Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Â
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...infosanitasi
Â
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ruang. Presentasi Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Â
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...infosanitasi
Â
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ruang. Presentasi Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Â
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...Oswar Mungkasa
Â
merupakan rangkaian cerita tentang keberhasilan pemerintah daerah dan komunitas dalam melaksanakan pembangunan AMPL. Keunikan buku ini adalah dalam mengungkapkan pembelajaran dari masing-masing pemenang AMPL Award
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Â
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...Oswar Mungkasa
Â
merupakan rangkaian cerita tentang keberhasilan pemerintah daerah dan komunitas dalam melaksanakan pembangunan AMPL. Keunikan buku ini adalah dalam mengungkapkan pembelajaran dari masing-masing pemenang AMPL Award
Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradap, melalui pembangunan jiwa dan raga yang berbudaya dimulai dari diri pribadi yang berbudaya hingga Pemimpin yang berbudaya, dimulai dari Kampung Budaya hingga dengan Negara yang ber budaya.Dari sini akan tercipta Peradaban INDONESIA yang Beradab.
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Dimas Hastomo
Â
Di dalam UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pasal 12 menyaratkan bahwa suatu KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Dengan terbitnya PP No 31 dan 32 Tahun 2014 tentang KEK Palu dan KEK Bitung, pemerintah daerah memiliki kesempatan 3 (tiga) tahun hingga 2017 untuk mempersiapkan kedua KEK tersebut agar dapat beroperasi.
Keberadaan KEK Palu dan Bitung ini nantinya juga dapat berimplikasi pada perkembangan ekonomi, sosial dan fisik kawasan sekitar kedua KEK yang perlu diantisipasi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional â Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2014 menyusun âKajian Pengembangan Kawasan Bitung dan Sekitarnya, Serta Kawasan Palu dan Sekitarnyaâ.
Strategi pengembangan kawasan minapolitan di provinsi malukuJames Abrahamsz
Â
Pembangunan Perikanan Berbasis Kawasan telah digulirkan dengan nama MINAPOLITAN, namun mengalami degradasi nilai karena kebijakan baru menggunakan pendekatan INDUSTRI. Menrcermati konsepnya sebenarnya sama, konsekuensi pendekatan INDUSTRI sangat berdampak pada disparitas yang akan terjadi antara pelaku industri dan pelaku usaha perikanan tradisional. Semoga upaya mereduksi disparitas yang menjadi nilai penting MINAPOLITAN tidak diabaikan dalam pendekatan INDUSTRI.
Mina means fish and politan is city. This concept was initiated to provide an economic development policy framework of fisheries and aquaculture-based economic development by applying regional economic development concept (an integrated economic development zone). Cluster-based regional economic development was applied by using three principles: integration, efficient, and acceleration. The main objectives of minapolitan includes: increasing production, productivity, and quality; increasing fishermen's income, fish farmers, and small fisheries businesses; and developing economic growth centers: minapolitan economic development zones.
Lokasi Pembangunan Kawasan Agropolitan Panggungharjo ini berada diatas tanah Kas Desa Panggungharjo yang berada diwilayah pedukuhan Sawit dan Kweni dengan luas sekitar 10 Ha. Kawasan Agropolitan Panggungharjo merupakan Kawasan Terpadu yang meliputi : Wisata, Bisnis, Budidaya, Tempat Pendidikan-Pelatihan-Penelitian (teknik dan manajemen). Posisi Geografis Desa Panggungharjo yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta yang merupakan âpintu gerbang utamaâ memasuki Kabupaten Bantul, merupakan kawasan strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi-bisnis berbasis perdesaan.
Posisi Desa Panggungharjo sebagai Juara Lomba Desa Nasional 2014, yang merupakan salah satu tujuan utama kegiatan study banding dan tempat pembelajaran dari Desa-Desa diseluruh indonesia. Dari sisi sumberdaya manusia di Desa Panggungharjo mencapai Indeks Pendidikan 69,55 ditahun 2013, berada jauh diatas indeks pendidikan nasional yang pada tahun 2012 yang hanya sebesar 62,90. Hal ini merupakan bukti kekuatan dan kemampuan warga Panggungharjo dalam mengelola dan mengembangkan aset Kawasan Agropolitan ini.
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja Dadang Solihin
Â
Capacity Building DPRD Kabupaten Indramayu -Penyusunan Program Pembangunan Daerah dalam Perspektif Kebersamaan antara Legislatif dan Eksekutif di Grand Cempaka Hotel-Jakarta, 1 Februari 2012
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Â
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi âplatformâ atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Â
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Peluang dan Tan...Oswar Mungkasa
Â
Disampaikan oleh Nugroho Tri Utomo (Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas) pada Pelatihan Fasilitator Pembangunan AMPL di Surabaya 21-25 Juni 2010
MODEL PENGEMBANGAN DESA WISATA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI STRATEGI
PENGENTASAN KEMISKINAN DI LERENG MERAPI
KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Â
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Â
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfBrigittaBelva
Â
Berada dalam kerangka Mata Kuliah Riset Periklanan, tim peneliti menganalisis penggunaan pendekatan "fear appeal" atau memicu rasa takut dalam kampanye #TogetherPossible yang dilakukan oleh World Wide Fund (WWF) untuk mengedukasi masyarakat tentang isu lingkungan.
Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, meliputi analisis konten media sosial WWF, observasi, dan analisis naratif. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan strategi nyata untuk meningkatkan keterlibatan dan dampak kampanye serupa di masa depan.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Â
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
Â
Infrastruktur minapolitan
1. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINAPOLITAN
RAPAT KOORDINASI MINAPOLITAN TAHUN 2014
BATAM 21 â 23 SEPTEMBER 2014
KEGIATAN PERDESAAN POTENSIAL
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KE-CIPTA KARYA-AN
2. Materi Bahasan
2
POTRET PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI INDONESIA
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH
DUKUNGAN KE-CIPTA KARYA-AN PADA MINAPOLITAN
KONSEP PEMBANGUNAN PERDESAAN
KONSEP PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN
PENUTUP
3. Potret Pembangunan Permukiman
3
Penduduk
Perkotaan
2010:
118,8 juta
Jumlah
Perkotaan:
>100
perkotaan
Layanan
Infrastruktur
Terbatas/
Degradasi/
KUMUH
POTRET
PERKOTAAN
POTRET
PERDESAAN
Tingkat
Urbanisasi:
55%
hidup di kota
Infrastruktur
Minim
Sumberdaya
Manusia
Terbatas
Transformasi
sumberdaya
ke Perkotaan
Berlebihan
MISKIN/
KESEJAHTERAAN
RENDAH/
DISPARITAS
Sumber: BPS, Ditjen Tata Ruang
dan Ditjen CK.
4. Rencana Penataan Spasial
4
RTRWN beserta turunannya menetapkan kawasan-kawasan strategis dengan sudut
pandang kepentingan budidaya pertanian/perikanan/pariwisata dalam bentuk
kawasan perdesaan dan kawasan agropolitan/minapolitan
Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008
5. Rencana Pembangunan Ekonomi
5
MP3EI mendesain pembangunan ekonomi dengan membentuk 6 Koridor Ekonomi.
Koridor Ekonomi yang dibentuk berdasarkan keunggulan aset (sumber daya alam, SDM,
lainnya) dan akses strategis wilayah (pelabuhan, bandara internasional, lainnya)
Dokumen MP3EI
Perpres No. 32 Tahun 2011
6. Kebutuhan Pembangunan Perdesaan
6
Kebutuhan
pembangunan
yang seimbang
Spasial Plan
Masterplan
Pembangunan
Ekonomi
Tantangan
Perkotaan
Pembangunan Minapolitan
Agropolitan, KTM
Dan lainnya
Kawasan Perdesaan sebagai
Penggerak Pertumbuhan
Tantangan
Perdesaan
Paradigma pembangunan
permukiman perdesaan adalah
dengan menjadikan kawasan
strategis sebagai pengerak
pertumbuhan (engine of
development ) perdesaan
Pengembangan kawasan
perdesaan yang strategis sebagai
pusat pertumbuhan seperti
kawasan agropolitan,
minapolitan, KTM, dan lainnya.
7. Program Pembangunan Perdesaan
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Ditjen Cipta Karya
7
Perdesaan
Belum
Berkembang
Kawasan
Rawan
Bencana
ī§ PPIP
ī§ RIS PNPM
ī§ PNPM PISEW
Perdesaan
Berkembang
ī§ KSK
ī§ Agropolitan/Minapolitan
ī§ KTM
Kawasan
Strategis
Perbatasan
Fasilitasi infrastruktur permukiman
rawan bencana/ tanggap bencana
Fasilitasi infrastruktur permukiman dan
infrastruktur fungsional di kawasan
perbatasan (Pos Lintas Batas, dan
lainnya)
Sejauh ini, Ditjen Cipta Karya belum memiliki dokumen perencanaan strategis pembangunan
kawasan perdesaan di masing-masing kabupaten yang dapat diacu secara umum untuk mendukung
rencana program investasi dalam RPIJM Bidang Cipta Karya dalam lingkup pengembangan
kawasan perdesaan, baik secara fisik maupun non fisik.
8. Konsep Pembangunan Perdesaan
8
Perdesaan
Belum Berkembang
Perdesaan
Berkembang
Penyiapan Kawasan
ī§ Penyusunan strategi pembangunan
kawasan perdesaan
ī§ Penyediaan Infrastruktur perdesaan
Pemberdayaan Masyarakat
ī§ Pemberdayaan Pelaku Usaha
Masyarakat perdesaan
ī§ Penguatan Kelembagaan
perdesaan
Orientasi Ekspor dan Nilai Tambah
ī§ Penyediaan permodalan untuk
pengembangan potensi
unggulan, usaha lokal dan
pemasaran
Pertumbuhan dan
Perkembangan Ekonomi Kawasan
ī§ Pengurangan kesenjangan wilayah
ī§ Peningkatan Pendapatan Masy
ī§ Penyediaan Lapangan Kerja
ī§ Penurunan Tingkat Pengangguran
ī§ Penurunan Tingkat Kemiskinan
9. Konsep Penyusunan Strategi
9
īą Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan mengintegrasikan komponen sistem usaha
pertanian/perikanan/pariwisata dengan sistem satuan permukiman guna menumbuhkan ekonomi kawasan.
īą Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) merupakan pemeran utama dalam penyusunan strategi
pembangunan perdesaan ini
Sistem Permukiman
STRATEGI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
Sistem Usaha
īŽ Pengembangan Potensi
īŽ Peningkatan Program Budidaya
īŽ Peningkatan Industri Perdesaan
īŽ Pemberdayaan Masyarakat
īŽ Pengembangan SDM
īŽ Pengembangan Permukiman
īŽ Peningkatan Prasarana dan
Sarana
īŽ Pengembangan Fasiltas
Sosial dan Umum
Pertumbuhan Sosial-Ekonomi
Perdesaan
integrasi
10. Konsep Penyusunan Strategi
10
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH
(RPJPD)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) KABUPATEN
STRATEGI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
PERTANIAN
(AGROPOLITAN & KTM)
PERIKANAN
(MINAPOLITAN)
RENCANA SEKTOR
LAINNYA
RENCANA INDUK
SANITASI & AIR MINUM
RENCANA INDUK
PERSAMPAHAN
MASTERPLAN
SEKTOR LAINNYA
RENCANA SEKTOR
RENCANA INDUK SISTEM (RIS)
RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI
JANGKA MENENGAH
(RPIJM)
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN POTENSIAL
PRIORITASdiacu/diterjemahkan/didetailkan
sinkronisasi
RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN
RENCANA TATA RUANG
KAWASAN PERDESAAN
(RTR PERDESAAN)
PARIWISATA
(AGRO/WANA/PESISIR)
Kedudukan Strategi
DALAM KERANGKAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN
Pembangunan Kawasan
Perdesaan
11. Konsep Penyusunan Strategi
11
STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
RPIJM
MEMORANDUM PROGRAM DAN PROGRAM TAHUNAN
KEBIJAKAN SPASIAL KEBIJAKAN SEKTORAL
RPJMN
RPJM Provinsi
RPJM Kota/Kabupaten
RTRWN
RTRW Provinsi
RTRW Kota/Kabupaten
SELURUH
SEKTOR
NASIONAL
PROVINSI
KOTA/
KABUPATEN
STRATEGI KETERPADUAN SUB SEKTOR
STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN
PROGRAM MULTI SEKTOR (AM-PLP-BANGKIM-PBL)
PROGRAM MULTI TAHUN
PROGRAM MULTI SUMBER DANA
SEKTOR
CIPTA
KARYA
Kedudukan Strategi
DALAM KERANGKAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN
Pembangunan Kawasan
Perdesaan
12. Konsep Penyusunan Strategi
12
Strategi Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Rencana Aksi
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Potensial
Prioritas
Lingkup Wilayah Kawasan Perdesaan
Kawasan Perdesaan
Potensial Prioritas
(fungsional)
Lingkup Substansi
ī§ Strategi Pembangunan
ī§ Arahan Program Pembangunan
ī§ Identifikasi Kawasan Perdesaan
Potensial Prioritas
Rencana Aksi Pembangunan
ī§ Pembangunan Sistem
Permukiman (Cipta Karya)
ī§ Pembangunan Sistem Usaha
Lingkup Substansi dari Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah arahan pembangunan
dalam bentuk strategi dan program serta penentuan prioritas kawasan perdesaan potensial
dengan mengintegrasikan komponen sistem usaha budidaya pertanian/perikanan/kehutanan/
pariwisata dengan sistem satuan permukiman (infrastruktur bidang cipta karya)
13. Peran Pemerintah Daerah
13
Mengamanahkan
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
& PEKERJAAN UMUM
sebagai Subbidang yang menjadi
urusan PEMERINTAH DAERAH
UU
NO.32/2004
Pemerintah
Daerah
Peraturan
Pemerintah
NO.38/2007
Pembagian Urusan
Pemerintah
Penyerahan wewenang Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan
Peran Pemerintah
Daerah dalam
Pembangunan Kawasan
Permukiman Perdesaan
a. Penyiapan Strategi Pembangunan dan RPIJM kawasan
perdesaan
b. Pelaksanaan Program Pembangunan
pemerintah pusat dapat memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan
c. Pembiayaan Program Pembangunan
pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembiayaan program dan
pihak swasta juga dapat mendukung pembiayaan pembangunan
14. Dukungan
Ditjen CK
Pada n
Minapolitan
Pengembangan
Air Minum
Dukungan SPAM untuk
pelayanan air minum bagi
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) di kawasan
permukiman di sekitar PPI dan
dukungan untuk kegiatan
PPI/pelabuhan perikanan.
Pembangunan unit air baku (bangunan intake,
bangunan penangkap mata air)
Pembangunan unit produksi (Instalasi Pengolah Air
[IPA], sumur bor)
Pembangunan unit jaringan distribusi
Pembangunan unit pelayanan berupa Hidran Umum
(HU)
Pengembangan
Permukiman
Meningkatkan Kualitas produksi
Jalan produksi, jalan poros dalam kawasan atau
menghubungkan pusat produksi ke jalan utama
menuju pemasaran dan Penyediaan Air Bersih dan
saluran air untuk perikanan, dalam skala kawasan
Meningkatkan nilai tambah &
pemasaran
Infrastruktur pendukung pengolahan seperti lantai
jemur dan Packing House, serta Infrastruktur
pendukung pemasaran seperti pergudangan.
Meningkatkan kualitas
lingkungan perumahan &
permukiman
Sanitasi Lingkungan seperti persampahan dan
drainase dalam skala kawasan
Peningkatan
Kapasitas
Daerah
Pembinaan proses
perencanaan pembangunan
Pendampingan, Pengawasan
dan Evaluasi
DUKUNGAN DITJEN KE-CIPTA KARYA-AN
PADA MINAPOLITAN
15. Penutup
15
īą RTRW telah menetapkan kawasan-kawasan strategis untuk budidaya
pertanian/perikanan/pariwisata dengan basis perdesaan. MP3EI menetapkan koridor-
koridor eknomi berorientasi pada aset dan akses wilayah. Pembangunan kawasan
perdesaan wajib menyelaraskan dengan rencana spasial dengan rencana
pembangunan ekonomi tersebut dan juga memperhatikan daya dukung kawasan dan
keterkaitan antar kawasan.
īą Diperlukan pembangunan perdesaan sebagai pengerak pertumbuhan (engine of
development) melalui pembangunan kawasan agropolitan, minapolitan, KTM, dan
lainnya untuk menjawab tantangan pembangunan perdesaan dan mendukung
pengembangan ekonomi.
īą Pembangunan perdesaan antara lain melalui penyiapan kawasan dengan penyusunan
master plan dan dukungan infrastruktur ; pemberdayaan masyarakat untuk penguatan
pelaku usaha dan kelembagaan pengelola; dan pengembangan aktivitas usaha
berorientasi ekspor dan juga memiliki nilai tambah terhadap komoditas unggulan.
īą Pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam pembangunan kawasan permukiman
perdesaan yang terintegrasi antara pembangunan sistem permukiman dan juga
pembangunan sistem usaha perdesaan.
