ojk
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•951 views
OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to ojk
Similar to ojk (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
ojk
- 1. oleh : AYU MARDALENA NISA NURUL ASROR HADIN SHADIQ 1
- 2. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2011. Pasal 2 ayat (2) UU No 21 Th 2011 2
- 3. Perkembanga n Sistem Keuangan Permasalaha n di Sektor Keuangan OJK terbentuk sebagai respons atas kompleksitas di sektor jasa keuangan Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan 3
- 4. sejarah Otoritas Jasa Keuangan Catatan: • Transisi dari BI dan Bapepam-LK ke OJK meliputi transisi kewenangan, SDM, dokumen dan penggunaan kekayaan • Selama masa transisi, BI dan Bapepam LK tetap melaksanakan kewenangannnya 22 Nov 2011 UU OJK disahkan (Masa Transisi) 31 Des 2012 Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal & IKNB beralih ke OJK 31 Des 2013 Pengaturan dan Pengawasan Perbankan beralih ke OJK 2015 Pengaturan dan Pengawasan LKM Pengawasan Perbankan masih berada di BI Pengawasan Pasar Modal dan IKNB masih berada di Bapepam-LK 4
- 5. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum 1 Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 2 Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; 3 Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 5
- 6. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadapa seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan. 6
- 7. Pasar Modal Tugas OJK OJK Sebagai mikroprudensial melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor: Pasal 6 UU No 21 Th 2011 Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Perbankan 7
- 8. 8
- 9. 9
- 10. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Wewenang Pengaturan • menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK; • menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; • menetapkan peraturan mengenai pengawasan; • menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis Wewenang Pengawasan • melakukan pengawasan dan perlindungan Konsumen sektor Perbankan, Pasar Modal & IKNB memberikan dan/atau mencabut izin usaha; pengesahan; • persetujuan atau penetapan pembubaran. • memberikan perintah tertulis kpd LJK & menunjuk Pengelola Statuter. • menetapkan sanksi administratif 10
- 11. PREVENTIF PERLINDNGAN KONSUMEN INFORMASI DAN EDUKASI PELAYANAN PENGADUAN LEVEL MARKET PLAYING FIELD MARKET CONFIDENCE KESATUAN KEUANGAN & STABILITAS SISTEM KEUANGAN REDRESS/ REPRESIF FASILITASI PENYELESAIAN PENGADUAN TINDAKAN PENGHENTIAN KEGIATAN ATAU TINDAKAN LAIN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ATAU PEMBELAAN HUKUM MENDORONG PERCAYA DIRI PASAR MARKET INTELLIGENCE PENGATURAN YANG BERSIFAT MARKET CONDUCT Edukasi dan Perlindungan Konsumen 11
- 12. Undang-undang ini terdiri dari 14 (empat belas) bab dan 70 pasal, dengan rincian: Bab I : Ketentuan umum, terdiri dari 1 (satu) pasal; Bab II : Pembentukan, status, dan tempat kedudukan, terdiri dari 2 (dua) pasal; Bab III : Tujuan, fungsi, tugas dan wewenang, terdiri dari 6 (enam) pasal; Bab IV : Dewan Komisioner, terdiri dari 16 (enam belas) pasal; Bab V : Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari 2 (dua) pasal; Bab VI : Perlindungan konsumen dan masyarakat, terdiri dari 4 (empat) pasal; Sistematika 12
- 13. Bab VII : Kode etik dan kerahasiaan informasi, terdiri dari 2 (dua) pasal; Bab VIII : Rencana kerja dan anggaran, terdiri dari 4 (empat) pasal; Bab IX : Pelaporan dan akuntabilitas, terdiri dari 1 (satu) pasal; Bab X : Hubungan kelembagaan, terdiri dari 10 (sepuluh) pasal; Bab XI : Penyidikan, terdiri dari 3 (tiga) pasal Bab XII : Ketentuan Pidana, terdiri dari 3 (tiga) pasal; Bab XIII : Ketentuan peralihan, terdiri dari 14 (empat belas) pasal; Bab XIV : Ketentuan penutup, terdiri dari 3 (tiga) pasal; 13
- 14. 14
- 15. SOAL 1. Lembaga independen yang dibentuk menurut Undang – Undang No. 21 tahun 2011 adalah . . . a. Otoritas jasa keuangan b. Badan pengawas keuangan c. Badan pemeriksa keuangan d. Lembaga jasa keuangan e. Badan peransuransian 2. Salah satu tujan dibentuknya OJK adalah . . . a. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat b. Memberikan kredit c. Memberikan surat pengakuan utang d. Menyediakan tempat penitipan untuk barang dan surat berharga e. Menghimpun dana dari masyarakat 3. Pengawasan perbankan yang selama ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia setelah adanya UU No 21 tahun 2011 diambil alih oleh . . . a. Badan pengawas keuangan b. Badan pemeriksa keuangan c. Otoritas jasa keuangan d. Lembaga jasa keuangan e. Badan peransuransian A A C
- 16. 4. Dibawah ini merupakan pengaturan dan pengawasan OJK mengenai kesehatan bank, kecuali . . a. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank b. Sistem informasi debitur c. Penngujian kredit d. Standar akuntabsi bank e. Kegiatan usaha bank 5. pengujainn kredit merupakan wewenang pengawasan dan pengaturan yang dilakukan OJK mengenai . . . a. Kelembagaan bank b. Kesehatan bank c. Aspek kehati-hatian bank d. Pemeriksaan bank e. Manajemen resiko 6. yang bukan termasuk wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah . . . a. Melakukan penunjukan penglola statute b. Menetapkan penggunaan statute c. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan d. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif e. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK E D E
- 17. 7. salah satu tujuan dibentknya OJK adalah mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan . . . a . Teratur b. Adil c. Akuntabel d. Stabil e. Transparan 8. Sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa termasuk . . . a. Kegiatan keuangan b. Kegiatan laporan c. Kegiatan kredit d. Kegiatan usaha bank e. kegiatan pasar 9. terselenggaranya secara teratur, adil , transparan dan akuntabel termasuk . . . a. Fungsi OJK b. Wewenang OJK c. Tujuan dibentuknya OJK d. Perlindungan OJK e. Tatanan OJK D D C
- 18. 10. OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawas terhadap beberapa sektor kecuali . . . a. Pasar modal b. Peransuransian c. Pasar barang d. Dana pensiun e. Lembaga pembiayaan 11. Manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal bank termasuk pengaturan dan pengawasan mengenai . . . a. Aspek nasabah b. Aspek kehati-hatian c. Aspek pengawasan d. Aspek kesehatan bank 12. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat termasuk . . . a. Tujuan OJK b. Fungsi OJK c. Wewenang OJK d. Hak OJK e. Standar OJK C B A
- 19. 17. pak somad ingin mendirikan bank di daerah jawa timur dan meminta izin dahulu ke OJK ini sesuai dengan . . . a. fungsi OJK b. tugas otoritas jasa keuangan c. Wewenang OJK d. Tujuan OJK e. aspek OJK 16. Keseluruhan sektor jasa keuangan terlihat baik dan tidak ada yang dirugikan ini termasuk tujuan OJK yaitu. . . a. Terselenggara secara teratur b. Adil c. transparan d. Stabil e. akuntabel 18. sistem informasi debit termasuk wewenang OJK di bidang . . . a. kelembagaan b. Kegiatan usaha c. kegiatan usaha d. Pemeriksaan bang e. kesehatan bank B D E
- 20. 14. Sistem informasi debitur termasuk pengaturan dan pengawasan mengenai . . . a. Kesehatan bank b. pengujian debitur c. Tugas pengawasan d. Penunjukan pengelolaan statue e. Aspek kehati-hatian bank 15. OJK mengambil alih pengawasan perbankan yang selama ini dilaksanakan oleh . . . a. BI b. BNI c. BRI d. BCA e. BPK 13. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK termasuk . . . a. Wewenang mengenai kesehatan bank b. Pengujian kredit c. Wewenang melaksanakan tugas pengaturan d. Standar akuntansi bank e. Wewenang mengenai kelembagaan bank C A A
- 21. 20. salah satu tujuan di bentuknya OJK adalah . . . a. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi b. dibukanya bank – bank baru c. mengelola bank baru d. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat e. mengurus sumber daya manusia 19. fungsi tugas dan wewenang OJK sesuai dengan undang – undang nomor... a. 22 tahun 2010 b. 22 tahun 2011 c. 21 tahun 2011 d. 21 tahun 2011 e. 23 tahun 2011 21. meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat termasuk . . . . a. pengertian OJK b. Fungsi OJK c. tugas OJK d. Perlindungan konsumen e. wewenang OJK D D D
- 22. 23. salah satu tugas OJK sebagai pengaturan dan pengawasaan mengenai kesehatan adalah . . . a. pasar modal b. Pengujian kredit c. standar akuntasi bank d. Pemeriksaan bank e. sistem informasi debitur 22. salah satu wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengawasan adalah kecuali .. a. melakukan penunjukan pengelola statute b. menetapkan penggunaan pengelola statute c. menetapkan kebijakan operasional pengawasaan terhadap kegiatan jasa keuangan d. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasaan terhadap kegiatan jasa keuangan e. memberikan infoormasi dan edukasi kepada masyarakat 24. siapakah nama ketua dewan otoritas jasa keuangan . . . a. Hada al-mughairi b. Hadad alwi c. Muliaman hadad d. Hamzah e. Mahmud badarudin E A C
- 23. 26. Dibawah ini yang termasuk tujuan dibentuknya OJK adalah . . . a. Agar keseluruhan sektor jasa keuangan terselennggara secara teratur. b. Mengawasi sektor jasa keuangan c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter d. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran e. Mengatur dan mengawasi bank 25. salah satu wewenang otoritas jasa keuangan adalah pemeriksaan bank yaitu . . . a. menetapkan sanksi administratif b. menetapkan peraturan dan keputusan OJK c. menetapkan kebijakan operasional d. pengujian kredit e. melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan 27. Perserujuan melakukan kegiatan usaha merupakan wewenang OJK dalam melaksanakan . . . a. Pengawasan kelembagaan bank b. Pengaturan kesehatan bank c. Wewenang dalam tugas pengawasan OJK d. Kebijakan nilai tukar e. Pengelolaan cadangan devisa B A C
- 24. 28. Tugas OJK adalah mengawasi pelaksaanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh . . . a. Bank b. DPR c. BPK d. Koperasi e. Kepala eksekutif 29. Tindakan pencegahan yang dilakukan OJK kepada masyarakat salah satunya adalah untuk memberikan informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan layanan dan . . . a. Distribusinya b. Produknya c. Potensinya d. Konsumsinya e. Pennggunannya 30. Salah satu wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan adalah menetapkan kebijakan mengenai . . . a. Pelaksanaan tugas OJK b. Peraturan OJK c. Keputusan OJK d. Pelaksanaan tugas Bank e. Keputusan Bank E B A
- 25. 1. Jelaskan pengertian OJK . . . jawab : OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terdapat di undang – undang nomor 21 tahun 2011. 2. Sebutkan tugas OJK . . . jawab : tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan , pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. 3. Sebutkan 3 wewenang pengaturan dan pengawasan OJK mengenai kesehatan bank . . . jawab : sistem informasi debitur, pengujian kredit dan standar akuntansi bank. 4. Sebutkan 2 wewenang OJK untuk melanaksanakan tugas pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank . . . jawab : manajemen resiko dan tata kelakuan bank 5. Sebutkan salah satu wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank . . . jawab : kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas dibidang jasa ESSAY
- 26. 6. sebutkan salah satu tujuan dibentuknya OJK . . . Jawab : mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 7. apa fungsi OJK . . . Jawab : menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. 8. sebutkan salah satu wewenang OJK sebagai pengatur dan pengawasan mengenai lembaga bank . . . Jawab : perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. 9. bagaimana cara OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat . . . Jawab : salah satu caranya uyaitu dnegan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarkat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. 10. apa alasan dibentuknya OJK . . . Jawab : karna Bank Indonesia belum maksimal melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan perbankan
- 27. 11. UU No. 21 tahun 2011 membahas tentang . . . Jawab : Otoritas jasa keuangan sperti sifat, tugas dan wewenagnya. 12. Sebutkan tugas pengawasan dan pengaturan disektor perbankan OJK . . . Jawab :- pengaturan dan pengawasan tentang kelembagaan bank - pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank - pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati h- hatian bank - pemeriksaan bank. 13. Sebutkan 2 wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan . . . Jawab : - melakukan penunjukan pengelolaan statute - menetapkan penggunaan pengelolaan statute 14. Apa alasan OJK melakukan pencegahan kerugian konsumen dengan cara meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya . . . Jawab : karna kegiatan yang dilakukan lembaga jasa keuangan berpotensi merugikan masyarakat. 15. Sebutkan 3 pengaturan dan pengawasan OJK mengenai aspek kehati – hatian Bank . . . Jawab :- manajemen resiko - tata kelolaan bank - prinsip mengenal nasabah.