Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk pada tahun 2011 melalui undang-undang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan bank dan non bank. OJK bertugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. OJK dipimpin oleh dewan komisioner dan memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan di sektor jasa keu
Menurut ilmu ekonomi, investasi adalah pengeluaran penanaman modal maupun perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi demi menambah kemampuan produksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian.
sumber : https://www.dbs.com/id/treasures-id/investments/default.page
Perbankan syariah adalah institusi keuangan yang bergerak dan beroperasi dengan mengacu pada hukum-hukum syariat. produk perbankan syariah tentunya mencerminkan semangat anti riba di masyarakat
Presentasi ini adalah hasil karya siswa-siswa SMAN 74 Jakarta pada mata pelajaran ekonomi sebagai hasil dari unjuk kerja setiap siswa dalam membahas materi ekonomi sesuai dengan kurikulum 2013
Menurut ilmu ekonomi, investasi adalah pengeluaran penanaman modal maupun perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi demi menambah kemampuan produksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian.
sumber : https://www.dbs.com/id/treasures-id/investments/default.page
Perbankan syariah adalah institusi keuangan yang bergerak dan beroperasi dengan mengacu pada hukum-hukum syariat. produk perbankan syariah tentunya mencerminkan semangat anti riba di masyarakat
Presentasi ini adalah hasil karya siswa-siswa SMAN 74 Jakarta pada mata pelajaran ekonomi sebagai hasil dari unjuk kerja setiap siswa dalam membahas materi ekonomi sesuai dengan kurikulum 2013
Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 21 tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan.
Dana desa adalah sebuah program, pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengalokasikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
2. Terbentuknya OJK
• Dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-undang RI Nomor
21 Tahun 2011.
• Tujuan: mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan dari
lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Sebelum
tahun 2011, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga
keuangan merupakan wewenang Bank Indonesia (BI).
• OJK adalah lembaga yang independen. Di dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga ini bebas
dari campur tangan pihak lain termasuk campur tangan
presiden, menteri dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.
• Lembaga ini mempunyai kantor pusat di Jakarta. Lembaga ini
juga mempunyai kantor perwakilan di propinsi-propinsi di
seluruh Indonesia dan di luar negeri.
3. Dasar Hukum
• Dasar-dasar hukum tentang OJK dan juga dasar-dasar
hukum terkait dengan OJK antara lain adalah sebagai
berikut:
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
• Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
• Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia
4. Lembaga dalam Pengawasan OJK
Lembaga jasa keuangan di sektor perbankan.
• Lembaga itu meliputi bank umum, bank umum syariah, BPR, dan
BPR syariah.
Lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal.
• Lembaga-lembaga ini meliputi perusahaan publik, perusahaan efek,
wali amanat, pemeringkat efek, bank kustodian dan biro
administrasi efek.
Lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
• lembaga pembiayaan yang dimaksud dalam golongan ini adalah
perusahaan pembiayaan seperti sewa guna usaha, anjak piutang,
pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, perusahaan modal
ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
5. Lembaga
Keuangan
Bank Non
Bank
Pasar
Modal
Bank Umum
Bank Umum
Syariah
Bank Perkreditan
Rakyat
Bank Perkreditan
Rakyat Syariah
Asuransi
Dana
Pensiun
Lembaga
Pembiayaan
Lembaga Jasa
Keuangan
Lain
Bank Indonesia
Lembaga
Penjamin
Simpanan
Perusahaan
Pembiayaan
Lembaga
Modal
Ventura
Lembaga
Pembiayaan
Infrastruktur
Lembaga
Penjaminan Kredit
Lembaga Penjaminan
Infrastruktur
Lembaga
Pembiayaan Ekspor
Indonesia
Lembaga
Pembiayaan Skunder
Perumahan
Pegadaian
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Lembaga Keuangan
Mikro
6. Aspek Pengawasan OJK
Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank:
• Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja,
kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank,
serta pencabutan izin usaha bank; dan
• Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan
aktivitas di bidang jasa.
Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Hal ini meliputi:
• Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas
maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
• Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
• Sistem informasi debitur;
• Pengujian kredit (credit testing); dan
• Standar akuntansi bank.
Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank:
• Manajemen risiko;
• Tata kelola bank;
• Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
• Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
7. Kewenangan OJK
1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang OJK;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa
keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah
tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola
statuter pada lembaga jasa keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta
mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan
kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan.
8. Pimpinan OJK
OJK dipimpin oleh dewan komisioner. Dewan komisioner ini
bersifat kolektif dan kolegial
Struktur dewan komisioner OJK terdiri atas:
1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota;
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen;
8. Anggota Ex-officio dari BI yang merupakan anggota Dewan Gubernur
Bank Indonesia; dan
9. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat
setingkat eselon I di Kementerian Keuangan.
9. • Anggota dewan komisioner tersebut dipilih oleh DPR
berdasarkan calon yang diajukan oleh presiden. Namun
pengangkatan dan penetapan ketua, wakil ketua dan anggota
dewan komisioner dilakukan melalui keputusan presiden.
• Organisasi OJK, terdiri dari divisi kesekretariatan, dewan audit
dan komite etik. Di luar divisi tersebut, OJK mempunyai divisi
pengawasan perbankan, divisi pengawasan pasar modal dan
divisi pengawasan lembaga keuangan non bank.
Pimpinan OJK
10. Kode Etik OJK
Kode etik bertujuan untuk
• menjaga citra, martabat, integritas, dan independensi anggota dewan
komisioner, pejabat dan pegawai OJK dalam menjalankan tugas sesuai
dengan nilai strategis organisasi OJK.
• memberikan kejelasan pedoman perilaku anggota dewan komisioner,
pejabat, dan pegawai OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
• mencegah pelanggaran kode etik OJK dan melindungi anggota dewan
komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dari risiko hukum dan/atau risiko
reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari
norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap
penyelenggaraan lembaga negara yang baik.
• memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian
dugaan pelanggaran kode etik OJK oleh anggota dewan komisioner,
pejabat dan pegawai OJK. Kode etik OJK dilaksanakan tanpa toleransi dan
pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang
melanggarnya.
11. Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, OJK mempunyai
sebuah komite etik. Nilai dasar kode etik OJK tersebut
dicerminkan dalam perilaku pegawai yang sesuai dengan nilai
strategis organisasi OJK. Nilai dasar kode etik OJK yang diawasi
tersebut terdiri atas:
(1) Integritas;
(2) Profesionalisme;
(3) Transparansi;
(4) Akuntabilitas;
(5) Sinergi; dan
(6) Kesetaraan.
Kode Etik OJK
12. Kewajiban dan Larangan Karyawan OJK
kewajiban mereka antara lain adalah:
• Mematuhi aturan hukum, peraturan perundang-
perundangan, dan tata laksana tugas;
• Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang
terkait dengan pelaksanaan tugas OJK, baik
selama dan setelah tidak bekerja di OJK yang
diatur dalam ketentuan mengenai penggunaan
dan pengungkapan informasi rahasia.
13. Kewajiban dan Larangan Karyawan OJK
Larangan:
• Menjadi anggota, pengurus partai politik, dan / atau
melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik.
• Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma
kesopanan dan kesusilaan.
• Meminta/menerima, memberi persetujuan untuk
meminta/menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga
untuk meminta/menerima segala pemberian dalam bentuk
apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari
pihak ketiga secara langsung maupun tidak langsung.
• Memanfatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas OJK untuk tujuan dan alasan apapun atau untuk
kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berhak.
14. • Dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dilarang untuk menjanjikan sesuatu
kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun atau mengungkapkan informasi yang
masih bersifat rahasia berkenaan dengan pelaksanaan tugas OJK yang masih dalam
proses penyelesaian ataupun belum ditetapkan keputusan final atas
penyelesaiannya.
• Dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dilarang untuk membantu penyiapan
dokumen atau laporan atau bantuan dalam bentuk apapun termasuk bantuan
jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak ketiga berkaitan
dengan pelaksanaan tugas OJK dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
pribadi, keluarga atau menguntungkan pihak tertentu.
• Dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK juga dilarang mempunyai efek yang
bersifat ekuitas dari emiten dan/atau perusahaan publik; perusahaan yang berada
di bawah pengawasan OJK; dan/atau perusahaan yang memiliki hubungan
keuangan yang signifikan dengan OJK. Jika anggota dewan komisioner, pejabat, dan
pegawai OJK mendapatkan efek tersebut karena warisan, hibah atau putusan
pengadilan maka mereka wajib segera melaporkan kepemilikan efek tersebut
kepada dewan komisioner. Demikian juga jika kepemilikan efek tersebut dialihkan
maka mereka juga wajib melaporkan hasil pengalihan tersebut kepada dewan
komisioner.
Kewajiban dan Larangan Karyawan OJK
15. Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat
Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK
berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian
konsumen dan masyarakat dari kecurangan lembaga
keuangan atau oknum.
Tindakan pencegahan tersebut dapat meliputi beberapa hal
pokok sebagai berikut:
• Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas
karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
• Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan
kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi
merugikan masyarakat; dan
• Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
16. Sumber Dana
• Sumber dana lembaga negara ini adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
• OJK juga mendapatkan dana dari lembaga-
lembaga yang melakukan kegiatan di sektor
jasa keuangan.
17. Laporan Keuangan
• OJK menyusun laporan yang terdiri atas laporan keuangan
semesteran dan tahunan.
• Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang
ditunjuk oleh BPK. Setelah laporan tahunan selesai dibuat,
maka OJK wajib mengumumkan laporan tahunan OJK
kepada publik melalui media cetak dan media elektronik.
• Selain itu, OJK juga menyusun laporan kegiatan yang terdiri
atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.
Kadang-kadang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga
memerlukan penjelasan tentang suatu kejadian yang terjadi
pada lembaga keuangan.
19. Pesan Penulis
Terima kasih, anda telah memilih slide ini sebagai bahan
pembelajaran anda. Jika anda mengunduh file ini maka:
1. Silahkan anda mentransfer royalti sebesar Rp. 10.000,-
dengan menghubungi penulis di alamat
ariraharjoo@gmail.com (dobel huruf “o” ya);
2. Jika anda dalam kesulitan keuangan, silahkan infaqkan
se”rela” anda ke masjid terdekat;
3. Jika anda fakir / miskin, file ini free untuk anda. Semoga
materi ini dapat membantu anda untuk menjadi orang
dengan tangan di atas.