Presented by Farhan Helmy (ICCC) on Sains Bicara Indonesia Masa Depan dan Tatakelolanya, August 14, 2014

1. Pengantar
Dialog
“Sains
bicara
Indonesia
Masa
Depan
dan
Tatakelolanya
Jakarta,
14
Agustus
2014

2. 4
Tantangan
Tatakelola
Tantangan
Demografi,
Dinamika
dan
Rantai-­‐pasok
Kebutuhan
Lebih
dari240
juta
orang,
diperkirakan
akan
mencapai
puncaknya
di
2030,
dimana
lebih
dari
50
juta
kelompok
usia
produkGf
memasuki
lapangan
pekerjaan.
Perubahan
Iklim
Pembangunan
yang
?dak
rendah
emisi
diproyeksikan
akan
meningkatkan
emisi
gas
rumah
kaca(GRK)
ke
atmosfir
Ketahanan
Energi
Bergantung
bahan
bakar
fosil,
potensi
pemanfaatan
energi
baru
dan
terbarukan
masih
memiliki
banyak
kendala
kebijakan
dan
implementasinya,
subdisi
sekitar
lebih
dari
200
Triliun/
tahun
(10%
APBN)
Pengelolaan
Hutan
dan
Lahan.
Deforestrasi
rata-­‐rata
sekitar
700.000
Ha/tahundan
kebakaran
hutan
dan
lahan

3. Waktu
Agenda
09.00-­‐09.10
Pengantar
Dialog
Farhan
Helmy,
Indonesia
Climate
Center
(ICCC)
Sambutan
Prof.(Hons).
Ir.
Rachmat
Witoelar,
Utusan
Khusus
Presiden
untuk
Perubahan
Iklim/Ketua
Harian
Dewan
Nasional
Perubahan
Iklim
09.10
–
10.30
Sesi
1
-­‐
Paparan
Kajian
Sains
dan
Survei
Persepsi
Publik
• ICCC
dan
Tim
Pemilih
Peduli
Bumi
10.30
–
11.50
Sesi
2
–
Tata
Kelola
dan
Kabinet
Ideal
Pengelolaan
SDA,
lingkungan
dan
Perubahan
Iklim
PerspekGf
Tatakelola
Pemerintahan
yang
Baik
dan
Kabinet
Ideal
• Agus
Purnomo,
Staf
Khusus
Presiden
untuk
Perubahan
Iklim
• Anwar
Sanusi,
Lembaga
Administrasi(LAN)
Panelis:
Yono
Rekso,
KADIN,
Noer
Fauzi,
Konsorsium
Pembaharuan
Agraria(KPA),
Longena
GinGng,
Greenpeace
SEA,
Jatna
Supriatna,
Universitas
Indonesia,
Arif
Budimanta
(tbc)
11.50
–
12.00
Penutup
dilanjutkan
dengan
Makan
Siang

4. Indonesia Climate Change Center: Publikasi Science to Policy
www.iccc-network.net/publications

5. Peatlands and Peatland Mapping
To
support
Sustainable
Peatland
Management,
the
exercise
in
pilot
sites
addressed
four
cri?cal
issues:
1)
Improvement
of
exis?ng
peatland
map
accuracy;
2)
Land-­‐use
cover
change
analysis;
3) Climate
change
and
its
poten?al
impacts
on
peatland;
4) Technology
of
satellite-­‐based
ground
water
table
data
for
es?ma?ng
net
CO2
emissions
from
peatland;
5) Sustainable
Peatland
Management
Across
Sector
Pelalawan
District
(1,392,494
ha)
Approx.
40%
are
peatland
Ka?ngan
District
(1,750,000
ha)
Approx.
38%
are
peatland

6. Peatlands and Peatland Mapping
§ The
new
peatland
map
in
Pelalawan
and
Ka?ngan
Districts
iden?fied
considerably
large
differences
in
peatland
area
compared
to
the
exis?ng
WI
and
MoA
maps
§ Agricultural
fron?ers
in
Pelalawan
and
Ka?ngan
Districts
have
been
progressively
moving
toward
deep
peatland
due
to
the
limita?on
in
land
availability
§ Land
use
changes
in
peatland
drive
peat
degrada?on
and
subsidence
§ The
remote
sensing
based
LULCC
analysis
for
Pelalawan
and
Ka?ngan
Districts
has
witnessed
large
scale
forest
degrada?on
and
conversion
over
the
past
20
years
Findings Recommendations
§ One
accurate
peatland
map
and
spa?al
planning
§ Protec?on
of
the
remaining
peatland
§ Peatland
best
management
prac?ces
§ Preven?on
of
peatland
fires
§ Peatland
ecosystem
restora?on
§ Improve
inter-­‐ministerial
coordina?on
for
peat
management
§ U?lize
scien?fic
input
in
order
to
develop
a
robust
peatland
management
policy
§ Various
forms
of
economic
ac?vity
through
tradi?onal
farming
without
drainage
should
receive
incen?ves

8. DL in Convertible Forest Areas by Province
723,281
692,883
350,432
132,794
102,976
99,794
85,618
47,099
34,312
22,660
14,035
9,646
7,652
4,533
2,638
2,349
- 200,000 400,000 600,000 800,000
Papua
Central Kalimantan
Riau
Maluku
North Maluku
Riau Island
West Papua
South Kalimantan
West Sumatera
South East Sulawesi
West Kalimantan
NTT
South Sumatera
North Sumatera
West Sulawesi
Central Sulawesi
Province
ha
Degraded
Land
Non Peat
Flat area (<25%)
Carbon
≤ 35tonC/Ha
Outside existing
Plantation
Outside new
granted license
Screening Criteria
TERSEDIA
2.1
JUTA
HA
LAHAN
DI
6
PROPINSI
INDONESIA
DARI
1.6
JUTA
HA
YANG
DIPERLUKAN
8

9. Sumber:
FGD,
Analsisi
ICCC.
Faktor Industri & Lembaga Pemerintah yang mempengaruhi Kesuksesan Bio-
ethanol for FuelKetersediaan
Lahan
Persiapan
Lahan
Kebun Panen
Pengolahan /
Kilang
1
2
4
3
Distribusi
5
6
Presiden dan DPR
Kementerian
Kehutanan
Kementerian Pertanian
Kementerian ESDM
Kementerian Industri
Ministry of Finance
Kementerian
PU
Bappenas
Kementerian Tenaga Kerja
Menko Ekonomi
Kementerian Lingkungan Hidup
Kemeneterian
Sosial
Menko Kesejahteraan Rakyat
BPN
Kementerian
Perdagangan
Kementerian Koperasi & UKM
Dewan Energi
BPPT
Bappenas
PERATURAN
CAMPURAN
BIO-­‐ETHANOL
TIDAK
DIDUKUNG
OLEH
TATA-­‐KELOLA
KELEMBAGAAN
YANG
JELAS
Kewenangan
Yang
Jelas
adalah
Syarat
Mendasar
Untuk
Menarik
Investasi
9

10. 10
FASE
PENDIRIAN
FASE
“LEPAS
LANDAS”
FASE
KONSOLIDASI
Masa
KriGs/Menentukan
Tingkat
Kesulitan/Tantangan
Pencipta
an
Perminta
an
Pasar
Tahap
Awal
RDD&
D1)
Kemandiria
n
Pasar
TiGk
KriGs:
menentuk
an
sukes
atau
gagal
Note:
=
Ukuran
Pasar;
1)
Research,
Development,
Demonstra?on
&
Deployment
 Kurangnya
kebijakan
kondusif
 Persaingan
yang
?dak
menguntungkan
(subsidi
yang
besar)
 Harga
jual
yang
?dak
menguntungkan
 Harga
bahan
baku
yang
?nggi
 Biaya
produksi
yang
?nggi
 Keperdulian
energi
yang
lemah/rendah
Tekanan
Yang
Mengganggu
SIKLUS
HIDUP
INDUSTRI
BIOETHANOL
–
ILUSTRASI
Intervensi
Pemerintah
&
upaya sinergis para pemangku
kepen?ngan
utama
adalah
hal
kri?s
untuk
mengembangkan
pasar
yang
stabil
pada
tahap
awal
untuk
membangun
industri
bioethanol
sukses
Skala
Ekono
mi
PEMERINTAH
HARUS
MELAKUKAN
INTERVENSI
YANG
POSITIF
DAN
KONSTRUKTIF
UNTUK
KESUKSESAN
MELALUI
TAHAP
AWAL
INDUSTRI

11. Ringkasan
Temuan
• Penyusunan
kebijakan
berbasis
sains
masih
terbatas,
ada
kesenjangan
dalam
sains
disamping
berkembangnya
teknologi
baru
yang
masih
perlu
diuji
di
lapangan
• Dijumpai
ada
“loop
hole”
dalam
suatu
proses
penyusunan
kebijakan
dan
tatakelola
yang
mengakibatkan
aksi
yang
dilakukan
oleh
para
pemangku
kepen?ngan
kontra
produk?f.
• Konsolidasi
dan
penataan
kebijakan,
kelembagaan
yang
didukung
oleh
kapasitas
teknis
perlu
diprioritaskan
dalam
merespon
berbagai
tantangan
yang
dihadapi
saat
ini
(pengelolaan
hutan
dan
lahan
gambut,
kebakaran
hutan
dan
energi)
• Proses
yang
transparan
dan
akun?bel
dalam
sains
dan
kebijakan
harus
didorong
melalui
proses
yang
inklusif
sampai
pada
Gngkat
teknis,
misal
data
sharing,
one
map

12. Sesi 2;
Tatakelola dan Kabinet Ideal

13. Survei
Persepsi
Publik
InisiaGf
Pemilih
Peduli
Bumi
• Inisia?f
mul?-­‐pihak
untuk
mengawal
tatakelola
yang
baik
di
bidang
perubahan
iklim,
hutan
dan
lahan,
energi
dan
perkotaan
pada
pra
dan
pasca
Pilpres,
dan
100
hari
pemerintahan.
• Kegiatan:
dialog,
portal,
survey
persepsi
publik
dan
kons?tuen
dan
iklan
layanan
masyarakat
• www.pemilihpedulibumi.net
Survey
Persepsi
Publik
• Dilaksanakan
di
10
kota
(Jakarta,
Surabaya,
Bandung,
Balikpapan,
Denpasar,
Medan,
Makasar,
Semarang,
Palembang,
Yogjakarta),
1250
responden,
telesurvey
• 12
pertanyaan
untuk
isu
perubahan
iklim,
hutan
dan
lahan,
energi
dan
perkotan
• Dilaksanakan
bekerjasama
dengan
Sugeng
Sarjadi
School
of
Government(SSSG)

15. Terima Kasih

16. Bandung,
16
Agustus,
10.00-­‐18.00
www.greenvoiceindonesia.net