Temuan & Analisis Kebakaran Hutan & Lahan di Propinsi Riau
•
0 likes•832 views
Dokumen ini membahas temuan dan analisis mengenai kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau. Api membakar lebih dari 30 hektar tanah di Desa Selinsing akibat metode pembakaran lahan oleh perusahaan kelapa sawit. Warga berusaha memadamkan api dengan ember air namun tidak ada bantuan dari pemadam kebakaran. Beberapa peraturan dan undang-undang mengatur tanggung jawab perusahaan atas kebakaran serta kewajiban perlindungan ling
Recommended
More Related Content
Similar to Temuan & Analisis Kebakaran Hutan & Lahan di Propinsi Riau
Similar to Temuan & Analisis Kebakaran Hutan & Lahan di Propinsi Riau (8)
More from Indonesia Climate Change Center
More from Indonesia Climate Change Center (11)
Temuan & Analisis Kebakaran Hutan & Lahan di Propinsi Riau
- 1. TEMUAN DAN ANALISIS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROPINSI RIAU ICCC Coffee Morning o Climate Change Jakarta, 15 April 2014
- 2. 7 Maret 2014 ! Api membakar lebih dari 30 hektar tanah di Desa Selinsing, Kabupaten Dumai, Propinsi Riau. Api diduga berawal dari "tebang dan bakar" metode pembukaan lahan ! di dalam konsesi kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Surya Dumai Agrindo, ! anak perusahaan Surya Dumai Group, pemasok minyak sawit Wilmar International.! !
- 3. Ibu Ratna Panik, mencoba untuk memadamkan api pembakaran lahan dengan ember air, Tak seorang pun dari pemadam kebakaran muncul untuk membantu memadamkan api. !
- 4. Seorang warga mencoba untuk memadamkan api pembakaran dengan selang kecil!
- 5. Undang-‐undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 48 ayat (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-‐pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Penjelasannya; Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin melipuJ pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran. Pasal 49: Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.
- 6. Undang-undang No. 18 Tahun 2004 ! Tentang Perkebunan! ! Pasal 25 ayat (2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum memperoleh ijin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib:! ! Huruf (c); membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/ atau pengolahan lahan !
- 7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran LH Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Pasal 13, SeJap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penJng terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. Pasal 14, SeJap penanggung jawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, yang melipuJ: a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; e. pelaJhan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.
- 8. Pasal 17: Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.! ! Pasal 18 ayat (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.! ! Pasal 21 ayat (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.! !
- 9. Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Perlindungan Hutan Pasal 8 ayat (2) Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan. Pasal 8 ayat (4) Perlindungan hutan melipuJ : b. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-‐ daya alam;
- 16. SEKIAN Terimakasih GREENPEACE INDONESIA ! Jl. KH. Abdullah Syafi'ie (Lapangan Roos) No. 47 Tebet Timur -‐ Jakarta 12820 telp : +6221 8378 1701 fax : +6221 8378 1702