Rangkuman dokumen:
Rangkuman singkat dokumen tersebut adalah bahwa direktur tata ruang dan pertanahan Bappenas menyampaikan bahwa rencana tata ruang kepulauan Maluku dan Pulau Papua akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah tersebut serta akan mengadopsi misi dan arahan pembangunan dari dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
disampaikan oleh Kepala Bappeda Propinsi Maluku pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Iman Soedrajat (Direktur Tata Ruang Nasional, KemenPU) dalam Sosialisasi Raperpres RTR Pulau Papua dan Kepulauan maluku di Ambon 1 Oktober 2013
Bangga! Papua Barat Menjadi Provinsi Konservasi Pertama Di Dunia dan Indonesia AlanaAlexandria1
Provinsi Papua Barat di Indonesia pada Juni 2019 dinyatakan sebagai Provinsi Konservasi, yang pertama bagi Indonesia dan seluruh dunia. Penunjukan baru ini penting baik secara simbolis maupun dalam memastikan kesehatan masa depan ekosistem yang menakjubkan di provinsi ini. Selain hutan hujannya, Papua Barat adalah pusat keanekaragaman hayati laut dunia, memiliki lebih banyak spesies daripada tempat lain di planet ini.
Blue Economy merupakan konsep yang dapat dijadikan acuan untuk pembangunan sektor perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau. Presentasi ini dibuat oleh Dr. Syamsul Akbar dan Romi Novriadi, M.Sc sebagai insan perikanan yang ingin mendedikasikan hidup untuk mendukung produksi budidaya perikanan yang berkelanjutan
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Wisata Bahari adalah wisata yang obyek dan daya tariknya bersumber dari potensi bentang laut (seascape) maupun bentang darat pantai (coastal landscape). Jenis wisata ini dapat memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan langsung diantaranya berperahu, berenang, snorkeling, diving, pancing, dan lain-lain. Kegiatan tidak langsung seperti kegiatan olahraga pantai, piknik menikmati atmosfer dan pemandangan wilayah pesisir dan laut.
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN OBJEK WISATA PANTAI SENGGIGI DI LOMBOK ...ketutsuardanajogja
Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dikembangkan oleh pemerintah NTB sebagai implikasi dari otonomi daerah merupakan metode atau tehnik yang paling tepat untuk membangun pariwisata.
Kerjasama yang sinergi atara pemerintah, stakeholder dan masyarakat menjadi dasar utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Data telah menunjukkan dari tahun ke tahun kunjungan wisatawan di NTB terus meningkat, dampaknya meningkatnya PAD di NTB dan menurunnya angka pengangguran terutama masyarakat sekitar objek wisata.
Pariwisata dalam dekade terakhir ini menunjukkan pertumbuhan yang mantap, ditandai dengan perkembangan perjalanan domestik oleh wisatawan nusantara, maupun per-kembangan kunjungan wisatawan mancanegara. Pariwisata nusantara, selain tumbuh dari segi jumlah pelaku perjalanannya, juga dari jumlah perjalanan yang dilakukan, sementara wisatawan mancanegara mengalami perluasan pasar.
Dari sisi sediaan, juga ditengarai munculnya berbagai destinasi baru, atas dukungan peme-rintah pusat maupun atas inisiatif daerah, selain itu juga muncul produk-produk baru menanggapi perkembangan pasar, termasuk diantaranya industri kreatif yang menjadi daya tarik wisata. Kontribusi pariwisata secara total terhadap PDB, penerimaan pajak, maupun penciptaan lapangan kerja meningkat dari tahun ke tahun. Di samping perolehan devisa, pariwisata juga menciptakan dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pelestarian lingkungan hidup, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa dan mendorong perkembangan daerah.
Pekerjaan pariwisata juga merupakan pekerjaan yang sangat sensitif terhadap adanya perubahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal sehingga pekerjaan ini sangat membutuhkan kemampuan untuk terus menerus beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan yang berubah. Bentuk adaptasi ini salah satunya adalah dengan perencanaan yang baik.
Namun demikian, perkembangan kepariwisataan Indonesia bukannya tidak menghadapi masalah dan kendala. Pertumbuhan masih perlu diikuti dengan persebaran karena sampai saat ini ketimpangan antar wilayah masih tinggi. Selain itu juga Kementerian Parekraf sudah mencanangkan pertumbuhan yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing dan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
Kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala untuk tumbuh dan berkembang secara berkualitas, di samping hambatan klasik Koordinasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan.
Perencanaan yang baik diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan untuk melangkah ke depan menuju pariwisata Indonesia yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan industri yang kredibel, serta perluasan pasar didukung oleh institusi yang kondusif.
SEMESTER 5. PPT buat Presentasi Final Studio Perencanaan bareng sama kelas A di ruang teater. Layout by Teh Sally. Pas presentasi, poster dan x-banner dipasang di depan. PWK FT UNDIP Semarang 2015 angkatan 2013.
Studio 1 belajar ttg memahami profil wilayah, dari situ bisa ditarik garis besar permasalahan utama di swatu wilayah. Nah di studio 2 ini, diselesaikan masalahnya. Jadi wilstudnya ya sama. Cari data juga, cuma data yg buat perencanaan ini lebih dalam, kalo yg di studio 1 kan kaya secara umum aja gituw. Jadi yg studio 2 ini nentuin dulu mau direncanain kaya gimana, aspek dan objek apa aja yang kena perencanaan, terus nyari data mendalam ttg aspek dan objek itu.
Jadi alurnya bukan survey-->dapat masalah-->tujuan--> rencana, karena itu udah di studio 1; tetapi yang ini tujuan-->rencana-->survey-->perencanaan.
Studio Perencanaan kebagi jadi perencanaan wilayah (regional) sama perencanaan focused area (perkotaan). Kalau kurikulum dulu, studio perencanaannya dipisah jadi 2 itu, kalo sekarang dirapel.
Disini aku ganti wilstud, di studio 1 aku di kelompok Weleri Raya (Welerich), di studio 2 aku di kelompok Kendal Raya (Bondokenceng) haha sempet baper
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraOswar Mungkasa
disampaikan oleh Bappeda Maluku Utara pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
disampaikan oleh Kepala Bappeda Propinsi Maluku pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Iman Soedrajat (Direktur Tata Ruang Nasional, KemenPU) dalam Sosialisasi Raperpres RTR Pulau Papua dan Kepulauan maluku di Ambon 1 Oktober 2013
Bangga! Papua Barat Menjadi Provinsi Konservasi Pertama Di Dunia dan Indonesia AlanaAlexandria1
Provinsi Papua Barat di Indonesia pada Juni 2019 dinyatakan sebagai Provinsi Konservasi, yang pertama bagi Indonesia dan seluruh dunia. Penunjukan baru ini penting baik secara simbolis maupun dalam memastikan kesehatan masa depan ekosistem yang menakjubkan di provinsi ini. Selain hutan hujannya, Papua Barat adalah pusat keanekaragaman hayati laut dunia, memiliki lebih banyak spesies daripada tempat lain di planet ini.
Blue Economy merupakan konsep yang dapat dijadikan acuan untuk pembangunan sektor perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau. Presentasi ini dibuat oleh Dr. Syamsul Akbar dan Romi Novriadi, M.Sc sebagai insan perikanan yang ingin mendedikasikan hidup untuk mendukung produksi budidaya perikanan yang berkelanjutan
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Wisata Bahari adalah wisata yang obyek dan daya tariknya bersumber dari potensi bentang laut (seascape) maupun bentang darat pantai (coastal landscape). Jenis wisata ini dapat memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan langsung diantaranya berperahu, berenang, snorkeling, diving, pancing, dan lain-lain. Kegiatan tidak langsung seperti kegiatan olahraga pantai, piknik menikmati atmosfer dan pemandangan wilayah pesisir dan laut.
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN OBJEK WISATA PANTAI SENGGIGI DI LOMBOK ...ketutsuardanajogja
Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dikembangkan oleh pemerintah NTB sebagai implikasi dari otonomi daerah merupakan metode atau tehnik yang paling tepat untuk membangun pariwisata.
Kerjasama yang sinergi atara pemerintah, stakeholder dan masyarakat menjadi dasar utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Data telah menunjukkan dari tahun ke tahun kunjungan wisatawan di NTB terus meningkat, dampaknya meningkatnya PAD di NTB dan menurunnya angka pengangguran terutama masyarakat sekitar objek wisata.
Pariwisata dalam dekade terakhir ini menunjukkan pertumbuhan yang mantap, ditandai dengan perkembangan perjalanan domestik oleh wisatawan nusantara, maupun per-kembangan kunjungan wisatawan mancanegara. Pariwisata nusantara, selain tumbuh dari segi jumlah pelaku perjalanannya, juga dari jumlah perjalanan yang dilakukan, sementara wisatawan mancanegara mengalami perluasan pasar.
Dari sisi sediaan, juga ditengarai munculnya berbagai destinasi baru, atas dukungan peme-rintah pusat maupun atas inisiatif daerah, selain itu juga muncul produk-produk baru menanggapi perkembangan pasar, termasuk diantaranya industri kreatif yang menjadi daya tarik wisata. Kontribusi pariwisata secara total terhadap PDB, penerimaan pajak, maupun penciptaan lapangan kerja meningkat dari tahun ke tahun. Di samping perolehan devisa, pariwisata juga menciptakan dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pelestarian lingkungan hidup, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa dan mendorong perkembangan daerah.
Pekerjaan pariwisata juga merupakan pekerjaan yang sangat sensitif terhadap adanya perubahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal sehingga pekerjaan ini sangat membutuhkan kemampuan untuk terus menerus beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan yang berubah. Bentuk adaptasi ini salah satunya adalah dengan perencanaan yang baik.
Namun demikian, perkembangan kepariwisataan Indonesia bukannya tidak menghadapi masalah dan kendala. Pertumbuhan masih perlu diikuti dengan persebaran karena sampai saat ini ketimpangan antar wilayah masih tinggi. Selain itu juga Kementerian Parekraf sudah mencanangkan pertumbuhan yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing dan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
Kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala untuk tumbuh dan berkembang secara berkualitas, di samping hambatan klasik Koordinasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan.
Perencanaan yang baik diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan untuk melangkah ke depan menuju pariwisata Indonesia yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan industri yang kredibel, serta perluasan pasar didukung oleh institusi yang kondusif.
SEMESTER 5. PPT buat Presentasi Final Studio Perencanaan bareng sama kelas A di ruang teater. Layout by Teh Sally. Pas presentasi, poster dan x-banner dipasang di depan. PWK FT UNDIP Semarang 2015 angkatan 2013.
Studio 1 belajar ttg memahami profil wilayah, dari situ bisa ditarik garis besar permasalahan utama di swatu wilayah. Nah di studio 2 ini, diselesaikan masalahnya. Jadi wilstudnya ya sama. Cari data juga, cuma data yg buat perencanaan ini lebih dalam, kalo yg di studio 1 kan kaya secara umum aja gituw. Jadi yg studio 2 ini nentuin dulu mau direncanain kaya gimana, aspek dan objek apa aja yang kena perencanaan, terus nyari data mendalam ttg aspek dan objek itu.
Jadi alurnya bukan survey-->dapat masalah-->tujuan--> rencana, karena itu udah di studio 1; tetapi yang ini tujuan-->rencana-->survey-->perencanaan.
Studio Perencanaan kebagi jadi perencanaan wilayah (regional) sama perencanaan focused area (perkotaan). Kalau kurikulum dulu, studio perencanaannya dipisah jadi 2 itu, kalo sekarang dirapel.
Disini aku ganti wilstud, di studio 1 aku di kelompok Weleri Raya (Welerich), di studio 2 aku di kelompok Kendal Raya (Bondokenceng) haha sempet baper
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraOswar Mungkasa
disampaikan oleh Bappeda Maluku Utara pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas pada Lokakarya Back Ground Study Penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. Regional Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara di Kuta, Bali 23 September 2013
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangOswar Mungkasa
disampaikan oleh OSwar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas) pada Rakor BKPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang tanggal 12 Desember 2013
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Oswar Mungkasa
ditulis oleh Oswar Mungkasa dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
ditulis oleh Oswar Mungkasa dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Woro S. Sulistyaningrum
Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas
pada Sosialisasi Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di Aceh 25 September 2013
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan SosialOswar Mungkasa
disampaikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Sosialisasi Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di Aceh 25 September 2013
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...Oswar Mungkasa
dimuat dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua BaratOswar Mungkasa
disampaikan oleh Kepala Bappeda Propinsi Papua Barat pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Dear readers of the West Papua Update tabloid, in this 3rd edition, we are presenting the major topic of marine and sheries resource potentials in Indonesia, particularly in West Papua Province. The potential of sustainable sh in Indonesia is estimated to reach about 6.4 million tons per year making it potential for the development of the shery industry.
In addition, Indonesian waters are also known as the largest source of germ plasma in the world, as more than 37 percent of sh species that have been identi ed worldwide are in Indonesian waters.
On the other hand, marine and shery resources in the province of West Papua are also known to have considerable potential, both in the form of aquaculture and capture sheries, as well as various marine biota and other aquatic ecosystems.
The shery sector contributes about 4.36 percent to the GRDP of West Papua Province, and the largest contributor in this sector is the aquaculture sub-sector. This sub-sector has greater value added than other sub-sectors because it is managed sustainably with relatively meager nancing.
Sorong City, Fakfak Regency, and Manokwari Regency are the areas with the highest shery production in West Papua. The shery industry in these three regions is even projected to drive the economy of West Papua and give positive effect to other sectors.
In order to develop the shery industry in a maximum and sustainable manner, the West Papua Provincial Government
needs full support from entrepreneurs, investors, and all other related parties. With the development of West Papua’s sheries industry, it is expected to encourage the realization of the community’s welfare, especially the shermen.
Another topic we are presenting in this 3rd edition is about the sense of belonging of all West Papuans to jointly develop West Papua, as well as the Government’s full attention to West Papua’s development.
Next is the commitment of the West Papua Provincial Government to provide rst-rate service and passion to serve the whole community in order to deal with the third phase of the medium-term development.
We also are featuring a topic on the various strategic activities that will be implemented by the West Papua Provincial Government until 2019, including a new scheme for the use of the special autonomy fund, accelerated infrastructure development and increased economic growth and exports.
Complementing the main topics of this 3rd edition, several other interesting topics are also featured, including the potential and development of the tourism sector in West Papua, including the hotel and investment businesses. Today, the tourism business is a major driver of socio-economic progress in West Papua.
In addition to the mining and agricultural industries, the marine and shery industries, as well as the tourism industry, are important contributors to the GRDP of West Papua Province.
These are the featured topics in this edition, enjoy reading.
NKRI adalah Negara Kepulauan yang diakui secara Internasional, hal ini adalah hasil Sejarah Perjuangan Panjang Perdebatan dan Diplomasi Internasional. Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) bagian penting, strategis dan vital bagi Kedaulatan dan Keutuhan NKRI, untuk itu membangun NKRI juga memperhatikan pembangunan di PPKT. Indonesia harus menjaga, merawat, mengamankan dan mengembangkan PPKT sebagai kewajiban dalam UNCLOS. PPKT dalam NKRI memang unik dan spesifik, karena tidak semua PPKT berpenghuni/dihuni masyarakat dan atau tidak dapat dihuni oleh manusia karena kondisi alam. Pemerintah telah melakukan banyak intervensi kebijakan untuk mempercepat pembangunan PPKT namun dibutuhkan arah kebijkan dan strategi baru (Reformulasi) karena pembangunan PPKT merupakan tangungjawab bersama, dan tidak mungkin dibebankan kepada satu atau dua Kementerian/Lembaga. Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta mempunyai kontribusi penting untuk mendukung pengelolaan PPKT.
Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia.
Industri perikanan tradisional adalah praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan batang pancing, busur dan panah, harpoon, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, karena hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Meski tidak selalu bergerak secara subsisten, istilah ini banyak digunakan ketika menyinggung ekspansi perikanan komersial yang menekan nelayan dan pembudidaya kecil.
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K
KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
INTERPRETASI CITRA
Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan laut yang besar, Indonesia mempunyai peluang menjadi negara maritim yang kuat dengan strategi sebagai berikut: 1) pembangunan berbasis konsep negara kepulauan dimana laut menjadi faktor dominan, 2) pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan di semua sektor yang terkait, yang meliputi: ruang laut, sumberdaya alam, dan jasa kelautan sebagai penopang kedaulatan ekonomi dan perdagangan, dan 3) pengembangan industri maritim. Agar efektif, kebijakan tersebut perlu didukung oleh kelembagaan kelautan yang memadai, termasuk di dalamnya perikanan.
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaSunoto Mes
Sebagai negara kepulauan Indonesia memerlukan kebijakan berbasis konsep negara kepulauan dengan prinsip-prinsip integrasi darat dan laut sebagai suatu kesatuan ekosistem, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Implementasinya dilakukan dengan 2 prinsip: Konsep negara kepulauan sebagai pola dasar pembangunan dan laut sebagai modal dasar. Pengelolaan laut dapat digunakan dengan konsep tata kelola laut yang baik (good ocean governance) dan implementasinya dengan menggunakan tata guna laut terpadu (integrated sea use management). Pengembangan investasinya dapat digunakan konsep Blue Economy dengan prinsip: keberlanjutan, efisiensi sumberdaya alam, tanpa meninggalkan apapun berupa limbah (zero waste), dan kepedulian sosial. Konsep ini sejalan dengan UU Kelautan yang telah ditetapkan tahun ini. This is a national ocean policy framework initiated and designed based on the principles of sustainability through implementing good ocean governance and integrated sea use management.
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
pembangunan terkesan memanfaatkan tanah pertanian yang ditengarai dapat mengurangi produksi pangan. dengan demikian, dibutuhkan upaya yang masif agar pengalihan lahan pertanian tidak terjadi tanpa pengendalian.
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
artikel ini didasarkan pada kenyataan bahwa tata kelola kolaboratif telah diadopsi dalam hampir seluruh dokumen pebangunan di Indonesia namun dalam kenyataannya masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. untuk itu, makalah ini mencoba memetakan kondisi yang ada berdasar pada pembelajaran maupun studi kasus pelaksanaan SDGs di indonesia. kemudian memberikan pilihan langkah strategis dalam uaya memperkuat tata kelola kolaboratif di indonesia
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
oleh Oswar Mungkasa
FGD Daring Optimalisasi Peran, Fungsi dan Pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) bagi Penerima Manfaat Paska
Housing and Urban Development Institute
Jakarta, 24 Juni 2020
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
disiapkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi publik
Kolobarasi yang berkelanjutan adalah kunci
mewujudkan Ketahanan Kota Jakarta”
Oswar M. Mungkasa
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepualuan
1. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG DAN ARAHAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PULAU/KEPULAUAN
Oswar Muadzin Mungkasa
DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN BAPPENAS
Disampaikan dalam
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
di Ambon, 1 Oktober 2013
2. MATERI PRESENTASI
Peran dan Fungsi RTR Kepulauan Maluku
dan RTR Pulau Papua
Rencana Pembangunan dan RTR Kepulauan
Maluku dan RTR Pulau Papua
Arahan Pemanfaatan Ruang RTR Kepulauan
Maluku dan RTR Pulau Papua
Arahan Pengendalian Pemanfaatan RTR
Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua
2
3. PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN
MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
Ambon, 1 Oktober 2013
4. PERAN DAN FUNGSI RTR
PULAU / KEPULAUAN
4
• Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang
kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
• Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat
operasional rencana umum tata ruang dan disusun apabila:
a) rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar
dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang; dan/atau
b) rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan
yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang
tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.
UU 26/2007 Pasal 14
5. PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN
MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA
5
PERAN FUNGSI : PEDOMAN UNTUK
Perangkat operasionalisasi RTRWN
Alat koordinasi dan sinkronisasi
program pembangunan wilayah
Nusra
Penyusunan rencana pembangunan
dan rencana tata ruang provinsi dan
kab/kota
Perwujudan keterpaduan
pengembangan antar wilayah dan
antar sektor
Pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang
Penentuan lokasi dan fungsi ruang
untuk investasi
RTR Kepulauan Maluku dan Pulau
Papua memiliki dua peran dan fungsi
utama:
1. Menerjemahkan RTRW Nasional ke
dalam RTRW Provinsi dan
Kabupaten/Kota; dan
2. Sinkronisasi program pembangunan
yang diusulkan Pemda
RPerpres RTR Kepulauan Maluku dan
Rperpres RTR Pulau Papua Pasal 3-4
6. • Idealnya, RTRW Provinsi dan Kab/Kota disusun setelah
disusunnya RTR Kepulauan dan Pulau. Namun...
• Hampir semua RTRW (Provinsi dan Kab/Kota) di Prov. Maluku
dan Maluku Utara telah selesai....
6
NO. RTRW STATUS (September 2013)
1 Prov. Maluku Perda 16/2013
2 Prov. Maluku Utara Perda 2/2013
KABUPATEN
1 Prov. Maluku (Total 9 Kabupaten) 8 Kabupaten sudah Perda
2 Prov. Maluku Utara (Total 7 Kabupaten) Semua sudah Perda
KOTA
1 Prov. Maluku (Total 2 Kota)
Masing-masing 1 Kota sudah Perda
2 Prov. Maluku Utara (Total 2 Kota)
PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN
MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA (2)
7. • ... dan di Pulau Papua, meskipun RTRW Provinsi belum Perda, namun
rancangan RTRW Provinsi telah selesai disusun dan mayoritas RTRW
Kabupaten sudah Perda.
7
NO. RTRW STATUS (September 2013)
1 Prov. Papua
Belum Perda
2 Prov. Papua Barat
KABUPATEN
1 Prov. Papua (Total 28 Kabupaten) 14 Kabupaten sudah Perda
2 Prov. Papua Barat (Total 10 Kabupaten) 7 Kabupaten sudah Perda
KOTA
1 Prov. Papua (Total 1 Kota)
Belum Perda
2 Prov. Papua Barat (Total 1 Kota)
• Maka, RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua dapat berperan sebagai:
– Alat sinkronisasi program pembangunan lintas wilayah;
– Arahan jangka panjang dalam rangka revisi RTRW Provinsi dan
Kabupaten/Kota
PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN
MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA (3)
8. RENCANA PEMBANGUNAN DAN RTR
KEPULAUAN / PULAU
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
Ambon, 1 Oktober 2013
9. RENCANA PEMBANGUNAN DAN
RTR KEPULAUAN/PULAU
• RTRW Nasional dengan jangka waktu 20 tahun dirinci oleh RTR
Pulau/Kepulauan. Keduanya diuraikan pelaksanaannya dalam
indikasi program utama 5 tahunan.
• RPJP Nasional dengan jangka waktu 20 tahun diuraikan
tahapan pelaksanaannya melalui RPJM Nasional dengan durasi
5 tahun.
• Mengingat bahwa RPJPN dan RTRWN bersifat saling mengacu,
maka arahan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua juga
merupakan penjabaran dari RPJPN 2005-2025.
• Selain itu, pentahapan indikasi program RTR Kepulauan Maluku
dan RTR Pulau Papua juga sesuai dan selaras dengan pentahapan
RPJPN.
• RPJM Nasional juga mengadopsi RTR Pulau dan Kepulauan di
dalam Buku III
9
10. MISI
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila
MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
YANG BERKEADILAN
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan
yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam
pergaulan dunia internasional
RPJP NASIONAL 2005-2025
Misi dan arah pembangunan terkait RTR Kepulauan Maluku dan RTR
Pulau Papua
10
VISI: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
1. Memperkuat perekonomian domestik
2. Mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak
3. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian
dalam arti luas dan kelautan
4. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan
ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal,
5. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan
potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di
setiap wilayah
6. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah
strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat
mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya
7. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan
wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil
8. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah
kebijakan pembangunan dari inward looking menjadi outward
looking
9. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan
dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara
sinergis
10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi
pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar
pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan
8 MISI
11. MISI
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
Mewujudkan Pemerataan pembangunan yang
berkeadilan
MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI
MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA
KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN
BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam
pergaulan dunia internasional
RPJP NASIONAL 2005-2025
Misi dan arah pembangunan terkait RTR Kepulauan Maluku dan RTR
Pulau Papua
11
VISI: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
1. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air
2. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan
3. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis
Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah
4. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi
Geologi Indonesia
5. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi,
optimal, dan berkelanjutan yang meliputi (a)
perhubungan laut; (b) industri maritim; (c)
perikanan; (d) wisata bahari; (e) energi dan sumber
daya mineral; (f) bangunan laut; dan (g) jasa
kelautan
8 MISI
12. 12
MISI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RPJPN
2005-2025 DIADOPSI DI DALAM RTR
KEPULAUAN MALUKU
MISI RPJPN 2005-2025
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila
MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA
SAING
Mewujudkan masyarakat demokratis
berlandaskan hukum
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan
bersatu
MEWUJUDKAN PEMERATAAN
PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN
LESTARI
MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI
NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI,
MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN
KEPENTINGAN NASIONAL
Mewujudkan Indonesia berperan penting
dalam pergaulan dunia internasional
TUJUAN PENATAAN RUANG KEP. MALUKU
Mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan
Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis
pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi
lepas pantai, perkebunan serta kehutanan yang
berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah
Pesisir dan Pulau Kecil
Mewujudkan pusat konservasi keanekaragaman hayati
kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang
(Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit
30% dari luas daratan
Mewujudkan sistem jaringan prasarana yang handal
berbasis Gugus Pulau, serta kawasan permukiman
perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan
negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan
dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara
Palau
Menjadi
dasar
penyusun
an
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG KEP. MALUKU
13. 13
MISI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RPJPN
2005-2025 DIADOPSI DI DALAM RTR
PULAU PAPUA
MISI RPJPN 2005-2025
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila
MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING
Mewujudkan masyarakat demokratis
berlandaskan hukum
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
YANG BERKEADILAN
MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI
MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA
KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN
BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam
pergaulan dunia internasional
TUJUAN PENATAAN RUANG PULAU PAPUA
Mewujudkan pusat pengembangan wilayah
berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan
didukung prasarana dan sarana yang handal
Mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling
sedikit 70% dari luas Pulau Papua dan
kelestarian keanekaragaman hayati kelautan
dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang
(Coral Triangle)
Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi
berbasis pertanian, perikanan, pariwisata serta
pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip
keberlanjutan.
Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai
beranda depan negara dan pintu gerbang
internasional yang berbatasan dengan Negara Papua
Nugini, Negara Palau dan Negara Australia
Menjadi dasar
penyusunan
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG PULAU PAPUA
14. 14
RPJM NASIONAL 2010-2014
BUKU III – KEP. MALUKU
TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU
1 Meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku
dan Maluku Utara
2 Meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan
sumber daya laut dan perkebunan di wilayah
Maluku
3 Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan
jangkauan pelayanan prasarana dan sarana
transportasi, baik darat, laut maupun udara
4 Mewujudkan keseimbangan pembangunan
wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan,
wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MALUKU
1 Pengembangan sentra produksi komoditas
unggulan
2 Penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui
pendekatan kesejahteraan dan keamanan
3 Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup secara berkelanjutan
4 Peningkatan ketahanan pangan di tingkat
wilayah
5 Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi
bencana alam
TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN MALUKU
MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025
15. 15
RPJM NASIONAL 2010-2014
BUKU III – PULAU PAPUA
TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA
1 Meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Papua
2 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap
pelayanan publik dasar
3 Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Papua dan Papua
Barat
4 Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan
5 Melakukan transformasi struktural perekonomian di wilayah Papua yang
didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah
6 Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan
tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan
hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha
7 Meningkatkan jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar yang
menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua
8 Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus untuk kesejahteraan
masyarakat dan kemajuan wilayah Papua
ARAH KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN PAPUA
1 Pengembangan sektor dan
komoditas unggulan
2 Pengembangan wilayah
perbatasan dengan memadukan
peningkatan kesejahteraan dan
keamanan
3 Peningkatan ketahan pangan di
tingkat wilayah
4 Pelestarian dan pemanfaatan
keragaman hayati di wilayah
Papua
5 Peningkatan kewaspadaan dini
terhadap potensi bencana alam
TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUA
MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025
16. • Arahan RPJMN 2015-2019 di dalam RPJPN 2005-2025 yang
terkait penataan ruang wilayah kepulauan dan pulau:
1. Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber
daya manusia berkualitas;
2. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber
daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi
lingkungan hidup;
3. Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di
seluruh wilayah Indonesia;
4. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana
tata ruang;
5. Terwujudnya konservasi sumber daya air.
16
RPJM NASIONAL 2015-2019
17. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG RTR
KEPULAUAN MALUKU DAN PULAU PAPUA
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
Ambon, 1 Oktober 2013
18. • Arahan pemanfaatan ruang adalah perwujudan dari
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
• Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari (Pasal 58 di
kedua RPerpres):
– indikasi program utama;
– indikasi sumber pendanaan;
– indikasi instansi pelaksana; dan
– indikasi waktu pelaksanaan
• Untuk RTR Pulau/Kepulauan, Indikasi Program Utama
mengacu pada Strategi Operasionalisasi Perwujudan
Struktur dan Pola Ruang
18
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
19. • Indikasi sumber pendanaan , instansi pelaksana dan waktu
pelaksanaan merupakan upaya untuk memperjelas peran
masing-masing sektor dalam mewujudkan RTR Kepulauan
Maluku dan RTR Pulau Papua.
• Indikasi waktu pelaksanaan antara RTR Kepulauan
Maluku, RTRWN dan RPJPN sesuai.19
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (2)
2013-2014 2015-2019 2020-2024 2025-2027
2015-2019 2020-2024 2025-20272010-20142008-2009
2015-2019 2020-20242010-20142005-2009
RTRWN
RPJPN
PJM I PJM II PJM III PJM IV
PJM I PJM II PJM III PJM IV
RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IV
CONTOH
20. • Indikasi Program di dalam RTR Kepulauan Maluku dan
Pulau Papua harus menjadi perhatian sektor-sektor yang
ditetapkan sebagai instansi pelaksana.
• Indikasi Program yang ditetapkan juga harus diadopsi di
dalam rencana sektoral (Renstra, Renja K/L; Renstra
SKPD, Renja SKPD), selain menjadi acuan penyusunan
rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).
• RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua akan dapat
terwujud apabila Indikasi Program tersebut didukung
dengan alokasi pendanaan yang ditetapkan di dalam
rencana sektoral dan rencana pembangunan daerah
20
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (3)
21. 21
KETERKAITAN PROGRAM RTR
PULAU/KEPULAUAN DAN RENCANA
PEMBANGUNAN
Tujuan & Jakstra RTR
Pulau/Kepulauan
Tujuan & Arah
Pengembangan Wilayah
per Pulau
Strategi Operasionalisasi
Struktur dan Pola Ruang
Program Pembangunan
per Pulau
Arahan Pemanfaatan
Ruang
Arahan Pemanfaatan
Ruang RTRW
Prov/Kab/Kota - Perda
RPJMD - Perda
Renstra SKPD
Renja SKPD
Saling Mengacu
Saling Mengacu
Saling Mengacu
Menjadi Acuan
PerpresPerpres
22. ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN PULAU
PAPUA
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
Ambon, 1 Oktober 2013
23. 23
ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
• Arahan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan
upaya untuk membatasi, mendorong, memberi batasan
pemanfaatan ruang.
• Arahan pengendalia pemanfaatan ruang terdiri dari (Pasal 61
di kedua RPerpres):
– indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;
– arahan perizinan;
– arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
– arahan pengenaan sanksi
24. 24
ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG (2)
• Arahan perizinan dan pengenaan sanksi mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku.
• Perlu menjadi catatan, bahwa RTR Kepulauan Maluku dan Papua tidak
dapat dijadikan dasar pemberian izin (Pasal 3 ayat 2 di kedua RPerpres)
• Indikasi arahan peraturan zonasi RTR Kepulauan Maluku dan Pulau
Papua merupakan indikasi arahan Peraturan Zonasi sistem nasional.
• Indikasi arahan PZ sistem nasional menjadi dasar penyusunan : (1)
indikasi arahan PZ sistem provinsi, (2) ketentuan umum PZ di
Kabupaten/Kota dan (3) Peraturan Zonasi.
• Indikasi arahan peraturan zonasi RTR Kepulauan Maluku dan Pulau
Papua juga mengakomodir Indikasi Arahan PZ pada RTRW Provinsi
dan Kab/Kota yang telah ada.
• Selain itu, Indikasi arahan PZ RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
juga mengidentifikasi arahan yang bersifat strategis secara nasional.
25. 25
ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG (3)
• Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:
a) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka
mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
b) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana
tata ruang; dan
c) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka
pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
• Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan
yang didorong pengembangannya
• Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan
yang dibatasi pengembangannya (Pasal 117 RPerpres RTR Kep. Maluku
dan Pasal 122 RPerpres RTR Pulau Papua)
PP 15/2010 Pasal 169
26. INSENTIF, DISINSENTIF, SANKSI
• Perbedaan ketiga hal tersebut dapat
dijelaskan berdasarkan standar perilaku
– khususnya dalam kaitannya dengan
kepatuhan terhadap peraturan-
perundang-undangan.
• Pada umumnya, perilaku terhadap suatu
kebijakan (peraturan perundang-
undangan) bersifat STANDAR.
• Untuk meningkatkan perilaku standar
tersebut menjadi perilaku yang IDEAL,
maka dapat diberikan INSENTIF.
• Namun, bila perilaku ideal yang
diharapkan tersebut tidak terjadi, maka
diberikan DISINSENTIF berupa
pencabutan insentif
• Sebaliknya bila yang terjadi adalah
perilaku yang dilarang, maka diterapkan
SANKSI, untuk mengembalikan pada
perilaku standar.
Perbedaan Posisi antara
Sanksi dan Insentif
Standar
Perilaku
Disinsentif
Insentif
Perilaku
ideal
Perilaku
dilarang Sanksi
26 Sumber: Kajian Bappenas, 2011
DISINSENTIF adalah
pencabutan INSENTIF
27. INSENTIF - DISINSENTIF
27
NO JENIS – JENIS INSENTIF JENIS – JENIS DISINSENTIF
1 Pemberian keringanan pajak Pengenaan pajak yang tinggi
2 Pengurangan retribusi Kewajiban memberi kompensasi
3 Pemberian kompensasi Persyaratan khusus dalam perizinan
4 Subsidi silang Kewajiban memberi imbalan
5 Kemudahan prosedur perizinan Pemberian status tertentu
6 Imbalan Penalti
7 Sewa ruang Pembatasan penyediaan sarana dan
prasarana
8 Urun saham
9 Pembangunan serta pengadaan
infrastruktur
10 Penghargaan dan fasilitasi
11 Publikasi dan promosi
Sumber: UUPR dan PP 15/2010
28. CONTOH USULAN MEKANISME INSENTIF
PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK Sumber: Kajian Bappenas, 2011
• Diusulkan juga agar insentif-disinsentif penataan ruang dibatasi pada jenis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah kepada masyarakat. Sebab insentif-disinsentif oleh Pemerintah kepada Daerah dan antar Daerah sudah diatur di
dalam peraturan perundangan kerjasama antar Daerah
Tema inti yang diusulkan Panitia kepada Narasumber dari Bappenas adalah untuk menjabarkan Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang RTR Pulau/Kepulauan.Selain tema inti tersebut, penting bagi Bappenas untuk menegaskan posisi RTR Pulau/Kepulauan dan kaitannya dengan Rencana Pembangunan (RPJPN dan RPJMN)
Peran dan fungsi diambil dari batang tubuh RPerpres RTR Kep. Maluku dan Pulau Papua.Semua peran dan fungsi tersebut intinya adalah penerjemahan RTRWN dan alat sinkronisasi program pembangunan
UUPR tidak mengamanatkan bahwa peraturan perundangan terkait penataan ruang harus disusun secara berurutan (misal: RTRW Provinsi menunggu RTR Pulau; RTRW Kab/Kota menunggu RTRW Provinsi)Prinsip utama yang harus dipegang adalah RTR di semua tingkatan harus “komplementer” (pasal 6 ayat 2 UU 26/2007): penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya
Dari 8 misi RPJPN, 4 misi (Misi 2,5,6,7) berkaitan dengan penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan. Dari keempat misi tersebut, dipilih arahan pembangunan (turunan Misi) yang sesuai dengan tujuan penataan ruang pulau/kepulauan.
Keempat misi RPJPN 2005-2025 menjadi landasan penyusunan Tujuan Penataan Ruang Kep. Maluku dan Pulau Papua.Tujuan Penataan Ruang masing-masing wilayah menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi penataan ruang.
Penyusunan Buku III RPJMN 2010-2014 telah mengadopsi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau/Kepulauan yang tercantum dalam draft RTR Kep. Maluku dan Pulau PapuaMeskipun idealnya RTR Pulau/Kepulauan dulu yang ditetapkan, baru menjadi acuan bagi RPJMN (mengingat jangka waktu RTR Pulau/Kepulauan adalah 20 tahun dan RPJMN hanya 5 tahun).
Arahan RPJPN untuk RPJMN tahap III (2015-2019) dipilih yang sesuai dengan tujuan penataan ruang pulau dan kepulauan.
Umumnya, baik di dalam RTRWN maupun RTRW Prov dan Kab/Kota, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dituangkan di dalam arahan pemanfaatan ruang.Namun, mengingat bahwa RTR Pulau dan Kepulauan adalah penjabaran dari RTRWN, maka bagian paling penting dari RTR Pulau dan Kepulauan adalah Strategi Operasionalisasi. Strategi Operasionalisasi ini menjabarkan rencana struktur dan pola ruang yang diamanatkan RTRWN, sehingga RTR Pulau dan Kepulauan tidak memiliki rencana struktur dan pola tersendiri.Karena tidak ada uraian rencana struktur dan pola tersendiri, maka Arahan Pemanfaatan Ruang RTR Pulau dan Kepulauan mengadopsi Strategi Operasionalisasi Penjabaran Rencana Struktur dan Pola Ruang.
Catatan: Pentahapan indikasi program di dalam RTR Maluku dan RTR Kep. Papua sedikit berbeda. Pada RTR Kep. Maluku, tahun akhir adalah 2027. Namun pada RTR Pulau Papua sampai dengan 2029.4 Perpres RTR Pulau yang sudah terbit (Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) serta RPerpres RTR Kep. Nusra juga menggunakan tahun akhir 2027