AMDAL dan Audit Lingkungan memberikan ringkasan singkat tentang latar belakang dan tujuan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di Amerika Serikat dan perkembangannya di Indonesia, termasuk prosedur penyusunan AMDAL untuk proyek pembangunan.

1. AMDAL DAN AUDIT LINGKUNGAN

2.  Presiden Richard Nixon memberlakukan UU Perlindungan
Lingkungan (National Environmental Protection Act (NEPA), pada
tanggal 31 Desember 1969.
NEPA (National Environmental Protection Act) di Amerika
Serikat dan mulai berlaku efektif tahun 1970, diikuti Kanada
tahun 1973, di mana aspek sosial belum memperoleh porsi yang
layak.
 Aspek sosial mulai masuk dalam kajian AMDAL pada tahun
1999, yang dipublikasikan oleh Bank Dunia dalam “a Community
Guide to Social Impact Assesment”.
AMDAL timbul sebagai reaksi masyarakat Amerika Serikat
terhadap kerusakan, degradasi & pencemaran lingkungan serta
menurunnya nilai estetika alam akibat makin meningkatnya
aktifitas manusia.
Kerusakan alam dan lingkungan akibat pembangunan fisik,
penambangan liar, dan pembalakan hutan secara liar dan massif.
LATAR BELAKANG AMDAL

9. 1. UU R.I. No: 23/1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
2. PP No: 27/1999 ttg AMDAL (d/h PP 29/1986 dan
PP 51/1993)
3. Kepmen LH No. 17/2001 ttg Jenis Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib Dilengkapi denganAMDAL.
4. Keputusan Bapedal No: 056/1994 tentang
Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting
5. Kep. Ka. Bapedal No: 09/2000 tt Pedoman
Penyusunan Amdal
Dasar Hukum AMDAL

13. Dalam Peraturan Pemerintahan (PP) No. 27 tahun 1999:
“Kajian mengenai dampak besar dan penting atas
suatu usaha dan/atau kegiatan (pembangunan-
proyek) yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
layak atau tidak layak lingkungan tentang
penyelenggaraan usaha dan/kegiatan/proyek
pembangunan di Indonesia”
“Kajian mengenai dampak positif/negatif tsb disusun
dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia,
biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan
masyarakat”.
PENGERTIAN AMDAL

14. Bentuk hasil kajian AMDAL, berupa dokumen AMDAL yang
terdiri dari lima (5) dokumen, yaitu ;
1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
Hidup (KA-ANDAL),
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL),
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RKL),
4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
(RPL),
5. Dokumen Ringkasan Ekskutif.
Bentuk Kajian AMDAL

15. Komisi Penilai AMDAL
Ketua
BAPPEDA
Masyarakat
Pakar
AMDAL
LSM

19. 1. Terpeliharanya fungsi LH sehingga
Pembangunan Berkelanjutan dapat
dilaksanakan dengan tujuan agar
kesejahteraan manusia pada masa kini
maupun masa mendatang terjamin.
2. Membantu menanggulangi dan mengurangi
dampak negatif, serta mengembangkan
dampak positif.
Manfaat AMDAL

20. 3.Merupakandokumenpentinguntuk
penyelesaiansengketaLHatau
pencemaran/kerusakanLH.
4. Merupakansumberdatadaninformasibagi
pelaksanaanSistemManajemenLingkungan.
5.Tertampungnyaaspirasi dankepentinganpara
pihak(stakeholder)tentangkondisiLHyang
dikehendaki/diterima.
6.Diperolehnyapilihanteknologiselaras
lingkungan,eco-efficiency,pemanfaatanlimbah,
pencegahanbahayadankecelakaandsb.

21. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah
telaahan secara cermat dan mendalam tentang
dampak penting suatu kegiatan yang
direncanakan.
SedangkanAnalisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai
dampak suatu kegiatan yang direncanakan
terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan.
Perbedaan ANDAL & AMDAL

22. BENTUK HASIL KAJIAN AMDAL
KA-ANDAL
Ringkasan
Eksekutif
ANDAL
RKL
RPL
AMDAL

23. Perbedaan Berdasarkan Kengunaannya
AMDAL ANDAL
 Bahan bagi perencanaan
pembangunan wilayah
 Membantu proses pengambilan
keputusan tentang kelayakan
lingkungan hidup dari rencana usaha
dan/atau kegiatan.
 Memberi masukan untuk penyusunan
disain rinci teknis dari rencana usaha
dan/atau kegiatan.
 Memberi masukan untuk penyusunan
rencana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup.
 Memberi informasi bagi masyarakat
atas dampak yang ditimbulkan dari
suatu rencana usaha dan atau
kegiatan.
 ANDAL digunakan untuk berbagai
pihak
 Pembagian kegunaan dalam bentuk
lain juga dapat disusun berdasarkan
pihak yang
mendapatkankegunaannya, sebagai
berikut :
- Kegunaan bagi pemerintah
- Kegunaan bagi pemilik proyek
- Kegunaan bagi pemilik modal
- Kegunaan bagi masyarakat
- Kegunaan lainnya.

24. KA-ANDAL
(Kerangka Acuan
Analisis Dampak
Lingkungan
Hidup):
Ruang lingkup
analisis mengenai
dampak
lingkungan hidup
yang merupakan
hasil pelingkupan
batas-batas studi
AMDAL
ANDAL (Analisis
Dampak
Lingkungan
Hidup) :
Telaah secara
cermat dan
mendalam
tentang dampak
besar dan
penting suatu
rencana usaha
atau kegiatan
RKL (Rencana
pengelolaan
Lingkungan
Hidup):
Upaya
pengelolaan
dampak besar
dan penting
terhadap
lingkungan
hidup yang
ditimbulkan
akibat rencana
usaha/ kegiatan
RPL (Rencana
Pemantauan
Lingkungan
Hidup):
Upaya pemantauan
komponen
lingkungan hidup
yang terkena
dampak
besar/penting
akibat rencana
usaha/kegiatan
KETERANGAN BAGAN

25. Dan:
Ringkasan Eksekutif:
Dokumen yang meringkas secara jelas dan
singkat tentang hasil kajian AMDAL. Biasanya
uraian tentang besaran dampak dan sifat
penting yang dikaji dalam ANDAL dan upaya
pengelolaan serta pemantauan dalam
lingkungan hidup

29. PIHAK YANG TERKAIT DALAM AMDAL
Pemerintah
Masyarakat
yang
berkepentingan
Pemprakarsa
Masyarakat
terkena dampak
Masyarakat
pemerhati

30. FUNGSI AMDAL
Bagi Masyarakat:
Masyarakat
mengetahui rencana
pembangunan dan
mempersiapkan diri
untuk adaptasi
Masyarakat ikut
berpartisipasi
Tidak terjadi salah
paham dan dapat
bekerjasama dengan
pemilik proyek
Masyarakat
mengetahui hak dan
kewajiban dalam
hubungan dengan
proyek tersebut
Bagi Pemerintah:
Mencegah potensi SDA
yang dikelola rusak
Mencegah SDA lain di luar
proyek yang rusak
Menghindari pengrusakan
lingkungan hidup
Menjamin proyek
dibangun sesuai dengan
rencana pembangunan
daerah
Untuk menghindari
pertikaian antara pemilik
proyek dengan masyarakat
maupun dengan pemilik
proyek yang lain
Menjamin proyek memiliki
manfaat yag jelas bagi
masyarakat dan pemerintah
Bagi Pemrakarsa:
Terhindar dari pelanggaran
UU dan PP
Terhindar dari tuduhan
pencemaran lingkungan
Dapat melihat masalah-
masalah lingkungan yang
dihadapi di masa datang
AMDAL merupakan sumber
informasi mengenai keadaan
sosial budaya masyarakat
sekitar
Dapat mengetahui
kelemahan dan dapat
menyempurnakan kelemahan
tersebut
Dapat mengetahui
keadaan/kondisi lingkungan

31. Bagaimanakah
Prosedur AMDAL?

32.  Proses ini dimaksudkan untuk menentukan apakah
suatu rencana usaha/kegiatan pembangunan wajib
menyusun AMDAL atau tidak.
Berdasarkan Kepmen LH no 17 tahun 2001, terdapat
beberapa rencana usaha dan bidang kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan AMDAL, yaitu: pertahanan dan
keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan,
perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, prasarana
wilayah, energi dan sumber daya mineral, pariwisata,
pengembangan nuklir, pengelolaan limbah B3, dan
rekayasa genetika.
1. Proses Penampisan Wajib AMDAL
(Screening)

34. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

36. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor
08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana
kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam
peraturan tersebut, menanggapi masukan yang
diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi
kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun
KA-ANDAL.
2. Proses Penguguman dan
Konsultasi Masyarakat

37. o Pelingkupan merupakan suatu proses awal
untuk menentukan lingkup permasalahan dan
mengidentifikasi dampak penting (hipotesis)
yang terkait dengan rencana kegiatan
oTujuannya untuk menetapkan batas wilayah
studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap
lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman
studi, dll
3. Proses Pelingkupan (Scoping)

38. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan
lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses
pelingkupan).
Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-
ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai.
Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian
KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh
penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali
dokumennya.Apabila dalam 75 hari komisi penilai tidak
menerbitkan hasil penilaian, maka komisi penilai dianggap telah
menerima kerangka acuan.
4. Penyusunan & Penilaian
KA-ANDAL

39. Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan
ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-
ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi
AMDAL).
Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan
dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai
AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu
maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75
hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk
memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
5. Penyusunan & Penilaian ANDAL,
RKL, RPL