Titin, anggota DPRD Kota Surabaya, mengalami cidera pada otot bahunya setelah ditarik dan ditendang oleh petugas Satpol PP saat menghentikan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tembok. Ia harus istirahat dan menjalani perawatan medis karena cidera tersebut. Beberapa anggota dewan meminta Satpol PP menindaklanjuti kejadian ini dan merevisi peraturan terkait penertiban.

1. Surabaya Post 6rabu
13 mei 2015wakil Rakyat
SURABAYA – Kejadian salah
tangkap anggota DPRD Kota
Surabaya Agustin Poliana
terkait penertiban pasar tump-
ah di Pasar Tembok ternyata
belum selesai. Agustin Poliana
yang menjadi korban perlaku-
kan kurang menyenang Satpol
PP Surabaya terpaksa absen
berkantor ke Gedung DPRD
KotaSurabaya.Titin,panggilan
Agustin Poliana, harus men-
jalani istirahat dan pergi ke
dokter sejak Selasa (12/5/2015)
kemarin.
Secara pribadi Titin me-
mang sudah memaafkan keja-
dian tersebu. Tetapi para ang-
gota dewan melalui komisi A
bidang pemerintahan masih
menindaklanjuti. “Sejumlah
anggota dewan yang menemui
SatpolPPmenghendakisupaya
hal ini ditindaklanjuti. Karena
kejadian ini berkaitan institusi,
“ kata Titin, Rabu (13/5/2105).
Masih kata Titin, sejum-
lah legislator yang datang
menemui Kepala Satpol PP
Irvan Widyanto pada Senin
(11/5/2015). Menghendaki su-
paya Peraturan Daerah (Perda)
penertiban Satpol PP pada
2005 sudah harus direvisi,
disesuaikan UU yang baru.
Dalam menjalani pemer-
ikasaan ke dokter, Titin juga
mengakuadayangcideradalam
tubuhnya. ”Saya sudah rontgen
tadi,UltraSonografi(USG),dan
lakukan rehab medik. Hasilnya
ketahuan kalau ada otot yang
robek. Jadi disarankan untuk
tidak banyak gerak dulu,” ung-
kap Agustin pada SURYA, Se-
lasa (12/5/15).
Iamengakubahusebelahka-
nannya sakit dan susah diger-
akkan. Sehingga membuatnya
harus melakukan terapi listrik
atau rehab medik sebanyak 2
sampai 3 kali ke Rumah Swasta
tempatnya berobat.
Titin mengatakan, dokter
radiologi yang memeriksanya
sampai harus memanggil dok-
ter ortopedi untuk mengetahui
keadaan bahu kanannya itu.
”Kata dokter biasanya war-
nanya putih kalau dirongsen,
tapi bekas aksi tarik-menarik
dengan satpol pp saat penerti-
ban PKL malah tampak gelap
warnanya,” papar politisi asal
partai PDIP itu.
Penarikan itu terjadi pada
Minggu malam (10/5/15) saat
Titin melihat para satpol pp
menertibkan PKL di pasar
Tembok. Ia langsung turun
dari mobil, kemudian menegur
Satpol pp untuk tidak menert-
ibkan PKL secara kasar. Meski
mengaku anggota dewan, na-
mun para penegak perda tak
percaya sehingga aksi tarik,
tendang dan dorong tak ter-
hindarkan. Ia juga dibawa ke
kantor satpol pp di jalan Jaksa
Agung Suprapto.
”Saya cuma berusaha mem-
bela wong cilik. Kalau anggota
dewan saja diperlakukan be-
gitu, bagaimana dengan para
pedagang yang dagangannya
dirampas,” tambah perempuan
berambut lurus itu.
Cerita lain datang dari Sug-
ito pedagang kembang di Jalan
Tembok. ”Ibu itu saya lihat
langsung marah-marah saat
satpol pp melakukan penerti-
ban PKL. Penertiban itu kami
rasa sudah biasa setiap hari-
nya,” ungkapnya.
Selain itu, Karim pedagang
buah yang juga berada di dekat
pasarTembokmengungkapkan
jika pengangkutan Agustin ke
mobil satpol pp diawali dengan
adu mulut. ”Ibu itu marah lalu
seorang satpol pp perempuan
berusaha menggambil gam-
barnya, tapi malah ditampel
hpnya.Mungkintidaksengaja,”
ujar Karim n tri
Alami Robek Otot, Titin Tidak
Berkantor ke Gedung DewanJAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Gol-
kar(F-PG)BambangSoesatyomenilai
desakanSekjenPDIPerjuanganHasto
Kristiyanto agar Komisi Pemilihan
Umum (KPU) tetap berpegang pada
Surat Keputusan Menkum dan HAM
untuk parpol peserta Pilkada seren-
tak,merupakanbentukintervensidan
arogansidaripartaipenguasa.
Bambang mengingatkan bahwa ti-
dak ada jaminan PDI Perjuangan bisa
kembali memenangkan permainan
padaPemilu2019.
"Kami ingatkan Hasto sebagai
Sekjen PDI-P jangan bertindak dan
bersikap seperti pemilik tunggal
bangsa ini. Jangan mentang-mentang
sebagai partai penguasa bertindak de-
ngan pendekatan kekuasaan," ujarnya
melalui pesan singkat yang diterima
redaksi,Selasa(12/5).
Politisi yang akrab disapa Bamsoet
mengaku setuju jika parpol peserta
Pilkada itu dasarnya SK Menkum dan
HAM.Tapipersoalannya,SKMenkum
dan HAM itu sendiri bermasalah dan
ditunda keberlakuannya oleh penga-
dilan melalui putusan sela dan dalam
proseshukumdiPengadilanNegeri.
"Hasto jangan pura-pura bodoh ti-
dak mengerti hukum. Saya yakin Has-
to tidak buta dan tuli sehingga pura-
pura tidak tahu bahwa Munas Golkar
yangdiselenggarakandiAncolituada-
lah munas jadi-jadian dengan peserta
abal-abal yang manipulatif dan penuh
rekayasa,"timpalnya.
Kasus mandat palsu Munas Gol-
kardiAncol pun sudahnaikketingkat
penyidikan di Bareskrim Mabes Polri.
Ada tersangkanya, ada alat buktinya
dan ada peristiwanya. Bahkan seben-
tarlagiP-21.
"Perlu saya sampaikan bahwa
sampai sekarang yang namanya DPP
Golkar kubu Ancol itu tidak memi-
likiDPDtingkat-IdanDPDtingkat-II.
Hampir seluruh DPD-I Golkar meno-
lak kepemimpinan Munas Ancol," ka-
tanya. njup
SekretarisF-PGTuding
SekjenPDI-PIntervensi
KPUsoalPilkada
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sid-
diq mengungkapkan bahwa salah satu ide yang
berkembang kuat untuk dimasukkan ke dalam
RUU Penyiaran adalah larangan penuh iklan
produk rokok di berbagai media penyiaran.
Rancangan Undang-undang Penyiaran saat
sedangdalamprosespenyelesaianolehKomisi
I DPR RI. Jika sesuai dengan target, draf RUU
tersebut akan mulai dibahas bersama Peme-
rintah, Agustus mendatang.
Salah satu ide yang berkembang kuat untuk
dimasukkan ke dalam RUU Penyiaran adalah
larangan penuh iklan produk rokok di berba-
gai media penyiaran.
"SejakpembahasanRUUPenyiaranperiode
lalu, banyak masukan dari berbagai lembaga,
ormas dan warga masyarakat yang meminta
agar iklan rokok dilarang total," ujar Ketua
Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di Jakarta,
Selasa (12/5).
Saat ini, lanjut legislator dari Fraksi PKS
tersebut, UU Penyiaran hanya membatasi
waktu dan cara penayangan iklan rokok di
televisi dan radio. Namun, strategi itu tidak
mengurangi tingkat konsumsi rokok secara
nasional secara signifikan.
Di sisi lain, ide larangan itu juga mengha-
dapi kendala, misalnya belum ada ketegasan
bahwa rokok masuk kategori zat adiktif se-
hingga punya dasar hukum untuk dilarang
peredarannya.
"Jika arus aspirasi masyarakat kuat, maka
takmustahilidepelaranganpenuhiklanrokok
ini bisa dimasukkan ke dalam UU yang baru,"
tegas Mahfudz n jup
UU Penyiaran Berpeluang Larang Penuh Iklan
Produk Rokok di TV dan Radio