Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi perpajakan di Indonesia. Terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda pidana, pidana penjara, dan pidana kurungan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak mendaftar, tidak melaporkan usaha, tidak atau terlambat memb

1. SANKSI PAJAK
Oleh :
1. Novitasari 213-14-000
2. Anna Rahmawati 213-14-057
3. Anna Intan Wahida 213-14-080
1

2. PENGERTIAN
• Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan
kata lain sanksi perpajakan merupakan alat
pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak
melanggar norma perpajakan.
2(Mardiasmo, 2013, hlm.62)

3. Dalam undang-undang perpajakan
terdapat 2 macam sanksi
1. Sanksi administrasi : merupakan pembayaran
kerugian kepada negara, khususnnya yang
berupa bunga dan kenaikan
2. Sanksi pidana : merupakan siksaan atau
penderitaan, merupakan suatu alat terakhir
atau benteng hukum yang digunakan fiskus
agar norman perpajakan dipatuhi
(Mardiasmo, 2013, hlm.63) 3

4. Sanksi administrasi
• Menurut ketentuan undang-undang
perpajakan ada 3 macam, yaitu:
1) Denda : Jenis sanksi yang paling banyak
ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait
besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar
jumlah tertentu. Persentase dari jumlah
tertentu, atau suatu angka perkalian dari
jumlah tertentu
(Mardiasmo, 2013, hlm.63) 4

5. 2) Bunga : Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan
atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak
menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung
berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah,
mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban
sampai dengan saat diterima dibayarkan
3) Kenaikan : sanksi administrasi berupa kenaikan adalah
sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini
karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak
yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda.
Sanksi berupa kenaikan pada dasarnnya dihitung
dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak
yang kurang tidak dibayar
5

6. Sanksi pidana
• Ketentuan undang-undang perpajakan ada 3
macam sanksi pidana, yaitu :
1. Denda Pidana : Sanksi berupa denda pidana
dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancam
juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga
(Mardiasmo, 2013, hlm.63) 6

7. 2. Pidana Kurungan : Pidana kurungan hanya diancamkan
kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat
ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena
pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma
itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan denga
denda pidana, maka masalahnnya hanya ketentuan
mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana
kurungan selama-lamannya sekian
3. Pidana Penjara : Merupan hukuman perampasan
kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap
kejahatan. Ancama pidana penjara tidak ada yang
ditunjukkan kepada pihak ketiga adannya kepada pejabat
dan kepada wajib pajak
(Mardiasmo, 2013, hlm.64) 7

8. SANKSI TIDAK MENDAFTAR/TIDAK
MELAPORKAN USAHA
Bagi orang pribadi dan badan yang telah memenuhi syarat sebagai WP
wajib mendaftarkan diri sebagai WP, dan bagi yang melakukan
kegiatan usaha juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
menjadi PKP. Jika tidak mendaftar/tidak melaporkan usaha
padahal sudah memenuhi syarat, atau ada yang menyalahgunakan
NPWP milik WP lain, maka ada sanksi perpajakan sebagaimana
diatur dalam Pasal 39 UU KUP yaitu :
(1) Setiap orang yang dengan sengaja :
a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak;
b. Menyalahgunakan atau munakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d. Dst…(sampai dengan huruf i)
8(Liberti Pandiangan, 2014, hlm. 120)

9. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara akan dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6
tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling
banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.
(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana
apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di
bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun,
terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara
yang dijatuhkan.
9(Liberti Pandiangan, 2014, hlm. 120-121)

10. SANKSI TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN
ATAU PEMUNGUTAN PAJAK
Pemotongan atau pemungutan pajak
merupakan salah satu kewajiban WP atau PKP
dalam sistem perpajakan Indonesia yaitu
withholding system, sehingga jika tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan
dikenakannya sanksi perpajakan. Sanksi
tersebut berupa sanksi administrasi, yaitu
bunga atas keterlambatan melakukan
pembayaran atas pemotongan/pemungutan
pajak.
10
(Liberti Pandiangan, 2014, hlm. 178)

11. Sebagai contoh :
PT AHA NAMASA, sebuah usaha rumah makan tradisional
Indonesia, melakukan renovasi ruang makan yang dilakukan
oleh PT Interior Indah dengan nilai kontrak Rp150.000.000.
Pelaksanaan pekerjaan renovasi telah selesai dan
dibayarkan jasa renovasi tersebut pada tanggal 24 Maret
2012, namun PT AHA NAMASA tidak melakukan
pemotongan PPh pasal 23 atas jasa perbaikan/renovasi
tersebut. Kemudian setelah menerima himbauan
pembayaran atas kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dari
KPP tempatnya terdaftar, pada tanggal 15 November 2012
dilakukan pembayaran PPh Pasal 23 pada waktu yang
seharusnya (tgl 24 Maret 2012) yang mengakibatkan
terlambat melakukan pembayaran tanggal 15 Nov 2012
(terlambat 8 bulan), maka dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar = 8 x 2% x Rp 9.000.000 = Rp
1.440.000
11(Liberti Pandiangan, 2014, hlm. 178)

12. SANKSI TIDAK ATAU TERLAMBAT MELAKUKAN
PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK
Dalam hal orang yang dengan sengaja tidak
menyetorkan pajak yang telah dipotong atu
dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara, maka sesuai Pasal 39
ayat 1 UU KUP akan dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6
tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah
pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan
paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang
tidak/kurang dibayar.
12(Liberti Pandiangan, 2014, hlm. 187)

13. SANKSI TIDAK/TERLAMBAT MELAPORKAN
PAJAK
WP atau PKP yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT akan
dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi
pidana.
1. Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi yang dikenakan karena tidak atau terlambat
menyampaikan SPT adalah berupa denda yaitu
- Untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 500.000
- Untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000
- Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan denda sebesar
Rp 100.000
- Untuk SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp
1.000.000
13(Liberti Pandiangan, 2014, hlm. 196)

14. Pengenaan sanksi administrasi ini hanya sekali
saja untuk setiap SPT Masa ataupun SPT
Tahunan.
Contoh : PT Gabe Jala Horas, sebuah
perusahaan pakaian remaja, belum
menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak
Maret 2013 pada waktunya dan baru
disampaikan 19 Juli 2013, sehingga PT ini
dikenakan denda sebesar Rp 500.000.
14(Liberti Pandiangan, 2014, hlm. 196)

15. 2. Sanksi Pidana
- Pasal 38, Setiap orang yang karena kealpaannya:
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut
merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali
- Pasal 39 ayat 1 huruf c & d
(1) Setiap orang dengan sengaja :
c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak
benar atau tidak lengkap;
15(Liberti Pandiangan, 2014, hlm. 197)

16. REFERENSI
Pandiangan, Liberti, 2014, Administrasi
Perpajakan: Pedoman Praktis bagi Wajib Pajak
di Indonesia, Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mardiasmo, 2013, Perpajakan Edisi Revisi,
Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
16