1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui penerapan sistem manajemen K3 (SMK3) di tempat kerja. 2. SMK3 bertujuan untuk melindungi tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas dengan mengurangi risiko kecelakaan kerja sesuai dengan standar K3 internasional. 3. Penerapan SMK3 diw

1. 1
KESELAMATAN
KESEHATAN KERJA
[K3] MIGAS

2. 2
SMK3-P2K3
13

3. SISTIM MANAJEMEN K3
3
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
Evaluasi dan Konsepsi Kebijakan SMK3

4. PRINSIP DASAR
4
 Tenaga kerja berhak untuk mendapatkan jaminan
keselamatan dalam melakukan pekerjaan
- UU Bo.1/1970 jo. Ps. 27 ayat (2) UUD 1945
 Tujuan K3 untuk melindungi tenaga
kerja dan mengamankan asset perusahaan dari
resiko kecelakaan
• Kecelakaan kerja menurunkan produktivitas

5. 5
● Tenaga kerja bukan komoditas (deklarasi Philadelphia 1944)
● 2 hal penting terkait issue perburuhan dalam
● perjanjian WTO 1996 di Singapore :
- ILO sebagai badan yang menetapkan Standar Perburuhan
- Standar Perburuhan tidak akan digunakan untuk keperluan
proteksi perdagangan bebas
• Standar K3 (termasuk SMK3) merupakan
bagian dari standar perburuhan

6. Standard ILO
6
 Berbagai tingkatan Standar ILO :
- Konvensi;
- Rekomendasi;
- Resolusi;
- Deklarasi;
- Konklusi ( kesimpulan sidang);
- Set of Guide lines

7. DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K3
7
Bagian dari sistem manajamen secara
keseluruhan yang dibutuhkan bagi :
1. pengembangan, penerapan, pencapaian,
2. pengkajian dan pemeliharaan kebijakan
K3
3. dalam rangka pengendalian resiko yang
4. berkaitan dengan kegiatan kerja
5. guna terciptanya tempat kerja yang aman,
6. efisien dan produktif

8. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
8
 K3 masih belum mendapatkan perhatian yang
memadai semua pihak
 Kecalakaan kerja yang terjadi masih tinggi
 Relatif rendahnya komitment pimpinan
perusahaan dalam hal K3
 Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan
kesadaran atas K3
 Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja
yang diterapkan oleh ILO
 Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga
kerja untuk mendapatkan perlindungan

9. 1. K3 masih belum mendapatkan perhatian yang
memadai semua pihak:
9
 Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program
 Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi issue
nasional baik secara politis maupun sosial
 Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi,
dan tidak pernah diliaht dari pendekatan moral
 Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi
dalam perusahaan, belum dirtempatkan sebagai mitra usaha
 Alokasi anggaran perusahaan untuk maslah K3 relatif kecil

10. 2. Masih rendahnya komitment pimpinan
perusahaan terhadap K3 :
10
 Dari jumlah perusahaan 160.041 menurut data
UU No.7/1981, 13.381 merupakan perusahaan
dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang ( wajib
mempunyai P2K3 sesuai pasal 10 UUKK
No.1/1970)
 Jumlah P2K3 yang ada kurang dari 13.000
 Dari P2K3 yang ada 10-12 % yang berfungsi
 Menunjukan komitment pimpinan perusahaan
terhadap K3 masih rendah
 Perusahaan yang mempunyai dokter perusahaan
(pasal 8 UUKK No.1/1970) tercatat 1.155 orang
 Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tidak
jalan

11. TUJUAN PENERAPAN SMK3
11
 Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagaoi manusia (pasal 27 ayat 2 UUD
1945)
 Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan dalam
melindungi tenaga kerja
 Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk
menghadapi kompetisi perdagangan global
 Proteksi terhadap industri dalam negeri
 Meningkatkan daya saing dalam perdagangan
internasional
 Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk
ekspor nasional

12. DASAR HUKUM
12
1. UUD 1945 pasal 27 ayat (2)
2. UU No.14 tahun 1969 pasal 3,9 dan 10
3. UU No.1 tahun 1970 pasal 4
4. Per.Menaker No. PER.05/MEN/1996
5. Kep.Menaker No.KEP-19/MEN/1996

13. PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERAPAN SMK3
13
Peninjauan ulang &
Peningkatan oleh
manajemen
Pengukuran dan
evaluasi
Penerapan SMK3
Perencanaan
SMK3
Komitmen dan
Kebijakan
Peningkatan
berkelanjutan

14. KRITERIA PERUSAHAAN
14
 Perusahaan dengan :
- tk 100 atau lebih dan atau
- potensi bahaya peledakan, kebakaran,
pencemaran dan penyakit akibat kerja
Pasal 3 Per.Menaker No.05/1996

15. AUDIT SMK3
Per.Menaker No. 05/MEN/1996
15
PENGERTIAN AUDIT
• adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen,
untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang
berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan
dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai
kebijakan dan tujuan perusahaan

16. AUDIT SMK3
Per.Menaker No. 05/MEN/1996
pasal 5
16
DIFINISI AUDIT SMK3
• alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan
dan penerpan SMK3 di tempat kerja
• pemeriksaan secara sistimatik
• dilakukan secara independen
• dilakukan oleh Badan Audit independen
• minimal 1 kali/3 tahun

17. MEKANISME AUDIT SMK3
17
DIREKTUR
RTA
BADAN AUDIT
UNIT PENGAWASAN K3
PERUSAHAAN
1
2
3
4
4
5
5
• Sertifikat SMK3
• Tindakan

18. SERTIFIKASI
18
• Sertifikasi SMK3 adalah bukti pengakuan tingkat
pemenuhan penerapan peraturan perundangan SMK3
• Proses sertifikasi SMK3 suatu perusahaan dilakukan
oleh Badan Audit Independen melalui proses audit
SMK3

19. MEKANISME SERTIFIKASI
19
• Inventarisasi daftar perusahaan oleh Depnaker
• Depnaker mengkofirmasikan perusahaan yang diaudit ke
Badan Audit
• Penentuan jadwal audit oleh Badan Audit
• Konfirmasi pelaksanaan audit ke Depnaker dan perusahaan
• Pelaksanaan audit kesesuaian oleh Badan Audit
• Evaluasi dan analisa hasil audit oleh Badan Audit
• Konfirmasi hasil audit ke Depnaker dan perusahaan oleh
Badan Audit
• Pemberian sertifikat oleh Depnaker

20. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
20
• Tidak ada persamaan persepsi terhadap kebijakan SMK3
sebagai kebijakan nasional anatara instansi
teknis/departemen maupun perusahaan
• Kurangnya sosialisasi
• Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan
• Masih dianggap sebagai biaya yang tidak bermanfaat untuk
kepentingan perusahaan
• Kurangnya kontrol sosial
• Terbatasnya jumlah pegawai pengawas
• Adanya berbagai model SMK3 yang diterapkan oleh
perusahaan di Indonesia

21. KONSEPSI PENGAWASAN K3 KEDEPAN
21
PERUSAHAAN
Perusahaan
Jasa K3
Badan Audit
SMK3
PEMERINTAH
Regulator
Pengawasan
Ketenagakerjaan
OPERATOR

22. KONSEPSI PENGAWASAN K3 KEDEPAN
22
PERUSAHAAN
Inspeksi
Teknis
AUDIT
SMK3
PENGAWASAN K3
Inspeksi
Norma
Konsultan
Ahli K3
Pegawai
Pengawas Auditor

23. KEBIJAKAN SMK3 KEDEPAN
23
PERUSAHAAN
SMK3
Voluntary
Program
AUDIT SMK3
Compulsory
Program
Jasa Konsultan SMK3
Per.Menaker No.04/1995
Badan Audit
Revisi Per.Menaker
No.05/1996
PENGAWASAN
NORMA K3

24. 24
P2K3
Wadah kerjasama antara unsur pimpinan
perusahaan dan tenaga kerja dalam
menangani masalah K3 di perusahaan

25. 25
LATAR BELAKANG
• Meningkatkan komitmen pimpinan
perusahaan
• Mempercepat birokrasi
• Mempercepat pengambilan keputusan
• Pengawasan tidak langsung

26. 26
DASAR HUKUM
1. Pasal 10, Undang-undang No. 1 tahun 1970
2. Per. Menaker No. 04/Men/1987
3. Per. Menaker No. 02/Men/1992
4. Per. Menaker No. 04/Men/1995

27. 27
MANFAAT
• Mengembangkan kerjasama bidang K3
• Meningkatkan kesadaran dan
partisipasi tenaga kerja terhadap K3
• Forum komunikasi dalam bidang K3
• Menciptakan tempat kerja yang nihil
kecelakaan dan penyakit akibat kerja

28. 28
TUGAS POKOK
Memberikan saran dan pertimbangan
di bidang K3 kepada
pengusaha/pengurus tempat kerja
(diminta maupun tidak)

29. 29
• Menghimpun dan mengolah data K3
• Membantu, menunjukan dan menjelaskan :
 Faktor bahaya
 Faktor yang mempengaruhi efisiensi dan prod’s
 APD
 Cara dan sikap kerja yang benar dan aman
FUNGSI

30. 30
FUNGSI
• Membantu pengusaha atau pengurus :
 Mengevaluasi cara kerja, proses danlingkungan kerja
 Tindakan koreksi dan alternatif
 Mengembangkan sistem pengendalian bahaya
 Mengevaluasi penyebab kec. dan PAK
 Mengembangkan penyuluhan dan penelitian
 Pemantauan gizi kerja dan makanan
 Memeriksa kelengkapan peralatan K3
 Pelayanan kesehatan tenaga kerja
 Mengembangkan lab. Dan interpretasi hasil pem.
 Menyelenggarakan administrasi K3
• Membantu menyusun kebijakan manajemen K3
dan pedoman kerja

31. 31
PERAN
• Sebagai sekretaris pada P2K3
di lini fungsional
• Memfollow up rekomendasi
atau saran dan perkembangan
yang telah disepakati kedua
belah pihak di lini struktural

32. 32
PROGRAM KERJA
• Safety meeting
• Inventarisasi permasalahan K3
• Indentifikasi dan inventarisasi sumber bahaya
• Penerapan norma K3
• Inspeksi secara rutin dan teratur
• Penyelidikan dan analisa kecelakaan
• Pendidikan dan latihan
• Prosedur dan tata cara evakuasi
• Catatan dan data K3
• Laporan pertanggungjawaban
• Penelitian

33. 33
OUT COME
• Rekomendasi K3
• Laporan