1. “Terbukti kan?, “ lanjut M Ek-
san dengan nada kesal. Ia menilai
mundurnya Marzuki sebetulnya
tidak ada persoalan apa pun. Itu
inisiatif, kata M Eksan, yang yang
sama sekali tabu yang dilakukan
oleh seorang politis sekaliber
Marzuki Alie. “Mestinya tak per-
lu takut mengalahkan SBY dalam
pertarungan calon ketua umum
Partai democrat, “
Seperti berita yang berkem-
bang di arena kongres Marzu-
ki Alie mundur dari bursa pen-
calonan Ketua Umum Partai
Demokrat. Sikap ini diambil
Marzuki Alie dengan alasan sete-
lah pihaknya mencermati kondi-
si politik internal, situasi politik
eksternal, dan mendengar aspi-
rasi kader.
“Dengan sikap saya ini, saya
minta agar pemilik suara men-
dukung Pak SBY sebagai Ketua
Umum,” tegasnya, di Hotel Ala-
na, Surabaya.
Selain itu, dirinya mundur
dari bursa pencalonan, kata be-
kas Ketua DPR RI adalah untuk
mengantisipasi isu adanya pem-
belokan dukungan pada kader
lain yang tidak sesuai dengan as-
pirasi kader.
“Makanya, diluar Pak SBY kita
tidak memberikan dukungan,”
tegas Marzuki. npry
Jelas Salah Kaprah
aturan yang berlaku yakni Un-
dang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 Tentang TNI yang disebut-
kan dalam Pasal 6 tentang fungsi
TNI dan Pasal 7 tentang tugas
TNI.
Pada intinya, TNI adalah lat
pertahanan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, bertugas
melaksanakan kebijakan perta-
hanan negara untuk menegak-
kan kedaulatan negara, memper-
tahankan keutuhan wilayah, dan
melindungi keselamatan bangsa.
TNI sendiri dibangun dan
dikembangkan secara profe-
sional sesuai kepentingan politik
negara, mengacu pada nilai dan
prinsip demokrasi, supremasi si-
pil, hak asasi manusia, ketentuan
hukum nasional, dan ketentuan
hukum internasional yang sudah
diratifikasi, dengan dukungan
anggaran belanja negara yang
dikelola secara transparan dan
akuntabel.
Dari aturan yang termaksud
diatas maka jelas tidak ada celah
hukum bagi TNI untuk masuk di
lembaga anti korupsi, sedangkan
bagi KPK, tindakan yang me-
ngeluarkan wacana tersebut ke
masyarakat adalah bentuk opini
yang meresahkan masyarakat
dan membuat gaduh peta per-
politikan di negara ini.
Presiden Jokowi sendiri pun
cukup cerdik dengan tidak me-
nanggapi wacana yang tidak pen-
ting itu dan tahu betul bahwa se-
suai dengan aturan yang ada baik
aturan tentang KPK dan TNI
tidak ada urgensi memasukkan
personil TNI kedalam institusi
KPK.
Selain itu, wacana TNI masuk
sebagai penyidik maupun dijaba-
tan KPK pun sangat tidak tepat
karena dalam beberapa hari ini
semualapisanmasyarakatberka-
bung untuk memperingati jatuh-
nya rezim orde baru dan kemba-
linya TNI kembali ke barak.
Apabila benar TNI masuk ke
dalam KPK maka jelas mence
derai cita-cita reformasi yang
selama ini diperjuangkan anak
bangsa.
Tidak hanya itu, KPK yang
dibentuk untuk memberantas
korupsi di negeri ini pada waktu
reformasi membuat sebagian
besar masyarakat mempertan-
yakan kinerja para komisioner
yang saat ini duduk di lembaga
anti rasuah tersebut. n
Surabaya Post 2selasa
12 mei 2015Berita Utama
Komisaris: Iskhak Hely Hermawan | Direktur Utama: Pandu Budi R | Direktur: M. Yuliandi | Wakil Direktur: Ronny Djunaedy | GM Bisnis: Zaenal Mutaqin | Kabag Bidang Usaha: Roy
Maradonna | Pemimpin Redaksi: - | Redaktur Pelaksana: Andi Mulya | Redaktur: Amirul Mukminin, Supriyadi, Budi Utomo | Reporter: Andre Santoso, Moch. Toha, Hary Sundoro,
Tunggal Teja Asmara, Dedy Zulkarnain, M. Rofik, Syamsuri, Dimas, Hadi Kurniawan, Andrik Lesmana, Hariyanto, | Fotografer: Bhakti Pundhowo (editor foto), Robertus | Layout:
Achnaf Al-Ash, Fauzi AR, Ogar Tambunan | Jakarta: Asmanu | Gresik: - | Sidoarjo: - | Pasuruan: - | Pamekasan: Masdawi Dahlan | Mojokerto: Bambang Sujarwanto | Probolinggo:
Ikhsan Mahmudi | Nganjuk: Rony Kurniawan | Kediri: Setiawan, Ibad S | Sekretaris Perusahaan: Luluk | Konsultan Hukum: Deddy R Putra, SH | Manajer Keuangan: Raisandi | Staf
Keuangan: Moch Solichin | Manajer Marketing & Iklan: Gunawan Sardiki | Iklan: Vina, Khusnul, Elis Wahyu | Sirkulasi : Nyoman Adi Irawan, Widodo | Alamat: Jl. Ketintang Madya
VII, Ruko Puri Kencana Karah B/1C Surabaya. Telp/Fax: 031-8295946 | Email: redaksisurabayapost@gmail.com / koransurabayapost@gmail.com
Terbit Sejak 1 April 1953
Penerbit: PT Media Surabaya Post
Surabaya Post
Tarif Iklan: Display b/w Rp 30.000/mm kolom, Display FC Rp 45.000/mm kolom, Sosial & Duka Cita b/w Rp 15.000/mm kolom, Sosial & Duka Cita FC Rp 22.500/mm kolom,
Advertorial b/w Rp 20.000/mm kolom, Advertorial FC Rp 30.000/mm kolom, Mini Kolom b/w Rp 20.000/mm kolom, Mini Baris Rp 15.000/baris.
dari halaman 1
dari halaman 1
dari halaman 1
dari halaman 1Rekrut TNI, KPK Tak Paham Aturan
Daripada semakin berlarut,
Wapres mencoba menengahi. Ji
ka wacana itu benar-benar terlak
sana, kondisinya akan sulit ka-
rena peluang saling meninggikan
wibawa lembaga negara sangat
mungkin terjadi. Harus ada dialog
dari intensif antarlembaga negara
agar bisa seiring sejalan,” ujarnya,
Selasa(12/5).
Lebih lanjut, Noorhaidi me-
nyatakan belum melihat urgensi
dari pilihan KPK terhadap TNI.
Wacana itu dinilai masih kental
muatan unsur politisnya diban-
dingkan unsur kemanfaatannya.
Disinggung tentang perlunya
pernyataan Presiden untuk me-
nengahi polemik ini, Noorhai-
di menegaskan tidak perlu.
“Pernyataan JK sudah merupa-
kan sinyal kuat, jadi tidak perlu
ada penegasan. Selanjutnya pasti
ada reaksi berbagai pihak yang
bisasajamendorongataumence-
gah wacana ini terlaksana,” tu-
tupnya.
Senada juga diungkapkan
PengamatPertahanandanInteli-
jen, Susaningtyas Kertopati Nefo
Handayani, menganggap bahwa
KPK berupaya menghilangkan
fungsi TNI sebagai alat perta-
hanan negara. "Saya rasa jangan-
lah mencoba menarik-narik TNI
ke ranah politik lagi. Di situ pasti
berpolitik," katanya.
Pasca-Reformasi, lanjut Su-
saningtyas, Undang Undang
Nomor 34 Tahun 2004 telah
mengamanatkan TNI menjadi
garda terdepan sebagai alat per-
tahanan negara, bukan penega-
kan hukum, seperti KPK, Polri,
dan kejaksaan.
Karena itu, ia menilai, sangat
tidak tepat melibatkan unsur
TNI masuk ke dalam KPK yang
merupakan lembaga penegak
hukum. Sebaliknya, esensi peli-
batan TNI masuk ke KPK mem-
buat penegakan hukum menjadi
rancu. "Itu bertentangan dengan
tupoksi dan Undang-undang
(UU) TNI Nomor 34/2004," ujar
mantan anggota Komisi I DPR
tersebut.
Selain itu, penolakan terha-
dap TNI masuk di lembaga anti
rasuah ini pun ditentang keras
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Dia menilai, upaya itu sebagai
bentuk militerisasi KPK. "Bu-
kan karena rakyat percaya TNI
lalu ia diseret masuk wilayah
sipil...#MiliterisasiKPK," ka-
tanya melalui akun Twiter, @
Fahrihamzah.
Dia menyatakan, "Mental ini
nanti membuat kita menyetujui
kudeta militer...jangan goblok
Deh! #MiliterisasiKPK." Menu-
rut Fahri, militer Indonesia telah
dikagumi dunia lantaran berani
transisi keluar dari politik dan
bisnis.
"Tidak banyak transisi yang
sukses ketika di banyak dunia,
militer selalu mengintai ke
sempatan..#MiliterisasiKPK,"
ujarnya. "KPK gagal karena sis
tem kerja sembrono...bukan
soal orang..jangan rusak TNI
kita..#MiliterisasiKPK."
Sebelumnya, KPK menyata-
kan bahwa rencana merekrut
Marzuki Alie Mundur dari Bursa Calon
Mobil Dishub, Pol PP, Truk Polisi Jadi Alternatif
Dari catatan Tunjung, di ter-
minal Bratang, yang biasanya
merupakan lintasan 7 lyn angkot,
terkait dengan aksi mogok kerja
hari ini, ada 3 lyn angkot masing-
masing lyn N, lyn Q dan lyn RBK
yang tidak melayani masyarakat.
Mereka memarkirkan kendara-
annya didalam terminal.
Ditambahkan Tunjung, bahwa
mobil operasional dinas perhu-
bungan akan disiagakan sampai
menunggu perintah meninggal-
kan lokasi. “Karena diterminal-
terminal lainnya juga disiagakan,
dan kami menunggu perintah,”
tutur Tunjung
Sementara di terminal
Jayabaya,Truk Satpol PP menja-
di alternatif penumpang untuk
menggantikan angkutan yang
turut mogok.Beberapa unit truk
Satpol PP disiagakan juga sejak
pagi pasalnya terminal Jayabaya
merupakan baromater terminal
Surabaya.
Terpisah, AKBP Made Agus
PrasatyaKasatlantasPolrestabes
Surabaya mengatakan,beberapa
truk juga disiapkan untuk meng-
angkut penumpang angkutan
umum atau lyn yang terlantar
akibat aksi mogok massal.
Tidak semua warga Surabaya
kebagian naik kendaraan yang
disediakan dishub, satpol pp, lin-
mas, PMK dan lain-lain, saat aksi
mogok massal angkutan kota.
Sebagian warga ada yang memi-
lih naik becak lantaran tidak ada
satu pun kendaraan yang bisa di-
tumpangi.
Tuti,merupakansalahpenum-
pang angkutan kota Surabaya-
Gresik (SG). Semula dia menaiki
lyn warna biru tersebut. Namun
disweeping oleh sesama rekan-
nya. Semua penumpang di lyn itu
dipaksa turun. Para penumpang
sempat protes, tetapi tiada hasil.
Mereka tetap harus turun.
“Saya mesti naik apa ini kalau
mau ke Jembatan Merah Plaza
(JMP),” ujar Tuti dengan nada
protes, Selasa (12/5).
Para sopir hanya mendiamkan
saja. Dan dengan acuh mereka
berkata bahwa hari ini tidak ada
angkot yang beroperasi karena
semuanya tengah melakukan un-
juk rasa. Setelah menunggu cu-
kup lama, Tuti akhirnya naik be-
cak yang kebetulan melintas.
Hal yang sama juga terlihat
warga lain. Mereka memanggil
tukang becak yang ada di sekitar
JMP menuju lokasi tujuan. ndre
personel TNI untuk lembaga itu
masih sebatas wacana. "Masih
wacana, harus dimatangkan
dulu," kata Wakil Ketua KPK,
Zulkarnaen, di kantor KPK, Ja-
karta, Jumat (8/5).
Pelaksana Tugas Ketua KPK,
Taufiequrrachman Ruki, melu-
ruskan pernyataan bahwa Sek-
retaris Jenderal KPK bisa diisi
anggota TNI. Menurutnya, hal
itu tidak tertutup kemungkinan
jika nanti posisi itu lowong. Kini
posisi Sekretaris Jenderal masih
dijabat Himawan Adinegoro.
Menurut Ruki, posisi yang
lowong kini adalah Direktur Pe-
nyidikan, Direktur Pengawasan
Internal, Biro Hukum, dan Biro
Humas.
"Kalau cocok kompetensinya,
saya pikir tidak ada salahnya ka-
lau diisi oleh pati (perwira tinggi)
TNI supaya ada TNI yang ber-
gabung dengan KPK, tentu lewat
seleksi yang sama dengan yang
lain," kata Ruki, dikonfirmasi
terpisah.
Namun sesuai aturan, anggota
TNIyangbergabungdenganKPK
harus beralih status menjadi pe-
gawai negeri sipil. "Karena TNI
tidak bisa bertugas di luar sepu-
luh instansi yang diizinkan Un-
dang-Undang TNI," ujar Ruki.
Hal senada diungkapkan
Pelaksana Tugas Wakil Ketua
KPK, Johan Budi. Menurut-
nya, untuk merekrut anggota
TNI diperlukan penyesuaian
aturan. KPK sudah berdiskusi
dengan Panglima TNI, Jenderal
Moeldoko, untuk membahas wa-
cana itu. Namun perekrutan ang-
gota TNI bukan untuk mengisi
posisi sebagai penyidik.
"Bukan penyidik, tapi posisi
posisi pendukung. Kabag (kepala
bagian) pengamanan, misalnya,
tapi masih dilihat dari sisi aturan
dan undang-undangnya," ujar
Johan. nrol/kp/and
