Nota Keuangan dan RAPBN 2017

5. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Januari
Siklus APBN
Mei
Maret
Penetapan Arah Kebijakan dan
Prioritas Pembangunan Nasional
Penyusunan resource envelope,
Rancangan RKP dan Pagu Indikatif
Pengajuan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal,
Kerangka Ekonomi Makro dan RKP ke DPR
dan dibahas s.d. akhir Juli
Juli
Penetapan Pagu Anggaran
oleh Menteri Keuangan
dan Penyusunan RKAKL oleh
Kementerian/ Lembaga
Agustus
Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka
Pengajuan RAPBN (RUU dan Nota Keuangan)
November
Penetapan Rincian APBN dalam
Peraturan Presiden
Oktober
Desember
Sidang Paripurna pengambilan
keputusan persetujuan DPR terhadap
RAPBN (paling lambat pada akhir bulan
Oktober) setelah dibahas bersama
Pemerintah sejak pidato kenegaraan
Penetapan DIPA
Pelaksanaan Anggaran
(Januari - Desember)
1

6. 2015
ketiga
Tahun
Kabinet
Kerja
2016
2017
perubahan paradigma pengelolaan keuangan
negara dengan mengalihkan sebagian belanja
yang bersifat konsumtif menjadi produktif
melalui reformasi subsidi energi dan belanja
kementerian negara/lembaga (K/L).
tahun percepatan penyerapan anggaran, melalui
perubahan regulasi dalam mendorong percepatan
lelang pada triwulan IV tahun anggaran
sebelumnya, terutama belanja infrastruktur.
tahun konsolidasi fiskal, baik di sisi
pendapatan negara dan belanja negara, maupun
sisi pembiayaan anggaran yang dirancang agar
APBN lebih realistis, kredibel, dan efisien.
TIGA
TAHUN
KABINET
KERJA
ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
2

7. perekonomian global yang
masih diwarnai ketidakpastian
masih relatif rendahnya harga
komoditas
pertumbuhan ekonomi nasional
yang belum optimal sebagai
konsekuensi sektor industri
manufaktur yang masih lemah
perlambatan perekonomian global
dan penurunan harga komoditas
berdampak nyata pada pencapaian
pendapatan negara.
ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Tantangan Ekonomi Tahun 2017
Global Domestik
3

8. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Kebijakan RAPBN tahun 2017
Kedua, peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang difokuskan pada
percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan
sosial dengan tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan (mandatory spending)
- anggaran pendidikan 20 persen dari APBN
- anggaran kesehatan 5 persen dari APBN
Strategi lain:
- mempertajam sasaran subsidi dan meningkatkan kualitas penyalurannya, serta
mengarahkan bantuan sosial ke pola non cash/ voucher.
- penguatan desentralisasi fiskal melalui peningkatan dana transfer ke daerah dan
dana desa.
Pertama, optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim
investasi dan dunia usaha.
- Penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh 13-15 persen dari basis perhitungan
pajak tahun 2016.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditingkatkan dengan tetap memerhatikan
kelestarian lingkungan hidup.
Ketiga, pengendalian defisit dan rasio utang untuk memperkuat daya tahan dan
mengendalikan risiko, sehingga kesinambungan fiskal dapat terjaga.
4

9. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Memacu Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonomi
untuk Meningkatkan
Kesempatan Kerja serta
Mengurangi Kemiskinan
dan Kesenjangan
Antarwilayah
Rencana Kerja
Pemerintah
Kebijakan Fiskal 2017
3
dimensi pembangunan
meningkatkan
kualitas hidup
bangsa
meningkatkan
produktivitas dan daya
saing, serta mewujudkan
kemandirian ekonomi
memperbaiki distribusi
pendapatan dan
pengurangan kesenjangan
pembangunan antar wilayah
dimensi
pembangunan
manusia
dimensi
pembangunan
sektor unggulan
dimensi
pemerataan
dan kewilayahan
Pemantapan Pengelolaan Fiskal
untuk Peningkatan Daya Saing
dan Mengakselarasi
Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkelanjutan dan Berkeadilan
Tema
Kebijakan
Fiskal
Stimulus
pendapatan
(insentif fiskal untuk
kegiatan ekonomi
strategis)
kualitas belanja
(infrastruktur untuk
peningkatan
kapasitas produksi
& daya saing
pembiayaan (utang
untuk produktif)
Daya Tahan
bantalan fiskal (fiscal
buffer)
meningkatkan
fleksibiltas
mengendalikan
kerentanan fiskal (fiscal
vulnerability)
Keberlanjutan
menjaga defisit
mengendalikan rasio utang
mengendalikan
keseimbangan primer
5

10. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Perkembangan Terkini
APBN 2012-2016 dan
RAPBN 2017
351,8 480,6
175,2
2012 2013 2014 2015 2016 2017
237,4
248,9
323,1
296,7
(triliun rupiah)
332,8
1.010,6
513,3
1.137,6
573,7
1.203,6
776,3
1.306,7
760,0
1.310,4
623,1
1.183,3
354,7
398,6 255,6
245,0
240,3
980,5
1.077,3 1.146,9
1.240,4
1.539,2
1.495,9
Pendapatan Negara
Belanja Negara
Pembiayaan Anggaran
Belanja Pemerintah Pusat
Perpajakan PNBP
Transfer ke Daerah & Dana Desa
6

11. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.495,9 T atau 10,6% dari PDB. Target
tersebut turun 2,9% dari APBNP 2016. Untuk target PNBP sebesar Rp240,4 T atau
1,7% dari PDB. Target tersebut turun 2,0% dari APBNP 2016
Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 T yang terdiri atas Belanja K/L sebesar
Rp758,4 T dan Belanja Non K/L Rp552,1 T. Volume belanja pemerintah pusat
tersebut relatif tetap dibandingkan APBNP 2016
Terdapat defisit Rp332,8 T atau 2,41 % dari PDB. Defisit RAPBN 2017 naik sebesar
Rp36,1 T dibandingkan dengan defisit dalam APBNP 2016
Transfer ke Daerah & Dana Desa sebesar Rp760,0, yang terdiri atas Transfer ke Daerah
Rp700,0 T dan Dana Desa Rp60,0 T. Target tersebut turun 2,1% dari APBNP 2016
Pendapatan Negara
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer Ke Daerah & Dana Desa
Pembiayaan Anggaran
Ringkasan RAPBN 2017
7

12. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Asumsi Dasar
Ekonomi Makro
RAPBN 2017
Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung atas kuatnya permintaan
domestik dan investasi ditengah dorongan belanja infrastruktur pemerintah dan
dampak transmisi tax amnesty terhadap perekonomian
Pertumbuhan
Ekonomi
(%, yoy)
Inflasi
(%, yoy)
Tingkat Bunga
SPN 3 Bulan
(%)
Nilai Tukar
Rupiah
(Rp/US$)
Harga Minyak
(US$/barel)
Lifting Minyak
(ribu barel/hari)
Lifting Gas
(MPOEPD)
4,0---
4,0
5,5---
5,3
40---
45
5,2---
5,3
13.500-------
13.300
820----
APBNP2016 RAPBN2017
780
1.150----
1.150
8

13. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
POSTUR
RAPBN 2017
RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA 1.786,2 1.737,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.784,2 1.736,3
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.539,2 1.495,9
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 245,1 240,4
II. PENERIMAAN HIBAH 2,0 1,4
B. BELANJA NEGARA 2.082,9 2.070,5
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.306,7 1.310,4
1. Belanja K/L 767,8 758,4
2. Belanja Non K/L 538,9 552,1
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 776,3 760,0
1. Transfer ke Daerah 729,3 700,0
2. Dana Desa 47,0 60,0
Anggaran Pendidikan 416,6 414,5
Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%) 20,0 20,0
Anggaran Kesehatan 104,1 103,5
Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara (%) 5,0 5,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER (105,5) (111,4)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (296,7) (332,8)
% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB (2,35) (2,41)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV+V) 296,7 332,8
I. PEMBIAYAAN UTANG 371,6 389,0
II. PEMBIAYAAN INVESTASI (94,0) (49,1)
III. PEMBERIAN PINJAMAN 0,5 (6,4)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN (0,7) (0,9)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA 19,3 0,3- Dana Antisipasi untuk Pembayaran kepada Masyarakat Terdampak Lumpur Sidoarjo(0,1) 0,0
APBNP
APBN
(triliun Rupiah)
2016 2017
9

14. Pendapatan
Negara
Penerimaan Perpajakan
PNBP
Penerimaan Hibah
Rp1.737,6T
Rp1.495,9T
Rp1,4T
Rp240,4T
Perbaikan perhitungan perpajakan tahun 2017 agar sejalan dengan
perhitungan pendapatan perpajakan yang lebih rasional di tahun 2016
ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
10

15. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
PPH Migas
Pajak
NonMigas
Penerimaan
Perpajakan
Penerimaan
Perpajakan
Pajak
Nonmigas
APBNP
2016
RAPBN
2017
Kepabeanan
& Cukai
36,3
1.318,9
1.539,2
1.495,9
1.217,7
1.318,9 184,0
184,0 PPN
474,2
Bea Masuk
33,4
Bea Keluar
2,5
PBB
17,7
Pajak
Lainnya
7,4
PPh
Nonmigas
819,5
PPN
493,9
PBB
17,3
Pajak
Lainnya
8,7
PPh
Nonmigas
751,8
PPH Migas
Pajak
NonMigas
33,0
1.271,7
Kepabeanan
dan Cukai
Kepabeanan
dan Cukai
191,2
Cukai
148,1
Bea Masuk
33,7
Bea Keluar
0,3
Cukai
157,2
Penerimaan Perpajakan tetap tumbuh
13 - 15% dari perbaikan basis
perhitungan pajak tahun 2016
Kebijakan Perpajakan tetap diarahkan
untuk mengoptimalkan potensi pajak,
namun tetap dijaga untuk mendorong
iklim investasi dan dunia usaha
Didukung dengan kebijakan tax amnesty
dan rencana revisi regulasi Perpajakan
yang dilakukan di 2016 & 2017 (UU KUP,
UU PPh, UU PPN)
191,2
(triliun rupiah)
11

16. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Arah Kebijakan
Umum Perpajakan
Melanjutkan kebijakan pengampunan pajak s.d 31 Maret 2017 guna meningkatkan
penerimaan
Peningkatan tax base dan kepatuhan WP melalui:
- Kebijakan amnesti pajak
- Ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan
- Intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi
- Implementasi konfirmasi Status Wajib Pajak bagi pelayanan publik
Pemberian insentif perpajakan a.l. Keringanan tarif untuk industri tertentu untuk
meningkatkan iklim investasi, daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam
negeri
Perbaikan regulasi perpajakan antara lain, RUU KUP ditargetkan di tahun 2016, RUU PPh
ditargetkan di tahun 2017
Pengenaan cukai atau pajak lainnya untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan
negative externality, termasuk kebijakan tarif, penegakan hukum dan penindakan
Perpajakan internasional yang diarahkan untuk mendukung transparansi dan pertukaran
informasi, pertumbuhan investasi, peningkatan perdagangan dan perlindungan industri DN
12

17. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Pendapatan
SDA
90,5
PNBP
Lainnya
84,1
Pendapatan
Laba Bagian
BUMN
34,2
Pendapatan
BLU
36,3 Pendapatan
SDA
80,3
PNBP
Lainnya
84,4
38,0
Pendapatan
Laba Bagian
BUMN
Pendapatan
BLU
37,3
(triliun rupiah)
Potensi PNBP harus digali dengan tetap menjaga pelayanan dan kelestarian lingkungan
Kontribusi PNBP K/L dapat lebih ditingkatkan:
- ESDM mengurangi inefisiensi dan kebocoran sumber Migas & Minerba,
serta pengendalian cost recovery
- Kelautan & Perikanan pengelolaan hasil laut yang lebih seimbang
- KemenBUMN meningkatkan kinerja BUMN
- K/L lain pengelola PNBP memperbaiki tarif dan jenis PNBP agar lebih realistis, namun tetap
perhatikan pelayanan publik
245,1
APBNP2016 RAPBN2017
240,4
:
:
:
:
13

18. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Arah dan Kebijakan
Umum PNBP
Monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tahun 2017 agar
dapat berjalan tepat waktu
Optimalisasi pemanfaatan Gas Bumi ke stakeholders domestik
Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi tertentu untuk mendorong
pertumbuhan industri dalam negeri
Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi pemeriksa guna
peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP Pertambangan
Sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi untuk
memantau pengelolaan hutan secara online
Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui
pemberantasan illegal, unreported and unregulated fishing
Meningkatkan dan mengoptimalkan PNBP K/L
Meningkatkan kinerja BUMN dan peranannya kepada APBN
14

19. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Belanja
Negara
Rp2.070,5T
Efisiensi pada belanja operasional, namun tetap fokus pada
pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan
kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer ke Daerah
& Dana Desa
Rp1.310,4T
Rp760,0T
15

20. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Belanja
Pemerintah
Pusat
1.306,7 1.310,4
Lainnya
169,9
Subsidi
177,8
Pembayaran
Bunga Utang
191,2
Belanja
K/L
767,8
Lainnya
155,8
Subsidi
174,9
Pembayaran
Bunga Utang
221,4
Belanja
K/L
758,4
Dilakukan penyesuaian Pagu Anggaran K/L tahun 2017 dari yang telah ditetapkan di Pagu
Indikatif, utamanya pada belanja Operasional Barang, agar lebih efisien dan efektif
(triliun rupiah)
APBNP2016 RAPBN2017
16

21. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Pokok-Pokok
Kebijakan Belanja
Pemerintah Pusat
Konsisten mendorong belanja produktif dan prioritas :
Mendukung pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi
dan daya saing;
Mendukung pembangunan mencakup tiga dimensi (manusia, sektor unggulan,
serta pemerataan dan kewilayahan)
Melanjutkan efisiensi belanja operasional dan belanja non prioritas serta
penajaman belanja non operasional
Melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan
mekanisme penyaluran dan akurasi basis data penerima
Meningkatkan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial (al. KIP, KIS,
PKH, Rastra, Bidik Misi) melalui perbaikan sistem dan akurasi data
Meningkatkan efektifitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN melalui
perbaikan mutu layanan dan manajemen program
Memantapkan reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara
Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan
keamanan, politik dan demokrasi
Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko
-
-
17

22. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
15 K/L Terbesar
1-5
Kementerian
PU Pera
97,1 105,6
Kementerian
Pertahanan
108,7 104,4
Polri
79,3
(triliun rupiah)
72,4
Kementerian
Agama
56,2 60,7
Kementerian
Perhubungan
42,9 48,7
Kementerian
Keuangan
38,1 42,2
Kementerian
Pendidikan &
Kebudayaan
43.6 39,8
Kementerian
Kesehatan
62,7 58,3
Kementerian
Ristek & Dikti
40,6 39,4
Kementerian
Pertanian
27,6 23,9
Kementerian
Sosial
13,1 18,3
Kementerian
Kelautan &
Perikanan
10,6 10,1
APBNP 2016
Kementerian
Hukum &
HAM
11,3 9,3
RAPBN 2017
Mahkamah
Agung
8,8 8,5
Kementerian
Luar Negeri
7,0 7,7
Pasport
6-10
11-15
18

23. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Sasaran Pembangunan
RAPBN 2017
Kedaulatan Pangan dan Energi
produksi padi sebanyak 77 juta ton dan jagung sebanyak 22,4 juta ton
rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier untuk 200.000 ha areal sawah
perluasan areal pertanian/cetak sawah seluas 144.613 ha
produksi perikanan tangkap 6,67 juta ton dan perikanan budidaya 9,41 juta ton;
produksi garam rakyat 3,2 juta ton;
rasio elektrifikasi 92,75%;
pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga/jaringan gas kota sebanyak
64.200 sambungan rumah tangga;
pembangunan 128 unit pembangkit listrik dari aneka energi baru terbarukan (EBT)
Pembangunan Bidang Infrastruktur
pembangunan 815,0 km ruas jalan
pembangunan 9.399 m jembatan
pembangunan jalur kereta api (tahap pertama & tahap penyelesaian) sepanjang
550 kilometerspoor;
pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi
pembangunan 14 bandara baru
19

24. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Pendidikan
Sertifikasi 101,1 ribu guru dan 10,2 ribu dosen
Kartu Indonesia Pintar untuk 19,5 juta siswa
Bantuan Bidikmisi bagi 360,5 ribu mahasiswa
Bantuan Operasional Sekolah untuk 8,5 juta siswa
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri pada 107 PTN
Rehabilitasi 41.128 ruang kelas
Kesehatan
Anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebanyak 92 persen
Peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 94,4 juta jiwa
Kecamatan dengan puskesmas terakreditasi di 700 kecamatan
Peserta KB baru 6,97 juta jiwa
Perlindungan Sosial
Pemberian bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 6 juta Rumah Tangga
Sasaran (RTS);
Penyaluran subsidi pangan (Rastra) kepada 14,3 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS
PM); dan
Pengalihan sebagian subsidi Rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme nontunai/voucher di
44 kota besar dengan target sasaran sebanyak 1,2 juta RTS PM
Sasaran Pembangunan
RAPBN 2017
20

25. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Subsidi Energi
Subsidi
BBM
Subsidi
Listrik
Subsidi
BBM
Subsidi
Listrik
50,7 43,7
(triliun rupiah)
94,4
48,6 42,3 Subsidi
Energi Baru
Terbarukan
1,3
92,2
APBNP 2016 RAPBN 2017
21

26. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Perbaikan Kebijakan
Subsidi Energi
Melanjutkan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk BBM dan LPG
Tabung 3 kg .
- Mereview kembali harga jual LPG Tabung 3 kg
- Subsidi tetap untuk minyak solar Rp500/liter
Melanjutkan pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran untuk
pelanggan 450 VA dan 900 VA rumah tangga miskin dan rentan
Memulai kebijakan Subsidi Energi Baru Terbarukan (EBT)
22

27. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Subsidi
Nonenergi(triliun rupiah)
Subsidi
Pupuk
Subsidi
Pangan
Subsidi
Pajak DTP
Subsidi
Benih
Subsidi
PSO
Subsidi
Bunga
Kredit
Program
Subsidi
Bunga
Kredit
Program
22,5
30,1
1,0
3,8
15,8
10,2
Subsidi
Pupuk
Subsidi
Pangan
Subsidi
Pajak DTP
Subsidi
Benih
Subsidi
PSO
19,8
31,2
1,3
4,3
15,8
10,3
APBNP 2016
83,4 82,7
RAPBN 2017
23

28. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Perbaikan Kebijakan
Subsidi Nonenergi
Mendorong sinergi penyaluran subsidi pangan dengan program bantuan
sosial lainnya untuk Rumah Tangga Miskin (sinergi Rastra dan PKH);
Konversi bertahap Subsidi Pangan (Rastra) menjadi Bantuan Pangan
(nontunai/ voucher di tahun 2017)
Menata kembali mekanisme penghitungan alokasi subsidi pupuk dan benih
melalui pembenahan basis data dan mekanisme penyaluran agar lebih tepat
sasaran
Melanjutkan subsidi bunga kredit program dan penjaminan KUR dengan
cakupan sektor yang lebih luas, serta bantuan uang muka dan subsidi bunga
rumah murah;
-
24

29. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa
5,0
705,5
18,8
47,0
7,5
672,0
20,5
60,0
Dana
Perimbangan
Dana
Desa
Dana
Otsus
& DIY
Dana
Insentif
Daerah
Dana
Perimbangan
Dana
Desa
Dana
Otsus
& DIY
Dana
Insentif
Daerah
(triliun rupiah)
APBNP2016
776,3 760,0
RAPBN2017
25

30. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Pokok-Pokok Kebijakan
Transfer Ke Daerah &
Dana Desa
Mengkonsolidasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sejalan dengan anggaran Kementerian/ Lembaga;
Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana
Transfer Umum a.l melalui:
Perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel dalam formulasi
alokasi DAU.
Perbaikan pengalokasian, penyaluran, dan arah penggunaan DBH
secara proporsional, transparan dan akuntabel.
Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk
mempercepat peningkatan pelayanan dasar publik, a.l. melalui alokasi
DAK fisik berdasarkan proposal based dan prioritas nasional dan
afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan
transmigrasi.
Mengalokasikan anggaran DID untuk memberikan penghargaan
kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan
daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan
kesejahteraan daerah;
Melakukan efisiensi dan efektivitas Dana Otonomi Khusus (Otsus)
Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh dan Dana Keistimewaan DIY
Mengalokasikan Dana Desa secara bertahap untuk memenuhi
amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Transfer Ke Daerah
Dana Desa
26

31. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Pembiayaan
Anggaran(triliun rupiah)
Y € Rp Y € Rp Y € Rp Y € Rp
Pembiayaan
Anggaran
296,7
APBNP 2016 RAPBN 2017
Pembiayaan
Utang
371,6
Pemberian
Pinjaman
0,5
Kewajiban
Penjaminan
(0,7)
Pembiayaan
Lainnya
19,3
Pembiayaan
Investasi
(94,0)
Pembiayaan
Anggaran
332,8
Pembiayaan
Utang
389,0
Pemberian
Pinjaman
(6,4)
Kewajiban
Penjaminan
(0,9)
Pembiayaan
Lainnya
0,3
Pembiayaan
Investasi
(49,1)
Angka negatif menunjukkan nilai komponen pengeluaran pembiayaan
di dalamnya lebih besar dari pada komponen penerimaannya.
27

32. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Kebijakan
Pembiayaan
Anggaran
Terdapat perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran, dari kelompok besar pembiayaan utang
dan pembiayaan nonutang, menjadi kelompok besar pembiayaan utang, pembiayaan investasi,
pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya.
Tujuan dari klasifikasi baru tersebut agar pembiayaan anggaran menjadi lebih informatif,
transparan, dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan.
Kebijakan pembiayaan anggaran:
(1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali (manageable)
(2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan ekonomi makro
(3) menggunakan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian
(4) mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk
mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM
(5) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah
(6) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/LKI
(7) mendukung upaya peningkatan ekspor antara lain melalui program National Interest Account
(8) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih
luas
(9) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan
kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
28

33. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Pembiayaan
Investasi
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada Badan/ Lembaga Lainnya
PMN pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp1,0 triliun digunakan untuk
meningkatkan kapasitas dalam melakukan penjaminan proyek
PMN pada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp1,0 triliun digunakan untuk
meningkatkan kapasitas dalam mendukung program satu juta rumah melalui fungsi
pembiayaan sekunder perumahan
PMN pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Rp2,0 triliun digunakan untuk
mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, proyek prioritas,
atau KPBU
PMN pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp3,2 triliun digunakan untuk
meningkatkan kapasitas lembaga dalam memberikan pembiayaan khususnya mendorong
ekspor ke negara-negara non tradisional dan melaksanakan penugasan khusus
Pemerintah kepada LPEI (National Interest Account)
antara lain:
29

34. ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017
Pembiayaan
Investasi
Investasi kepada BLU
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp9,7 triliun digunakan
mendukung program satu juta rumah dengan target pembiayaan bagi KPR MBR sebanyak
120.000 unit
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Rp500,0 miliar digunakan untuk
menyalurkan pembiayaan dana bergulir bagi 137.231 UMKM, melalui kurang lebih 600
koperasi mitra dan 240 UKM mitra
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Rp500,0 miliar
digunakan untuk memfasilitasi dana bergulir bagi 3.500 s.d. 4.200 kelompok usaha, yaitu
kelompok usaha nelayan, kelompok usaha pembudidaya ikan, kelompok usaha pengolah
dan pemasar, kelompok usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir lainnya
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) Rp2,5 triliun digunakan untuk
membiayai 12.748 mahasiswa melalui beasiswa pendidikan serta mendanai 1.140 tesis, 521
disertasi, dan 110 judul riset
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp21,7 triliun digunakan untuk memenuhi
kebutuhan lahan untuk beberapa proyek strategis nasional meliputi 22 proyek ruas tol, tiga
proyek rel kereta api, satu proyek Light Rail Transit (LRT), lima proyek pengembangan
bandar udara, satu proyek pembangunan pelabuhan laut, dan 24 proyek bendungan.
antara lain:
30