ribuan
lembar soal Ujian Nasional (UN)
untuk tingkat sekolah dasar mu-
lai Selasa (12/4) pagi didistribusi-
kan dari perusahaan percetakan
PTJasuindoTigaPerkasakawasan
Betro, Sedati, Sidoarjo ke berbagai
daerah.
Meski pelaksanaan UN ini
masih dilakukan pekan depan na-
mundistribusisoalsengajadilaku-
kan lebih awal, agar tidak tergang-
gu dengan adanya hari libur dalam
minggu ini. Ribuan lembar soal ini
ditargetkan akan tiba di masing-
masing kabupaten/kota di Jawa
Timur paling lambat Rabu (13/5)
besok sehingga bisa didistribusi-
kan tepat waktu di masing-masing
sekolah sebelum pelaksanaan UN
berlangsung. “Pengawalan sudah
siap dan dari kabupaten kota juga
sudahsiap,”katakepaladinaspen-
didikanJatim,SyaifulRachman.
Untuk tahap awal, pengiriman
ribuan lembar soal ini dilakukan
untuk daerah yang terjauh dari
ibukota provinsi, dengan harapan
bisa tiba sebelum hari libur yang
jatuhpadahariKamis(14/5).
Guna menjamin pengiriman
soal tepat waktu saat pendistribu-
sian, pihak dinas pendidikan na-
sional Jawa Timur mengikut ser-
takan anggota kepolisian untuk
masing-masing armada angkutan
Surabaya - Komisi A DPRD kota
surabaya meminta Satpol PP se-
tempat tidak diskriminatif dalam
menertibkan tempat hiburan ka-
raokedanhallkaraokeyangberada
di Jalan Raya kenjeran dan sekitar
nya tepatnya diruko-ruko kedung
doro,ruko embong malang dan
jalan kenjeran.Tempat hiburan itu
dianggap meresahkan masyarakat
dantakberizin.
Wakil Ketua Komisi A DPRD
kota Adi Sutarwiyono menutur-
kan,untuklebihmemastikantem-
pat hiburan tersebut, pihaknya
akan terlibat langsung dalam pen-
elusuran tempat hiburan yang di-
dugatidakberizintersebutdengan
berkoordinasibersamaSatpolPP.
“Siapapun pemilik tempat
hiburan itu, eksekutif jangan
membiarkannya dan perlu segera
diambil langkah tegas,” kata poli-
tisi anggota Fraksi PDIP kepada
wartawan,selasa(12/5).
Apabila instansi terkait te-
lah mengetahui bahwa tempat
hiburan tersebut tidak menganto-
ngi izin, dirinya meminta tempat
karaoketersebutsegeraditindak.
Menurut Adi, sebenarnya bu-
kan hanya tempat hiburan yang
kini diperbincangkan yang ber-
masalah dari segi izin tapi bebera-
pa lokasi ruko dan tempat usaha
lainnya harus juga mendapat per-
hatian.
“Kalau memang tidak memiliki
izin,sangatwajarsekalikalautem-
pathiburanituditutup,”ucapnya.
Diakuinya, banyak perizinan
dikota surabaya yang bermasalah
akibat pengawasan yang lemah
hingga akhirnya banyak pemilik
usaha, investor, maupun pengem-
bang menguruskan izin lokasinya
saja.
“Ijin HO dan Pariwisata terkait
harussegeramembenahinya.Masa
untuk perizinan ini malah dikesa-
mpingkan,”tuturnya.Tej/and
Hanya 10 Persen Angkot Berbadan Hukum
Dari 5700 angkutan umum
teks foto : Sopir sedang
santai menunggu hasil
pertemuan
tan umum untuk berbadan hu-
kum. Menurutnya teknis dari
kebijakan ini nantinya Pemkot
akan membeli pelayanan per
kilometer. Untuk harga per ki-
lometer Pemkot membentuk
tim khusus menyesuaikan de-
ngan harga bahan bakar mi-
nyak.
“Jadi harus berbadan hukum
dan nanti ke depannya akan
kita beli jasa pelayanannya se-
hingga para sopir juga akan
digaji menurut standar UMK
atau UMR,” kata Irvan Wahyu,
Kadishub Surabaya.
Dirinya menjelaskan jika
terdapat pemilik angkutan
umum enggan berbadan hu-
kum, pemilik angkutan umum
harus mengubah menjadi plat
hitam artinya nanti tidak akan
memperolah subsidi dari pe-
merintah. sb
Soal UN SD Mulai Didistribusikan
Komisi A Angkat Bicara Mengenai Hiperhu Surabaya – Dengan memben-
tangkan poster, Pudjiono Su-
tikno pemilik tanah seluas
2.490 m2 jalan Sawah Mulyore-
jo Surabaya meminta keadilan
dengan melakukan peninjau-
an tanah yang diserobot oleh
pihak Asipa, yang mengklaim
pemilik sah yang hanya mem-
punyai selembar kwitansi bukti
jual beli yang dilakukan pada 8
April 1976.
Dalam persidangan setem-
pat, dilokasi sengketa yang di-
bangun rumah semi permanen
tersebut diketuai oleh ha-
kim laksamana Sutayung dari
pengadilan negeri Surabaya
melakukan pengecekan batas
wilayah kepemilikan yang di-
hadiri oleh kedua belah pihak
yang sempat adu mulut. Pud-
jiono Sutikno dalam kesempa-
tan tersebut membawa bukti
kepemilikan surat petok D no-
mor 700 yang tercantum da-
lam peta tanah yanh diketahui
ataupun disahkan oleh lurah
dan camat setempat.
“Kwitansinyaituhasilkaran-
gan,” kata Pudjiono Sutikno,
tergugat.
Pudjiono digugat oleh ke-
luarga Asipa sejak tahun 2000
yang mana mereka hanya mem-
punyai bukti kwitansi pembe-
lian dimana pada uji labora-
torium yang dilakukan Polda
Jatim, kwitansi tersebut dinya-
takan palsu. sb
Sengketa Tanah Mulyorejo
di Sidang PS
Kuasa hukum tergugat pujiono marah
Truk Pengangkut soal UN
Salasatu supir angkot yang ikut demo