SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
NOMOR : 22 TAHUN 2010 
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2010 
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
PROVINSI JAWA BARAT 
ARAHAN PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) 
I. KAWASAN ANDALAN SISTEM NASIONAL 
No Kawasan Andalan Sektor Unggulan 
1 Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur 
dan Sekitarnya) 
 Pertanian 
 Pariwisata 
 Industri 
 Perikanan 
2 Kawasan Sukabumi dan Sekitarnya  Perikanan 
 Pertanian 
 Pariwisata 
 Perkebunan 
3 Kawasan Purwakarta, Subang, Karawang 
(Purwasuka) 
 Pertanian 
 Industri 
 Pariwisata 
 Perikanan 
4 Kawasan Cekungan Bandung  Industri 
 Pertanian 
 Pariwisata 
 Perkebunan 
5 Kawasan Cirebon-Indramayu- 
MajalengkaKuningan) 
 Pertanian 
 Industri 
 Perikanan 
 Pertambangan 
6 Kawasan Priangan Timur-Pangandaran  Pertanian 
 Industri 
 Perkebunan 
 Pariwisata 
 Perikanan
II. ARAHAN PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) 
Wilayah 
Pengembangan 
(WP) 
Tema 
Pengembangan Arah Pengembangan Fokus Pengembangan 
Sektor 
Unggulan dan 
Potensial 
Wilayah 
WP 
Bodebekpunjur 
Mengendalikan 
perkembangan fisik 
wilayah 
Melengkapi fasilitas 
pendukung PKNp dan PKL 
Kota Bogor, Kota Depok 
dan Kota Bekasi diarahkan 
sebagai kota terdepan 
ibukota Negara yang 
merupakan bagian dari 
pengembangan KSN 
Jabodetabekpunjur untuk 
mendorong pengembangan 
PKN kawasan perkotaan 
Jabodetabek, menjadi simpul 
pelayanan dan jasa perkotaan, 
serta mengembangkan sektor 
perdagangan, jasa dan industri 
padat tenaga kerja; 
Kabupaten Bogor dan Bekasi 
diarahkan menjadi kawasan 
penyangga dalam sistem PKN 
kawasan perkotaan 
Jabodetabek, serta untuk 
mengembangkan sektor 
industri ramah lingkungan 
dan hemat penggunaan air 
tanah, serta kegiatan 
pertambangan mineral 
logam dan non logam untuk 
mendukung pembangunan 
di Bodebekpunjur; 
Kawasan Puncak di 
Kabupaten Bogor - Cianjur 
diarahkan pada kegiatan 
rehabilitasi dan revitalisasi 
kawasan lindung di KSN 
Jabodetabekpunjur. 
Pariwisata, industri 
manufaktur, 
perikanan, 
perdagangan, jasa, 
pertambangan, 
agribisnis dan 
agrowisata 
Mengembangkan 
infrastruktur strategis 
Mengembangkan 
perdagangan jasa, industri 
non polutan dan industri 
kreatif, pariwisata 
Investasi padat modal yg 
efisien lahan, air baku, 
energi, teknologi tinggi, 
nonpolutif 
Pengendalian pemanfaatan 
lahan di kaw. konservasi, 
pelibatan swasta & 
masyarakat dalam kegiatan 
ekonomi, peningkatan SDM 
lokal 
Peningkatan produksi dan 
distribusi pangan (padi, 
jagung, kedelai dan protein 
hewani) 
WP Purwasuka 
Mendorong 
pengembangan 
kawasan dengan 
tetap mengendalikan 
sawah di Pantura 
Melengkapi fasilitas 
pendukung PKW dan PKL 
PKW Cikampek-Cikopo 
diarahkan untuk memenuhi 
fungsinya sebagai PKW 
dengan melengkapi sarana 
dan prasarana minimal yang 
terintegrasi dengan wilayah 
pengaruhnya; 
Kabupaten Purwakarta 
diarahkan pada kegiatan 
industri non-polutif dan 
nonekstraktif atau tidak 
mengganggu irigasi dan 
cadangan air, industri 
kreatif, pariwisata dan 
agroindustri, serta kegiatan 
pertambangan mineral 
logam dan non logam; 
Kabupaten Subang 
diarahkan menjadi simpul 
pendukung pengembangan 
PKN Kawasan Perkotaan 
Bandung Raya, diarahkan 
pada kegiatan pertanian 
lahan basah berkelanjutan, 
industri non-polutif dan 
nonekstraktif atau tidak 
mengganggu irigasi dan 
cadangan air dan tidak 
mengakibatkan alih fungsi 
lahan sawah, bisnis 
kelautan, serta kegiatan 
pertambangan mineral 
nonlogam. 
Pertanian, 
perkebunan, 
kehutanan, 
peternakan, 
perikanan, bisnis 
kelautan, industri 
pengolahan, 
pariwisata, dan 
pertambangan. 
Mengembangkan 
infrastruktur strategis 
Mengembangkan pertanian 
tanaman pangan, 
agroindustri, industri 
manufaktur non polutif dan 
non ekstraktif, industri kreatif 
dan multimedia, bisnis 
kelautan yang berdaya saing 
tinggi dan berorientasi 
ekspor 
Wilayah 
Pengembangan 
(WP) 
Tema 
Pengembangan Arah Pengembangan Fokus Pengembangan 
Sektor 
Unggulan dan 
Potensial 
Wilayah
Kabupaten Karawang 
diarahkan menjadi simpul 
pendukung pengembangan 
PKN Kawasan Perkotaan 
Bodedek, untuk kegiatan 
pertanian lahan basah 
berkelanjutan, bisnis 
kelautan, industri nonpolutif 
dan non-ekstraktif atau tidak 
mengganggu irigasi dan 
cadangan air, serta 
agroindustri. 
WP 
Ciayumajakuning 
Mendorong 
pengembangan 
wilayah gerbang 
timur Jawa Barat 
Melengkapi fasilitas 
pendukung PKN, PKW dan 
PKL 
Kota Cirebon diarahkan 
sebagai kota inti dari PKN 
dengan sarana dan 
prasarana minimal PKN yang 
terintegrasi dengan wilayah 
pengaruhnya, serta menjadi 
simpul utama pelayanan jasa 
dan perdagangan, dan 
industri di Daerah bagian 
timur, serta untuk kegiatan 
wisata 
budaya dan religi; 
Kabupaten Cirebon 
diarahkan sebagai bagian 
dari PKN dengan sarana dan 
prasarana minimal yang 
terintegrasi, dan 
mengarahkan kegiatan 
utama pada sektor industri, 
bisnis kelautan dan 
pertanian, serta kegiatan 
pertambangan mineral; 
Kabupaten Indramayu 
diarahkan menjadi PKW 
dengan sarana dan 
prasarana minimal yang 
terintegrasi, serta diarahkan 
kegiatan utama pada 
pertanian lahan basah 
berkelanjutan, bisnis 
perikanan dan kelautan, 
industri, pertambangan 
terutama minyak dan gas; 
Kabupaten Majalengka 
diarahkan menjadi lokasi 
Bandar udara Internasional 
Jawa Barat dan Aerocity di 
Kertajati, daerah konservasi 
utama Taman Nasional 
Gunung Ciremai, serta untuk 
kegiatan agrobisnis dan 
industri bahan bangunan, 
serta kegiatan 
pertambangan mineral, serta 
pengembangan sarana dan 
prasarana yang terintegrasi 
di PKW Kadipaten; 
Kabupaten Kuningan 
diarahkan sebagai PKL, 
dengan sarana dan 
prasarana pendukung 
minimal, serta diarahkan 
untuk menampung kegiatan 
sektor pertanian, wisata 
alam, agroindustri, dan 
daerah konservasi utama 
Taman Nasional Gunung 
Ciremai termasuk 
perlindungan sumberdaya 
air; dan 
Agribisnis, 
agroindustri, 
perikanan, 
pertambangan, 
periwisata 
Mengembangkan 
infrastruktur strategis 
Pola ruang PKN dalam 
bentuk ring (Ring 1: Jasa 
perdagangan dan 
transportasi, Ring 2: Industri 
berbasis lokal, Ring 3: 
Penyedia bahan baku) 
Mengembangkan wisata 
budaya, religi dan alam 
Mendorong agribisnis yang 
didukung sektor industri, 
perikanan laut dan darat, 
pertanian tanaman pangan, 
kehutanan, perkebunan & 
peternakan di kawasan 
pinggiran 
Mendorong pengembangan 
hutan mangrove, rumput laut 
dan perikanan tambak 
Pengendalian perikanan 
tangkap di kawasan pesisir 
Wilayah 
Pengembangan 
(WP) 
Tema 
Pengembangan Arah Pengembangan Fokus Pengembangan 
Sektor 
Unggulan dan 
Potensial 
Wilayah
Kabupaten Sumedang 
diarahkan sebagai PKL, 
dengan sarana dan 
prasarana minimal, serta 
untuk kegiatan utama 
agrobisnis dan industri, serta 
kegiatan pertambangan 
mineral. 
WP Priatim - 
Pangandaran 
Mendorong 
perkembangan PKW 
Tasikmalaya 
dan PKNp 
Pangandaran, 
serta 
pengembangan 
secara terbatas 
kawasan Daerah 
bagian Selatan. 
Melengkapi fasilitas 
pendukung PKW dan PKL 
Kota Tasikmalaya 
diarahkan sebagai bagian 
dari PKW dengan sarana dan 
prasarana minimal PKW 
yang terintegrasi, serta 
pusat pengembangan 
industri kerajinan, 
perdagangan dan jasa; 
Kabupaten Tasikmalaya 
diarahkan untuk kegiatan 
sektor pertanian dan 
agroindustri, perikanan dan 
industri pengolahan 
perikanan, pusat 
pengembangan industri 
kerajinan, wisata alam, dan 
kegiatan pertambangan 
mineral logam dan non 
logam ; 
Kabupaten Garut diarahkan 
untuk kegiatan pertanian 
dan industri pengolahan 
pertanian, perikanan dan 
industri pengolahan 
perikanan, wisata alam dan 
minat khusus, serta kegiatan 
pertambangan mineral 
logam dan non logam; 
Rancabuaya di Kabupaten 
Garut diarahkan sebagai 
PKWp dengan sarana dan 
prasarana minimal yang 
terintegrasi, serta kegiatan 
wisata minat khusus; 
Kabupaten Ciamis diarahkan 
untuk kegiatan sektor 
pertanian, industri 
pengolahan hasil pertanian, 
wisata pantai, perikanan dan 
industri pengolahan 
perikanan, serta kegiatan 
pertambangan mineral non 
logam; 
Pangandaran di Kabupaten 
Ciamis diarahkan sebagai 
PKW dan PKNp dengan 
sarana dan prasarana 
minimal yang terintegrasi 
serta diarahkan sebagai 
daerah tujuan wisata 
nasional dan internasional; 
Kota Banjar diarahkan 
sebagai PKWp dengan 
sarana dan prasarana 
minimal yang terintegrasi, 
serta kegiatan sektor 
perdagangan, jasa, dan 
sebagai pintu gerbang 
Daerah berbatasan dengan 
Provinsi Jawa Tengah. 
Pertanian, 
perkebunan, 
perikanan tangkap, 
pariwisata, industri 
pengolahan, 
pertambangan 
mineral 
Mengembangkan 
infrastruktur strategis 
Mengembangkan pariwisata 
Pangandaran dsk 
Mengembangkan sektor dan 
komoditas unggulan dengan 
meningkatkan akses 
sentrasentra produksi 
Wilayah 
Pengembangan 
(WP) 
Tema 
Pengembangan Arah Pengembangan Fokus Pengembangan 
Sektor 
Unggulan dan 
Potensial 
Wilayah
WP Sukabumi dsk 
Mendorong 
perkembangan 
koridor 
SukabumiCianjur dan 
PKNp Palabuhanratu, 
serta membatasi 
perkembangan di 
bagian selatan 
Kabupaten 
Sukabumi dan 
Kabupaten Cianjur. 
Melengkapi fasilitas 
pendukung PKW dan PKL 
Kota Sukabumi diarahkan 
untuk pengembangan 
agribisnis, pengembangan 
pusat pengolahan hasil 
peternakan, wisata agro, 
industri non-polutif dan 
tidak mengganggu resapan 
air, serta perdagangan dan 
jasa yang mendukung fungsi 
PKW Sukabumi; 
Kabupaten Sukabumi 
diarahkan untuk 
pengembangan agribisnis, 
pengembangan kawasan 
pengembalaan umum 
ternak ruminansia, wisata 
pantai, wisata agro, wisata 
minat khusus, industri 
nonpolutif dan tidak 
mengganggu resapan air, 
perdagangan dan jasa yang 
mendukung fungsi PKW 
Palabuhanratu dan simpul 
layanan wilayah sekitarnya, 
pengembangan wilayah 
pesisir selatan melalui 
pengembangan wisata 
pantai dan wisata minat 
khusus serta perikanan 
tangkap, serta 
pertambangan mineral 
logam dan non logam; 
Palabuhanratu di 
Kabupaten Sukabumi 
diarahkan pula sebagai 
PKNp, dengan sarana dan 
prasarana minimal yang 
terintegrasi, serta diarahkan 
untuk kegiatan bisnis 
kelautan skala nasional dan 
internasional; dan 
Kabupaten Cianjur diarahkan 
untuk pengembangan 
agribisnis tanaman pangan, 
pengembangan kawasan 
pengembalaan umum 
ternak ruminansia, wisata 
agro, wisata alam, industri 
kreatif, pengembangan 
wilayah pesisir untuk 
perikanan tangkap, wisata 
minat khusus, serta 
kegiatan pertambangan 
mineral logam dan non 
logam. 
Pertanian, 
perkebunan, 
peternakan, 
perikanan 
tangkap, 
pariwisata, industri 
pengolahan, bisnis 
kelautan, dan 
pertambangan 
mineral. 
Mengembangkan 
infrastruktur strategis 
Mengembangkan agribisnis, 
industri non-polutif dan tidak 
mengganggu resapan air, 
wisata pantai dan agro, dan 
wisata minat khusus. 
Pengembangan bisnis 
kelautan yang berwawasan 
lingkungan dengan 
memanfaatkan modal 
investasi untuk 
menghasilkan daya saing 
global 
WP KK Cekungan 
Bandung 
Mengendalikan 
pembangunan 
dengan 
mengoptimalkan 
fungsi pemerintahan 
di tingkat pusat dan 
daerah 
Melengkapi fasilitas 
pendukung PKN, PKW dan 
PKL 
Kota Bandung diarahkan 
sebagai kota inti dari PKN 
dengan kegiatan utama 
perdagangan dan jasa, 
industri kreatif dan teknologi 
tinggi, pariwisata, dan 
transportasi; 
Kabupaten Bandung 
diarahkan sebagai bagian 
dari PKN, dengan kegiatan 
utama industri non-polutif, 
wisata alam, pertanian dan 
perkebunan; 
Kabupaten Bandung Barat 
diarahkan sebagai bagian 
dari PKN dengan kegiatan 
utama industri non-polutif, 
pertanian, industri kreatif, 
dan teknologi tinggi; 
Pertanian 
hortikultura, 
industri nonpolutif, 
industri kreatif, 
perdagangan dan 
jasa, pariwisata, 
perkebunan 
dengan 
meningkatkan 
manajemen 
pembangunan 
yang berkarakter 
lintas 
Kabupaten/Kota 
yang secara 
kolektif berbagi 
peran membangun 
dan percepatan 
perwujudan 
Mengendalikan 
pengembangan kegiatan di 
kawasan perkotaan 
Mengembangkan kawasan 
pinggiran PKN dengan tetap 
menjaga fungsi lindung 
kawasan 
Mengembangkan 
pembangunan dan hunian 
vertikal 
Wilayah 
Pengembangan 
(WP) 
Tema 
Pengembangan Arah Pengembangan Fokus Pengembangan 
Sektor 
Unggulan dan 
Potensial 
Wilayah
Kota Cimahi diarahkan 
sebagai kota inti dari PKN 
dengan kegiatan utama 
perdagangan dan jasa, 
industri kreatif dan teknologi 
tinggi; dan 
Kabupaten Sumedang 
diarahkan sebagai PKL, 
dilengkapi sarana dan 
prasarana pendukung 
minimal, serta pusat 
pendidikan tinggi di kawasan 
Jatinangor, agrobisnis dan 
industri. 
PKN Metropolitan 
Bandung Raya 
GUBERNUR JAWA BARAT, 
AHMAD HERYAWAN

More Related Content

What's hot

Membaca banten dalam perspektif keunggulan sda
Membaca banten dalam perspektif keunggulan sdaMembaca banten dalam perspektif keunggulan sda
Membaca banten dalam perspektif keunggulan sdaAchmad Rozi El Eroy
 
Jurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, Aceh
Jurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, AcehJurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, Aceh
Jurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, AcehMuhammad Nazir
 
Pembangunan Papua
Pembangunan PapuaPembangunan Papua
Pembangunan PapuaSyah Rul
 
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...CIFOR-ICRAF
 
Agropolitan sibima pangandaran
Agropolitan sibima pangandaranAgropolitan sibima pangandaran
Agropolitan sibima pangandaranWarino Sikepis
 
MOu green arts pantai nganteb - 2021
MOu green arts  pantai nganteb - 2021MOu green arts  pantai nganteb - 2021
MOu green arts pantai nganteb - 2021juni apri
 
Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan
Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasanPemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan
Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasanRafitanoga
 
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di AcehBerinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di AcehIbnu Sahidhir
 
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)Oswar Mungkasa
 

What's hot (9)

Membaca banten dalam perspektif keunggulan sda
Membaca banten dalam perspektif keunggulan sdaMembaca banten dalam perspektif keunggulan sda
Membaca banten dalam perspektif keunggulan sda
 
Jurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, Aceh
Jurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, AcehJurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, Aceh
Jurnal Komoditas Unggulan Perikanan Pidie Jaya, Aceh
 
Pembangunan Papua
Pembangunan PapuaPembangunan Papua
Pembangunan Papua
 
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
 
Agropolitan sibima pangandaran
Agropolitan sibima pangandaranAgropolitan sibima pangandaran
Agropolitan sibima pangandaran
 
MOu green arts pantai nganteb - 2021
MOu green arts  pantai nganteb - 2021MOu green arts  pantai nganteb - 2021
MOu green arts pantai nganteb - 2021
 
Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan
Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasanPemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan
Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan
 
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di AcehBerinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
 
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)
 

Similar to lampiran i wp

MARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptx
MARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptxMARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptx
MARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptxgiribayu
 
Laporan promosi pariwisata
Laporan promosi pariwisataLaporan promosi pariwisata
Laporan promosi pariwisataIsmail Ahmad
 
04. Persentasi pak kades Ponggok oke.pdf
04. Persentasi pak kades Ponggok oke.pdf04. Persentasi pak kades Ponggok oke.pdf
04. Persentasi pak kades Ponggok oke.pdfdesriantoboy2
 
Lap tanaman unggulan daerah
Lap tanaman unggulan daerah Lap tanaman unggulan daerah
Lap tanaman unggulan daerah Ismail Ahmad
 
Pengenalan Kabupaten Bandung Barat
Pengenalan Kabupaten Bandung BaratPengenalan Kabupaten Bandung Barat
Pengenalan Kabupaten Bandung Baratreadoneitz
 
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...Oswar Mungkasa
 
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...claramonalisa09
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5BappedaLampungUtara
 
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxRencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxzulfaalya1
 
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyRencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyHairullah Gazali
 
Bahan paparan kapet 28 juni 2013 aceh
Bahan paparan kapet 28 juni 2013 acehBahan paparan kapet 28 juni 2013 aceh
Bahan paparan kapet 28 juni 2013 acehNachan
 
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...claramonalisa09
 
Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Yayasan CAPPA
 
PPTANP ujian terbuka 19 Juni 2013 new1
PPTANP ujian terbuka 19 Juni  2013 new1PPTANP ujian terbuka 19 Juni  2013 new1
PPTANP ujian terbuka 19 Juni 2013 new1ignatiuswirawan
 
Dpm ptsp pitch deck (bahasa version)
Dpm ptsp pitch deck (bahasa version)Dpm ptsp pitch deck (bahasa version)
Dpm ptsp pitch deck (bahasa version)iswatunhasanah13
 
Bab 4 bismillah (hal. 46 76) sudah
Bab 4 bismillah (hal. 46 76) sudahBab 4 bismillah (hal. 46 76) sudah
Bab 4 bismillah (hal. 46 76) sudahstudiopracimantoro
 
TOBA INTEGRATED MASTERPLAN
TOBA INTEGRATED MASTERPLANTOBA INTEGRATED MASTERPLAN
TOBA INTEGRATED MASTERPLANDiari Rizal
 
lampiran viii indikasi program KABUPATEN
lampiran viii indikasi program KABUPATENlampiran viii indikasi program KABUPATEN
lampiran viii indikasi program KABUPATENAdi T Wibowo
 

Similar to lampiran i wp (20)

MARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptx
MARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptxMARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptx
MARKET REASRCH PLBN MOTAAIN.pptx
 
Laporan promosi pariwisata
Laporan promosi pariwisataLaporan promosi pariwisata
Laporan promosi pariwisata
 
04. Persentasi pak kades Ponggok oke.pdf
04. Persentasi pak kades Ponggok oke.pdf04. Persentasi pak kades Ponggok oke.pdf
04. Persentasi pak kades Ponggok oke.pdf
 
5 7-1-sm
5 7-1-sm5 7-1-sm
5 7-1-sm
 
Lap tanaman unggulan daerah
Lap tanaman unggulan daerah Lap tanaman unggulan daerah
Lap tanaman unggulan daerah
 
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
Sos dak 2012   kelautan & perikananSos dak 2012   kelautan & perikanan
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
 
Pengenalan Kabupaten Bandung Barat
Pengenalan Kabupaten Bandung BaratPengenalan Kabupaten Bandung Barat
Pengenalan Kabupaten Bandung Barat
 
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
 
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
 
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxRencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
 
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyRencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
 
Bahan paparan kapet 28 juni 2013 aceh
Bahan paparan kapet 28 juni 2013 acehBahan paparan kapet 28 juni 2013 aceh
Bahan paparan kapet 28 juni 2013 aceh
 
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
 
Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029
 
PPTANP ujian terbuka 19 Juni 2013 new1
PPTANP ujian terbuka 19 Juni  2013 new1PPTANP ujian terbuka 19 Juni  2013 new1
PPTANP ujian terbuka 19 Juni 2013 new1
 
Dpm ptsp pitch deck (bahasa version)
Dpm ptsp pitch deck (bahasa version)Dpm ptsp pitch deck (bahasa version)
Dpm ptsp pitch deck (bahasa version)
 
Bab 4 bismillah (hal. 46 76) sudah
Bab 4 bismillah (hal. 46 76) sudahBab 4 bismillah (hal. 46 76) sudah
Bab 4 bismillah (hal. 46 76) sudah
 
TOBA INTEGRATED MASTERPLAN
TOBA INTEGRATED MASTERPLANTOBA INTEGRATED MASTERPLAN
TOBA INTEGRATED MASTERPLAN
 
lampiran viii indikasi program KABUPATEN
lampiran viii indikasi program KABUPATENlampiran viii indikasi program KABUPATEN
lampiran viii indikasi program KABUPATEN
 

More from Probolinggo Property

Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo Probolinggo Property
 
Kota probolinggo 2_2011.docx pajak
Kota probolinggo 2_2011.docx pajak Kota probolinggo 2_2011.docx pajak
Kota probolinggo 2_2011.docx pajak Probolinggo Property
 
Rencana tata ruang wilayah provinsi
Rencana tata ruang wilayah provinsi Rencana tata ruang wilayah provinsi
Rencana tata ruang wilayah provinsi Probolinggo Property
 
lampiran ix indikasi prog pemanfaatan ruang
lampiran ix indikasi prog pemanfaatan ruanglampiran ix indikasi prog pemanfaatan ruang
lampiran ix indikasi prog pemanfaatan ruangProbolinggo Property
 
penjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar
penjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabarpenjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar
penjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabarProbolinggo Property
 
perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029
perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029
perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029Probolinggo Property
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)Probolinggo Property
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031Probolinggo Property
 
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Probolinggo Property
 
Batang tubuh raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Batang tubuh raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Batang tubuh raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Batang tubuh raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Probolinggo Property
 

More from Probolinggo Property (20)

Rtrw gresik
Rtrw gresik Rtrw gresik
Rtrw gresik
 
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
 
Kota probolinggo 2_2011.docx pajak
Kota probolinggo 2_2011.docx pajak Kota probolinggo 2_2011.docx pajak
Kota probolinggo 2_2011.docx pajak
 
Rencana tata ruang wilayah provinsi
Rencana tata ruang wilayah provinsi Rencana tata ruang wilayah provinsi
Rencana tata ruang wilayah provinsi
 
Peluang investasi
Peluang investasi Peluang investasi
Peluang investasi
 
RTRW Kota pasuruan
RTRW Kota pasuruanRTRW Kota pasuruan
RTRW Kota pasuruan
 
lampiran ix indikasi prog pemanfaatan ruang
lampiran ix indikasi prog pemanfaatan ruanglampiran ix indikasi prog pemanfaatan ruang
lampiran ix indikasi prog pemanfaatan ruang
 
lampiran iv rencana infraswil
lampiran iv rencana infraswillampiran iv rencana infraswil
lampiran iv rencana infraswil
 
lampiran iii vii-vi-viii
lampiran iii vii-vi-viiilampiran iii vii-vi-viii
lampiran iii vii-vi-viii
 
lampiran ii v- peta
lampiran ii v- petalampiran ii v- peta
lampiran ii v- peta
 
penjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar
penjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabarpenjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar
penjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar
 
perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029
perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029
perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar 2009 2029
 
rtrw jawa tengah
rtrw jawa tengahrtrw jawa tengah
rtrw jawa tengah
 
lampiran iv
lampiran ivlampiran iv
lampiran iv
 
lampiran i iii
lampiran i iiilampiran i iii
lampiran i iii
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 (penjelasan)
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
 
PP 26 2008 rtrwn
PP 26 2008 rtrwnPP 26 2008 rtrwn
PP 26 2008 rtrwn
 
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Penjelasan raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
 
Batang tubuh raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Batang tubuh raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032Batang tubuh raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
Batang tubuh raperda rtrw kab. banyuwangi th. 2012 2032
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 

lampiran i wp

  • 1. LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 22 TAHUN 2010 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2010 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT ARAHAN PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) I. KAWASAN ANDALAN SISTEM NASIONAL No Kawasan Andalan Sektor Unggulan 1 Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya)  Pertanian  Pariwisata  Industri  Perikanan 2 Kawasan Sukabumi dan Sekitarnya  Perikanan  Pertanian  Pariwisata  Perkebunan 3 Kawasan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka)  Pertanian  Industri  Pariwisata  Perikanan 4 Kawasan Cekungan Bandung  Industri  Pertanian  Pariwisata  Perkebunan 5 Kawasan Cirebon-Indramayu- MajalengkaKuningan)  Pertanian  Industri  Perikanan  Pertambangan 6 Kawasan Priangan Timur-Pangandaran  Pertanian  Industri  Perkebunan  Pariwisata  Perikanan
  • 2. II. ARAHAN PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) Wilayah Pengembangan (WP) Tema Pengembangan Arah Pengembangan Fokus Pengembangan Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah WP Bodebekpunjur Mengendalikan perkembangan fisik wilayah Melengkapi fasilitas pendukung PKNp dan PKL Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi diarahkan sebagai kota terdepan ibukota Negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja; Kabupaten Bogor dan Bekasi diarahkan menjadi kawasan penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, serta untuk mengembangkan sektor industri ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur; Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor - Cianjur diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung di KSN Jabodetabekpunjur. Pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata Mengembangkan infrastruktur strategis Mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan dan industri kreatif, pariwisata Investasi padat modal yg efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, nonpolutif Pengendalian pemanfaatan lahan di kaw. konservasi, pelibatan swasta & masyarakat dalam kegiatan ekonomi, peningkatan SDM lokal Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani) WP Purwasuka Mendorong pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan sawah di Pantura Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL PKW Cikampek-Cikopo diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya; Kabupaten Purwakarta diarahkan pada kegiatan industri non-polutif dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam; Kabupaten Subang diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, diarahkan pada kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan, industri non-polutif dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air dan tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, bisnis kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral nonlogam. Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan. Mengembangkan infrastruktur strategis Mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri, industri manufaktur non polutif dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia, bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor Wilayah Pengembangan (WP) Tema Pengembangan Arah Pengembangan Fokus Pengembangan Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
  • 3. Kabupaten Karawang diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodedek, untuk kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis kelautan, industri nonpolutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, serta agroindustri. WP Ciayumajakuning Mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL Kota Cirebon diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan sarana dan prasarana minimal PKN yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya, serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan industri di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi; Kabupaten Cirebon diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian, serta kegiatan pertambangan mineral; Kabupaten Indramayu diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta diarahkan kegiatan utama pada pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis perikanan dan kelautan, industri, pertambangan terutama minyak dan gas; Kabupaten Majalengka diarahkan menjadi lokasi Bandar udara Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan agrobisnis dan industri bahan bangunan, serta kegiatan pertambangan mineral, serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten; Kabupaten Kuningan diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung minimal, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor pertanian, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai termasuk perlindungan sumberdaya air; dan Agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, periwisata Mengembangkan infrastruktur strategis Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku) Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan & peternakan di kawasan pinggiran Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir Wilayah Pengembangan (WP) Tema Pengembangan Arah Pengembangan Fokus Pengembangan Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
  • 4. Kabupaten Sumedang diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana minimal, serta untuk kegiatan utama agrobisnis dan industri, serta kegiatan pertambangan mineral. WP Priatim - Pangandaran Mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKNp Pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan Daerah bagian Selatan. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL Kota Tasikmalaya diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana minimal PKW yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa; Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk kegiatan sektor pertanian dan agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, dan kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam ; Kabupaten Garut diarahkan untuk kegiatan pertanian dan industri pengolahan pertanian, perikanan dan industri pengolahan perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam; Rancabuaya di Kabupaten Garut diarahkan sebagai PKWp dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus; Kabupaten Ciamis diarahkan untuk kegiatan sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, wisata pantai, perikanan dan industri pengolahan perikanan, serta kegiatan pertambangan mineral non logam; Pangandaran di Kabupaten Ciamis diarahkan sebagai PKW dan PKNp dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi serta diarahkan sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional; Kota Banjar diarahkan sebagai PKWp dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta kegiatan sektor perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral Mengembangkan infrastruktur strategis Mengembangkan pariwisata Pangandaran dsk Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan meningkatkan akses sentrasentra produksi Wilayah Pengembangan (WP) Tema Pengembangan Arah Pengembangan Fokus Pengembangan Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
  • 5. WP Sukabumi dsk Mendorong perkembangan koridor SukabumiCianjur dan PKNp Palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL Kota Sukabumi diarahkan untuk pengembangan agribisnis, pengembangan pusat pengolahan hasil peternakan, wisata agro, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi; Kabupaten Sukabumi diarahkan untuk pengembangan agribisnis, pengembangan kawasan pengembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan wisata minat khusus serta perikanan tangkap, serta pertambangan mineral logam dan non logam; Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi diarahkan pula sebagai PKNp, dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional; dan Kabupaten Cianjur diarahkan untuk pengembangan agribisnis tanaman pangan, pengembangan kawasan pengembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, bisnis kelautan, dan pertambangan mineral. Mengembangkan infrastruktur strategis Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, dan wisata minat khusus. Pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global WP KK Cekungan Bandung Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL Kota Bandung diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, pariwisata, dan transportasi; Kabupaten Bandung diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif, wisata alam, pertanian dan perkebunan; Kabupaten Bandung Barat diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, pertanian, industri kreatif, dan teknologi tinggi; Pertanian hortikultura, industri nonpolutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas Kabupaten/Kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan percepatan perwujudan Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal Wilayah Pengembangan (WP) Tema Pengembangan Arah Pengembangan Fokus Pengembangan Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
  • 6. Kota Cimahi diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi; dan Kabupaten Sumedang diarahkan sebagai PKL, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung minimal, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis dan industri. PKN Metropolitan Bandung Raya GUBERNUR JAWA BARAT, AHMAD HERYAWAN