SlideShare a Scribd company logo

West Papua Tabloid Edisi 3

•
•
T
TitusBonai2

Dear readers of the West Papua Update tabloid, in this 3rd edition, we are presenting the major topic of marine and sheries resource potentials in Indonesia, particularly in West Papua Province. The potential of sustainable sh in Indonesia is estimated to reach about 6.4 million tons per year making it potential for the development of the shery industry. In addition, Indonesian waters are also known as the largest source of germ plasma in the world, as more than 37 percent of sh species that have been identi ed worldwide are in Indonesian waters. On the other hand, marine and shery resources in the province of West Papua are also known to have considerable potential, both in the form of aquaculture and capture sheries, as well as various marine biota and other aquatic ecosystems. The shery sector contributes about 4.36 percent to the GRDP of West Papua Province, and the largest contributor in this sector is the aquaculture sub-sector. This sub-sector has greater value added than other sub-sectors because it is managed sustainably with relatively meager nancing. Sorong City, Fakfak Regency, and Manokwari Regency are the areas with the highest shery production in West Papua. The shery industry in these three regions is even projected to drive the economy of West Papua and give positive effect to other sectors. In order to develop the shery industry in a maximum and sustainable manner, the West Papua Provincial Government needs full support from entrepreneurs, investors, and all other related parties. With the development of West Papua’s sheries industry, it is expected to encourage the realization of the community’s welfare, especially the shermen. Another topic we are presenting in this 3rd edition is about the sense of belonging of all West Papuans to jointly develop West Papua, as well as the Government’s full attention to West Papua’s development. Next is the commitment of the West Papua Provincial Government to provide rst-rate service and passion to serve the whole community in order to deal with the third phase of the medium-term development. We also are featuring a topic on the various strategic activities that will be implemented by the West Papua Provincial Government until 2019, including a new scheme for the use of the special autonomy fund, accelerated infrastructure development and increased economic growth and exports. Complementing the main topics of this 3rd edition, several other interesting topics are also featured, including the potential and development of the tourism sector in West Papua, including the hotel and investment businesses. Today, the tourism business is a major driver of socio-economic progress in West Papua. In addition to the mining and agricultural industries, the marine and shery industries, as well as the tourism industry, are important contributors to the GRDP of West Papua Province. These are the featured topics in this edition, enjoy reading.

News & Politics
1 of 24
Download to read offline
No. 003 tahun I Tgl. 15 Januari - 14 FEBRUARI 2018 Pemprov Papua Barat Berkomitmen Sajikan Pelayanan Prima dan Semangat Melayani Papua Barat Membentang Mulai Dari Puncak Gunung Hingga Lembah Potensi Perikanan Pulau Papua Sangat Besar
catatan redaksi SUSUNAN REDAKSI TABLOID WEST PAPUA Pemimpin Redaksi Khariri Makmun Redaktur Pelaksana Paulus Cahyono Staff Redaksi Aan Humaidi F. Ozy Domingus Eky Natalia Kontributor Christian Hadi John L. Bustami Ricky Sanjaya Desain Grafis George Ts. L. Website : westpapuatabloid.com Email : info@westpapuatabloid.com DITERBITKAN OLEH : West Papua Lovers Community (KPWP) Para pembaca tabloid West Papua Update yang terhormat, pada edisi ke-3 kali ini, kami menampilkan topik utama mengenai potensi sumberdaya laut dan perikanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat. Potensi ikan lestari di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 6,4 juta Ton per tahun sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkannya industri perikanan. Selain itu, perairan Indonesia juga dikenal sebagai sumber plasma nutfah terbesar di dunia, karena lebih dari 37 persen jenis ikan yang telah teridentifikasi di seluruh dunia, terdapat di perairan Indonesia. Di sisi lain, sumberdaya laut dan perikanan di Provinsi Papua Barat juga dikenal memiliki potensi yang cukup besar, baik berupa perikanan budidaya dan perikanan tangkap maupun berbagai macam biota laut dan ekosistem air lainnya. Sektor perikanan menyumbang sekitar 4,36 persen pada PDRB Provinsi Papua Barat, dan penyumbang terbesar di sektor ini adalah subsektor perikanan budidaya. Subsektor ini memiliki nilai tambah yang lebih besar dibanding subsektor lainnya karena dikelola secara berkelanjutan dengan pembiayaan yang relatif kecil. Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Manokwari merupakan wilayah dengan produksi perikanan tertinggi di Papua Barat. Industri perikanan di tiga wilayah ini bahkan diprediksi dapat menggerakkan perekonomian Papua Barat dan memberikan efek positif terhadap sektor-sektor lainnya. Untuk dapat mengembangkan industri perikanan secara maksimal dan lestari, Pemprov Papua Barat memerlukan dukungan penuh dari para pengusaha, investor dan segenap pihak terkait lainnya. Dengan berkembangnya industri perikanan di Papua Barat, hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. Topik lainnya yang kami sajikan pada edisi ke-3 kali ini adalah mengenai sense of belonging seluruh masyarakat Papua Barat untuk bersama-sama membangun Papua Barat, disamping juga perhatian penuh Pemerintah Pusat terhadap pembangunan di Papua Barat. Berikutnya adalah komitmen Pemprov Papua Barat untuk menyajikan pelayanan prima dan semangat melayani yang tinggi kepada segenap masyarakat dalam rangka menyongsong pembangunan jangka menengah tahap ke tiga. Kemudian juga kami tampilkan topik mengenai berbagai kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Papua Barat hingga tahun 2019, termasuk skema baru penggunaan dana otsus, percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Melengkapi topik utama pada edisi ke-3 ini, beberapa topik lainnya yang menarik juga kami tampilkan, diantaranya mengenai potensi dan perkembangan sektor pariwisata di Papua Barat, termasuk bisnis perhotelan dan investasi. Saat ini, bisnis pariwisata merupakan penggerak utama kemajuan sosio-ekonomi di Papua Barat. Selain industri pertambangan dan pertanian, industri kelautan dan perikanan, serta industri pariwisata merupakan kontributor yang penting bagi PDRB Provinsi Papua Barat. Demikian sajian kami pada edisi kali ini, selamat membaca.
Headline 4 Sense of Belonging Seluruh Masyarakat Papua Barat Untuk Bersama-sama Membangun Papua Barat 4 Pemerintah Pusat Memberikan Perhatian Besar Pada Pembangunan di Papua 5 Industrialisasi Sektor Perikanan Mampu Menggerakkan Perekonomian Papua Barat 6 Potensi Perikanan Pulau Papua Sangat Besar 7 Potensi Ikan Pelagis dan Ikan Demersal di Perairan Papua Mencapai 842.600 ton/tahun 7 Kota Sorong Hasilkan 1.748,68 Ton Ikan Pelagis dan 238,38 Ton Ikan Demersal Fokus 8 3 Kabupaten di Papua Barat Penghasil Perikanan Tertinggi 9 Kontribusi Sektor Perikanan di Raja Ampat Terhadap PDRB Papua Barat 9 Lebih Dari 37 Persen Jenis Ikan Di Dunia Terdapat Di Perairan Indonesia 10 Nelayan di Teluk Bintuni Hasilkan Tangkapan 6,17 Ton Udang/Bulan 11 Perairan Papua Barat adalah Daerah Penangkapan Ikan dan Udang yang Potensial 12 Perikanan Hasil Olahan Industri Memiliki Nilai Tambah Yang Tinggi 12 Teluk Bintuni Diinisiasi Sebagai Kawasan Konservasi 13 Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia : US$ 1,2 Triliun per Tahun 14 Papua Barat Membentang Mulai Dari Puncak Gunung Hingga Lembah 15 Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 16 Pemprov Papua Barat Berkomitmen Menyajikan Pelayanan Prima dan Semangat Melayani 17 Menyongsong Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke-3 Laporan 18 Papua Barat Ekspor Bahan Bakar Mineral 18 Kegiatan Strategis Pemprov Papua Barat Periode 2015-2019 19 Papua Barat Berpotensi Besar Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia Bagian Timur 19 Mengurangi Kesenjangan Dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur 20 Trend Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat Setiap Tahun 21 Papua Barat Terapkan Skema Baru Penggunaan Dana Otsus  21 Bisnis Hotel di Papua Barat Fokus_11 daftar isi 19 Laporan 23 Sorot Sorot 22 Bisnis Pariwisata Sebagai Penggerak Utama Kemajuan Sosio- Ekonomi 23 Fasilitasi Destinasi Wisata Alam Raja Ampat 24 Investasi di Sektor Pariwisata Fasilitasi Destinasi Wisata Alam Raja Ampat Papua Barat Berpotensi Besar Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia Bagian Timur
No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua HEADLINE 4 Seluruh Masyarakat Papua Barat Untuk Bersama-sama Membangun Papua Barat K egiatan pembangunan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan/ stakeholder lainnya di Provinsi Papua Barat membutuhkan daya dukung lahan yang efisien, efektif, produktif dan lestari. Dalam hal ini RPJPD berpedoman pada struktur, pola dan arahan Kebijakan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi, termasuk dalam hal tahapan dan prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat yang termuat dalam RPJPD Provinsi Papua Barat. Hal ini untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Provinsi Papua Barat selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Papua Barat. Visi, misi dan kebijakan jangka panjang daerah Provinsi Papua Barat menjadi acuan bagi visi, misi dan kebijakan jangka panjang daerah bagi seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat. RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan Otonomi Khusus Papua sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tujuan penyusunan RPJPD adalah untuk: a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antara ruang, antara waktu, dan antara fungsi pemerintah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. mengotimalkan partisipasi masyarakat; dan, e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Partisipasi stakeholders dan masyarakat Provinsi Papua Barat, mulai dari proses penyusunan rencana dan anggaran, dilakukan melalui forum musrenbang, proses pelaksanaan, dan proses pengawasan sehingga seluruh masyarakat Papua Barat memiliki sense of belonging (rasa memiliki) untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan visi Provinsi Papua Barat. MENYADARI BAHWA RENCANA PEMBANGUNAN MEMILIKI NILAI STRATEGIS DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN SEKTORAL DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PENDEKATAN SISTEMIK DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN, OLEH KARENA ITU MAKA VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG DIAMANATKAN DALAM RPJPN MENJADI ACUAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RPJPD. Edo Kondologit artis Matahari terbit dan menyinari Indonesia dari sebelah timur, sehingga wilayah Papua seharusnya lebih dahulu maju dibanding wilayah lain. Ketika orang-orang di Jawa dan Sumatera masih tidur, orang-orang Papua sudah bangun dan melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, kenyataannya saat ini, Papua masih tertinggal dibanding wilayah lain. Papua bisa berubah maju, tapi kalau kita ingin berubah, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Besarnya perhatian pemerintah terhadap Papua saat ini merupakan momentum bagi warga Papua untuk berubah dan mencapai kemajuan. Pemerintah Pusat saat ini memberikan perhatian yang besar pada pembangunan di Papua, termasuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan darat, jalur kereta api, pelabuhan udara, dan pelabuhan laut. Sebagian sudah selesai dikerjakan, sebagian lagi sedang dikerjakan, dan sebagian lainnya telah dalam perencanaan.  Pemerintah Pusat Memberikan Perhatian Besar Pada Pembangunan di Papua
No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua HEADLINE 5 P rovinsi Papua Barat dikenal memiliki kekayaan alam bahari yang begitu besar berupa hasil perikanan yang berlimpah dan keanekaragaman ekosistem air, dimana sektor perikanan menyumbang sekitar 4,36 persen pada PDRB Provinsi Papua Barat. Dari sisi hasil usaha, sektor perikanan budidaya memiliki nilai tambah yang lebih besar, berkelanjutan dan pembiayaan yang relatif lebih minim dibandingkan sektor perikanan tangkap. Secara ekonomis, budidaya ikan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan menangkap ikan di laut maupun di perairan umum, tapi penangkapan ikan memerlukan biaya yang cukup besar. Dari sisi ekonomi, sektor perikanan budidaya lebih menguntungkan karena tidak terpengaruh oleh musim. Dari sisi potensi sumberdaya, sebenarnya Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan laut yang cukup melimpah karena dikelilingi oleh perairan laut bebas, terutama Kabupaten Raja Ampat. Papua Barat juga memiliki pulau yang cukup banyak yaitu sebanyak 1.945 pulau dan ini berarti bahwa Papua Barat memiliki potensi perikanan yang besar dan dapat mensuplai kebutuhan bahan baku ke sektor industri pengolahan hasil-hasil perikanan seperti ikan kaleng atau udang beku. Upaya industrialisasi sektor perikanan ini diprediksi mampu menggerakkan perekonomian Papua Barat karena tidak perlu impor bahan baku, sehingga keberadaan sektor ini akan memberikan efek terhadap sektor-sektor lain. Industrialisasi ini dikenal dengan istilah Ekonomi Biru (Blue Economy) yang merupakan sebuah paradigma baru yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumberdaya serta lingkungan pesisir dan lautan. Pendekatan pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan melalui blue economy merupakan model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan karena konsep blue economy tetap memperhatikan aspek ekosistem perairan. Industrialisasi perikanan merupakan upaya untuk menjadikan sektor perikanan menjadi sebuah kegiatan industri dan berorientasi pada skala industri. Industrialisasi perikanan mengembangkan sektor perikanan secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Integrasi ini akan menciptakan kesetaraan usaha perikanan hulu dan hilir. Konsep industrialisasi perikanan yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini merupakan program industrialisasi perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan (value added), sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam industrialisasi perikanan berbasis blue economy ini adalah; peningkatan nilai tambah; peningkatan daya saing; modernisasi sistem produksi hulu dan hilir; penguatan pelaku industri perikanan berbasis komoditas, wilayah dan sistem manajemen; berkelanjutan, serta; transformasi sosial. Konsep industrialisasi perikanan sebenarnya dapat memberikan manfaat yang tepat bila sasarannya jelas, programnya fokus, dan berkelanjutan. Salah satu masalah dalam pengembangan sektor perikanan di Papua Barat adalah minimnya daerah pemasaran, terutama karena nelayan tidak memiliki posisi tawar-menawar harga yang seimbang dengan pedagang besar ikan. Karena itu Pemerintah Daerah seharusnya bisa lebih giat dalam mendorong pengembangan perikanan budidaya, khususnya budidaya ikan laut. Nasib nelayan perlu mendapat perhatian, tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan alat tangkap ikan saja, namun juga dalam hal penyediaan daerah pemasaran ikan. Meningkatnya produksi perikanan tidak selalu berdampak pada kesejahteraan nelayan. Nilai tambah yang lebih tinggi adalah produk perikanan hasil olahan industri karena selain dapat memenuhi kebutuhan domestik di Papua Barat, juga memberikan sumbangan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui ekspor. Dan nilai ekspor produk pertanian hasil olahan industri jauh lebih tinggi daripada nilai komoditas perikanan mentah. Blue economy sangat tepat diterapkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor perikanan seperti di Papua Barat. Fokusnya bukanlah pada peningkatan produksi pertanian setiap tahunnya tetapi pada bagaimana mengoptimalkan potensi perikanan di wilayah Papua Barat melalui program yang bersinergi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Industrialisasi perikanan perlu dikembangkan tanpa harus mengeksploitasi ekosistem laut secara berlebihan karena utamanya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan khususnya di daerah pesisir pantai. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun suatu masterplan blue economy yang terarah dan berorientasi pada peningkatan subsektor perikanan sebagai penggerak perekonomian, khususnya perikanan budidaya. Ini tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah karena sebagian besar rumah tangga perikanan memiliki skala usaha menengah ke bawah. Konsep blue economy harus diterapkan dengan dukungaan penuh dari pemerintah daerah, pengusaha, investor dan pihak terkait lainnya demi masa depan subsektor perikanan di Papua Barat yang lebih baik serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. Sektor Perikanan Mampu Menggerakkan Perekonomian Papua Barat
No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua HEADLINE 6 Potensi Perikanan Pulau Papua Sangat Besar P otensi perikanan dan kelautan di wilayah Pulau Papua sangatlah melimpah karena wilayah ini memiliki teritorial perairan yang sangat luas dan sekaligus juga memiliki berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Karena itu maka sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Papua Barat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Papua Barat mempunyai peluang yang sangat besar untuk dapat terus dipacu dan dikembangkan. Sebagian besar produksi perikanan di wilayah ini adalah berupa perikanan tangkap, perikanan budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung dan sawah (mina padi), dan perikanan budidaya laut merupakan kontributor terbesar di sektor perikanan Provinsi Papua Barat. Karena itu, sesuai dengan tema pengembangan wilayah yang didasarkan pada potensi dan keunggulan wilayah, maka tema besar pembangunan di Papua Barat adalah; Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan parawisata bahari, serta; Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati. Strategi pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi adalah dengan mengendalikan kegiatan budidaya di laut yang mengancam keanekaragaman hayati laut Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan, meliputi mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang didukung teknologi tepat guna dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan; d. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang dilengkapi prasarana dan sarana dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat
No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua HEADLINE 7 K egiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang dilakukan oleh pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, telah pula mendorong peningkatan jumlah alat tangkap, terutama pada skala perikanan menengah ke bawah. Bantuan yang diberikan adalah berupa sarana produksi perikanan seperti alat penangkap ikan (motor tempel, jaring, alat pendingin) dengan sistem kredit bergulir, telah memberikan kontribusi secara nyata terhadap peningkatan hasil tangkapan nelayan. Namun demikian produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua Barat masih berada jauh di bawah potensi lestari perairan Papua. Potensi lestari ikan pelagis besar di perairan Papua adalah sebesar 612.200 ton/tahun, sedangkan potensi lestari perikanan demersal adalah sebesar 230.400 ton/tahun. Udang merupakan salah satu komoditas sumberdaya perikanan yang penting, baik dalam kegiatan ekspor hasil Potensi Ikan Pelagis dan Ikan Demersal di Perairan Papua Mencapai 842.600 ton/tahun BERDASARKAN STATISTIK PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT, PRODUKSI PERIKANAN LAUT DARI KABUPATEN-KABUPATEN YANG ADA DI WILAYAH PAPUA BARAT MENUNJUKKAN PENINGKATAN PRODUKSI TANGKAPAN IKAN PADA SETIAP TAHUNNYA. HAL INI BERKAITAN DENGAN KECENDERUNGAN KENAIKAN RUMAH TANGGA PERIKANAN (SKALA KECIL DAN MENENGAH) DAN PENAMBAHAN JUMLAH ALAT TANGKAP IKAN, DISAMPING JUGA TERJADINYA PERTUMBUHAN IKLIM INVESTASI YANG LEBIH BAIK. perikanan maupun dalam menyumbang devisa. Di Indonesia terdapat lebih dari 83 jenis udang famili Penaeidea yang menyebar hampir di sepanjang pantai Indonesia. Di antara jenis yang ada, baru sebagian kecil saja yang sudah dimanfaatkan. Jenis udang yang penting di Indonesia yaitu; udang windu (Penaeus monodon), udang jerbung (Penaeus merguensis) dan udang dogol (Metapenaeus sp). Nilai densitas udang (windu, jerbung dan dogol) adalah sebesar 0,364 ton/Km2. Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat mencatat bahwa perairan Teluk Bintuni memiliki potensi udang sebesar 0,041 ton/Km2/tahun dan ikan demersal sebesar 1.059 ton/Km2/ tahun. Ditinjau dari wilayah perairannya, potensi udang yang cukup tinggi terdapat di Laut Arafura, tetapi tingkat pemanfaatannya sudah melebihi Total Allowable Catch nasional yang menetapkan maksimum 80% dari nilai MSY (maximum sustainable yield). Artinya bahwa secara nasiona, pemanfaatan sumber daya udang yang berasal dari hasil tangkapan di laut sudah over exploitation. Di wilayah perairan Papua, daerah penangkapan udang utama adalah meliputi perairan pantai selatan, termasuk Selat Sele, perairan Inanwatan, Teluk Bintuni dan Laut Arafura, serta perairan bagian utara yang meliputi perairan Mamberamo dan bagian selatan Pulau Yapen Waropen. Kegiatan perikanan udang di Provinsi Papua Barat, cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu. Secara akumulatif kenaikan ataupun penurunan produksinya lebih disebabkan oleh intensitas penangkapan kapal-kapal penangkap udang yang beroperasi di perairan Papua Barat. Kota Sorong Hasilkan 1.748,68 Ton Ikan Pelagis dan 238,38 Ton Ikan Demersal H asil perikanan rakyat di Kota Sorong Provinsi Papua Barat saat ini mencapai 1.987,06 Ton. Hasil tangkapan tersebut terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu ikan Pelagis dan ikan Demersal. Produksi perikanan jenis pelagis yang paling banyak dihasilkan adalah ikan Teri dengan hasil produksi sebesar 278,76 Ton, ikan Lemuru sebesar 223,14 Ton, ikan Terbang sebesar 222,8 Ton, ikan Kembung sebesar 221,27 Ton, dan ikan-ikan pelagis lainnya, sehingga total produksi ikan pelagis secara keseluruhan mencapai 1.748,68 Ton. Sedangkan produksi perikanan jenis demersal yang paling banyak dihasilkan di Kota Sorong adalah ikan Ekor Kuning, yaitu sebesar 85,65 Ton, ikan Bubara sebesar 44,25 Ton, ikan Merah sebesar 40,62 Ton, ikan Kerapu sebesar 32,83 Ton, ikan Lencam sebesar 22,18 Ton, ikan Kurisi sebesar 6,7 Ton, dan ikan Layur sebesar 6,15 Ton, sehingga total produksi ikan demersal secara keseluruhan adalah sebesar 238,38 Ton. (Sumber; DKP Kota Sorong)
FOKUS 8 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua FOKUS 3 Kabupaten di Papua Barat Penghasil Perikanan Tertinggi B eberapa komoditi perikanan yang dihasilkan dari ketiga kabupaten tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, diantaranya adalah kakap, kerapu dan napoleon yang memiliki peluang besar untuk ekspor karena adanya permintaan yang tinggi di pasaran luar negeri. Terkait hal tersebut, Pemprov Papua Barat menetapkan Rencana Pola Ruang yang mencakup rencana Kawasan Lindung Provinsi dan arahan pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi ini kemudian menghasilkan kawasan-kawasan yang penataan ruangnya kemudian diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang sangat penting dalam lingkup nasional. Penataan pola ruang di Papua Barat terbagi menjadi Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung, dan Kawasan Hutan Produksi. Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai lahan tertentu dan menjadi bagian dari kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, diantaranya kawasan budidaya perikanan darat dan laut. Provinsi Papua Barat memiliki sumberdaya laut yang besar, namun karena sifat fisik ruang habitatnya, maka sumberdaya laut ini cenderung tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh penduduk. Ada peluang infiltrasi pemanfaatan oleh kekuatan ekonomi dari luar daerah, yang dari segi teknologi maupun organisasi produksinya cenderung lebih unggul. Namun demikian, penduduk Papua Barat setidaknya memiliki dua zona di mana mereka mempunyai keunggulan akses, baik secara fisik maupun hukum, yaitu di wilayah perairan Zona I (kurang dari 6 mil) dan perairan interface (payau). Dalam mengelola sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki, Provinsi Papua Barat menggunakan prinsip berkelanjutan, dengan sasaran kebijakan berupa pendayagunaan SDA yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, dan perikanan yang dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Upaya berikutnya adalah peningkatan dan penguatan kompetensi SDM di bidang perikanan dan kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. No. 001 Tahun I- 15 November- 14 Desember 2017 Tabloid West Papua 8 NILAI PRODUKSI PERIKANAN DI TIGA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT YAITU KOTA SORONG, KABUPATEN FAKFAK, DAN KABUPATEN MANOKWARI MERUPAKAN WILAYAH DENGAN PRODUKSI PERIKANAN TERTINGGI DI PROVINSI PAPUA BARAT, DENGAN MASING-MASING NILAI PRODUKSI MENCAPAI 36.786,4 TON (KOTA SORONG), 24.571,2 TON (KABUPATEN FAK FAK), DAN 11.987,2 TON (KABUPATEN MANOKWARI).
FOKUS 9No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Kontribusi Sektor Perikanan di Raja Ampat Terhadap PDRB Papua Barat K abupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat memiliki luas wilayah sekitar 71.600 Km2 yang sebagian besar (91,50%) adalah berupa lautan yang kaya sumberdaya perikanan, serta sangat cocok untuk kegiatan budidaya laut. Dengan kondisi wilayah yang demikian, maka sektor perikanan di Kabupaten Raja Ampat tentunya memiliki potensi sebagai kontributor utama dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Raja Ampat. Di sisi lain, PDRB Barat adalah sebesar 17,93% per tahun. Kontribusi subsektor perikanan hasil laut terhadap PDRB sektor perikanan Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 55% per tahun. Kontribusi PDRB Kabupaten Raja Ampat terhadap PDRB Provinsi Papua Barat adalah sebesar 4,99% per tahun. Namun jika tanpa sektor Migas, maka kontribusi PDRB Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 4,40% per tahun terhadap PDRB Provinsi Papua Barat. merupakan salah satu indikator untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 26,30% per tahun. Tapi jika tanpa sektor Migas, kontribusi sektor perikanan adalah sebesar 49,71% per tahun terhadap PDRB Kabupaten Raja Ampat. Sedangkan kontribusi sektor perikanan Kabupaten Raja Ampat terhadap PDRB perikanan Provinsi Papua P erairan di Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan yang melimpah. Potensi ikan lestari di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 6,4 juta Ton per tahun dan karena itu sangat berpotensi untuk mengembangkan industri perikanan. Sejauh ini terdapat sekitar 78 jenis organisme laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang sudah dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia. Jenis organisme laut tersebut terdiri dari 51 jenis ikan, 9 jenis krustase, 9 jenis moluska, 5 hewan air, dan 4 jenis rumput laut. Selain itu, perairan Indonesia juga merupakan sumber plasma nutfah terbesar di dunia, karena lebih dari 37 persen jenis ikan yang telah teridentifikasi di seluruh dunia, terdapat di perairan Indonesia. Namun demikian, Indonesia menerapkan prinsip Blue Economy dalam mengembangkan industri perikanan, dimana para nelayan dan para pelaku industri perikanan hanya boleh mengambil maksimal 80 persen dari jumlah potensi ikan lestari di Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 6,4 juta Ton per tahun. Hal ini dimaksudkan agar sumberdaya perikanan tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan. Lebih Dari 37 Persen Jenis Ikan Di Dunia Terdapat Di Perairan Indonesia
FOKUS 10 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Nelayan di Teluk Bintuni Hasilkan Tangkapan 6,17 Ton Udang/Bulan P erairan Teluk Bintuni adalah kawasan yang memiliki formasi mangrove terluas di Provinsi Papua Barat yaitu seluas 260.000 Ha atau sekitar 10 persen dari total luas kawasan mangrove di Indonesia. Inilah yang menjadikan perairan Teluk Bintuni memiliki potensi sumberdaya perikanan yang tinggi. Padatnya hutan mangrove di Teluk Bintuni juga menjadikan wilayah ini sebagai basis penangkapan udang dengan tingkat potensi yang tinggi disamping sebagai area fishing base bagi nelayan. Sepanjang pesisir Teluk Bintuni merupakan daerah potensial untuk aktivitas penangkapan nelayan. Salah satunya adalah komoditas udang, karena udang sangat dominan di perairan Teluk Bintuni. Ekosistem mangrove dengan perairan berlumpur dan sungai besar yang bermuara di teluk ini menjadikan Teluk Bintuni sebagai habitat yang baik untuk perkembangbiakan udang. Para nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan udang di kawasan ini rata-rata dapat memperoleh hasil tangkapan 6,17 Ton udang pada setiap bulannya. Di sisi lain, kawasan Teluk Bintuni juga memiliki potensi cadangan gas alam yang cukup tinggi, khususnya di area perairan yang meliputi perairan Taroi dan Weriagar. Potensi ini tentunya juga merupakan berkah alam yang perlu di eksplorasi dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Namun sebagaimana diketahui, cara eksplorisasi dan eksploitasi sumberdaya gas alam ini masih menggunakan teknologi seismik atau gelombang bunyi yang tentunya akan mempengaruhi lingungan sekitar, khsususnya sumberdaya perikanan di Teluk Bintuni. Gelombang bunyi memang tidak membahayakan lingkungan, tetapi jika dilakukan terus menerus, tentunya akan berdampak buruk terhadap perairan sekitar, yaitu ternjadinya kerusakan fisik ikan dan spesies lainnya. Hal ini tentunya harus menjadi pertimbangan tersendiri. Karena itulah Pemprov Papua Barat didorong untuk menginisiasi kawasan konservasi baru di Teluk Bintuni, yaitu sebuah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola secara baik untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Tentu saja isu konservasi ini diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perkembangan, atau lebih tepatnya sebagai penyeimbang lingkungan. Karena jika pengelolaannya hanya difokuskan pada kegiatan eksplorasi sumberdaya alam saja tanpa memerhatikan konservasi, maka akan terjadi ketimpangan lingkungan.
FOKUS 11No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Perairan Papua Barat adalah Daerah Penangkapan Ikan dan Udang yang Potensial P erairan di Papua sangat dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim barat dan musim timur dimana masing- masing puncaknya terjadi pada bulan Februari dan Agustus. Pada saat musim barat, suhu permukaan laut cenderung lebih panas bila dibandingkan pada musim timur. Dinginnya suhu permukaan di musim timur tersebut membuat perairan cenderung lebih subur, yaitu dengan adanya peningkatan fitoplankton dan zooplankton. Wilayah perairan selatan Papua merupakan perairan yang memiliki karakteristik massa air yang agak berbeda dengan perairan di wilayah Indonesia lain. Hal ini disebabkan oleh letak geografis perairan tersebut yang berdekatan dan lebih terbuka dengan laut Banda, laut Timor dan samudera Hindia. Pada musim timur kondisi oseanografis perairan ini banyak dipengaruhi oleh massa air dari Laut Banda. Hal ini berpengaruh besar terhadap sebaran klorofila dan nitruen serta ikan-ikan pelagis di wilayah tersebut sehingga perairan ini juga dikenal sebagai salah satu daerah penangkapan ikan dan udang yang potensial, terutama ikan-ikan Bintuni diantaranya adalah; ikan hiu bodoh (whale shark), lumba-lumba hidung botol (botlenose dolphin), penyu hijau (green turtle), penyu sisik semu (olive turtle), paus bongkok (humpback whale), kima sisik, kima raksasa, dan triton. Selain itu jenis biota laut lainnya adalah berupa Molusca yang terdiri dari 56 famili dan 196 jenis. Sebanyak 153 jenis diantaranya adalah jenis moluska Gastropoda atau keong (36 suku dan 58 genera), 40 jenis moluska katup ganda atau kerang (18 suku dan 30 genera) dan 3 jenis moluska Cephalopoda (2 suku dan 2 genera). Diantara jenis-jenis moluska tersebut ada jenis yang dilindungi, antara lain Kima raksasa (Tridacna gigas), kima besar (Tridacna maxima), kima tapak kuda (Hippopus hippopus), dan kima lubang (Tridacna coreacea) dari famili Tridacnidae. Berikutnya adalah Triton trompet (Charonia tritonis) dari famili Cymatidae, kima kepala kambing (Cassis cornuta) dari famili Cassidae, lola (Trochus niloticus) dari famili Trochidae, dan batu laga (Turbo marmoratus) dari famili Trubinidae. pelagis. Sedangkan kadar oksigen terlarut (DO) di perairan utara dan selatan berkisar antara 2,12 - 4.51 ml per liter, dan kandungan konsentrasi fosfat berkisar antara 0.02 - 3.39 μg-A per liter. Kadar konsentrasi nitrat berkisar antara 0.19 μg-A per liter sampai 40,94 μg-A per liter, serta kadar konsentrasi silikat yang terukur berkisar antara 0.83 - 91.34 μg-A per liter. Sementara itu sungai-sungai besar hingga kecil yang berasal dari wilayah pegunungan di bagian tengah Kepala Burung mengalir ke arah dataran rendah dan bermuara di Teluk Bintuni. Selain itu, terdapat pula sejumlah sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di pantai selatan dan pantai utara. Beberapa sungai besar yang bermuara di Teluk Bintuni adalah Sungai Arandai, Wiryagar, Kalitami, Seganoi, Kais, Kamundan, Teminabuan, Sermuk, Maambar, Woronggei dan Sanindar. Selain sungai juga dijumpai danau di daerah pegunungan, yaitu danau Anggi Giji dan Anggi Gita serta danau Ayamaru. Sumberdaya hayati, terutama sumberdaya perikanan yang sudah teridentifikasi di Laut Arafuru dan Teluk Dok.pesonavitalis.com
FOKUS 12 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua No. 106 Tahun X - 15 Juni - 14 Juli 2017 Perikanan Hasil Olahan Industri Memiliki Nilai Tambah Yang Tinggi S ejauh ini, peningkatan produksi perikanan tidak serta merta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya karena minimnya daerah pemasaran, tidak seimbangnya posisi tawar nelayan dengan pedagang memberikan sumbangan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa ekspor. Nilai ekspor produk perikanan hasil olahan industri jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas perikanan mentah. Terkait hal ini, konsep blue economy dirasa tepat untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada subsektor perikanan di Papua Barat. Dalam hal ini Pemprov Papua Barat dan seluruh stakeholder diharapkan untuk serius mengembangkan industri perikanan dengan konsep blue economy. Konsep ini tidak berfokus pada hasil peningkatan produksi pada setiap tahunnya tetapi fokus pada bagaimana mengoptimalkan potensi perikanan di Papua Barat melalui program yang bersinergi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan berbasis pada blue economy, industrialisasi perikanan tidaklah harus dengan mengeskploitasi ekosistem laut secara berlebihan karena yang menjadi fokus utamanya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan, terutama yang bermukim di daerah pesisir pantai. Karena itu Pemprov Papua Barat perlu menyusun masterplan blue economy yang terarah dan berorientasi pada peningkatan subsektor perikanan sebagai penggerak perekonomian. Dalam hal ini subsektor perikanan khususnya perikanan budidaya tidak lepas dari dukungan pemerintah karena sebagian besar rumah tangga perikanan di Papua Barat memiliki skala usaha menengah ke bawah. Konsep blue economy juga memerlukan dukungan penuh dari para pengusaha, investor dan pihak- pihak terkait lainnya agar subsektor perikanan di Papua Barat menjadi lebih baik dan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. Industrialisasi perikanan diharapkan menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah dan memberi dampak terhadap sektor lainnya untuk juga menjadi penggerak perekonomian. sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak adanya nilai tambah dari hasil produksi perikanan hasil tangkapan nelayan. Nilai tambah yang tinggi dapat diperoleh dari perikanan hasil olahan industri, karena selain dapat memenuhi kebutuhan domestik juga dapat SALAH SATU MASALAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN DI PAPUA BARAT ADALAH MINIMNYA DAERAH PEMASARAN, TERUTAMA KARENA NELAYAN TIDAK MEMILIKI POSISI TAWAR YANG SEIMBANG DENGAN PEDAGANG BESAR IKAN. TERKAIT HAL INI PEMERINTAH DIHARAPKAN MEMBERIKAN PERHATIAN TERHADAP NASIB NELAYAN, AGAR TIDAK HANYA MEMBERIKAN BANTUAN DALAM BENTUK BANTUAN ALAT TANGKAP SAJA, NAMUN JUGA DALAM HAL PENYEDIAAN DAERAH PEMASARAN IKAN. Teluk Bintuni Diinisiasi Sebagai Kawasan Konservasi P erairan Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat memiliki formasi hutan mangrove seluas 260.000 Ha atau sekitar 10 persen dari luas kawasan mangrove di Indonesia. Hal ini menjadikan kawasan Teluk Bintuni sebagai wilayah perairan dengan potensi perikanan yang tinggi. Sepanjang pesisir Teluk Bintuni merupakan daerah potensial untuk aktivitas penangkapan bagi nelayan. Salah satunya adalah udang, yang sangat dominan di perairan Teluk Bintuni. Ekosistem mangrove dengan perairan berlumpur dan sungai besar yang bermuara di teluk merupakan habitat yang baik untuk udang berkembang-biak. Berdasarkan hasil survei pada periode Oktober 2016 - April 2017 produksi udang rata-rata yang berhasil ditangkap oleh nelayan di perairan Teluk Bintuni adalah sebanyak 6,17 Ton per bulan. Di sisi lain, kawasan Teluk Bintuni juga memiliki potensi cadangan gas alam yang cukup besar, termasuk di area perairan Taroi dan Weriagar yang merupakan area penangkapan bagi masyarakat. Teknologi seismik yang digunakan dalam eksplorasi dan eksploitasi gas alam dikhawatirkan akan mempengaruhi lingungan sekitar, khsususnya sumberdaya perikanan. Kerusakan fisik bagi ikan dan spesies lainnya yang ada dikawasan sangat bergantung pada karakteristik suara impuls dari teknologi seismik yang digunakan. Karena itulah banyak pihak, terutama ormas, yang mendorong Pemprov Papua Barat untuk menginisiasi kawasan konservasi baru di Teluk Bintuni sebagai kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Tentunya upaya konservasi sumber daya alam diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perkembangan yang ada. Karena suatu kegiatan eksplorasi tanpa diimbangi dengan upaya konservasi akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan.
FOKUS 13No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua No. 106 Tahun X - 15 Juni - 14 Juli 2017 Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia: US$ 1,2 Triliun per Tahun S ebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana sekitar 75 persen wilayahnya merupakan perairan dengan panjang garis pantai mencapai 104 ribu Km, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa, karena Indonesia dikaruniai dengan keanekaragaman hayati perikanan yang tinggi dan potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Jika dinilai secara ekonomi, potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun. Namun demikian, potensi yang telah dikelola dan dimanfaatkan diperkirakan masih kurang dari 10 persen. Salah satu kandungan kekayaan alam di perairan Indonesia adalah kekayaan sumber daya ikan yang melimpah, baik dari sisi jumlah maupun keanekaragamannya. Potensi sumber daya ikan di perairan laut Indonesia Sebagian besar pelaku usaha di sektor ini merupakan nelayan kecil, karena itu pemerintah melakukan intervensi kebijakan berupa pemberian fasilitasi permodalan, sarana dan prasarana usaha, dukungan infrastruktur, pendampingan/ pembinaan, penguatan kelembagaan usaha, serta akses pasar, teknologi, dan peningkatan SDM. Di samping menyerap tenaga kerja nelayan, usaha perikanan tangkap juga mampu membuka lapangan kerja  di berbagai bidang lainnya, baik di sektor hulu maupun hilir, antara lain di bidang usaha galangan kapal, alat tangkap maupun usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kebijakan Pemerintah di sektor perikanan tangkap adalah untuk mendukung empat pilar pembangunan nasional, yaitu; (1) menanggulangi kemiskinan (pro poor), (2) menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat (pro job), (3) mendorong pertumbuhan dan pemerataan manfaat ekonomi (pro growth), dan (4) mengedepankan kelestarian lingkungan (pro environment). Selain itu kebijakan Pemerintah juga diarahkan untuk mendukung berbagai kebijakan nasional, antara lain adalah implementasi MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), MP3KI (Masterplan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia), P4B (Percepatan Pembangunan Papua-Papua Barat), dan Lumbung Ikan Nasional. diperkirakan mencapai 7,3 juta ton/tahun. Selain di perairan laut, sumber daya ikan yang melimpah juga berada di  berbagai perairan umum daratan, baik di danau, rawa, waduk, maupun sungai. Sumber daya ikan yang berasal dari perairan umum daratan ini dikenal sebagai sektor perikanan tangkap. Sektor ini memiliki peran strategis sebagai penyedia  lapangan kerja khususnya bagi masyarakat di daerah pesisir dan sekitar perairan umum daratan, penyedia bahan pangan (protein hewani), penghasil devisa, pendorong tumbuhnya industri-industri lain terkait, dan penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. Sektor perikanan tangkap ini digerakkan oleh kegiatan usaha penangkapan ikan yang  dilakukan oleh sekitar 2,7 juta nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mengoperasikan sekitar 557.140 unit kapal penangkap ikan.
FOKUS 14 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Papua Barat Membentang Mulai Dari Puncak Gunung Hingga Lembah LUAS WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT YANG MENCAPAI 97.024,37KM² TERDIRI DARI 10 KABUPATEN (FAKFAK, KAIMANA, TELUK WONDAMA, TELUK BINTUNI, MANOKWARI, SORONG SELATAN, SORONG, RAJA AMPAT, TAMBRAUW, DAN MAYBRAT), 1 KOTA (KOTA SORONG), 154 DISTRIK DAN 1.421 KAMPUNG. S ecara administratif, batas wilayah Provinsi Papua Barat adalah berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, dengan Laut Banda dan Provinsi Maluku di sebelah selatan, dengan Laut Seram dan Provinsi Maluku di sebelah barat, dan dengan Provinsi Papua di sebelah timur. Provinsi Papua Barat secara astronomis terletak pada 124°-132° Bujur Timur dan 0°-4° Lintang Selatan, atau tepat berada di bawah garis khatulistiwa. Kondisi topografi Provinsi Papua Barat sangat bervariasi, membentang mulai dari puncak gunung (7,95 persen) hingga lembah (18,73 persen), dan sebagian sisanya adalah berupa hamparan dataran. Seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Papua Barat berbatasan dengan laut, namun hanya 37,04 persen saja perkampungan yang berada di daerah pesisir, sebagian besar perkampungan lainnya (62,96 persen) tidak berada di wilayah pesisir. Tipe tutupan lahan di Provinsi Papua Barat adalah berupa hutan hujan tropis, padang rumput dan padang alang-alang. Ketinggian wilayah di Provinsi Papua Barat bervariasi dari 0 s.d > 1000 m. Kondisi ini merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan transportasi antar wilayah, terutama transportasi darat. Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat memiliki kelas lereng > 40% dengan bentuk wilayah berupa perbukitan. Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik, sistem transportasi darat maupun bagi pengembangan budidaya pertanian terutama untuk tanaman pangan. Karena yang termasuk dalam kategoti sungai terpanjang diantaranya adalah Sungai Kamundan (425 km), Sungai Beraur (360 km), dan Sungai Warsamsan (320 km). Sedangkan sungai-sungai yang termasuk kategori sungai terlebar adalah Sungai Kaibus (80-2700 m), Sungai Minika (40- 2200 m), Sungai Karabra (40-1300 m), Sungai Seramuk (45-1250 m), dan Sungai Kamundan (140-1200 m). Beberapa sungai juga berpotensi sebagai pembangkit listrik karena memiliki arus yang cukup deras, diantaranya adalah Sungai Seramuk (3,06 km/jam), Sungai Kaibus (3,06 km/jam), Sungai Beraur (2,95 km/jam), Sungai Aifat (2,88 km/jam), dan Sungai Karabra (2,88 km/ jam). Sungai-sungai yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten/Kota tersebut sebagian besar mengalir di Wilayah Pengembangan Sorong dan membentuk menjadi sebuah sistem daerah aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun. itu maka pemanfaatan lahan di Papua Barat lebih diarahkan sebagai hutan konservasi yang salah satu manfaatnya adalah untuk mencegah terjadinya bahaya erosi dan longsor. Secara geofisik, evolusi tektonik Wilayah Papua Barat merupakan hasil dari pertumbukan Lempeng Samudera Pasifik dan Lempeng Australia. Kondisi inilah yang menyebabkan wilayah ini rentan terhadap gempa bumi, karena berada dalam lintasan sesar yang besar. Papua Barat merupakan kawasan yang sering mengalami gempa bumi dan berpotensi menimbulkan tsunami. Daerah patahan sesar merupakan zona yang sangat rawan gempa bumi, seperti misalnya daerah Sorong dan Manokwari. Di Provinsi Papua Barat terdapat beberapa sungai yang membentuk sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sebagian besar berada di beberapa Kabupaten yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Sorong. Sungai-sungai di Papua Barat
FOKUS 15No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap P engembangan perikanan tangkap di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelajutan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah: Meningkatnya produksi perikanan tangkap di perairan laut dan perairan umum; Meningkatnya pendapatan nelayan, dan; Meningkatnya nilai tukar nelayan (NTN). Untuk itu, Pemerintah melalui Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, yaitu berupa; Pengelolaan sumber daya ikan; Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan; Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan; Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil; Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan, serta dukungan manajemen. Upaya pembinaan dan pengembangan kapal perikanan serta alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, antara lain dilakukan dalam bentuk: pembinaan dan pengembangan rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan; standardisasi dan sertifikasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan awak kapal perikanan; pembangunan kapal penangkap ikan > 30 GT dan 10-30 GT; pemberian bantuan sarana penangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan sarana penanganan ikan di atas kapal, serta; dukungan perekayasaan teknologi kapal perikanan dan alat penangkap ikan. Sementara program pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan dilakukan melalui: pengembangan pusat informasi pelabuhan perikanan (PIPP); pelayanan kesyahbandaran dan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan; peningkatkan pelayanan di sarana penanganan ikan di atas kapal ke berbagai kabupaten/kota. Sedangkan dalam upaya pemberdayaan nelayan, pemerintah telah meningkatkan akses permodalan usaha melalui Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap. Selain itu juga terus dilakukan fasilitasi dan peningkatan akses permodalan melalui peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Peningkatan akses permodalan tersebut kemudian diperkuat dengan memberikan jaminan kepastian kepemilikan aset, khususnya tanah dan kapal. Terkait hal ini, telah dikembangkan kegiatan sertifikasi tanah nelayan bekerjasama dengan BPN. Selanjutnya juga telah dilakukan pengembangan asuransi jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan untuk memberikan kepastian perlindungan keselamatan dan jaminan sosial bagi nelayan yang ruang lingkup pekerjaannya memiliki risiko cukup tinggi. Untuk mengurangi kemiskinan nelayan di sentra-sentra perikanan, pemerintah juga telah menjalankan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), seperti: pembuatan rumah sangat murah, pengembangan pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, fasilitasi akses pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan usaha penangkapan ikan agar semakin prima adalah; pengembangan Data Sharing System (DSS), pelayanan perizinan on- line, perbantuan perizinan pusat di daerah, dan lain-lain. Pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari segenap stakeholder, baik dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi maupun masyarakat luas. Selain itu pembangunan perikanan tangkap juga membutuhkan kepekaan dan kepedulian secara bijak untuk bisa berkontribusi secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. pelabuhan perikanan untuk penyediaan BBM, es, dan air bersih; memberikan pelayanan prima kepada para pelaku usaha di pelabuhan, serta inisiasi pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. Sedangkan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil dilakukan melalui: peningkatan akses permodalan; pengembangan usaha mina perdesaan (PUMP), pengembangan diversifikasi usaha nelayan, pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap, peningkatan perlindungan nelayan dan keselamatan kerja nelayan; pengembangan kemitraan usaha; pengembangan kartu nelayan; pengembangan kawasan minapolitan, dan berbagai kegiatan pemberdayaan nelayan lainnya. Pembangunan perikanan tangkap selama lima tahun terakhir menunjukkan kinerja  yang menggembirakan, dimana produksi perikanan tangkap tumbuh rata- rata 3,8% per tahun. Nilai tukar nelayan (NTN) juga terus megalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir NTN telah berada di atas angka 100 dan terus menunjukkan kecenderunggan menaik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan sudah semakin baik. Dari segi infrastruktur, saat ini telah tersedia 816 unit pelabuhan perikanan, terdiri dari 22 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, 792 Pelabuhan Perikanan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), dan 2 Pelabuhan Perikanan swasta. Pelabuhan-pelabuhan tersebut terus ditingkatkan kapasitasnya, baik dari sisi infrastruktur maupun sistem dan manajemenya untuk dapat menunjang dan meningkatkan kegiatan ekonomi serta bisnis di bidang perikanan tangkap. Untuk pengembangan sarana perikanan tangkap, pemerintah telah mengalokasikan bantuan 1.000 unit kapal perikanan >30 GT yang disalurkan kepada Kelompok Usaha Bersama perikanan tangkap. Selain itu, telah dialokasikan pula bantuan kapal  perikanan berukuran 10-30 GT, alat bantu penangkapan ikan serta
LAPORAN 16 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua No. 001 Tahun I- 15 November- 14 Desember 2017 Tabloid West Papua LAPORAN 16 Pemprov Papua Barat Berkomitmen Menyajikan Pelayanan Prima dan Semangat Melayani P enciptaan dan pengokohan sistem politik, keamanan, dan pertahanan di provinsi Papua Barat dilakukan melalui peningkatan upaya perlindungan wilayah, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, disamping juga melakukan penempatan aparat di wilayah rawan konflik. Untuk pemenuhan dan pengelolaan kebutuhan bahan makanan pokok serta kebutuhan bahan makanan sumber protein masyarakat, pada RPJM tahap ke-3 (2017-2022) Pemprov Papua Barat fokus pada peningkatan volume dan kontinuitas produksi pertanian serta stimulasi pertumbuhan unit usaha pertanian bahan makanan pokok, peternakan, dan perikanan serta pada upaya memperlancar distribusi bahan makanan pokok ke wilayah-wilayah strategis. Fokus berikutnya adalah pada pengembangan pola pangan serta peningkatan nilai tambah pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan diversifikasi pangan, nilai tambah, daya saing, dan ekspor dengan pendirian industri serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Untuk membuka akses ke seluruh wilayah agar lebih mudah dijangkau, pemprov Papua Barat fokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi berupa; Pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan sehingga mampu secara mudah dilewati kendaraan; Pemeliharaan dan rehabilitasi seluruh prasarana dan sarana transportasi darat, laut, udara, serta transportasi sungai, danau dan penyeberangan sehingga dapat berfungsi maksimal. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana utilitas serta pelayanan publik melalui pemeliharaan serta rehabilitasi seluruh sarana utilitas dan pelayanan publik sehingga dapat berfungsi maksimal. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemprov Papua Barat fokus untuk meningkatkan PAD melalui identifikasi yang sifatnya menyangkut publik; dan Perancangan sistem yang memfasilitasi aspirasi masyarakat baik berupa kritik, saran, pengaduan, maupun pertanyaan. Perancangan dan penerapan sistem yang menjamin pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan secara terbuka; Penyusunan standar operasional pelaksanaan dan rencana teknis pelaksanaan tugas yang lengkap, jelas, dan mudah dimengerti. Optimalisasi peran DPRD, Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pers/ media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), peneliti, dan masyarakat dalam pelaksanaan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan daerah. Penciptaan mekanisme standardisasi dan penurunan informasi serta koordinasi informal sebagai tanggung jawab personil lama kepada personil baru ketika regenerasi atau restrukturisasi pemerintahan. Pelibatan publik dalam setiap proses penyusunan rencana, implementasi program, dan pengawasan jalannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penggiatan penyelenggaraan public hearing, stakeholders meeting, jajak pendapat umum, pelaporan penelitian dan kajian, pemungutan suara sederhana, diskusi dan konsultasi publik, dan forum publik lainnya untuk membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Pembagian tugas dan wewenang secara eksplisit dan tersurat serta sosialisasi dan implementasi sistem komando dan koordinasi antar dan intern instansi pemerintah bersama masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan tugas administratif pemerintahan maupun tugas terkait teknis pembangunan daerah agar berjalan efektif dan efisien. sumber-sumber kekayaan daerah yang potensial serta melakukan pengelolaan kekayaan daerah dengan membentuk BUMD dan juga sistem kerjasama dengan swasta atau pemerintah daerah lain. Peningkatan PAD ini juga dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dalam pembiayaan pembangunan di Papua Barat. Untuk itu Pemprov Papua Barat fokus melakukan pembinaan kompetensi dan profesionalitas aparat pemerintah melalui; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional sebagai upaya peningkatan kapasitas, kapabilitas, netralitas, dan kesadaran aparat pemerintah terkait peran, tugas pokok, dan fungsinya masing-masing, termasuk penguasaan pengetahuan umum, keterampilan bahasa asing, komputer, dan teknologi; Penanaman dan penguasaan visi misi Provinsi Papua Barat kepada aparat pemerintah sebagai upaya pengarahan mental agar menjadikan visi-misi sebagai orientasi utama dari seluruh peran, posisi, tugas pokok, dan fungsi yang dijalankan; Pengawasan kinerja aparat dalam rangka menyajikan pelayanan prima dengan ketulusan dan semangat melayani bagi seluruh masyarakat; Perancangan sistem penilaian kinerja aparatur pemerintahan yang berbasis prestasi dan sanksi; Peningkatan pemahaman dan keterlibatan aparatur pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja dan rencana pembangunan wilayah. Berikutnya adalah penciptaan dan penerapan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui; Penyelenggaraan proses rekruitmen yang bersih dan profesional; Perancangan dan penerapan sistem keuangan dan kinerja pemerintahan yang akuntabel; Perancangan dan penerapan sistem yang menjamin keterbukaan informasi terkait data, regulasi, prosedur, dan sebagainya
LAPORAN 17No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Menyongsong Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke-3 M emasuki periode Pembangunan Jangka Menengah tahap ke-3 (2017-2022), pembangunan di provinsi Papua Barat diprioritaskan untuk mewujudkan Provinsi Papua Barat yang berdaya saing, yaitu memiliki SDM dan perekonomian yang mampu beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik dengan tetap terbuka pada persaingan nasional, regional dan global. Kemampuan untuk berdaya saing merupakan kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian, sehingga gejolak yang berasal dari dalam maupun luar wilayah dapat diredam oleh ketahanan ekonomi. Pada tahap ini, pembangunan dan pengembangan SDM serta perekonomian wilayah diharapkan berada dalam satu tingkatan lebih maju, yaitu mulai mengembangkan dan menaikkan standar untuk lebih dekat dengan kondisi eksternal, sehingga diharapkan betul-betul memiliki daya saing di ranah eksternal Papua Barat. Sasaran dan kebijakan pembangunan Papua Barat pada periode ini difokuskan pada; Penciptaan dan pengokohan sistem politik, keamanan, dan pertahanan; Pemenuhan dan pengelolaan kebutuhan bahan makanan pokok dan bahan makanan sumber protein; Pengembangan pola pangan dan peningkatan nilai tambah pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan publik, yaitu; Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi untuk membuka akses ke seluruh wilayah; Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana utilitas publik; serta Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan publik. Di bidang pemerintahan, fokus kebijakan yang menjadi prioritas Pemprop Papua Barat adalah; Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pembinaan kompetensi dan profesionalitas aparat pemerintah; dan pembinaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; serta Pembinaan keimanan, ketaqwaan, dan budaya luhur masyarakat berbasis kearifan lokal. Fokus kebijakan lainnya yang diprioritaskan oleh Pemprov Papua Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke-3 ini adalah; Penerapan sistem dan regulasi ekonomi yang berpihak kepada masyarakat; Perancangan dan penerapan sistem hukum yang berpihak kepada masyarakat; Prioritas pembangunan bagi masyarakat miskin serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan daerah terisolir; Pendayagunaan SDA terbarukan; Pengelolaan pemanfaatan SDA yang tidak terbarukan; Pelestarian dan pemeliharaan Sumber Daya Air; Peningkatan nilai tambah pemanfaatan SDA; Pengembangan SDA khas; Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang berbasis konservasi; serta Melestarikan dan memproteksi keanekaragaman budaya dari akulturasi budaya negatif. Penerapan sistem pemerintahan sesuai prinsip good governance; Pemenuhan kebutuhan legal formal pemerintahan; Kelengkapan struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah; serta Peningkatan besaran dan laju pertumbuhan PDRB. Sedangkan fokus kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi adalah berupa; Peningkatan ekonomi wilayah berbasis keunggulan komparatif dan keu nggulan kompetitif; Peningkatan kerjasama ekonomi; serta Peningkatan pertumbuhan dan daya saing unit-unit usaha masyarakat. Di bidang kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kebijakan yang diambil oleh Pemprop Papua Barat adalah; Peningkatan derajat pendidikan masyarakat; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; Penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan di perkampungan; Pemenuhan prasarana perumahan dan prasarana pendukung lingkungan perumahan; Pengayoman
LAPORAN 18 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Papua Barat Ekspor Bahan Bakar Mineral Kegiatan Strategis Pemprov Papua Barat Periode 2015-2019 P rioritas percepatan pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat, pada periode 2015-2019 ditekankan pada beberapa sektor. Di sektor perhubungan darat, yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalur kereta api Sorong-Manokwari dan pembangunan sejumlah ruas jalan, yaitu ruas jalan; Mameh-Wendesi-Ambuni-Tandia; Manokwari-Bintuni; Sorong-Pelabuhan Arar; ring road Raja Ampat; Susumuk- Bintuni; Tandia-Yahour; Fakfak-Bourof- Windesi; Yaur-Windesi-Mameh-Manokwari; Manokwari-Sorong; dan Kaimana-Bourof. Di sektor perhubungan udara, yang menjadi prioritas adalah; pengembangan bandara Domine Eduard Osok, Bintuni, Rendani, Segun, dan Siboru serta pembangunan bandara Werur. Sedangkan prioritas di sektor perhubungan laut adalah; pengembangan pelabuhan Kaimana, Owi, Teminabuan, Saunek, Kokas, Arar, Fak Fak, dan Sorong. Pembangunan pelabuhan Seget, Biak, Saukorem, Abun, Bomberai, Maruni, dan P rioritas percepatan pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat, pada periode 2015-2019 ditekankan pada beberapa sektor. Di sektor perhubungan darat, yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalur kereta api Sorong-Manokwari dan pembangunan sejumlah ruas jalan, yaitu ruas jalan; Mameh- Wendesi-Ambuni-Tandia; Manokwari-Bintuni; Sorong-Pelabuhan Arar; ring road Raja Ampat; Susumuk-Bintuni; Tandia-Yahour; Fakfak-Bourof-Windesi; Yaur-Windesi- Mameh-Manokwari; Manokwari-Sorong; dan Kaimana-Bourof. Di sektor perhubungan udara, yang menjadi prioritas adalah; pengembangan bandara Domine Eduard Osok, Bintuni, Rendani, Segun, dan Siboru serta pembangunan bandara Werur. Sedangkan prioritas di sektor perhubungan laut adalah; pengembangan pelabuhan Kaimana, Owi, Teminabuan, Saunek, Kokas, Arar, Fak Fak, dan Sorong. Pembangunan pelabuhan Seget, Biak, Saukorem, Abun, Bomberai, Maruni, dan fasilitas pelabuhan laut Arar. Di sektor angkutan sungai, yang irigasi Rawa di Kabupaten Sorong (750 Ha), dan irigasi Tambak Danau Ayamaru di Kabupaten Maybrat. Berikutnya adalah instalasi pengendalian banjir Sungai Aimasi, Sungai Ransiki, Sungai Wariori, dan Sungai Tubhi serta instalasi pengaman pantai Pasir Putih, Wosi, Rendani, Kaimana, Rado, Miey, Biriosi, Wirsi, Maruni, Maripi, Oransbari, Ransiki, Tanjung Kasuari, Pulau Fani, Makbon, Sausapor, Seget, Sailolof, Kotam dan beberapa pantai lainnya yang berada di kabupaten Teluk Bintuni, kabupaten Nabire, kabupaten Mimika, dan kabupaten Manokwari Selatan. Prioritas berikutnya adalah pembangunan beberapa Embung di sejumlah kabupaten, yaitu di kabupaten Raja Ampat, Sorong, Fak-Fak, Manokwari, Teluk Bintuni, Nabire, Sorong Selatan, Kaimana, dan Dogiyai. Di sektor pendidikan, Pemprov Papua Barat memprioritaskan pembangunan SMP dan SMA berpola asrama. Sedangkan di sektor kesehatan, yang menjadi prioritas adalah pengembangan RS Daerah Kabupaten Sorong untuk praktek mahasiswa FK Universitas Negeri Papua dan mengusulkan pengembangan RS Pusat pada periode pembangunan jangka menengah berikutnya. pengendalian banjir Sungai Aimasi, Sungai Ransiki, Sungai Wariori, dan Sungai Tubhi serta instalasi pengaman pantai Pasir Putih, Wosi, Rendani, Kaimana, Rado, Miey, Biriosi, Wirsi, Maruni, Maripi, Oransbari, Ransiki, Tanjung Kasuari, Pulau Fani, Makbon, Sausapor, Seget, Sailolof, Kotam dan beberapa pantai lainnya yang berada di kabupaten Teluk Bintuni, kabupaten Nabire, kabupaten Mimika, dan kabupaten Manokwari Selatan. Prioritas berikutnya adalah pembangunan beberapa Embung di sejumlah kabupaten, yaitu di kabupaten Raja Ampat, Sorong, Fak-Fak, Manokwari, Teluk Bintuni, Nabire, Sorong Selatan, Kaimana, dan Dogiyai. Di sektor pendidikan, Pemprov Papua Barat memprioritaskan pembangunan SMP dan SMA berpola asrama. Sedangkan di sektor kesehatan, yang menjadi prioritas adalah pengembangan RS Daerah Kabupaten Sorong untuk praktek mahasiswa FK Universitas Negeri Papua dan mengusulkan pengembangan RS Pusat pada periode pembangunan jangka menengah berikutnya. fasilitas pelabuhan laut Arar. Di sektor angkutan sungai, yang menjadi prioritas adalah; pengembangan dermaga penyeberangan Raja Ampat, Kaimana, Fak-Fak, Arar, Waigeo, dan Folley. Di sektor tenaga listrik, Pemprov Papua Barat menempatkan pembangunan PLTU Klalin (30 MW), PLTMG Mobile PP Manokwari (20 MW), PLTU Andai (14 MW), PLTMG Fak-Fak (10 MW) dan PLTMG Bintuni (10 MW) sebagai prioritas yang harus segera diselesaikan. Pengembangan jaringan transmisi serta distribusi telekomunikasi dan informatika, juga menjadi perhatian Pemprov Papua Barat untuk di prioritaskan, khususnya pembangunan backbone Palapa Ring, serat optik antar kabupaten/kota, dan pengembangan transmisi penyiaran TVRI. Di sektor Sumber Daya Air, prioritas ditujukan pada kelanjutan pembangunan Bendung Wariori, peningkatan jaringan irigasi Oransbari (3.016 Ha) di Kabupaten Manokwari, pembangunan jaringan irigasi Mariyat (1.500 Ha) di Kabupaten Sorong, menjadi prioritas adalah; pengembangan dermaga penyeberangan Raja Ampat, Kaimana, Fak-Fak, Arar, Waigeo, dan Folley. Di sektor tenaga listrik, Pemprov Papua Barat menempatkan pembangunan PLTU Klalin (30 MW), PLTMG Mobile PP Manokwari (20 MW), PLTU Andai (14 MW), PLTMG Fak-Fak (10 MW) dan PLTMG Bintuni (10 MW) sebagai prioritas yang harus segera diselesaikan. Pengembangan jaringan transmisi serta distribusi telekomunikasi dan informatika, juga menjadi perhatian Pemprov Papua Barat untuk di prioritaskan, khususnya pembangunan backbone Palapa Ring, serat optik antar kabupaten/kota, dan pengembangan transmisi penyiaran TVRI. Di sektor Sumber Daya Air, prioritas ditujukan pada kelanjutan pembangunan Bendung Wariori, peningkatan jaringan irigasi Oransbari (3.016 Ha) di Kabupaten Manokwari, pembangunan jaringan irigasi Mariyat (1.500 Ha) di Kabupaten Sorong, irigasi Rawa di Kabupaten Sorong (750 Ha), dan irigasi Tambak Danau Ayamaru di Kabupaten Maybrat. Berikutnya adalah instalasi
LAPORAN 19No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Mengurangi Kesenjangan Dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur H ingga tahun 2019 mendatang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) tengah memprioritaskan program pengentasan 80 daerah tertinggal untuk menjadikannya sebagai daerah maju, dari sebanyak 122 daerah yang tergolong sebagai daerah tertinggal. Selain itu, Kementerian DPDTT juga tengah memprioritaskan percepatan pembangunan di 39.091 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal.  Program tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dengan target berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal menjadi 7,24 persen pada tahun 2019. Selanjutnya adalah menurunkan persentase penduduk miskin daerah tertinggal menjadi 14,00 persen Kalimantan, 18 kabupaten di Sulawesi, 26 kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, 14 kabupaten di Maluku, dan 33 kabupaten di Papua. Dari data tersebut terlihat bahwa kawasan Timur Indonesia menjadi wilayah yang paling banyak daerah tertinggalnya. Karena itu harus segara ada upaya kebijakan mengurangi kesenjangan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan potensi dan pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih mandiri.  Tentunya ini bukan pekerjaan mudah. Harus benar-benar punya kesiapan yang matang agar target mengentaskan daerah tertinggal menjadi lebih baik. Minimal daerah tertinggal sudah punya akses dengan kawasan yang perekonomiannya sudah berjalan. Sehingga terjadi pertukaran nilai ekonomi masyarakat. serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sekitar 69,59 persen. Agar target tersebut dapat tercapai, maka perlu ada strategi yang mujarab. Antara lain adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta menerapkan pola pembangunan dengan meminimalisir ketimpangan wilayah.  Yang paling penting adalah sumber daya manusia yang berkualitas, inovasi, kreativitas dan mampu menerapkan teknologi yang tepat.  Setelah itu barulah kita mendorong investasi yang bisa meningkatkan produktivitas rakyat.  Sebagaimana kita ketahui, 122 daerah tertinggal yang ada di Indonesia itu tersebar di beberapa wilayah, yaitu 19 kabupaten di Sumatera, 6 kabupaten di Jawa dan Bali, 12 kabupaten di Papua Barat Berpotensi Besar Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia Bagian Timur S esuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, pada tahun ini program pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah difokuskan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan daerah pada tahun 2018 ini akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa, industri pengolahan dan pertanian. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah yang menjadi main prime mover (pendorong pertumbuhan utama), diantaranya adalah; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perkotaan (megapolitan dan metropolitan), Kawasan Pariwisata serta Kawasan berbasis Pertanian dan Potensi Wilayah seperti Agropolitan dan Minapolitan. Dalam hal pemerataan pembangunan, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk mempersempit kesenjangan antarwilayah, terutama pembangunan Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, termasuk wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan perbatasan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk wilayah Papua dan Papua Barat adalah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur serta mendorong peningkatan investasi. Sasaran pengembangan wilayah pada tahun 2018 ini ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan antarwilayah dengan lebih meningkatkan peran ekonomi, dimana peran wilayah Papua dan Papua Barat terhadap perekonomian nasional diharapkan dapat semakin meningkat dengan fokus pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah masing-masing. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur di Papua dan Papua Barat pada tahun 2018 ini diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah, khususnya di wilayah-wilayah pegunungan. Pada sektor perekonomian, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 1,88 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen pada tahun ini. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berpotensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia bagian timur melalui kelimpahan sumber daya alamnya di berbagai sektor, baik perikanan, pertanian/perkebunan, industri agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, maupun pertambangan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan di Papua dan Papua Barat juga ditujukan untuk mendukung upaya dalam mewujudkan Pusat Pengembangan Wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat yang didukung oleh prasarana dan sarana yang handal.
LAPORAN 20 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Trend Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat Setiap Tahun P ertumbuhan ekonomi di provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata sebesar 9,6 persen atau diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 27,13 persen, namun masih berada jauh di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 11,25 persen. Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Papua terdiri dari 2 provinsi dengan total 42 kabupaten/kota, dimana 83,3 persen atau 35 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 60,33, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 9,07 persen, melampaui target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal wilayah Papua masih sebesar 32,98 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen. Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Papua telah ditetapkan 35 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 2 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di wilayah Papua sebanyak 33 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015- 2019 ditargetkan sebanyak 9 kabupaten tertinggal dapat terentaskan Dalam hal pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah berhasil menurunkan TPT menjadi 3,70 persen dan sudah berada di bawah TPT nasional sebesar 5,70 persen. Sedangkan dalam hal kualitas sumber daya manusia, pemprov Papua Barat masih harus bekerja keras untuk melakukan peningkatan. Hal ini diindikasikan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat yang hanya mencapai 70,62 atau masih berada di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 73,81. Namun demikian, dari tahun ke tahun nilai IPM di provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Provinsi Papua Barat, dilakukan dengan strategi berikut: 1) Pembinaan kelembagaan pengelola kawasan untuk mendukung pengelolaan kawasan yang berdaya saing; 2) Penguatan kemampuan Pemda dalam menyusun peraturan pemanfaatan lahan ulayat bersama masyarakat adat untuk memberikan kemudahan investasi. ) Penyiapan tenaga kerja berkualitas dengan kompetensi unggulan di bidang industri petrokimia dan pengolahan pertambangan mineral, pertanian, kawasan Arar, kawasan peternakan Bomberai, Kebar dan Salawati; 4) Pembangunan Science Park berteknologi tinggi sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan; 5) Pelatihan dan pendampingan SDM untuk meningkatkan kompetensi untuk mengelola produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan di masing-masing kawasan pengembangan ekonomi; 6) Peningkatan kapasitas Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi; 7) Pendampingan dalam proses produksi dan manajemen usaha- usaha masyarakat; 8) Pembangunan Technology Park bidang pangan dan maritim untuk meningkatkan inovasi teknologi; 9) Restrukturisasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan pengembangan ekonomi. Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, dari tahun ke tahun di provinsi Papua Barat mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan (Rasio Gini) menjadi 0,431 atau masih berada di atas rata-rata rasio gini nasional yaitu 0,413. Ke depan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan dapat lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Kawasan Papua difokuskan pada pengembangan industri/ hilirisasi berbasis komoditas unggulan. Percepatan pembangunan kawasan strategis di Wilayah Papua dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah di Wilayah Papua Kekayaan alam di Wilayah Papua selain sektor tambang dan mineral, sektor pertanian dan perkebunan juga melimpah, dimana potensi ini dapat menjadi sektor yang mempunyai prospek baik untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, dilakukan pemetaan wilayah-wilayah yang akan dijadikan basis industri dengan mempertimbangkan potensi kekayaan alam yang menjadi komoditas unggulan daerah baik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis di Provinsi Papua Barat dilakukan dengan strategi sebagai berikut: a) Pengembangan kawasan industri petrokimia; b) Pengembangan Industri berbasis migas dan pupuk di Teluk Bintuni; c) Peningkatan produktivitas ekspor untuk produk minyak- gas, pengolahan pertambangan mineral, pertanian/ perkebunan, dan hasil laut; d) Pengembangan kawasan pertanian di Karas dan Teluk Arguni; e) Pengembangan sentra ternak sapi Pola Ranch di Bomberai, Kebar, dan Salawati; f) Pengembangan Pala di Fakfak; g) Pengembangan sagu rakyat dan investasi industri komoditas sagu di Sorong Selatan; h) Pengembangan kawasan wisata bahari terpadu di kawasan Raja Ampat, dan kawasan wisata religi Mansinam; i) Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi kecil dan menengah guna mendukung potensi sektor pariwisata, terutama industri kreatif dan makanan olahan khas wilayah Sorong, Manokwari, dan Fak-fak; serta j) Pembinaan terhadap mutu produk usaha kecil dan menengah di Kawasan Sorong, Manokwari, dan Fak-fak. di Provinsi Papua Barat, akan dikembangkan kawasan ekonomi khusus dengan fokus industri petrokimia, pengembangan industri pengolahan pertambangan mineral, dan kawasan industri Teluk Bintuni.
SOROT West Papua 21No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua SOROT West Papua Papua Barat Terapkan Skema Baru Penggunaan Dana Otsus Bisnis Hotel di Papua Barat P ada tahun 2018 ini, Provinsi Papua Barat menerima dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp. 2,4 triliun dan dana tambahan infrastruktur otonomi khusus sebesar Rp.1,6 triliun. Jumlah dana tambahan ini lebih besar dibanding tahun lalu yang hanya Rp. 875 miliar. Pembagian dana Otsus di Papua Barat mulai tahun ini menggunakan skema baru sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat tahun 2017-2022, dimana 90 persen pengelolaan dana otsus tersebut diserahkan kepada kabupaten/kota sementara provinsi hanya mengelola 10 persen saja. Terkait hal tersebut Pemprov Papua Barat menegaskan bahwa seluruh Pemkab/ Pemkot berkewajiban untuk melakukan P eningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia telah mendorong peningkatan jumlah usaha akomodasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Sebanyak 172 hotel bintang lima, 422 hotel bintang empat, 739 hotel bintang tiga, 496 hotel bintang dua, 368 hotel bintang satu, 10.387 hotel melati, 425 penginapan remaja, 2.910 Pondok Wisata, dan 2.434 jasa akomodasi lainnya telah tersedia. Di Provinsi Papua Barat sendiri telah tersedia 3 hotel bintang empat, 7 hotel bintang tiga, 14 hotel bintang dua, 33 hotel bintang satu, 79 hotel melati, 3 penginapan remaja, 20 pondok wisata, dan 117 jasa akomodasi lainnya. Banyaknya kamar hotel dan bentuk akomodasi lainnya di Indonesia adalah 37.950 kamar hotel bintang lima, 63.978 kamar hotel bintang empat, 65.920 kamar hotel bintang tiga, 32.332 kamar hotel bintang dua, 17.294 kamar hotel bintang satu, 235.738 kamar hotel melati, 5.402 kamar penginapan remaja, 23.790 kamar pondok wisata, 24.797 kamar bentuk akomodasi lainnya. Provinsi Papua Barat sendiri memiliki 294 kamar hotel bintang empat, 454 kamar hotel bintang tiga, 78 kamar hotel bintang dua, 183 kamar hotel bintang satu, 1.615 kamar hotel melati, 41 kamar penginapan remaja, dan 223 kamar bentuk akomodasi lainnya. Jumlah rata-rata tamu/wisatawan yang menginap per harinya di Indonesia adalah sebanyak 26.245 tamu di hotel bintang lima, 42.811 tamu di hotel bintang empat, 39.096 tamu di hotel bintang tiga, 19.683 tamu di hotel bintang dua, 7.801 tamu di hotel bintang satu, 113.737 tamu di hotel melati, 1.301 tamu di penginapan remaja, 6.950 tamu di pondok wisata, 8.069 tamu di bentuk akomodasi lainnya. Sedangkan jumlah rata-rata tamu/wisatawan yang menginap per harinya di provinsi Papua Barat adalah sebanyak 159 tamu di hotel bintang empat, 133 tamu di hotel bintang tiga, 6 tamu pengelolaan dana otsus dengan penuh tanggungjawab dan juga transparan, sedangkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana otsus tersebut harus disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Sementara itu, untuk dana tambahan infrastruktur, pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.  Untuk evaluasi terhadap kemajuan masing-masing daerah dalam pelaksanaan otsus, para kepala daerah sepakat menggelar pertemuan serta pameran hasil pembangunan otsus setiap tahun, dan pada tahun ini akan dilakukan di Kabupaten Teluk Wondama. di hotel bintang dua, 96 tamu di hotel bintang satu, 261 tamu di hotel melati, 7 tamu di penginapan remaja, dan 24 tamu di bentuk akomodasi lainnya. Secara nasional, tingkat penghunian kamar hotel bintang lima adalah 60,84%, hotel bintang empat 56,11%, hotel bintang tiga 53,45%, hotel bintang dua 48,89%, hotel bintang satu 42,83%, sehingga secara rata-rata tingkat penghunian kamar hotel di Indonesia adalah 53,92%. Di provinsi Papua Barat tingkat penghunian kamar hotel bintang empat adalah 45,15%, hotel bintang tiga 32,65%, hotel bintang dua 28,01%, hotel bintang satu 66,78%, dan secara rata-rata tingkat penghunian kamar hotel di provinsi Papua Barat adalah 42,85%. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang lima adalah 2,37 hari, hotel bintang empat 1,94 hari, hotel bintang tiga 1,93 hari, hotel bintang dua 1,70 hari, hotel bintang satu 1,68 hari. Jadi rata-rata lama menginap tamu/wisatawan di hotel berbintang adalah 1,94 hari. Rata-rata lama menginap tamu di hotel melati adalah 1,42 hari, di penginapan remaja 1,40 hari, di pondok wisata 1,50 hari, dan di bentuk akomodasi lainnya 1,53 hari sehingga rata-rata lama menginap tamu di penginapan non hotel berbintang adalah 1,48 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu di Provinsi Papua Barat adalah 1,85 hari di hotel bintang empat; 2,85 hari di hotel bintang tiga; 1,74 hari di hotel bintang dua; 2,77 hari di hotel bintang satu. Jadi rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang adalah 2,30 hari. Rata-rata lama menginap tamu di hotel melati adalah 2,16 hari, di penginapan remaja 2,05 hari, di pondok wisata 2,00 hari, dan di bentuk akomodasi lainnya 2,06 hari. Sehingga rata-rata lama menginap tamu di akomodasi non hotel berbintang di provinsi Papua Barat adalah 2,06 hari.
SOROT West Papua 22 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua S aat ini pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan mempunyai tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia. Pembukaan daerah tujuan wisata baru dan investasi di bidang pariwisata telah mengubah pariwisata sebagai salah satu penggerak utama kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur. Organisasi Pariwisata Dunia (United Nation World Tourism Organization/UNWTO) memperkirakan jumlah wisatawan internasional akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan kunjungan per tahun sebesar 3,3 persen. Sekarang ini telah muncul banyak daerah tujuan wisata baru di berbagai negara di dunia, dan kawasan Asia Pasifik diperkirakan mempunyai pertumbuhan yang paling tinggi dibanding kawasan lainnya. Pengelolaan pariwisata bukanlah hal yang mudah karena melibatkan hampir semua sektor ekonomi, baik industri yang berkarakter pariwisata (tourism characteristic industry), seperti hotel dan restoran, maupun industri yang sepintas tidak berkaitan langsung dengan industri pariwisata, namun sebagian permintaannya (demand) berasal dari pariwisata (tourism connected industry). Jumlah industri yang terkait dan menerima dampak dari kegiatan pariwisata sangat banyak, tapi pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan pariwisata sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain. Melalui upaya promosi dan peningkatan pelayanan, didukung membaiknya situasi keamanan, serta pemulihan dari krisis ekonomi global yang banyak dialami negara-negara Eropa, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 10,41 juta, naik 10,29% dibanding tahun sebelumnya. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Indonesia adalah pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) yang berperan besar dalam menciptakan dampak ekonomi. Karena itu, dengan slogan “Pesona Indonesia”, pemerintah semakin gencar melakukan promosi pariwisata dan diharapkan semakin banyak penduduk Indonesia yang ingin mengetahui lebih banyak tentang negerinya sendiri. Dengan adanya kegiatan perjalanan wisata, diharapkan akan tercipta konsumsi wisatawan di dalam negeri yang merupakan faktor pendorong bagi pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang pada akhirnya akan mendorong perkembangan pariwisata khususnya dan perekonomian pada umumnya. Nilai ekonomi penjualan jasa pariwisata terkadang tidak dapat diukur secara nyata dalam bentuk nominal. Namun, sesungguhnya nilai ekonomi kegiatan pariwisata itu tidak hanya dinikmati oleh satu sektor tertentu, melainkan juga oleh berbagai sektor. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumsi wisatawan, maka akan semakin besar pula dampak ekonomi yang dinikmati, dan semakin banyak sektor yang terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, usaha pariwisata meliputi tiga belas jenis utama, yaitu: daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, wisata tirta, serta spa. Bisnis Pariwisata Sebagai Penggerak Utama Kemajuan Sosio-Ekonomi
SOROT West Papua 23No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Fasilitasi Destinasi Wisata Alam Raja Ampat P emerintah telah mentargetkan sebanyak 25 lokasi untuk difasilitasi terkait peningkatan destinasi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan, dan salah satunya adalah obyek wisata Raja Ampat yang terletak di Provinsi Papua Barat. Fasilitasi yang dilakukan ternyata mampu memberikan dampak dan capaian yang positif, diantaranya adalah berupa peningkatan kunjungan kapal Yacht dan Cruise ke Raja Ampat. Salah satu langkah pengembangan untuk destinasi wisata bahari adalah dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia. Perpres ini memberikan beberapa kemudahan, di antaranya adalah menghapus ketentuan mengenai CAIT (Clearance Approval for Indonesia Territory). Sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 105 Tahun 2015 tersebut juga telah diundangkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia. Kemudahan diberikan kepada kapal yacht dan cruise yang masuk dan keluar melalui 18 pelabuhan. Kemudahan tersebut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kunjungan kapal yacht dan juga kapal cruise. Pada tahun 2015 tercatat ada sebanyak 1.198 kedatangan kapal yacht dengan 3.594 wisman, sedangkan pada 2016 terjadi peningkatan menjadi 1.900 kedatangan kapal yacht dengan 4.500 wisman. Sementara untuk kapal cruise, pada tahun 2015 tercatat ada sebanyak 361 kedatangan kapal cruise dengan 108.300 wisman, dan pada 2016 terdapat 357 kedatangan kapal cruise dengan 107.100 wisman. Upaya peningkatan tata kelola destinasi pariwisata difokuskan pada dua faktor critical success, yaitu Management Destinasi yang meliputi finansial, operasional, marketing, SDM, dan inovasi; serta Pembenahan Destinasi yang dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur dalam rangka dukungan pengembangan aksesibilitas, amenitas dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya Dari 25 lokasi (cluster) yang ditargetkan, Pemerintah telah merealisasikan sebanyak 27 lokasi atau sebesar 108%, terdiri dari 25 cluster existing dan 2 cluster baru. Cluster existing terseut adalah Sabang, Toba, Nias, Muaro Jambi, Palembang, Kota Tua, Kepulauan Seribu, Pangandaran, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Pemuteran, Batur, Sanur, Rinjani, Komodo, Flores, Wakatobi, Toraja, Bunaken, Derawan, Sentarum, Belitung (Tanjung Kelayang), Tanjung Puting, Pulau Morotai, dan Raja Ampat. Sebanyak 13.388 wisatawan telah berkunjung ke Raja Ampat, terdiri dari 10.427 wisatawan mancanegara (wisman) dan 2.961 wisatawan Nusantara (wisnus). UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DESTINASI PARIWISATA, PEMERINTAH MELAKUKAN UPAYA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA MELALUI FASILITASI TERHADAP DESTINASI WISATA BUDAYA, WISATA ALAM DAN WISATA BUATAN.
No. 003 tahun I Tgl. 15 Januari - 14 februari 2018 D ari data tersebut terlihat bahwa total investasi swasta yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pariwisata adalah sebesar 3,83% dari total investasi sebesar Rp 3.829,98 triliun. Investasi pariwisata ini terdiri dari investasi oleh pihak swasta sebesar Rp 146,1 triliun atau sebesar 99,73%, sedangkan sisanya sebesar 0,27% dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah tidak melakukan investasi untuk pembangunan gedung atau bangunan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata langsung, seperti bangunan hotel, restoran dan sebagainya. Hal ini antara lain disebabkan karena minimnya dan terbatasnya anggaran pemerintah. Disamping itu, pemerintah juga ingin memberikan peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha dan swasta untuk berkiprah dan melakukan investasi di sektor pariwisata. Kalangan swasta diharapkan semakin menyadarari dan memahami pentingnya investasi di bidang pariwisata untuk menangkap peluang semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Investasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah, sebagian besar adalah untuk mesin, peralatan dan alat angkutan, masing-masing sebesar Rp 233,54 miliar (58,99%) dan Rp 91,62 miliar (23,14%). Sedikit berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, dimana investasi swasta terbesar adalah untuk pembangunan infrastruktur, hotel dan akomodasi lainnya, maka sejak tahun 2015, pihak swasta lebih banyak melakukan investasi untuk pembangunan bangunan bukan tempat tinggal, yaitu senilai Rp 30,50 triliun atau 20,87% terhadap total investasi swasta. Menyusul berikutnya adalah investasi di bidang infrastruktur, yaitu sebesar Rp 26,33 triliun, bangunan hotel dan akomodasi lainnya sebesar Rp 25,30 triliun, serta bangunan olahraga, rekreasi, hiburan seni dan budaya sebesar Rp 16,38 triliun. Investasi ini mencakup penambahan hotel baru dan juga renovasi hotel dan akomodasi lainnya, seperti pembangunan gedung untuk kegiatan budaya dan pariwisata. Secara keseluruhan, investasi terbesar adalah untuk bangunan non tempat tinggal yang mencapai 20,82%, dan peran swasta sangat besar di sektor ini. Berikutnya adalah investasi untuk infrastruktur, bangunan hotel dan akomodasi lainnya yang masing-masing mencapai 17,98% dan 17,27% dari total investasi. Investasi di Sektor Pariwisata BESARNYA INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DAPAT DIUKUR DENGAN MENGGUNAKAN DATA PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) YANG DITURUNKAN DARI DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB).

Recommended

west papua tabloid 14 November - 15 December 2017
west papua tabloid 14 November - 15 December 2017west papua tabloid 14 November - 15 December 2017
west papua tabloid 14 November - 15 December 2017
cassandraremy
 
West papua update edisi 4 rev.4
West papua update edisi 4 rev.4West papua update edisi 4 rev.4
West papua update edisi 4 rev.4
cassandraremy
 
West papua tabloid 2nd Edition
West papua tabloid 2nd Edition West papua tabloid 2nd Edition
West papua tabloid 2nd Edition
cassandraremy
 
West Papua Tabloid - November 2017
West Papua Tabloid - November 2017West Papua Tabloid - November 2017
West Papua Tabloid - November 2017
TitusBonai2
 
Rencana dan progres pembangunan di tapanuli tengah
Rencana dan progres pembangunan di tapanuli tengahRencana dan progres pembangunan di tapanuli tengah
Rencana dan progres pembangunan di tapanuli tengah
Brhu Corp
 
Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapanuli Tengah
Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapanuli TengahPotensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapanuli Tengah
Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapanuli Tengah
Brhu Corp
 
Profil lptq maluku
Profil lptq malukuProfil lptq maluku
Profil lptq maluku
Syarifudin Amq
 
Ad art pengnas_rapi_2016
Ad art pengnas_rapi_2016Ad art pengnas_rapi_2016
Ad art pengnas_rapi_2016
ari saridjo
 

Recommended

west papua tabloid 14 November - 15 December 2017
west papua tabloid 14 November - 15 December 2017west papua tabloid 14 November - 15 December 2017
west papua tabloid 14 November - 15 December 2017
cassandraremy
 
West papua update edisi 4 rev.4
West papua update edisi 4 rev.4West papua update edisi 4 rev.4
West papua update edisi 4 rev.4
cassandraremy
 
West papua tabloid 2nd Edition
West papua tabloid 2nd Edition West papua tabloid 2nd Edition
West papua tabloid 2nd Edition
cassandraremy
 
West Papua Tabloid - November 2017
West Papua Tabloid - November 2017West Papua Tabloid - November 2017
West Papua Tabloid - November 2017
TitusBonai2
 
Rencana dan progres pembangunan di tapanuli tengah
Rencana dan progres pembangunan di tapanuli tengahRencana dan progres pembangunan di tapanuli tengah
Rencana dan progres pembangunan di tapanuli tengah
Brhu Corp
 
Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapanuli Tengah
Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapanuli TengahPotensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapanuli Tengah
Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapanuli Tengah
Brhu Corp
 
Profil lptq maluku
Profil lptq malukuProfil lptq maluku
Profil lptq maluku
Syarifudin Amq
 
Ad art pengnas_rapi_2016
Ad art pengnas_rapi_2016Ad art pengnas_rapi_2016
Ad art pengnas_rapi_2016
ari saridjo
 
Piagam mid semester tahun 2015
Piagam mid semester tahun 2015Piagam mid semester tahun 2015
Piagam mid semester tahun 2015
Asep Cell
 
Inpres nomor 9_tahun_2017
Inpres nomor 9_tahun_2017Inpres nomor 9_tahun_2017
Inpres nomor 9_tahun_2017
uda ismet
 
Sejarahberdirinyakab 150119081311-conversion-gate02
Sejarahberdirinyakab 150119081311-conversion-gate02Sejarahberdirinyakab 150119081311-conversion-gate02
Sejarahberdirinyakab 150119081311-conversion-gate02
Operator Warnet Vast Raha
 
Pembangunan terpadu lombok timur
Pembangunan terpadu lombok timurPembangunan terpadu lombok timur
Pembangunan terpadu lombok timur
Setiono Winardi
 
Profil kampung kb Bina sejahtera
Profil kampung kb Bina sejahteraProfil kampung kb Bina sejahtera
Profil kampung kb Bina sejahtera
Suwondo Chan
 
Potensi alam di sulawesi utara
Potensi alam di sulawesi utaraPotensi alam di sulawesi utara
Potensi alam di sulawesi utara
Eko Tri Budiyanto
 
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
Dadang Solihin
 
Proposal sarpras gedung dakwah nu
Proposal sarpras gedung dakwah nuProposal sarpras gedung dakwah nu
Proposal sarpras gedung dakwah nu
abdhalim25
 
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013
Tika Isnaeni Pangestika
 
Executive Summary: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...
Executive Summary: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...Executive Summary: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...
Executive Summary: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...
Dadang Solihin
 
BP SAFIRA VII-2017
BP SAFIRA VII-2017BP SAFIRA VII-2017
BP SAFIRA VII-2017
masjiddesa junwangi
 
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKANPERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
Dadang Solihin
 
Proposal Talkshow Ekonomi SUMUT 2021
Proposal Talkshow Ekonomi SUMUT 2021Proposal Talkshow Ekonomi SUMUT 2021
Proposal Talkshow Ekonomi SUMUT 2021
astafood
 
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Oswar Mungkasa
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019
Asep Walandra
 
Peluang pengembangan Talas Ungu
Peluang pengembangan Talas UnguPeluang pengembangan Talas Ungu
Peluang pengembangan Talas Ungu
Nazaruddin Margolang
 
Buku pmt
Buku pmtBuku pmt
Buku pmt
pandirambo900
 
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di AcehBerinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
Ibnu Sahidhir
 
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)
ricky04
 
Tunas sawa erma group pembangunan daerah 3 t korindo dan relevansinya dengan ...
Tunas sawa erma group pembangunan daerah 3 t korindo dan relevansinya dengan ...Tunas sawa erma group pembangunan daerah 3 t korindo dan relevansinya dengan ...
Tunas sawa erma group pembangunan daerah 3 t korindo dan relevansinya dengan ...
Tunas Sawa Erma Group Papua
 
Bahan Sekda Forum Bisnis.pptx
Bahan Sekda Forum Bisnis.pptxBahan Sekda Forum Bisnis.pptx
Bahan Sekda Forum Bisnis.pptx
AdriansyahFathurRahm
 
Profil Anggota Koalisi PWYP Indonesia
Profil Anggota Koalisi PWYP IndonesiaProfil Anggota Koalisi PWYP Indonesia
Profil Anggota Koalisi PWYP Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

More Related Content

What's hot

Pembangunan terpadu lombok timur
Pembangunan terpadu lombok timurPembangunan terpadu lombok timur
Pembangunan terpadu lombok timur
Setiono Winardi
 

What's hot (12)

Piagam mid semester tahun 2015
Piagam mid semester tahun 2015Piagam mid semester tahun 2015
Piagam mid semester tahun 2015
 
Inpres nomor 9_tahun_2017
Inpres nomor 9_tahun_2017Inpres nomor 9_tahun_2017
Inpres nomor 9_tahun_2017
 
Sejarahberdirinyakab 150119081311-conversion-gate02
Sejarahberdirinyakab 150119081311-conversion-gate02Sejarahberdirinyakab 150119081311-conversion-gate02
Sejarahberdirinyakab 150119081311-conversion-gate02
 
Pembangunan terpadu lombok timur
Pembangunan terpadu lombok timurPembangunan terpadu lombok timur
Pembangunan terpadu lombok timur
 
Profil kampung kb Bina sejahtera
Profil kampung kb Bina sejahteraProfil kampung kb Bina sejahtera
Profil kampung kb Bina sejahtera
 
Potensi alam di sulawesi utara
Potensi alam di sulawesi utaraPotensi alam di sulawesi utara
Potensi alam di sulawesi utara
 
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
 
Proposal sarpras gedung dakwah nu
Proposal sarpras gedung dakwah nuProposal sarpras gedung dakwah nu
Proposal sarpras gedung dakwah nu
 
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013
 
Executive Summary: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...
Executive Summary: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...Executive Summary: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...
Executive Summary: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...
 
BP SAFIRA VII-2017
BP SAFIRA VII-2017BP SAFIRA VII-2017
BP SAFIRA VII-2017
 
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKANPERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
 

Similar to West Papua Tabloid Edisi 3

Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di AcehBerinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
Ibnu Sahidhir
 
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
musniumar
 
Risalah pertemuan managing our nation ppm manajemen
Risalah pertemuan managing our nation ppm manajemenRisalah pertemuan managing our nation ppm manajemen
Risalah pertemuan managing our nation ppm manajemen
pdatarawa
 
Laporan profil bitung
Laporan profil bitung Laporan profil bitung
Laporan profil bitung
Dimas Hastomo
 

Similar to West Papua Tabloid Edisi 3 (20)

Proposal Talkshow Ekonomi SUMUT 2021
Proposal Talkshow Ekonomi SUMUT 2021Proposal Talkshow Ekonomi SUMUT 2021
Proposal Talkshow Ekonomi SUMUT 2021
 
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepu...
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019
 
Peluang pengembangan Talas Ungu
Peluang pengembangan Talas UnguPeluang pengembangan Talas Ungu
Peluang pengembangan Talas Ungu
 
Buku pmt
Buku pmtBuku pmt
Buku pmt
 
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di AcehBerinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
 
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)
 
Tunas sawa erma group pembangunan daerah 3 t korindo dan relevansinya dengan ...
Tunas sawa erma group pembangunan daerah 3 t korindo dan relevansinya dengan ...Tunas sawa erma group pembangunan daerah 3 t korindo dan relevansinya dengan ...
Tunas sawa erma group pembangunan daerah 3 t korindo dan relevansinya dengan ...
 
Bahan Sekda Forum Bisnis.pptx
Bahan Sekda Forum Bisnis.pptxBahan Sekda Forum Bisnis.pptx
Bahan Sekda Forum Bisnis.pptx
 
Profil Anggota Koalisi PWYP Indonesia
Profil Anggota Koalisi PWYP IndonesiaProfil Anggota Koalisi PWYP Indonesia
Profil Anggota Koalisi PWYP Indonesia
 
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
 
Risalah pertemuan managing our nation ppm manajemen
Risalah pertemuan managing our nation ppm manajemenRisalah pertemuan managing our nation ppm manajemen
Risalah pertemuan managing our nation ppm manajemen
 
EKONOMI SANTRI.pptx
EKONOMI SANTRI.pptxEKONOMI SANTRI.pptx
EKONOMI SANTRI.pptx
 
Laporan profil bitung
Laporan profil bitung Laporan profil bitung
Laporan profil bitung
 
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Skripsi optimalisasi peran dinas kelautan dan perikanan
Skripsi optimalisasi peran dinas kelautan dan perikananSkripsi optimalisasi peran dinas kelautan dan perikanan
Skripsi optimalisasi peran dinas kelautan dan perikanan
 
Coba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana DesaCoba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana Desa
 
ARTIKEL SAIL KOMODO
ARTIKEL SAIL KOMODOARTIKEL SAIL KOMODO
ARTIKEL SAIL KOMODO
 
ARTIKEL SAIL KOMODO
ARTIKEL SAIL KOMODOARTIKEL SAIL KOMODO
ARTIKEL SAIL KOMODO
 
BUMDes Desa Wisata
BUMDes Desa WisataBUMDes Desa Wisata
BUMDes Desa Wisata
 

West Papua Tabloid Edisi 3

  • 1. No. 003 tahun I Tgl. 15 Januari - 14 FEBRUARI 2018 Pemprov Papua Barat Berkomitmen Sajikan Pelayanan Prima dan Semangat Melayani Papua Barat Membentang Mulai Dari Puncak Gunung Hingga Lembah Potensi Perikanan Pulau Papua Sangat Besar
  • 2. catatan redaksi SUSUNAN REDAKSI TABLOID WEST PAPUA Pemimpin Redaksi Khariri Makmun Redaktur Pelaksana Paulus Cahyono Staff Redaksi Aan Humaidi F. Ozy Domingus Eky Natalia Kontributor Christian Hadi John L. Bustami Ricky Sanjaya Desain Grafis George Ts. L. Website : westpapuatabloid.com Email : info@westpapuatabloid.com DITERBITKAN OLEH : West Papua Lovers Community (KPWP) Para pembaca tabloid West Papua Update yang terhormat, pada edisi ke-3 kali ini, kami menampilkan topik utama mengenai potensi sumberdaya laut dan perikanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat. Potensi ikan lestari di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 6,4 juta Ton per tahun sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkannya industri perikanan. Selain itu, perairan Indonesia juga dikenal sebagai sumber plasma nutfah terbesar di dunia, karena lebih dari 37 persen jenis ikan yang telah teridentifikasi di seluruh dunia, terdapat di perairan Indonesia. Di sisi lain, sumberdaya laut dan perikanan di Provinsi Papua Barat juga dikenal memiliki potensi yang cukup besar, baik berupa perikanan budidaya dan perikanan tangkap maupun berbagai macam biota laut dan ekosistem air lainnya. Sektor perikanan menyumbang sekitar 4,36 persen pada PDRB Provinsi Papua Barat, dan penyumbang terbesar di sektor ini adalah subsektor perikanan budidaya. Subsektor ini memiliki nilai tambah yang lebih besar dibanding subsektor lainnya karena dikelola secara berkelanjutan dengan pembiayaan yang relatif kecil. Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Manokwari merupakan wilayah dengan produksi perikanan tertinggi di Papua Barat. Industri perikanan di tiga wilayah ini bahkan diprediksi dapat menggerakkan perekonomian Papua Barat dan memberikan efek positif terhadap sektor-sektor lainnya. Untuk dapat mengembangkan industri perikanan secara maksimal dan lestari, Pemprov Papua Barat memerlukan dukungan penuh dari para pengusaha, investor dan segenap pihak terkait lainnya. Dengan berkembangnya industri perikanan di Papua Barat, hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. Topik lainnya yang kami sajikan pada edisi ke-3 kali ini adalah mengenai sense of belonging seluruh masyarakat Papua Barat untuk bersama-sama membangun Papua Barat, disamping juga perhatian penuh Pemerintah Pusat terhadap pembangunan di Papua Barat. Berikutnya adalah komitmen Pemprov Papua Barat untuk menyajikan pelayanan prima dan semangat melayani yang tinggi kepada segenap masyarakat dalam rangka menyongsong pembangunan jangka menengah tahap ke tiga. Kemudian juga kami tampilkan topik mengenai berbagai kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Papua Barat hingga tahun 2019, termasuk skema baru penggunaan dana otsus, percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Melengkapi topik utama pada edisi ke-3 ini, beberapa topik lainnya yang menarik juga kami tampilkan, diantaranya mengenai potensi dan perkembangan sektor pariwisata di Papua Barat, termasuk bisnis perhotelan dan investasi. Saat ini, bisnis pariwisata merupakan penggerak utama kemajuan sosio-ekonomi di Papua Barat. Selain industri pertambangan dan pertanian, industri kelautan dan perikanan, serta industri pariwisata merupakan kontributor yang penting bagi PDRB Provinsi Papua Barat. Demikian sajian kami pada edisi kali ini, selamat membaca.
  • 3. Headline 4 Sense of Belonging Seluruh Masyarakat Papua Barat Untuk Bersama-sama Membangun Papua Barat 4 Pemerintah Pusat Memberikan Perhatian Besar Pada Pembangunan di Papua 5 Industrialisasi Sektor Perikanan Mampu Menggerakkan Perekonomian Papua Barat 6 Potensi Perikanan Pulau Papua Sangat Besar 7 Potensi Ikan Pelagis dan Ikan Demersal di Perairan Papua Mencapai 842.600 ton/tahun 7 Kota Sorong Hasilkan 1.748,68 Ton Ikan Pelagis dan 238,38 Ton Ikan Demersal Fokus 8 3 Kabupaten di Papua Barat Penghasil Perikanan Tertinggi 9 Kontribusi Sektor Perikanan di Raja Ampat Terhadap PDRB Papua Barat 9 Lebih Dari 37 Persen Jenis Ikan Di Dunia Terdapat Di Perairan Indonesia 10 Nelayan di Teluk Bintuni Hasilkan Tangkapan 6,17 Ton Udang/Bulan 11 Perairan Papua Barat adalah Daerah Penangkapan Ikan dan Udang yang Potensial 12 Perikanan Hasil Olahan Industri Memiliki Nilai Tambah Yang Tinggi 12 Teluk Bintuni Diinisiasi Sebagai Kawasan Konservasi 13 Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia : US$ 1,2 Triliun per Tahun 14 Papua Barat Membentang Mulai Dari Puncak Gunung Hingga Lembah 15 Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 16 Pemprov Papua Barat Berkomitmen Menyajikan Pelayanan Prima dan Semangat Melayani 17 Menyongsong Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke-3 Laporan 18 Papua Barat Ekspor Bahan Bakar Mineral 18 Kegiatan Strategis Pemprov Papua Barat Periode 2015-2019 19 Papua Barat Berpotensi Besar Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia Bagian Timur 19 Mengurangi Kesenjangan Dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur 20 Trend Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat Setiap Tahun 21 Papua Barat Terapkan Skema Baru Penggunaan Dana Otsus  21 Bisnis Hotel di Papua Barat Fokus_11 daftar isi 19 Laporan 23 Sorot Sorot 22 Bisnis Pariwisata Sebagai Penggerak Utama Kemajuan Sosio- Ekonomi 23 Fasilitasi Destinasi Wisata Alam Raja Ampat 24 Investasi di Sektor Pariwisata Fasilitasi Destinasi Wisata Alam Raja Ampat Papua Barat Berpotensi Besar Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia Bagian Timur
  • 4. No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua HEADLINE 4 Seluruh Masyarakat Papua Barat Untuk Bersama-sama Membangun Papua Barat K egiatan pembangunan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan/ stakeholder lainnya di Provinsi Papua Barat membutuhkan daya dukung lahan yang efisien, efektif, produktif dan lestari. Dalam hal ini RPJPD berpedoman pada struktur, pola dan arahan Kebijakan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi, termasuk dalam hal tahapan dan prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat yang termuat dalam RPJPD Provinsi Papua Barat. Hal ini untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Provinsi Papua Barat selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Papua Barat. Visi, misi dan kebijakan jangka panjang daerah Provinsi Papua Barat menjadi acuan bagi visi, misi dan kebijakan jangka panjang daerah bagi seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat. RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan Otonomi Khusus Papua sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tujuan penyusunan RPJPD adalah untuk: a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antara ruang, antara waktu, dan antara fungsi pemerintah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. mengotimalkan partisipasi masyarakat; dan, e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Partisipasi stakeholders dan masyarakat Provinsi Papua Barat, mulai dari proses penyusunan rencana dan anggaran, dilakukan melalui forum musrenbang, proses pelaksanaan, dan proses pengawasan sehingga seluruh masyarakat Papua Barat memiliki sense of belonging (rasa memiliki) untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan visi Provinsi Papua Barat. MENYADARI BAHWA RENCANA PEMBANGUNAN MEMILIKI NILAI STRATEGIS DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN SEKTORAL DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PENDEKATAN SISTEMIK DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN, OLEH KARENA ITU MAKA VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG DIAMANATKAN DALAM RPJPN MENJADI ACUAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RPJPD. Edo Kondologit artis Matahari terbit dan menyinari Indonesia dari sebelah timur, sehingga wilayah Papua seharusnya lebih dahulu maju dibanding wilayah lain. Ketika orang-orang di Jawa dan Sumatera masih tidur, orang-orang Papua sudah bangun dan melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, kenyataannya saat ini, Papua masih tertinggal dibanding wilayah lain. Papua bisa berubah maju, tapi kalau kita ingin berubah, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Besarnya perhatian pemerintah terhadap Papua saat ini merupakan momentum bagi warga Papua untuk berubah dan mencapai kemajuan. Pemerintah Pusat saat ini memberikan perhatian yang besar pada pembangunan di Papua, termasuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan darat, jalur kereta api, pelabuhan udara, dan pelabuhan laut. Sebagian sudah selesai dikerjakan, sebagian lagi sedang dikerjakan, dan sebagian lainnya telah dalam perencanaan.  Pemerintah Pusat Memberikan Perhatian Besar Pada Pembangunan di Papua
  • 5. No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua HEADLINE 5 P rovinsi Papua Barat dikenal memiliki kekayaan alam bahari yang begitu besar berupa hasil perikanan yang berlimpah dan keanekaragaman ekosistem air, dimana sektor perikanan menyumbang sekitar 4,36 persen pada PDRB Provinsi Papua Barat. Dari sisi hasil usaha, sektor perikanan budidaya memiliki nilai tambah yang lebih besar, berkelanjutan dan pembiayaan yang relatif lebih minim dibandingkan sektor perikanan tangkap. Secara ekonomis, budidaya ikan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan menangkap ikan di laut maupun di perairan umum, tapi penangkapan ikan memerlukan biaya yang cukup besar. Dari sisi ekonomi, sektor perikanan budidaya lebih menguntungkan karena tidak terpengaruh oleh musim. Dari sisi potensi sumberdaya, sebenarnya Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan laut yang cukup melimpah karena dikelilingi oleh perairan laut bebas, terutama Kabupaten Raja Ampat. Papua Barat juga memiliki pulau yang cukup banyak yaitu sebanyak 1.945 pulau dan ini berarti bahwa Papua Barat memiliki potensi perikanan yang besar dan dapat mensuplai kebutuhan bahan baku ke sektor industri pengolahan hasil-hasil perikanan seperti ikan kaleng atau udang beku. Upaya industrialisasi sektor perikanan ini diprediksi mampu menggerakkan perekonomian Papua Barat karena tidak perlu impor bahan baku, sehingga keberadaan sektor ini akan memberikan efek terhadap sektor-sektor lain. Industrialisasi ini dikenal dengan istilah Ekonomi Biru (Blue Economy) yang merupakan sebuah paradigma baru yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumberdaya serta lingkungan pesisir dan lautan. Pendekatan pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan melalui blue economy merupakan model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan karena konsep blue economy tetap memperhatikan aspek ekosistem perairan. Industrialisasi perikanan merupakan upaya untuk menjadikan sektor perikanan menjadi sebuah kegiatan industri dan berorientasi pada skala industri. Industrialisasi perikanan mengembangkan sektor perikanan secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Integrasi ini akan menciptakan kesetaraan usaha perikanan hulu dan hilir. Konsep industrialisasi perikanan yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini merupakan program industrialisasi perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan (value added), sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam industrialisasi perikanan berbasis blue economy ini adalah; peningkatan nilai tambah; peningkatan daya saing; modernisasi sistem produksi hulu dan hilir; penguatan pelaku industri perikanan berbasis komoditas, wilayah dan sistem manajemen; berkelanjutan, serta; transformasi sosial. Konsep industrialisasi perikanan sebenarnya dapat memberikan manfaat yang tepat bila sasarannya jelas, programnya fokus, dan berkelanjutan. Salah satu masalah dalam pengembangan sektor perikanan di Papua Barat adalah minimnya daerah pemasaran, terutama karena nelayan tidak memiliki posisi tawar-menawar harga yang seimbang dengan pedagang besar ikan. Karena itu Pemerintah Daerah seharusnya bisa lebih giat dalam mendorong pengembangan perikanan budidaya, khususnya budidaya ikan laut. Nasib nelayan perlu mendapat perhatian, tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan alat tangkap ikan saja, namun juga dalam hal penyediaan daerah pemasaran ikan. Meningkatnya produksi perikanan tidak selalu berdampak pada kesejahteraan nelayan. Nilai tambah yang lebih tinggi adalah produk perikanan hasil olahan industri karena selain dapat memenuhi kebutuhan domestik di Papua Barat, juga memberikan sumbangan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui ekspor. Dan nilai ekspor produk pertanian hasil olahan industri jauh lebih tinggi daripada nilai komoditas perikanan mentah. Blue economy sangat tepat diterapkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor perikanan seperti di Papua Barat. Fokusnya bukanlah pada peningkatan produksi pertanian setiap tahunnya tetapi pada bagaimana mengoptimalkan potensi perikanan di wilayah Papua Barat melalui program yang bersinergi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Industrialisasi perikanan perlu dikembangkan tanpa harus mengeksploitasi ekosistem laut secara berlebihan karena utamanya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan khususnya di daerah pesisir pantai. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun suatu masterplan blue economy yang terarah dan berorientasi pada peningkatan subsektor perikanan sebagai penggerak perekonomian, khususnya perikanan budidaya. Ini tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah karena sebagian besar rumah tangga perikanan memiliki skala usaha menengah ke bawah. Konsep blue economy harus diterapkan dengan dukungaan penuh dari pemerintah daerah, pengusaha, investor dan pihak terkait lainnya demi masa depan subsektor perikanan di Papua Barat yang lebih baik serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. Sektor Perikanan Mampu Menggerakkan Perekonomian Papua Barat
  • 6. No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua HEADLINE 6 Potensi Perikanan Pulau Papua Sangat Besar P otensi perikanan dan kelautan di wilayah Pulau Papua sangatlah melimpah karena wilayah ini memiliki teritorial perairan yang sangat luas dan sekaligus juga memiliki berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Karena itu maka sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Papua Barat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Papua Barat mempunyai peluang yang sangat besar untuk dapat terus dipacu dan dikembangkan. Sebagian besar produksi perikanan di wilayah ini adalah berupa perikanan tangkap, perikanan budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung dan sawah (mina padi), dan perikanan budidaya laut merupakan kontributor terbesar di sektor perikanan Provinsi Papua Barat. Karena itu, sesuai dengan tema pengembangan wilayah yang didasarkan pada potensi dan keunggulan wilayah, maka tema besar pembangunan di Papua Barat adalah; Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan parawisata bahari, serta; Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati. Strategi pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi adalah dengan mengendalikan kegiatan budidaya di laut yang mengancam keanekaragaman hayati laut Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan, meliputi mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang didukung teknologi tepat guna dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan; d. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang dilengkapi prasarana dan sarana dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat
  • 7. No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua HEADLINE 7 K egiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang dilakukan oleh pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, telah pula mendorong peningkatan jumlah alat tangkap, terutama pada skala perikanan menengah ke bawah. Bantuan yang diberikan adalah berupa sarana produksi perikanan seperti alat penangkap ikan (motor tempel, jaring, alat pendingin) dengan sistem kredit bergulir, telah memberikan kontribusi secara nyata terhadap peningkatan hasil tangkapan nelayan. Namun demikian produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua Barat masih berada jauh di bawah potensi lestari perairan Papua. Potensi lestari ikan pelagis besar di perairan Papua adalah sebesar 612.200 ton/tahun, sedangkan potensi lestari perikanan demersal adalah sebesar 230.400 ton/tahun. Udang merupakan salah satu komoditas sumberdaya perikanan yang penting, baik dalam kegiatan ekspor hasil Potensi Ikan Pelagis dan Ikan Demersal di Perairan Papua Mencapai 842.600 ton/tahun BERDASARKAN STATISTIK PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT, PRODUKSI PERIKANAN LAUT DARI KABUPATEN-KABUPATEN YANG ADA DI WILAYAH PAPUA BARAT MENUNJUKKAN PENINGKATAN PRODUKSI TANGKAPAN IKAN PADA SETIAP TAHUNNYA. HAL INI BERKAITAN DENGAN KECENDERUNGAN KENAIKAN RUMAH TANGGA PERIKANAN (SKALA KECIL DAN MENENGAH) DAN PENAMBAHAN JUMLAH ALAT TANGKAP IKAN, DISAMPING JUGA TERJADINYA PERTUMBUHAN IKLIM INVESTASI YANG LEBIH BAIK. perikanan maupun dalam menyumbang devisa. Di Indonesia terdapat lebih dari 83 jenis udang famili Penaeidea yang menyebar hampir di sepanjang pantai Indonesia. Di antara jenis yang ada, baru sebagian kecil saja yang sudah dimanfaatkan. Jenis udang yang penting di Indonesia yaitu; udang windu (Penaeus monodon), udang jerbung (Penaeus merguensis) dan udang dogol (Metapenaeus sp). Nilai densitas udang (windu, jerbung dan dogol) adalah sebesar 0,364 ton/Km2. Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat mencatat bahwa perairan Teluk Bintuni memiliki potensi udang sebesar 0,041 ton/Km2/tahun dan ikan demersal sebesar 1.059 ton/Km2/ tahun. Ditinjau dari wilayah perairannya, potensi udang yang cukup tinggi terdapat di Laut Arafura, tetapi tingkat pemanfaatannya sudah melebihi Total Allowable Catch nasional yang menetapkan maksimum 80% dari nilai MSY (maximum sustainable yield). Artinya bahwa secara nasiona, pemanfaatan sumber daya udang yang berasal dari hasil tangkapan di laut sudah over exploitation. Di wilayah perairan Papua, daerah penangkapan udang utama adalah meliputi perairan pantai selatan, termasuk Selat Sele, perairan Inanwatan, Teluk Bintuni dan Laut Arafura, serta perairan bagian utara yang meliputi perairan Mamberamo dan bagian selatan Pulau Yapen Waropen. Kegiatan perikanan udang di Provinsi Papua Barat, cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu. Secara akumulatif kenaikan ataupun penurunan produksinya lebih disebabkan oleh intensitas penangkapan kapal-kapal penangkap udang yang beroperasi di perairan Papua Barat. Kota Sorong Hasilkan 1.748,68 Ton Ikan Pelagis dan 238,38 Ton Ikan Demersal H asil perikanan rakyat di Kota Sorong Provinsi Papua Barat saat ini mencapai 1.987,06 Ton. Hasil tangkapan tersebut terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu ikan Pelagis dan ikan Demersal. Produksi perikanan jenis pelagis yang paling banyak dihasilkan adalah ikan Teri dengan hasil produksi sebesar 278,76 Ton, ikan Lemuru sebesar 223,14 Ton, ikan Terbang sebesar 222,8 Ton, ikan Kembung sebesar 221,27 Ton, dan ikan-ikan pelagis lainnya, sehingga total produksi ikan pelagis secara keseluruhan mencapai 1.748,68 Ton. Sedangkan produksi perikanan jenis demersal yang paling banyak dihasilkan di Kota Sorong adalah ikan Ekor Kuning, yaitu sebesar 85,65 Ton, ikan Bubara sebesar 44,25 Ton, ikan Merah sebesar 40,62 Ton, ikan Kerapu sebesar 32,83 Ton, ikan Lencam sebesar 22,18 Ton, ikan Kurisi sebesar 6,7 Ton, dan ikan Layur sebesar 6,15 Ton, sehingga total produksi ikan demersal secara keseluruhan adalah sebesar 238,38 Ton. (Sumber; DKP Kota Sorong)
  • 8. FOKUS 8 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua FOKUS 3 Kabupaten di Papua Barat Penghasil Perikanan Tertinggi B eberapa komoditi perikanan yang dihasilkan dari ketiga kabupaten tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, diantaranya adalah kakap, kerapu dan napoleon yang memiliki peluang besar untuk ekspor karena adanya permintaan yang tinggi di pasaran luar negeri. Terkait hal tersebut, Pemprov Papua Barat menetapkan Rencana Pola Ruang yang mencakup rencana Kawasan Lindung Provinsi dan arahan pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi ini kemudian menghasilkan kawasan-kawasan yang penataan ruangnya kemudian diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang sangat penting dalam lingkup nasional. Penataan pola ruang di Papua Barat terbagi menjadi Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung, dan Kawasan Hutan Produksi. Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai lahan tertentu dan menjadi bagian dari kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, diantaranya kawasan budidaya perikanan darat dan laut. Provinsi Papua Barat memiliki sumberdaya laut yang besar, namun karena sifat fisik ruang habitatnya, maka sumberdaya laut ini cenderung tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh penduduk. Ada peluang infiltrasi pemanfaatan oleh kekuatan ekonomi dari luar daerah, yang dari segi teknologi maupun organisasi produksinya cenderung lebih unggul. Namun demikian, penduduk Papua Barat setidaknya memiliki dua zona di mana mereka mempunyai keunggulan akses, baik secara fisik maupun hukum, yaitu di wilayah perairan Zona I (kurang dari 6 mil) dan perairan interface (payau). Dalam mengelola sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki, Provinsi Papua Barat menggunakan prinsip berkelanjutan, dengan sasaran kebijakan berupa pendayagunaan SDA yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, dan perikanan yang dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Upaya berikutnya adalah peningkatan dan penguatan kompetensi SDM di bidang perikanan dan kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. No. 001 Tahun I- 15 November- 14 Desember 2017 Tabloid West Papua 8 NILAI PRODUKSI PERIKANAN DI TIGA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT YAITU KOTA SORONG, KABUPATEN FAKFAK, DAN KABUPATEN MANOKWARI MERUPAKAN WILAYAH DENGAN PRODUKSI PERIKANAN TERTINGGI DI PROVINSI PAPUA BARAT, DENGAN MASING-MASING NILAI PRODUKSI MENCAPAI 36.786,4 TON (KOTA SORONG), 24.571,2 TON (KABUPATEN FAK FAK), DAN 11.987,2 TON (KABUPATEN MANOKWARI).
  • 9. FOKUS 9No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Kontribusi Sektor Perikanan di Raja Ampat Terhadap PDRB Papua Barat K abupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat memiliki luas wilayah sekitar 71.600 Km2 yang sebagian besar (91,50%) adalah berupa lautan yang kaya sumberdaya perikanan, serta sangat cocok untuk kegiatan budidaya laut. Dengan kondisi wilayah yang demikian, maka sektor perikanan di Kabupaten Raja Ampat tentunya memiliki potensi sebagai kontributor utama dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Raja Ampat. Di sisi lain, PDRB Barat adalah sebesar 17,93% per tahun. Kontribusi subsektor perikanan hasil laut terhadap PDRB sektor perikanan Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 55% per tahun. Kontribusi PDRB Kabupaten Raja Ampat terhadap PDRB Provinsi Papua Barat adalah sebesar 4,99% per tahun. Namun jika tanpa sektor Migas, maka kontribusi PDRB Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 4,40% per tahun terhadap PDRB Provinsi Papua Barat. merupakan salah satu indikator untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 26,30% per tahun. Tapi jika tanpa sektor Migas, kontribusi sektor perikanan adalah sebesar 49,71% per tahun terhadap PDRB Kabupaten Raja Ampat. Sedangkan kontribusi sektor perikanan Kabupaten Raja Ampat terhadap PDRB perikanan Provinsi Papua P erairan di Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan yang melimpah. Potensi ikan lestari di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 6,4 juta Ton per tahun dan karena itu sangat berpotensi untuk mengembangkan industri perikanan. Sejauh ini terdapat sekitar 78 jenis organisme laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang sudah dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia. Jenis organisme laut tersebut terdiri dari 51 jenis ikan, 9 jenis krustase, 9 jenis moluska, 5 hewan air, dan 4 jenis rumput laut. Selain itu, perairan Indonesia juga merupakan sumber plasma nutfah terbesar di dunia, karena lebih dari 37 persen jenis ikan yang telah teridentifikasi di seluruh dunia, terdapat di perairan Indonesia. Namun demikian, Indonesia menerapkan prinsip Blue Economy dalam mengembangkan industri perikanan, dimana para nelayan dan para pelaku industri perikanan hanya boleh mengambil maksimal 80 persen dari jumlah potensi ikan lestari di Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 6,4 juta Ton per tahun. Hal ini dimaksudkan agar sumberdaya perikanan tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan. Lebih Dari 37 Persen Jenis Ikan Di Dunia Terdapat Di Perairan Indonesia
  • 10. FOKUS 10 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Nelayan di Teluk Bintuni Hasilkan Tangkapan 6,17 Ton Udang/Bulan P erairan Teluk Bintuni adalah kawasan yang memiliki formasi mangrove terluas di Provinsi Papua Barat yaitu seluas 260.000 Ha atau sekitar 10 persen dari total luas kawasan mangrove di Indonesia. Inilah yang menjadikan perairan Teluk Bintuni memiliki potensi sumberdaya perikanan yang tinggi. Padatnya hutan mangrove di Teluk Bintuni juga menjadikan wilayah ini sebagai basis penangkapan udang dengan tingkat potensi yang tinggi disamping sebagai area fishing base bagi nelayan. Sepanjang pesisir Teluk Bintuni merupakan daerah potensial untuk aktivitas penangkapan nelayan. Salah satunya adalah komoditas udang, karena udang sangat dominan di perairan Teluk Bintuni. Ekosistem mangrove dengan perairan berlumpur dan sungai besar yang bermuara di teluk ini menjadikan Teluk Bintuni sebagai habitat yang baik untuk perkembangbiakan udang. Para nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan udang di kawasan ini rata-rata dapat memperoleh hasil tangkapan 6,17 Ton udang pada setiap bulannya. Di sisi lain, kawasan Teluk Bintuni juga memiliki potensi cadangan gas alam yang cukup tinggi, khususnya di area perairan yang meliputi perairan Taroi dan Weriagar. Potensi ini tentunya juga merupakan berkah alam yang perlu di eksplorasi dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Namun sebagaimana diketahui, cara eksplorisasi dan eksploitasi sumberdaya gas alam ini masih menggunakan teknologi seismik atau gelombang bunyi yang tentunya akan mempengaruhi lingungan sekitar, khsususnya sumberdaya perikanan di Teluk Bintuni. Gelombang bunyi memang tidak membahayakan lingkungan, tetapi jika dilakukan terus menerus, tentunya akan berdampak buruk terhadap perairan sekitar, yaitu ternjadinya kerusakan fisik ikan dan spesies lainnya. Hal ini tentunya harus menjadi pertimbangan tersendiri. Karena itulah Pemprov Papua Barat didorong untuk menginisiasi kawasan konservasi baru di Teluk Bintuni, yaitu sebuah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola secara baik untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Tentu saja isu konservasi ini diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perkembangan, atau lebih tepatnya sebagai penyeimbang lingkungan. Karena jika pengelolaannya hanya difokuskan pada kegiatan eksplorasi sumberdaya alam saja tanpa memerhatikan konservasi, maka akan terjadi ketimpangan lingkungan.
  • 11. FOKUS 11No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Perairan Papua Barat adalah Daerah Penangkapan Ikan dan Udang yang Potensial P erairan di Papua sangat dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim barat dan musim timur dimana masing- masing puncaknya terjadi pada bulan Februari dan Agustus. Pada saat musim barat, suhu permukaan laut cenderung lebih panas bila dibandingkan pada musim timur. Dinginnya suhu permukaan di musim timur tersebut membuat perairan cenderung lebih subur, yaitu dengan adanya peningkatan fitoplankton dan zooplankton. Wilayah perairan selatan Papua merupakan perairan yang memiliki karakteristik massa air yang agak berbeda dengan perairan di wilayah Indonesia lain. Hal ini disebabkan oleh letak geografis perairan tersebut yang berdekatan dan lebih terbuka dengan laut Banda, laut Timor dan samudera Hindia. Pada musim timur kondisi oseanografis perairan ini banyak dipengaruhi oleh massa air dari Laut Banda. Hal ini berpengaruh besar terhadap sebaran klorofila dan nitruen serta ikan-ikan pelagis di wilayah tersebut sehingga perairan ini juga dikenal sebagai salah satu daerah penangkapan ikan dan udang yang potensial, terutama ikan-ikan Bintuni diantaranya adalah; ikan hiu bodoh (whale shark), lumba-lumba hidung botol (botlenose dolphin), penyu hijau (green turtle), penyu sisik semu (olive turtle), paus bongkok (humpback whale), kima sisik, kima raksasa, dan triton. Selain itu jenis biota laut lainnya adalah berupa Molusca yang terdiri dari 56 famili dan 196 jenis. Sebanyak 153 jenis diantaranya adalah jenis moluska Gastropoda atau keong (36 suku dan 58 genera), 40 jenis moluska katup ganda atau kerang (18 suku dan 30 genera) dan 3 jenis moluska Cephalopoda (2 suku dan 2 genera). Diantara jenis-jenis moluska tersebut ada jenis yang dilindungi, antara lain Kima raksasa (Tridacna gigas), kima besar (Tridacna maxima), kima tapak kuda (Hippopus hippopus), dan kima lubang (Tridacna coreacea) dari famili Tridacnidae. Berikutnya adalah Triton trompet (Charonia tritonis) dari famili Cymatidae, kima kepala kambing (Cassis cornuta) dari famili Cassidae, lola (Trochus niloticus) dari famili Trochidae, dan batu laga (Turbo marmoratus) dari famili Trubinidae. pelagis. Sedangkan kadar oksigen terlarut (DO) di perairan utara dan selatan berkisar antara 2,12 - 4.51 ml per liter, dan kandungan konsentrasi fosfat berkisar antara 0.02 - 3.39 μg-A per liter. Kadar konsentrasi nitrat berkisar antara 0.19 μg-A per liter sampai 40,94 μg-A per liter, serta kadar konsentrasi silikat yang terukur berkisar antara 0.83 - 91.34 μg-A per liter. Sementara itu sungai-sungai besar hingga kecil yang berasal dari wilayah pegunungan di bagian tengah Kepala Burung mengalir ke arah dataran rendah dan bermuara di Teluk Bintuni. Selain itu, terdapat pula sejumlah sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di pantai selatan dan pantai utara. Beberapa sungai besar yang bermuara di Teluk Bintuni adalah Sungai Arandai, Wiryagar, Kalitami, Seganoi, Kais, Kamundan, Teminabuan, Sermuk, Maambar, Woronggei dan Sanindar. Selain sungai juga dijumpai danau di daerah pegunungan, yaitu danau Anggi Giji dan Anggi Gita serta danau Ayamaru. Sumberdaya hayati, terutama sumberdaya perikanan yang sudah teridentifikasi di Laut Arafuru dan Teluk Dok.pesonavitalis.com
  • 12. FOKUS 12 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua No. 106 Tahun X - 15 Juni - 14 Juli 2017 Perikanan Hasil Olahan Industri Memiliki Nilai Tambah Yang Tinggi S ejauh ini, peningkatan produksi perikanan tidak serta merta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya karena minimnya daerah pemasaran, tidak seimbangnya posisi tawar nelayan dengan pedagang memberikan sumbangan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa ekspor. Nilai ekspor produk perikanan hasil olahan industri jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas perikanan mentah. Terkait hal ini, konsep blue economy dirasa tepat untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada subsektor perikanan di Papua Barat. Dalam hal ini Pemprov Papua Barat dan seluruh stakeholder diharapkan untuk serius mengembangkan industri perikanan dengan konsep blue economy. Konsep ini tidak berfokus pada hasil peningkatan produksi pada setiap tahunnya tetapi fokus pada bagaimana mengoptimalkan potensi perikanan di Papua Barat melalui program yang bersinergi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan berbasis pada blue economy, industrialisasi perikanan tidaklah harus dengan mengeskploitasi ekosistem laut secara berlebihan karena yang menjadi fokus utamanya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan, terutama yang bermukim di daerah pesisir pantai. Karena itu Pemprov Papua Barat perlu menyusun masterplan blue economy yang terarah dan berorientasi pada peningkatan subsektor perikanan sebagai penggerak perekonomian. Dalam hal ini subsektor perikanan khususnya perikanan budidaya tidak lepas dari dukungan pemerintah karena sebagian besar rumah tangga perikanan di Papua Barat memiliki skala usaha menengah ke bawah. Konsep blue economy juga memerlukan dukungan penuh dari para pengusaha, investor dan pihak- pihak terkait lainnya agar subsektor perikanan di Papua Barat menjadi lebih baik dan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. Industrialisasi perikanan diharapkan menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah dan memberi dampak terhadap sektor lainnya untuk juga menjadi penggerak perekonomian. sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak adanya nilai tambah dari hasil produksi perikanan hasil tangkapan nelayan. Nilai tambah yang tinggi dapat diperoleh dari perikanan hasil olahan industri, karena selain dapat memenuhi kebutuhan domestik juga dapat SALAH SATU MASALAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN DI PAPUA BARAT ADALAH MINIMNYA DAERAH PEMASARAN, TERUTAMA KARENA NELAYAN TIDAK MEMILIKI POSISI TAWAR YANG SEIMBANG DENGAN PEDAGANG BESAR IKAN. TERKAIT HAL INI PEMERINTAH DIHARAPKAN MEMBERIKAN PERHATIAN TERHADAP NASIB NELAYAN, AGAR TIDAK HANYA MEMBERIKAN BANTUAN DALAM BENTUK BANTUAN ALAT TANGKAP SAJA, NAMUN JUGA DALAM HAL PENYEDIAAN DAERAH PEMASARAN IKAN. Teluk Bintuni Diinisiasi Sebagai Kawasan Konservasi P erairan Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat memiliki formasi hutan mangrove seluas 260.000 Ha atau sekitar 10 persen dari luas kawasan mangrove di Indonesia. Hal ini menjadikan kawasan Teluk Bintuni sebagai wilayah perairan dengan potensi perikanan yang tinggi. Sepanjang pesisir Teluk Bintuni merupakan daerah potensial untuk aktivitas penangkapan bagi nelayan. Salah satunya adalah udang, yang sangat dominan di perairan Teluk Bintuni. Ekosistem mangrove dengan perairan berlumpur dan sungai besar yang bermuara di teluk merupakan habitat yang baik untuk udang berkembang-biak. Berdasarkan hasil survei pada periode Oktober 2016 - April 2017 produksi udang rata-rata yang berhasil ditangkap oleh nelayan di perairan Teluk Bintuni adalah sebanyak 6,17 Ton per bulan. Di sisi lain, kawasan Teluk Bintuni juga memiliki potensi cadangan gas alam yang cukup besar, termasuk di area perairan Taroi dan Weriagar yang merupakan area penangkapan bagi masyarakat. Teknologi seismik yang digunakan dalam eksplorasi dan eksploitasi gas alam dikhawatirkan akan mempengaruhi lingungan sekitar, khsususnya sumberdaya perikanan. Kerusakan fisik bagi ikan dan spesies lainnya yang ada dikawasan sangat bergantung pada karakteristik suara impuls dari teknologi seismik yang digunakan. Karena itulah banyak pihak, terutama ormas, yang mendorong Pemprov Papua Barat untuk menginisiasi kawasan konservasi baru di Teluk Bintuni sebagai kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Tentunya upaya konservasi sumber daya alam diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perkembangan yang ada. Karena suatu kegiatan eksplorasi tanpa diimbangi dengan upaya konservasi akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan.
  • 13. FOKUS 13No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua No. 106 Tahun X - 15 Juni - 14 Juli 2017 Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia: US$ 1,2 Triliun per Tahun S ebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana sekitar 75 persen wilayahnya merupakan perairan dengan panjang garis pantai mencapai 104 ribu Km, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa, karena Indonesia dikaruniai dengan keanekaragaman hayati perikanan yang tinggi dan potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Jika dinilai secara ekonomi, potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun. Namun demikian, potensi yang telah dikelola dan dimanfaatkan diperkirakan masih kurang dari 10 persen. Salah satu kandungan kekayaan alam di perairan Indonesia adalah kekayaan sumber daya ikan yang melimpah, baik dari sisi jumlah maupun keanekaragamannya. Potensi sumber daya ikan di perairan laut Indonesia Sebagian besar pelaku usaha di sektor ini merupakan nelayan kecil, karena itu pemerintah melakukan intervensi kebijakan berupa pemberian fasilitasi permodalan, sarana dan prasarana usaha, dukungan infrastruktur, pendampingan/ pembinaan, penguatan kelembagaan usaha, serta akses pasar, teknologi, dan peningkatan SDM. Di samping menyerap tenaga kerja nelayan, usaha perikanan tangkap juga mampu membuka lapangan kerja  di berbagai bidang lainnya, baik di sektor hulu maupun hilir, antara lain di bidang usaha galangan kapal, alat tangkap maupun usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kebijakan Pemerintah di sektor perikanan tangkap adalah untuk mendukung empat pilar pembangunan nasional, yaitu; (1) menanggulangi kemiskinan (pro poor), (2) menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat (pro job), (3) mendorong pertumbuhan dan pemerataan manfaat ekonomi (pro growth), dan (4) mengedepankan kelestarian lingkungan (pro environment). Selain itu kebijakan Pemerintah juga diarahkan untuk mendukung berbagai kebijakan nasional, antara lain adalah implementasi MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), MP3KI (Masterplan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia), P4B (Percepatan Pembangunan Papua-Papua Barat), dan Lumbung Ikan Nasional. diperkirakan mencapai 7,3 juta ton/tahun. Selain di perairan laut, sumber daya ikan yang melimpah juga berada di  berbagai perairan umum daratan, baik di danau, rawa, waduk, maupun sungai. Sumber daya ikan yang berasal dari perairan umum daratan ini dikenal sebagai sektor perikanan tangkap. Sektor ini memiliki peran strategis sebagai penyedia  lapangan kerja khususnya bagi masyarakat di daerah pesisir dan sekitar perairan umum daratan, penyedia bahan pangan (protein hewani), penghasil devisa, pendorong tumbuhnya industri-industri lain terkait, dan penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. Sektor perikanan tangkap ini digerakkan oleh kegiatan usaha penangkapan ikan yang  dilakukan oleh sekitar 2,7 juta nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mengoperasikan sekitar 557.140 unit kapal penangkap ikan.
  • 14. FOKUS 14 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Papua Barat Membentang Mulai Dari Puncak Gunung Hingga Lembah LUAS WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT YANG MENCAPAI 97.024,37KM² TERDIRI DARI 10 KABUPATEN (FAKFAK, KAIMANA, TELUK WONDAMA, TELUK BINTUNI, MANOKWARI, SORONG SELATAN, SORONG, RAJA AMPAT, TAMBRAUW, DAN MAYBRAT), 1 KOTA (KOTA SORONG), 154 DISTRIK DAN 1.421 KAMPUNG. S ecara administratif, batas wilayah Provinsi Papua Barat adalah berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, dengan Laut Banda dan Provinsi Maluku di sebelah selatan, dengan Laut Seram dan Provinsi Maluku di sebelah barat, dan dengan Provinsi Papua di sebelah timur. Provinsi Papua Barat secara astronomis terletak pada 124°-132° Bujur Timur dan 0°-4° Lintang Selatan, atau tepat berada di bawah garis khatulistiwa. Kondisi topografi Provinsi Papua Barat sangat bervariasi, membentang mulai dari puncak gunung (7,95 persen) hingga lembah (18,73 persen), dan sebagian sisanya adalah berupa hamparan dataran. Seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Papua Barat berbatasan dengan laut, namun hanya 37,04 persen saja perkampungan yang berada di daerah pesisir, sebagian besar perkampungan lainnya (62,96 persen) tidak berada di wilayah pesisir. Tipe tutupan lahan di Provinsi Papua Barat adalah berupa hutan hujan tropis, padang rumput dan padang alang-alang. Ketinggian wilayah di Provinsi Papua Barat bervariasi dari 0 s.d > 1000 m. Kondisi ini merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan transportasi antar wilayah, terutama transportasi darat. Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat memiliki kelas lereng > 40% dengan bentuk wilayah berupa perbukitan. Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik, sistem transportasi darat maupun bagi pengembangan budidaya pertanian terutama untuk tanaman pangan. Karena yang termasuk dalam kategoti sungai terpanjang diantaranya adalah Sungai Kamundan (425 km), Sungai Beraur (360 km), dan Sungai Warsamsan (320 km). Sedangkan sungai-sungai yang termasuk kategori sungai terlebar adalah Sungai Kaibus (80-2700 m), Sungai Minika (40- 2200 m), Sungai Karabra (40-1300 m), Sungai Seramuk (45-1250 m), dan Sungai Kamundan (140-1200 m). Beberapa sungai juga berpotensi sebagai pembangkit listrik karena memiliki arus yang cukup deras, diantaranya adalah Sungai Seramuk (3,06 km/jam), Sungai Kaibus (3,06 km/jam), Sungai Beraur (2,95 km/jam), Sungai Aifat (2,88 km/jam), dan Sungai Karabra (2,88 km/ jam). Sungai-sungai yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten/Kota tersebut sebagian besar mengalir di Wilayah Pengembangan Sorong dan membentuk menjadi sebuah sistem daerah aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun. itu maka pemanfaatan lahan di Papua Barat lebih diarahkan sebagai hutan konservasi yang salah satu manfaatnya adalah untuk mencegah terjadinya bahaya erosi dan longsor. Secara geofisik, evolusi tektonik Wilayah Papua Barat merupakan hasil dari pertumbukan Lempeng Samudera Pasifik dan Lempeng Australia. Kondisi inilah yang menyebabkan wilayah ini rentan terhadap gempa bumi, karena berada dalam lintasan sesar yang besar. Papua Barat merupakan kawasan yang sering mengalami gempa bumi dan berpotensi menimbulkan tsunami. Daerah patahan sesar merupakan zona yang sangat rawan gempa bumi, seperti misalnya daerah Sorong dan Manokwari. Di Provinsi Papua Barat terdapat beberapa sungai yang membentuk sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sebagian besar berada di beberapa Kabupaten yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Sorong. Sungai-sungai di Papua Barat
  • 15. FOKUS 15No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap P engembangan perikanan tangkap di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelajutan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah: Meningkatnya produksi perikanan tangkap di perairan laut dan perairan umum; Meningkatnya pendapatan nelayan, dan; Meningkatnya nilai tukar nelayan (NTN). Untuk itu, Pemerintah melalui Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, yaitu berupa; Pengelolaan sumber daya ikan; Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan; Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan; Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil; Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan, serta dukungan manajemen. Upaya pembinaan dan pengembangan kapal perikanan serta alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, antara lain dilakukan dalam bentuk: pembinaan dan pengembangan rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan; standardisasi dan sertifikasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan awak kapal perikanan; pembangunan kapal penangkap ikan > 30 GT dan 10-30 GT; pemberian bantuan sarana penangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan sarana penanganan ikan di atas kapal, serta; dukungan perekayasaan teknologi kapal perikanan dan alat penangkap ikan. Sementara program pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan dilakukan melalui: pengembangan pusat informasi pelabuhan perikanan (PIPP); pelayanan kesyahbandaran dan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan; peningkatkan pelayanan di sarana penanganan ikan di atas kapal ke berbagai kabupaten/kota. Sedangkan dalam upaya pemberdayaan nelayan, pemerintah telah meningkatkan akses permodalan usaha melalui Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap. Selain itu juga terus dilakukan fasilitasi dan peningkatan akses permodalan melalui peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Peningkatan akses permodalan tersebut kemudian diperkuat dengan memberikan jaminan kepastian kepemilikan aset, khususnya tanah dan kapal. Terkait hal ini, telah dikembangkan kegiatan sertifikasi tanah nelayan bekerjasama dengan BPN. Selanjutnya juga telah dilakukan pengembangan asuransi jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan untuk memberikan kepastian perlindungan keselamatan dan jaminan sosial bagi nelayan yang ruang lingkup pekerjaannya memiliki risiko cukup tinggi. Untuk mengurangi kemiskinan nelayan di sentra-sentra perikanan, pemerintah juga telah menjalankan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), seperti: pembuatan rumah sangat murah, pengembangan pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, fasilitasi akses pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan usaha penangkapan ikan agar semakin prima adalah; pengembangan Data Sharing System (DSS), pelayanan perizinan on- line, perbantuan perizinan pusat di daerah, dan lain-lain. Pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari segenap stakeholder, baik dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi maupun masyarakat luas. Selain itu pembangunan perikanan tangkap juga membutuhkan kepekaan dan kepedulian secara bijak untuk bisa berkontribusi secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. pelabuhan perikanan untuk penyediaan BBM, es, dan air bersih; memberikan pelayanan prima kepada para pelaku usaha di pelabuhan, serta inisiasi pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. Sedangkan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil dilakukan melalui: peningkatan akses permodalan; pengembangan usaha mina perdesaan (PUMP), pengembangan diversifikasi usaha nelayan, pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap, peningkatan perlindungan nelayan dan keselamatan kerja nelayan; pengembangan kemitraan usaha; pengembangan kartu nelayan; pengembangan kawasan minapolitan, dan berbagai kegiatan pemberdayaan nelayan lainnya. Pembangunan perikanan tangkap selama lima tahun terakhir menunjukkan kinerja  yang menggembirakan, dimana produksi perikanan tangkap tumbuh rata- rata 3,8% per tahun. Nilai tukar nelayan (NTN) juga terus megalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir NTN telah berada di atas angka 100 dan terus menunjukkan kecenderunggan menaik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan sudah semakin baik. Dari segi infrastruktur, saat ini telah tersedia 816 unit pelabuhan perikanan, terdiri dari 22 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, 792 Pelabuhan Perikanan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), dan 2 Pelabuhan Perikanan swasta. Pelabuhan-pelabuhan tersebut terus ditingkatkan kapasitasnya, baik dari sisi infrastruktur maupun sistem dan manajemenya untuk dapat menunjang dan meningkatkan kegiatan ekonomi serta bisnis di bidang perikanan tangkap. Untuk pengembangan sarana perikanan tangkap, pemerintah telah mengalokasikan bantuan 1.000 unit kapal perikanan >30 GT yang disalurkan kepada Kelompok Usaha Bersama perikanan tangkap. Selain itu, telah dialokasikan pula bantuan kapal  perikanan berukuran 10-30 GT, alat bantu penangkapan ikan serta
  • 16. LAPORAN 16 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua No. 001 Tahun I- 15 November- 14 Desember 2017 Tabloid West Papua LAPORAN 16 Pemprov Papua Barat Berkomitmen Menyajikan Pelayanan Prima dan Semangat Melayani P enciptaan dan pengokohan sistem politik, keamanan, dan pertahanan di provinsi Papua Barat dilakukan melalui peningkatan upaya perlindungan wilayah, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, disamping juga melakukan penempatan aparat di wilayah rawan konflik. Untuk pemenuhan dan pengelolaan kebutuhan bahan makanan pokok serta kebutuhan bahan makanan sumber protein masyarakat, pada RPJM tahap ke-3 (2017-2022) Pemprov Papua Barat fokus pada peningkatan volume dan kontinuitas produksi pertanian serta stimulasi pertumbuhan unit usaha pertanian bahan makanan pokok, peternakan, dan perikanan serta pada upaya memperlancar distribusi bahan makanan pokok ke wilayah-wilayah strategis. Fokus berikutnya adalah pada pengembangan pola pangan serta peningkatan nilai tambah pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan diversifikasi pangan, nilai tambah, daya saing, dan ekspor dengan pendirian industri serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Untuk membuka akses ke seluruh wilayah agar lebih mudah dijangkau, pemprov Papua Barat fokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi berupa; Pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan sehingga mampu secara mudah dilewati kendaraan; Pemeliharaan dan rehabilitasi seluruh prasarana dan sarana transportasi darat, laut, udara, serta transportasi sungai, danau dan penyeberangan sehingga dapat berfungsi maksimal. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana utilitas serta pelayanan publik melalui pemeliharaan serta rehabilitasi seluruh sarana utilitas dan pelayanan publik sehingga dapat berfungsi maksimal. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemprov Papua Barat fokus untuk meningkatkan PAD melalui identifikasi yang sifatnya menyangkut publik; dan Perancangan sistem yang memfasilitasi aspirasi masyarakat baik berupa kritik, saran, pengaduan, maupun pertanyaan. Perancangan dan penerapan sistem yang menjamin pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan secara terbuka; Penyusunan standar operasional pelaksanaan dan rencana teknis pelaksanaan tugas yang lengkap, jelas, dan mudah dimengerti. Optimalisasi peran DPRD, Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pers/ media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), peneliti, dan masyarakat dalam pelaksanaan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan daerah. Penciptaan mekanisme standardisasi dan penurunan informasi serta koordinasi informal sebagai tanggung jawab personil lama kepada personil baru ketika regenerasi atau restrukturisasi pemerintahan. Pelibatan publik dalam setiap proses penyusunan rencana, implementasi program, dan pengawasan jalannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penggiatan penyelenggaraan public hearing, stakeholders meeting, jajak pendapat umum, pelaporan penelitian dan kajian, pemungutan suara sederhana, diskusi dan konsultasi publik, dan forum publik lainnya untuk membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Pembagian tugas dan wewenang secara eksplisit dan tersurat serta sosialisasi dan implementasi sistem komando dan koordinasi antar dan intern instansi pemerintah bersama masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan tugas administratif pemerintahan maupun tugas terkait teknis pembangunan daerah agar berjalan efektif dan efisien. sumber-sumber kekayaan daerah yang potensial serta melakukan pengelolaan kekayaan daerah dengan membentuk BUMD dan juga sistem kerjasama dengan swasta atau pemerintah daerah lain. Peningkatan PAD ini juga dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dalam pembiayaan pembangunan di Papua Barat. Untuk itu Pemprov Papua Barat fokus melakukan pembinaan kompetensi dan profesionalitas aparat pemerintah melalui; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional sebagai upaya peningkatan kapasitas, kapabilitas, netralitas, dan kesadaran aparat pemerintah terkait peran, tugas pokok, dan fungsinya masing-masing, termasuk penguasaan pengetahuan umum, keterampilan bahasa asing, komputer, dan teknologi; Penanaman dan penguasaan visi misi Provinsi Papua Barat kepada aparat pemerintah sebagai upaya pengarahan mental agar menjadikan visi-misi sebagai orientasi utama dari seluruh peran, posisi, tugas pokok, dan fungsi yang dijalankan; Pengawasan kinerja aparat dalam rangka menyajikan pelayanan prima dengan ketulusan dan semangat melayani bagi seluruh masyarakat; Perancangan sistem penilaian kinerja aparatur pemerintahan yang berbasis prestasi dan sanksi; Peningkatan pemahaman dan keterlibatan aparatur pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja dan rencana pembangunan wilayah. Berikutnya adalah penciptaan dan penerapan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui; Penyelenggaraan proses rekruitmen yang bersih dan profesional; Perancangan dan penerapan sistem keuangan dan kinerja pemerintahan yang akuntabel; Perancangan dan penerapan sistem yang menjamin keterbukaan informasi terkait data, regulasi, prosedur, dan sebagainya
  • 17. LAPORAN 17No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Menyongsong Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke-3 M emasuki periode Pembangunan Jangka Menengah tahap ke-3 (2017-2022), pembangunan di provinsi Papua Barat diprioritaskan untuk mewujudkan Provinsi Papua Barat yang berdaya saing, yaitu memiliki SDM dan perekonomian yang mampu beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik dengan tetap terbuka pada persaingan nasional, regional dan global. Kemampuan untuk berdaya saing merupakan kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian, sehingga gejolak yang berasal dari dalam maupun luar wilayah dapat diredam oleh ketahanan ekonomi. Pada tahap ini, pembangunan dan pengembangan SDM serta perekonomian wilayah diharapkan berada dalam satu tingkatan lebih maju, yaitu mulai mengembangkan dan menaikkan standar untuk lebih dekat dengan kondisi eksternal, sehingga diharapkan betul-betul memiliki daya saing di ranah eksternal Papua Barat. Sasaran dan kebijakan pembangunan Papua Barat pada periode ini difokuskan pada; Penciptaan dan pengokohan sistem politik, keamanan, dan pertahanan; Pemenuhan dan pengelolaan kebutuhan bahan makanan pokok dan bahan makanan sumber protein; Pengembangan pola pangan dan peningkatan nilai tambah pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan publik, yaitu; Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi untuk membuka akses ke seluruh wilayah; Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana utilitas publik; serta Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan publik. Di bidang pemerintahan, fokus kebijakan yang menjadi prioritas Pemprop Papua Barat adalah; Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pembinaan kompetensi dan profesionalitas aparat pemerintah; dan pembinaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; serta Pembinaan keimanan, ketaqwaan, dan budaya luhur masyarakat berbasis kearifan lokal. Fokus kebijakan lainnya yang diprioritaskan oleh Pemprov Papua Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke-3 ini adalah; Penerapan sistem dan regulasi ekonomi yang berpihak kepada masyarakat; Perancangan dan penerapan sistem hukum yang berpihak kepada masyarakat; Prioritas pembangunan bagi masyarakat miskin serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan daerah terisolir; Pendayagunaan SDA terbarukan; Pengelolaan pemanfaatan SDA yang tidak terbarukan; Pelestarian dan pemeliharaan Sumber Daya Air; Peningkatan nilai tambah pemanfaatan SDA; Pengembangan SDA khas; Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang berbasis konservasi; serta Melestarikan dan memproteksi keanekaragaman budaya dari akulturasi budaya negatif. Penerapan sistem pemerintahan sesuai prinsip good governance; Pemenuhan kebutuhan legal formal pemerintahan; Kelengkapan struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah; serta Peningkatan besaran dan laju pertumbuhan PDRB. Sedangkan fokus kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi adalah berupa; Peningkatan ekonomi wilayah berbasis keunggulan komparatif dan keu nggulan kompetitif; Peningkatan kerjasama ekonomi; serta Peningkatan pertumbuhan dan daya saing unit-unit usaha masyarakat. Di bidang kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kebijakan yang diambil oleh Pemprop Papua Barat adalah; Peningkatan derajat pendidikan masyarakat; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; Penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan di perkampungan; Pemenuhan prasarana perumahan dan prasarana pendukung lingkungan perumahan; Pengayoman
  • 18. LAPORAN 18 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Papua Barat Ekspor Bahan Bakar Mineral Kegiatan Strategis Pemprov Papua Barat Periode 2015-2019 P rioritas percepatan pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat, pada periode 2015-2019 ditekankan pada beberapa sektor. Di sektor perhubungan darat, yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalur kereta api Sorong-Manokwari dan pembangunan sejumlah ruas jalan, yaitu ruas jalan; Mameh-Wendesi-Ambuni-Tandia; Manokwari-Bintuni; Sorong-Pelabuhan Arar; ring road Raja Ampat; Susumuk- Bintuni; Tandia-Yahour; Fakfak-Bourof- Windesi; Yaur-Windesi-Mameh-Manokwari; Manokwari-Sorong; dan Kaimana-Bourof. Di sektor perhubungan udara, yang menjadi prioritas adalah; pengembangan bandara Domine Eduard Osok, Bintuni, Rendani, Segun, dan Siboru serta pembangunan bandara Werur. Sedangkan prioritas di sektor perhubungan laut adalah; pengembangan pelabuhan Kaimana, Owi, Teminabuan, Saunek, Kokas, Arar, Fak Fak, dan Sorong. Pembangunan pelabuhan Seget, Biak, Saukorem, Abun, Bomberai, Maruni, dan P rioritas percepatan pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat, pada periode 2015-2019 ditekankan pada beberapa sektor. Di sektor perhubungan darat, yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalur kereta api Sorong-Manokwari dan pembangunan sejumlah ruas jalan, yaitu ruas jalan; Mameh- Wendesi-Ambuni-Tandia; Manokwari-Bintuni; Sorong-Pelabuhan Arar; ring road Raja Ampat; Susumuk-Bintuni; Tandia-Yahour; Fakfak-Bourof-Windesi; Yaur-Windesi- Mameh-Manokwari; Manokwari-Sorong; dan Kaimana-Bourof. Di sektor perhubungan udara, yang menjadi prioritas adalah; pengembangan bandara Domine Eduard Osok, Bintuni, Rendani, Segun, dan Siboru serta pembangunan bandara Werur. Sedangkan prioritas di sektor perhubungan laut adalah; pengembangan pelabuhan Kaimana, Owi, Teminabuan, Saunek, Kokas, Arar, Fak Fak, dan Sorong. Pembangunan pelabuhan Seget, Biak, Saukorem, Abun, Bomberai, Maruni, dan fasilitas pelabuhan laut Arar. Di sektor angkutan sungai, yang irigasi Rawa di Kabupaten Sorong (750 Ha), dan irigasi Tambak Danau Ayamaru di Kabupaten Maybrat. Berikutnya adalah instalasi pengendalian banjir Sungai Aimasi, Sungai Ransiki, Sungai Wariori, dan Sungai Tubhi serta instalasi pengaman pantai Pasir Putih, Wosi, Rendani, Kaimana, Rado, Miey, Biriosi, Wirsi, Maruni, Maripi, Oransbari, Ransiki, Tanjung Kasuari, Pulau Fani, Makbon, Sausapor, Seget, Sailolof, Kotam dan beberapa pantai lainnya yang berada di kabupaten Teluk Bintuni, kabupaten Nabire, kabupaten Mimika, dan kabupaten Manokwari Selatan. Prioritas berikutnya adalah pembangunan beberapa Embung di sejumlah kabupaten, yaitu di kabupaten Raja Ampat, Sorong, Fak-Fak, Manokwari, Teluk Bintuni, Nabire, Sorong Selatan, Kaimana, dan Dogiyai. Di sektor pendidikan, Pemprov Papua Barat memprioritaskan pembangunan SMP dan SMA berpola asrama. Sedangkan di sektor kesehatan, yang menjadi prioritas adalah pengembangan RS Daerah Kabupaten Sorong untuk praktek mahasiswa FK Universitas Negeri Papua dan mengusulkan pengembangan RS Pusat pada periode pembangunan jangka menengah berikutnya. pengendalian banjir Sungai Aimasi, Sungai Ransiki, Sungai Wariori, dan Sungai Tubhi serta instalasi pengaman pantai Pasir Putih, Wosi, Rendani, Kaimana, Rado, Miey, Biriosi, Wirsi, Maruni, Maripi, Oransbari, Ransiki, Tanjung Kasuari, Pulau Fani, Makbon, Sausapor, Seget, Sailolof, Kotam dan beberapa pantai lainnya yang berada di kabupaten Teluk Bintuni, kabupaten Nabire, kabupaten Mimika, dan kabupaten Manokwari Selatan. Prioritas berikutnya adalah pembangunan beberapa Embung di sejumlah kabupaten, yaitu di kabupaten Raja Ampat, Sorong, Fak-Fak, Manokwari, Teluk Bintuni, Nabire, Sorong Selatan, Kaimana, dan Dogiyai. Di sektor pendidikan, Pemprov Papua Barat memprioritaskan pembangunan SMP dan SMA berpola asrama. Sedangkan di sektor kesehatan, yang menjadi prioritas adalah pengembangan RS Daerah Kabupaten Sorong untuk praktek mahasiswa FK Universitas Negeri Papua dan mengusulkan pengembangan RS Pusat pada periode pembangunan jangka menengah berikutnya. fasilitas pelabuhan laut Arar. Di sektor angkutan sungai, yang menjadi prioritas adalah; pengembangan dermaga penyeberangan Raja Ampat, Kaimana, Fak-Fak, Arar, Waigeo, dan Folley. Di sektor tenaga listrik, Pemprov Papua Barat menempatkan pembangunan PLTU Klalin (30 MW), PLTMG Mobile PP Manokwari (20 MW), PLTU Andai (14 MW), PLTMG Fak-Fak (10 MW) dan PLTMG Bintuni (10 MW) sebagai prioritas yang harus segera diselesaikan. Pengembangan jaringan transmisi serta distribusi telekomunikasi dan informatika, juga menjadi perhatian Pemprov Papua Barat untuk di prioritaskan, khususnya pembangunan backbone Palapa Ring, serat optik antar kabupaten/kota, dan pengembangan transmisi penyiaran TVRI. Di sektor Sumber Daya Air, prioritas ditujukan pada kelanjutan pembangunan Bendung Wariori, peningkatan jaringan irigasi Oransbari (3.016 Ha) di Kabupaten Manokwari, pembangunan jaringan irigasi Mariyat (1.500 Ha) di Kabupaten Sorong, menjadi prioritas adalah; pengembangan dermaga penyeberangan Raja Ampat, Kaimana, Fak-Fak, Arar, Waigeo, dan Folley. Di sektor tenaga listrik, Pemprov Papua Barat menempatkan pembangunan PLTU Klalin (30 MW), PLTMG Mobile PP Manokwari (20 MW), PLTU Andai (14 MW), PLTMG Fak-Fak (10 MW) dan PLTMG Bintuni (10 MW) sebagai prioritas yang harus segera diselesaikan. Pengembangan jaringan transmisi serta distribusi telekomunikasi dan informatika, juga menjadi perhatian Pemprov Papua Barat untuk di prioritaskan, khususnya pembangunan backbone Palapa Ring, serat optik antar kabupaten/kota, dan pengembangan transmisi penyiaran TVRI. Di sektor Sumber Daya Air, prioritas ditujukan pada kelanjutan pembangunan Bendung Wariori, peningkatan jaringan irigasi Oransbari (3.016 Ha) di Kabupaten Manokwari, pembangunan jaringan irigasi Mariyat (1.500 Ha) di Kabupaten Sorong, irigasi Rawa di Kabupaten Sorong (750 Ha), dan irigasi Tambak Danau Ayamaru di Kabupaten Maybrat. Berikutnya adalah instalasi
  • 19. LAPORAN 19No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Mengurangi Kesenjangan Dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur H ingga tahun 2019 mendatang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) tengah memprioritaskan program pengentasan 80 daerah tertinggal untuk menjadikannya sebagai daerah maju, dari sebanyak 122 daerah yang tergolong sebagai daerah tertinggal. Selain itu, Kementerian DPDTT juga tengah memprioritaskan percepatan pembangunan di 39.091 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal.  Program tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dengan target berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal menjadi 7,24 persen pada tahun 2019. Selanjutnya adalah menurunkan persentase penduduk miskin daerah tertinggal menjadi 14,00 persen Kalimantan, 18 kabupaten di Sulawesi, 26 kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, 14 kabupaten di Maluku, dan 33 kabupaten di Papua. Dari data tersebut terlihat bahwa kawasan Timur Indonesia menjadi wilayah yang paling banyak daerah tertinggalnya. Karena itu harus segara ada upaya kebijakan mengurangi kesenjangan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan potensi dan pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih mandiri.  Tentunya ini bukan pekerjaan mudah. Harus benar-benar punya kesiapan yang matang agar target mengentaskan daerah tertinggal menjadi lebih baik. Minimal daerah tertinggal sudah punya akses dengan kawasan yang perekonomiannya sudah berjalan. Sehingga terjadi pertukaran nilai ekonomi masyarakat. serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sekitar 69,59 persen. Agar target tersebut dapat tercapai, maka perlu ada strategi yang mujarab. Antara lain adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta menerapkan pola pembangunan dengan meminimalisir ketimpangan wilayah.  Yang paling penting adalah sumber daya manusia yang berkualitas, inovasi, kreativitas dan mampu menerapkan teknologi yang tepat.  Setelah itu barulah kita mendorong investasi yang bisa meningkatkan produktivitas rakyat.  Sebagaimana kita ketahui, 122 daerah tertinggal yang ada di Indonesia itu tersebar di beberapa wilayah, yaitu 19 kabupaten di Sumatera, 6 kabupaten di Jawa dan Bali, 12 kabupaten di Papua Barat Berpotensi Besar Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia Bagian Timur S esuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, pada tahun ini program pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah difokuskan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan daerah pada tahun 2018 ini akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa, industri pengolahan dan pertanian. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah yang menjadi main prime mover (pendorong pertumbuhan utama), diantaranya adalah; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perkotaan (megapolitan dan metropolitan), Kawasan Pariwisata serta Kawasan berbasis Pertanian dan Potensi Wilayah seperti Agropolitan dan Minapolitan. Dalam hal pemerataan pembangunan, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk mempersempit kesenjangan antarwilayah, terutama pembangunan Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, termasuk wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan perbatasan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk wilayah Papua dan Papua Barat adalah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur serta mendorong peningkatan investasi. Sasaran pengembangan wilayah pada tahun 2018 ini ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan antarwilayah dengan lebih meningkatkan peran ekonomi, dimana peran wilayah Papua dan Papua Barat terhadap perekonomian nasional diharapkan dapat semakin meningkat dengan fokus pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah masing-masing. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur di Papua dan Papua Barat pada tahun 2018 ini diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah, khususnya di wilayah-wilayah pegunungan. Pada sektor perekonomian, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 1,88 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen pada tahun ini. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berpotensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia bagian timur melalui kelimpahan sumber daya alamnya di berbagai sektor, baik perikanan, pertanian/perkebunan, industri agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, maupun pertambangan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan di Papua dan Papua Barat juga ditujukan untuk mendukung upaya dalam mewujudkan Pusat Pengembangan Wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat yang didukung oleh prasarana dan sarana yang handal.
  • 20. LAPORAN 20 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Trend Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat Setiap Tahun P ertumbuhan ekonomi di provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata sebesar 9,6 persen atau diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 27,13 persen, namun masih berada jauh di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 11,25 persen. Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Papua terdiri dari 2 provinsi dengan total 42 kabupaten/kota, dimana 83,3 persen atau 35 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 60,33, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 9,07 persen, melampaui target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal wilayah Papua masih sebesar 32,98 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen. Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Papua telah ditetapkan 35 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 2 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di wilayah Papua sebanyak 33 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015- 2019 ditargetkan sebanyak 9 kabupaten tertinggal dapat terentaskan Dalam hal pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah berhasil menurunkan TPT menjadi 3,70 persen dan sudah berada di bawah TPT nasional sebesar 5,70 persen. Sedangkan dalam hal kualitas sumber daya manusia, pemprov Papua Barat masih harus bekerja keras untuk melakukan peningkatan. Hal ini diindikasikan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat yang hanya mencapai 70,62 atau masih berada di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 73,81. Namun demikian, dari tahun ke tahun nilai IPM di provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Provinsi Papua Barat, dilakukan dengan strategi berikut: 1) Pembinaan kelembagaan pengelola kawasan untuk mendukung pengelolaan kawasan yang berdaya saing; 2) Penguatan kemampuan Pemda dalam menyusun peraturan pemanfaatan lahan ulayat bersama masyarakat adat untuk memberikan kemudahan investasi. ) Penyiapan tenaga kerja berkualitas dengan kompetensi unggulan di bidang industri petrokimia dan pengolahan pertambangan mineral, pertanian, kawasan Arar, kawasan peternakan Bomberai, Kebar dan Salawati; 4) Pembangunan Science Park berteknologi tinggi sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan; 5) Pelatihan dan pendampingan SDM untuk meningkatkan kompetensi untuk mengelola produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan di masing-masing kawasan pengembangan ekonomi; 6) Peningkatan kapasitas Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi; 7) Pendampingan dalam proses produksi dan manajemen usaha- usaha masyarakat; 8) Pembangunan Technology Park bidang pangan dan maritim untuk meningkatkan inovasi teknologi; 9) Restrukturisasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan pengembangan ekonomi. Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, dari tahun ke tahun di provinsi Papua Barat mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan (Rasio Gini) menjadi 0,431 atau masih berada di atas rata-rata rasio gini nasional yaitu 0,413. Ke depan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan dapat lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Kawasan Papua difokuskan pada pengembangan industri/ hilirisasi berbasis komoditas unggulan. Percepatan pembangunan kawasan strategis di Wilayah Papua dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah di Wilayah Papua Kekayaan alam di Wilayah Papua selain sektor tambang dan mineral, sektor pertanian dan perkebunan juga melimpah, dimana potensi ini dapat menjadi sektor yang mempunyai prospek baik untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, dilakukan pemetaan wilayah-wilayah yang akan dijadikan basis industri dengan mempertimbangkan potensi kekayaan alam yang menjadi komoditas unggulan daerah baik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis di Provinsi Papua Barat dilakukan dengan strategi sebagai berikut: a) Pengembangan kawasan industri petrokimia; b) Pengembangan Industri berbasis migas dan pupuk di Teluk Bintuni; c) Peningkatan produktivitas ekspor untuk produk minyak- gas, pengolahan pertambangan mineral, pertanian/ perkebunan, dan hasil laut; d) Pengembangan kawasan pertanian di Karas dan Teluk Arguni; e) Pengembangan sentra ternak sapi Pola Ranch di Bomberai, Kebar, dan Salawati; f) Pengembangan Pala di Fakfak; g) Pengembangan sagu rakyat dan investasi industri komoditas sagu di Sorong Selatan; h) Pengembangan kawasan wisata bahari terpadu di kawasan Raja Ampat, dan kawasan wisata religi Mansinam; i) Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi kecil dan menengah guna mendukung potensi sektor pariwisata, terutama industri kreatif dan makanan olahan khas wilayah Sorong, Manokwari, dan Fak-fak; serta j) Pembinaan terhadap mutu produk usaha kecil dan menengah di Kawasan Sorong, Manokwari, dan Fak-fak. di Provinsi Papua Barat, akan dikembangkan kawasan ekonomi khusus dengan fokus industri petrokimia, pengembangan industri pengolahan pertambangan mineral, dan kawasan industri Teluk Bintuni.
  • 21. SOROT West Papua 21No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua SOROT West Papua Papua Barat Terapkan Skema Baru Penggunaan Dana Otsus Bisnis Hotel di Papua Barat P ada tahun 2018 ini, Provinsi Papua Barat menerima dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp. 2,4 triliun dan dana tambahan infrastruktur otonomi khusus sebesar Rp.1,6 triliun. Jumlah dana tambahan ini lebih besar dibanding tahun lalu yang hanya Rp. 875 miliar. Pembagian dana Otsus di Papua Barat mulai tahun ini menggunakan skema baru sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat tahun 2017-2022, dimana 90 persen pengelolaan dana otsus tersebut diserahkan kepada kabupaten/kota sementara provinsi hanya mengelola 10 persen saja. Terkait hal tersebut Pemprov Papua Barat menegaskan bahwa seluruh Pemkab/ Pemkot berkewajiban untuk melakukan P eningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia telah mendorong peningkatan jumlah usaha akomodasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Sebanyak 172 hotel bintang lima, 422 hotel bintang empat, 739 hotel bintang tiga, 496 hotel bintang dua, 368 hotel bintang satu, 10.387 hotel melati, 425 penginapan remaja, 2.910 Pondok Wisata, dan 2.434 jasa akomodasi lainnya telah tersedia. Di Provinsi Papua Barat sendiri telah tersedia 3 hotel bintang empat, 7 hotel bintang tiga, 14 hotel bintang dua, 33 hotel bintang satu, 79 hotel melati, 3 penginapan remaja, 20 pondok wisata, dan 117 jasa akomodasi lainnya. Banyaknya kamar hotel dan bentuk akomodasi lainnya di Indonesia adalah 37.950 kamar hotel bintang lima, 63.978 kamar hotel bintang empat, 65.920 kamar hotel bintang tiga, 32.332 kamar hotel bintang dua, 17.294 kamar hotel bintang satu, 235.738 kamar hotel melati, 5.402 kamar penginapan remaja, 23.790 kamar pondok wisata, 24.797 kamar bentuk akomodasi lainnya. Provinsi Papua Barat sendiri memiliki 294 kamar hotel bintang empat, 454 kamar hotel bintang tiga, 78 kamar hotel bintang dua, 183 kamar hotel bintang satu, 1.615 kamar hotel melati, 41 kamar penginapan remaja, dan 223 kamar bentuk akomodasi lainnya. Jumlah rata-rata tamu/wisatawan yang menginap per harinya di Indonesia adalah sebanyak 26.245 tamu di hotel bintang lima, 42.811 tamu di hotel bintang empat, 39.096 tamu di hotel bintang tiga, 19.683 tamu di hotel bintang dua, 7.801 tamu di hotel bintang satu, 113.737 tamu di hotel melati, 1.301 tamu di penginapan remaja, 6.950 tamu di pondok wisata, 8.069 tamu di bentuk akomodasi lainnya. Sedangkan jumlah rata-rata tamu/wisatawan yang menginap per harinya di provinsi Papua Barat adalah sebanyak 159 tamu di hotel bintang empat, 133 tamu di hotel bintang tiga, 6 tamu pengelolaan dana otsus dengan penuh tanggungjawab dan juga transparan, sedangkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana otsus tersebut harus disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Sementara itu, untuk dana tambahan infrastruktur, pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.  Untuk evaluasi terhadap kemajuan masing-masing daerah dalam pelaksanaan otsus, para kepala daerah sepakat menggelar pertemuan serta pameran hasil pembangunan otsus setiap tahun, dan pada tahun ini akan dilakukan di Kabupaten Teluk Wondama. di hotel bintang dua, 96 tamu di hotel bintang satu, 261 tamu di hotel melati, 7 tamu di penginapan remaja, dan 24 tamu di bentuk akomodasi lainnya. Secara nasional, tingkat penghunian kamar hotel bintang lima adalah 60,84%, hotel bintang empat 56,11%, hotel bintang tiga 53,45%, hotel bintang dua 48,89%, hotel bintang satu 42,83%, sehingga secara rata-rata tingkat penghunian kamar hotel di Indonesia adalah 53,92%. Di provinsi Papua Barat tingkat penghunian kamar hotel bintang empat adalah 45,15%, hotel bintang tiga 32,65%, hotel bintang dua 28,01%, hotel bintang satu 66,78%, dan secara rata-rata tingkat penghunian kamar hotel di provinsi Papua Barat adalah 42,85%. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang lima adalah 2,37 hari, hotel bintang empat 1,94 hari, hotel bintang tiga 1,93 hari, hotel bintang dua 1,70 hari, hotel bintang satu 1,68 hari. Jadi rata-rata lama menginap tamu/wisatawan di hotel berbintang adalah 1,94 hari. Rata-rata lama menginap tamu di hotel melati adalah 1,42 hari, di penginapan remaja 1,40 hari, di pondok wisata 1,50 hari, dan di bentuk akomodasi lainnya 1,53 hari sehingga rata-rata lama menginap tamu di penginapan non hotel berbintang adalah 1,48 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu di Provinsi Papua Barat adalah 1,85 hari di hotel bintang empat; 2,85 hari di hotel bintang tiga; 1,74 hari di hotel bintang dua; 2,77 hari di hotel bintang satu. Jadi rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang adalah 2,30 hari. Rata-rata lama menginap tamu di hotel melati adalah 2,16 hari, di penginapan remaja 2,05 hari, di pondok wisata 2,00 hari, dan di bentuk akomodasi lainnya 2,06 hari. Sehingga rata-rata lama menginap tamu di akomodasi non hotel berbintang di provinsi Papua Barat adalah 2,06 hari.
  • 22. SOROT West Papua 22 No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua S aat ini pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan mempunyai tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia. Pembukaan daerah tujuan wisata baru dan investasi di bidang pariwisata telah mengubah pariwisata sebagai salah satu penggerak utama kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur. Organisasi Pariwisata Dunia (United Nation World Tourism Organization/UNWTO) memperkirakan jumlah wisatawan internasional akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan kunjungan per tahun sebesar 3,3 persen. Sekarang ini telah muncul banyak daerah tujuan wisata baru di berbagai negara di dunia, dan kawasan Asia Pasifik diperkirakan mempunyai pertumbuhan yang paling tinggi dibanding kawasan lainnya. Pengelolaan pariwisata bukanlah hal yang mudah karena melibatkan hampir semua sektor ekonomi, baik industri yang berkarakter pariwisata (tourism characteristic industry), seperti hotel dan restoran, maupun industri yang sepintas tidak berkaitan langsung dengan industri pariwisata, namun sebagian permintaannya (demand) berasal dari pariwisata (tourism connected industry). Jumlah industri yang terkait dan menerima dampak dari kegiatan pariwisata sangat banyak, tapi pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan pariwisata sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain. Melalui upaya promosi dan peningkatan pelayanan, didukung membaiknya situasi keamanan, serta pemulihan dari krisis ekonomi global yang banyak dialami negara-negara Eropa, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 10,41 juta, naik 10,29% dibanding tahun sebelumnya. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Indonesia adalah pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) yang berperan besar dalam menciptakan dampak ekonomi. Karena itu, dengan slogan “Pesona Indonesia”, pemerintah semakin gencar melakukan promosi pariwisata dan diharapkan semakin banyak penduduk Indonesia yang ingin mengetahui lebih banyak tentang negerinya sendiri. Dengan adanya kegiatan perjalanan wisata, diharapkan akan tercipta konsumsi wisatawan di dalam negeri yang merupakan faktor pendorong bagi pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang pada akhirnya akan mendorong perkembangan pariwisata khususnya dan perekonomian pada umumnya. Nilai ekonomi penjualan jasa pariwisata terkadang tidak dapat diukur secara nyata dalam bentuk nominal. Namun, sesungguhnya nilai ekonomi kegiatan pariwisata itu tidak hanya dinikmati oleh satu sektor tertentu, melainkan juga oleh berbagai sektor. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumsi wisatawan, maka akan semakin besar pula dampak ekonomi yang dinikmati, dan semakin banyak sektor yang terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, usaha pariwisata meliputi tiga belas jenis utama, yaitu: daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, wisata tirta, serta spa. Bisnis Pariwisata Sebagai Penggerak Utama Kemajuan Sosio-Ekonomi
  • 23. SOROT West Papua 23No. 003 Tahun I- 15 Januari - 14 Februari 2018 Tabloid West Papua Fasilitasi Destinasi Wisata Alam Raja Ampat P emerintah telah mentargetkan sebanyak 25 lokasi untuk difasilitasi terkait peningkatan destinasi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan, dan salah satunya adalah obyek wisata Raja Ampat yang terletak di Provinsi Papua Barat. Fasilitasi yang dilakukan ternyata mampu memberikan dampak dan capaian yang positif, diantaranya adalah berupa peningkatan kunjungan kapal Yacht dan Cruise ke Raja Ampat. Salah satu langkah pengembangan untuk destinasi wisata bahari adalah dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia. Perpres ini memberikan beberapa kemudahan, di antaranya adalah menghapus ketentuan mengenai CAIT (Clearance Approval for Indonesia Territory). Sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 105 Tahun 2015 tersebut juga telah diundangkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia. Kemudahan diberikan kepada kapal yacht dan cruise yang masuk dan keluar melalui 18 pelabuhan. Kemudahan tersebut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kunjungan kapal yacht dan juga kapal cruise. Pada tahun 2015 tercatat ada sebanyak 1.198 kedatangan kapal yacht dengan 3.594 wisman, sedangkan pada 2016 terjadi peningkatan menjadi 1.900 kedatangan kapal yacht dengan 4.500 wisman. Sementara untuk kapal cruise, pada tahun 2015 tercatat ada sebanyak 361 kedatangan kapal cruise dengan 108.300 wisman, dan pada 2016 terdapat 357 kedatangan kapal cruise dengan 107.100 wisman. Upaya peningkatan tata kelola destinasi pariwisata difokuskan pada dua faktor critical success, yaitu Management Destinasi yang meliputi finansial, operasional, marketing, SDM, dan inovasi; serta Pembenahan Destinasi yang dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur dalam rangka dukungan pengembangan aksesibilitas, amenitas dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya Dari 25 lokasi (cluster) yang ditargetkan, Pemerintah telah merealisasikan sebanyak 27 lokasi atau sebesar 108%, terdiri dari 25 cluster existing dan 2 cluster baru. Cluster existing terseut adalah Sabang, Toba, Nias, Muaro Jambi, Palembang, Kota Tua, Kepulauan Seribu, Pangandaran, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Pemuteran, Batur, Sanur, Rinjani, Komodo, Flores, Wakatobi, Toraja, Bunaken, Derawan, Sentarum, Belitung (Tanjung Kelayang), Tanjung Puting, Pulau Morotai, dan Raja Ampat. Sebanyak 13.388 wisatawan telah berkunjung ke Raja Ampat, terdiri dari 10.427 wisatawan mancanegara (wisman) dan 2.961 wisatawan Nusantara (wisnus). UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DESTINASI PARIWISATA, PEMERINTAH MELAKUKAN UPAYA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA MELALUI FASILITASI TERHADAP DESTINASI WISATA BUDAYA, WISATA ALAM DAN WISATA BUATAN.
  • 24. No. 003 tahun I Tgl. 15 Januari - 14 februari 2018 D ari data tersebut terlihat bahwa total investasi swasta yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pariwisata adalah sebesar 3,83% dari total investasi sebesar Rp 3.829,98 triliun. Investasi pariwisata ini terdiri dari investasi oleh pihak swasta sebesar Rp 146,1 triliun atau sebesar 99,73%, sedangkan sisanya sebesar 0,27% dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah tidak melakukan investasi untuk pembangunan gedung atau bangunan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata langsung, seperti bangunan hotel, restoran dan sebagainya. Hal ini antara lain disebabkan karena minimnya dan terbatasnya anggaran pemerintah. Disamping itu, pemerintah juga ingin memberikan peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha dan swasta untuk berkiprah dan melakukan investasi di sektor pariwisata. Kalangan swasta diharapkan semakin menyadarari dan memahami pentingnya investasi di bidang pariwisata untuk menangkap peluang semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Investasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah, sebagian besar adalah untuk mesin, peralatan dan alat angkutan, masing-masing sebesar Rp 233,54 miliar (58,99%) dan Rp 91,62 miliar (23,14%). Sedikit berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, dimana investasi swasta terbesar adalah untuk pembangunan infrastruktur, hotel dan akomodasi lainnya, maka sejak tahun 2015, pihak swasta lebih banyak melakukan investasi untuk pembangunan bangunan bukan tempat tinggal, yaitu senilai Rp 30,50 triliun atau 20,87% terhadap total investasi swasta. Menyusul berikutnya adalah investasi di bidang infrastruktur, yaitu sebesar Rp 26,33 triliun, bangunan hotel dan akomodasi lainnya sebesar Rp 25,30 triliun, serta bangunan olahraga, rekreasi, hiburan seni dan budaya sebesar Rp 16,38 triliun. Investasi ini mencakup penambahan hotel baru dan juga renovasi hotel dan akomodasi lainnya, seperti pembangunan gedung untuk kegiatan budaya dan pariwisata. Secara keseluruhan, investasi terbesar adalah untuk bangunan non tempat tinggal yang mencapai 20,82%, dan peran swasta sangat besar di sektor ini. Berikutnya adalah investasi untuk infrastruktur, bangunan hotel dan akomodasi lainnya yang masing-masing mencapai 17,98% dan 17,27% dari total investasi. Investasi di Sektor Pariwisata BESARNYA INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DAPAT DIUKUR DENGAN MENGGUNAKAN DATA PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) YANG DITURUNKAN DARI DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB).