Beberapa poin penting dokumen tersebut: 1. KPK dianggap salah kaprah karena berusaha merekrut perwira tinggi TNI meskipun aturan melarangnya. 2. Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi dan menyatakan TNI tidak bisa menjadi penyidik KPK. 3. KPK sepertinya sengaja memancing reaksi dengan wacana tersebut meski tahu aturan melarangnya.

1. Jangan goblok deh
Jakarta-Setelah wacana KPK
(KomisiPemberantasanKorup-
si) akan merekrut Pati (Perwira
Tinggi)dilingkunganTNI(Ten-
tara Nasional Indonesi) yang
dihembuskan ke public dan
menjadi bola panas, membuat
banyak kalangan mempertan-
yakan kualitas para komisioner
KPK itu sendiri yang dianggap
malah membuat gaduh politik
nasional.
HinggaWakilPresidenYusuf
Kalla pun ikut turun tangan
dalam menengahi isu liar yang
dilontarkan KPK terkait pere-
krutan TNI yang akan difung-
sikan sebagai penyidik.
“TNI tidak bisa menjadi pe-
nyidik KPK karena sesuai de-
ngan peraturan yang ada penyi-
dik berasal dari kepolisian dan
kejaksaan dan bukan dari TNI,”
katanya.
Pernyataan itu dinilai salah
satu pengamat politik dari UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
No­orhadi Hasan sebagai ben-
tuk tindakan menengahi dan
per­nyataan itu menjadi sinyal
wa­cana yang sulit dilakukan.
“Wapres sudah melihat bahwa
KPK ingin memainkan peran
TNI secara politis.
Surabaya- Sebanyak 40 truk di-
siapkan untuk mengangkut pe-
numpangangkutanumumatau
lyn yang terlantar akibat aksi
mogok massal.
Sejak pagi puluhan mobil
operasional Dinas Perhubu-
ngan (Dishub) Surabaya, meng-
angkut warga masyarakat un-
tuk menggantikan angkutan
kota (angkot) yang Selasa (12/5)
ini mogok kerja tidak melayani
masyarakat.
Di terminal Bratang, Sura-
baya, warga masyarakat sesaat
setelah turun dari bis kota, ber-
kumpul terlebih dahulu untuk
menentukan tujuan selanjut-
nya yang biasanya dilayani oleh
angkutan kota.
“Kami kumpulkan terlebih
dulu, kemudian kami gunakan
mobil operasional dinas un-
tuk membawa mereka menu-
ju lokasi masing-masing. Terus
menerus seperti itu. Supaya
masyarakat tidak sampai kele-
leran diterminal,” tegas Tun-
jung Iswandaru Kabid Angku-
tan Dishub Surabaya.
Banyak orang tertawa dengan lon-
taran wacana para Komisioner KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi)
yang memaksa TNI (Tentara Na-
sional Indonesia) masuk dijabatan
strategis KPK. Mereka menganggap
bahwa KPK me-
maksakan TNI
masuk ke ranah
politik. Mau ti-
dak mau opini
m a s y a r a k a t
pun terbentuk
dengan wacana
tersebut, mulai
dari yang pro
dan banyak yang
kontra. Apalagi masyarakat mulai
tidak respek dengan tindakan KPK
yang terkesan seperti anak kecil.
Masyarakat yang paham akan
aturanKPKsendirimenganggapbah-
wa KPK ingin mendengar statement
Presiden Joko Widodo untuk ikut
berkomentar terhadap wacana terse-
but. Bukannya Presiden Jokowi yang
berkomentar malah Wakil Presiden
Jusuf Kalla yang merespon bahwa ti-
dak perlu TNI masuk ke KPK.
KPK memang cerdik dengan wa-
cana tersebut dengan tidak melang-
gar undang-undang. Lembaga anti
rasuah itu mengacu kepada Pasal 27
ayat 2 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang KPK yang me-
nyebutkan bahwa Sekretaris Jende-
ral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden Republik Indonesia.
Kentara sudah permainan KPK
yang ingin mendapat respon dan
dukungan masyarakat untuk disetu-
jui secara de facto dengan merekrut
perwira tinggi masuk menjabat di
jabatan strategis yakni Sekretaris
Jenderal KPK.
Padahal KPK tahu bahwa TNI su-
dah tidak bisa lagi masuk di lembaga
pemerintahan maupun lembaga pe-
negak hukum karena terikat dengan
Pandu Budi Rahardjono
Surabaya Postselasa, 12 mei 2015 www.surabayapost.com I email: surabayapost@gmail.com Eceran Rp 3.000
Koran sore
• Bersambung ke Halaman 2
• Bersambung ke Halaman 2
• Bersambung ke Halaman 2
Selamat Sore Cak
Jelas Salah Kaprah
BuntutpersoalanAgustinePolina
membelapedagangdiPasarTembok
Hargatiketmelonjak40kalilipat
SatpolPPBersitegangdengan
AnggotaDewan
17
23 PartaiTerakhir Gerrard
Tambah Seru
AdikBuronSkandalBankBali
MenemuiJokowi
2
• Bersambung ke Halaman 2
Rekrut TNI, KPK Tak Paham Aturan
Mobil Dishub, Pol PP, Truk Polisi Jadi Alternatif
Marzuki Alie Mundur dari Bursa Calon
SURABAYA-Sudah banyak yang
menduga kongres Partai Demo­
krat yang digelar di Hotel Shan-
gri-La Surabaya, sekedar upaya
memantik perhatian publik be-
laka. Tidak banyak kader par-
tai tersebut yang berani menca-
lonkan diri sebagai calon ketua
umum.“Kalautohadaituhanya
sekedar basa-basi, supaya terli-
hatpartaitersebutdemokratis,“
kataSekretarisKaukusPenyele-
matPartaiDemokrat(KPPD)M
Eksan, Selasa (12/5/2015) saat
dihubungi.
Tengara M Eksan ini bukan
sekedar kekecewaan sebagai
ka­der yang dipecat. Terbukti
partai yang pernah unggul da-
lam pemilu 2009 ini, tidak lagi
mengakomodir kader yang pro
mantan Ketua Anas Urbaning­
rum. “Kalau memang partai
ini demokratis, mestinya kon-
gres tidak berjalan seperti ini.
Partai yang demokratis itu ti-
dak mengenal pro kubu sini
atau kontra dengan kubu sana,
: ungkapnya,.
Pernyataan M Eksan ini
se­telah mendengar nama Ali
Marzuki menyatakan mundur
dalam bursa pencalonan se-
bagai ketua umum pada pukul
11.20 wib. Mundurnya Marzu-
ki Alie ini dilakukan saat injury
time pendaftaran bakal calon
Ketum, pukul 12.00 siang ini.
Langsungmendatangipresidensaat
jamuanmalamdenganperdanamenteri
JELANG
KONGGRES
DEMOKRAT
Ketua Umum Partai
Demokrat, Susilo
Bambang Yudhoyono
(dua kanan) ber-
sama Sekjen Partai
Demokrat, Ibas
(kanan), didampingi
Pak De Karwo, meli-
hat persiapan ruang
utama Konggres Par-
tai Demokrat ke-IV,
di ballroom Shagri-La
hotel Surabaya,
Selasa (12/5) siang
tadi. Rencananya,
konggres nasional
partai tersebut akan
dibuka sore nanti,
dan akan berlang-
sung sampai 14 Mei
2015 besok.
PanglimaTNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tunjukan
kekompakan saat kunjungan rapat gabunganTNI dan Polri.
SP/Bhakti Pundhowo
Ist
SP/Robertus RPK
Ribuan mobil Angkutan Umum Lyn memadati gedung Grahadi di jalan Gubernur
Suryo, Selasa (12/5) pagi tadi.