Dokumen ini membahas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan tata kelola yang baik. Dalamnya dijelaskan tujuan pembangunan yang mencakup peningkatan standar hidup, pengurangan ketimpangan, serta pelestarian sumber daya alam. Selain itu, dokumen juga menyoroti masalah-masalah yang dihadapi dalam pembangunan daerah dan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk mencapai hasil yang efektif.

2. File Presentasi ini bisa didownload di http://www.ziddu.com/download/4334854/2009_015_Denpasar_Pusbin.pdf.html www.dadangsolihin.com

3. www.dadangsolihin.com

4. Materi Apa Tujuan Pembangunan? Pembangunan Daerah Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan www.dadangsolihin.com

6. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang. www.dadangsolihin.com

7. How? Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). www.dadangsolihin.com

8. Pembangunan Daerah (1) Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengelola sumber daya ekonomi daerah. www.dadangsolihin.com

9. Pembangunan Daerah (2) Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. www.dadangsolihin.com

10. Pembangunan Daerah (3) Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat. www.dadangsolihin.com

11. Pembangunan Daerah (4) Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. www.dadangsolihin.com

12. Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

13. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. www.dadangsolihin.com Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja

14. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

15. Troika www.dadangsolihin.com

16. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

17. Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com

18. Permasalahan Pembangunan Daerah (1) Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). www.dadangsolihin.com

19. Permasalahan Pembangunan Daerah (2) Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. www.dadangsolihin.com

20. Permasalahan Pembangunan Daerah (3) Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. www.dadangsolihin.com

21. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. www.dadangsolihin.com

22. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. www.dadangsolihin.com

24. Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : Pemilihan tujuan dan kriteria Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com

25. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: Tujuan akhir yang dikehendaki. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. Masalah-masalah yang dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. www.dadangsolihin.com

26. Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com

28. Kegagalan Perencanaan (1) Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: www.dadangsolihin.com informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

29. Kegagalan Perencanaan (2) Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. www.dadangsolihin.com

30. Kegagalan Perencanaan (3) Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. www.dadangsolihin.com Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

31. Kegagalan Perencanaan (4) Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com

32. Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. www.dadangsolihin.com

33. Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com

35. Tahapan Perencanaan (1) www.dadangsolihin.com Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

36. Tahapan Perencanaan (2) www.dadangsolihin.com Sumber: UU25/2004 Pengendalian Pelaksanaan Rencana D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD . Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

37. Pengendalian Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. P emantauan/Monitoring Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Pengertian www.dadangsolihin.com Sumber: PP39/2006

38. Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post ) dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

39. Kegunaan Evaluasi Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan www.dadangsolihin.com

40. Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: Strategi Apakah yang dilakukan sudah benar? Operasi Apakah cara yang ditempuh sudah benar? Pembelajaran Apakah ada cara yang lebih baik? www.dadangsolihin.com

41. Monitoring dan Evaluasi Monitoring Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program Evaluasi Periodik dan berkala Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama www.dadangsolihin.com

42. Kriteria Evaluasi Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi www.dadangsolihin.com

43. Apa Output Sistem M&E? Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah. Informasi ttg hasil-hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi, apa yang tidak berjalan, & mengapa demikian; Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor. www.dadangsolihin.com

44. Apa implikasi jika tidak ada M&E? Berbahaya, karena: penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E. www.dadangsolihin.com

45. Kenapa M&E diperlukan? Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. Membantu pemerintah dalam: pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & kegiatan; Meningkatkan transparansi & akuntabilitas  apakah telah mencapai sasaran. www.dadangsolihin.com

47. Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran www.dadangsolihin.com

48. Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). www.dadangsolihin.com

49. Fungsi Indikator Kinerja Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan www.dadangsolihin.com

50. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan

51. Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

52. Indikator Kinerja INPUT Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan Contoh: Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan www.dadangsolihin.com

53. Indikator Kinerja OUTPUT Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi Jumlah permohonan yang diselesaikan Jumlah pelatihan / peserta pelatihan Jumlah jam latihan dalam sebulan Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah gedung /jembatan yg dibangun meter panjang jalanyang dibangun/rehab www.dadangsolihin.com

54. Indikator Kinerja OUTCOME Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran . Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. www.dadangsolihin.com

55. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif kenaikan prestasi kelulusan siswa peningkatan daya tahan bangunan Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung hal-hal yang negatif Penurunan Tingkat Kemacetan Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas www.dadangsolihin.com

56. Indikator Kinerja IMPACT Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat Peningkatan cadangan pangan Peningkatan PDRB sektor tertentu Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang Penurunan Tingkat kemiskinan Penurunan Tingkat Kematian www.dadangsolihin.com

57. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”) A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) R ELEVANT (information needs of the people who will use the data) T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadangsolihin.com

58. Sumber Pembuktian (Means of Verification) How should the information be collected, eg. sample survey What source is most appropriate? Who should do it? When and How often should the information be collected, analyzed & reported What formats are required to record the data being collected? www.dadangsolihin.com

59. Menentukan Indikator Outcome (1) Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting www.dadangsolihin.com Indikator outcome : Indikator output 1a Indikator output 2b, 2c Indikator output 3b Indikator output 4a OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c OUTCOME

60. Menentukan Indikator Outcome (2) Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output Indeks gabungan ( composite indexes ) diperoleh dengan membobot output www.dadangsolihin.com OUTPUT 2 Indikator : (Pt b ) OUTPUT 1 Indikator : (Pt a ) OUTPUT 3 Indikator : (Pt c ) OUTCOME Indikator : ( I = (∑P t / ∑P t-1 ) x 100)

61. Menentukan Indikator Outcome (3) Indikator outcome merupakan hasil Survei Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome www.dadangsolihin.com OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) OUTPUT 3 Indikator output OUTPUT 2 Indikator output OUTPUT 1 Indikator output

63. Penyusunan RPJPD dan RPJMD www.dadangsolihin.com

64. Sosialisasi , Konsultasi Publik, dan jaring asmar a Musrenbang Jangka Panjang Daerah Rumusan h asil kesepakatan & komitmen Rancangan Visi & Misi Saran, tanggapan, R ekomendasi stakeholders Tata Cara Penyusunan RPJPD www.dadangsolihin.com - Geomorfologi & lingkungan - Ekonomi & SDA Demografi Prasarana dan s arana dll. Prediksi Kondisi Umum Daerah Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang M erumuskan gambaran awal Visi Misi Arah Pembangunan Rancangan RPJP Penetapan Perda ttg RPJPD Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah - Visi Misi Arah P embangunan ▪ Arahan Umum ▪ Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan Rancangan Akhir RPJPD

65. Outline RPJPD Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Analisis Isu-isu Strategis; Visi dan Misi Daerah; Arah Kebijakan; Kaidah Pelaksanaan. Pasal 40 PP 8 / 2008 www.dadangsolihin.com

66. Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (1) www.dadangsolihin.com Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD 1.3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan RPJPD UU No 25/2004 UU No 32/2004 SE Mendagri No 050/2020/SJ 1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJP Nasional RPJP Provinsi RTRW Nasional RTRW Provinsi 1.5 Sistematika Penulisan

67. Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (2) www.dadangsolihin.com Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah Masa Kini 2.1.1 Pelayanan umum 2.1.2 Ketertiban dan keamanan 2.1.3 Ekonomi 2.1.4 Lingkungan hidup 2.1.5 Perumahan dan fasilitas umum 2.1.6 Kesehatan 2.1.7 Pariwisata dan budaya 2.1.8 Pendidikan 2.1.9 Perlindungan sosial

68. Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (3) www.dadangsolihin.com 2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah 2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.2.2 Demografi 2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.2.4 Sosial Budaya dan Politik 2.2.5 Prasarana dan Sarana 2.2.6 Pemerintahan 2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa Depan 2.3.1 Pelayanan umum 2.3.2 Ketertiban dan keamanan 2.3.3 Ekonomi 2.3.4 Lingkungan hidup 2.3.5 Perumahan dan fasilitas umum 2.3.6 Kesehatan 2.3.7 Pariwisata dan budaya 2.3.8 Pendidikan 2.3.9 Perlindungan sosial

69. Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (4) www.dadangsolihin.com Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi 3.2 Misi 3.3 Arah dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Panjang 3.3.1 Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Panjang 3.3.2 Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah Bab IV PENUTUP Lampiran

70. Langkah Penyusunan RPJMD www.dadangsolihin.com Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah Program SKPD Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Indikator SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

71. Outline RPJMD Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Analisis isu-isu strategis; Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Penetapan indikator kinerja daerah Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Pasal 40 PP 8 / 2008 www.dadangsolihin.com

72. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (1) www.dadangsolihin.com Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan

73. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (2) www.dadangsolihin.com Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan 2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah

74. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (3) www.dadangsolihin.com Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait 3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota(untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah Mengemukakan secara jelas visi, misi dan agenda (program) Kepala Daerah Terplih 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

75. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (4) www.dadangsolihin.com Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah. 5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah) 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

76. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (5) www.dadangsolihin.com Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif 6.1 Program Pembangunan 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

77. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (6) www.dadangsolihin.com Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

78. Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (7) www.dadangsolihin.com Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja) 5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

79. Checklist: RPJMD yang Berkualitas Adanya Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Profil Daerah dan Prediksi ke Depan Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Isu Strategis Daerah Rumusan Tujuan Rumusan Strategi Rumusan Kebijakan Rumusan Program Pembangunan Daerah Rumusan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Keterkaitan antar Elemen Dokumen RPJMD Kemudahan RPJMD dalam Mendukung Terlaksanannya Rencana www.dadangsolihin.com

80. Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com

81. Penyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com

82. Apa Itu Renstra SKPD (1) Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. K ualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. www.dadangsolihin.com

83. Apa Itu Renstra SKPD (2) Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; Bagaimana mencapainya; Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. www.dadangsolihin.com

84. Outline Renstra SKPD Pendahuluan; Gambaran pelayanan SKPD; Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pasal 40 PP 8 / 2008 www.dadangsolihin.com

85. Lebih Detail Lagi: Outline Renstra SKPD (1) www.dadangsolihin.com BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah 1.5 Sistematika Penulisan BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD 2.1 Struktur Organisasi 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain yang perlu)

86. Lebih Detail Lagi: Outline Renstra SKPD (2) www.dadangsolihin.com BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal) 3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)

87. Lebih Detail Lagi: Outline Renstra SKPD (3) www.dadangsolihin.com BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi SKPD 4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound) 4.4 Strategi 4.5 Kebijakan BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan BAB 6 PENUTUP

88. Penyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif Pasal 26 Pasal 25 ayat 2 dan 4 Pasal 27 ayat 3 Rancangan Renstra-SKPD oleh SKPD Masukan Rancangan Renstra SKPD

89. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD www.dadangsolihin.com Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah Program SKPD Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD Renstra SKPD

90. Step b y Step Penyusunan Renstra SKPD Tahap Persiapan Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD www.dadangsolihin.com

91. Penyusunan RKPD www.dadangsolihin.com

92. Apa Itu RKPD? RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan. RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah . www.dadangsolihin.com

93. Outline RKPD Pendahuluan; Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; Prioritas dan sasaran pembangunan; Rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Pasal 40 PP 8 / 2008 www.dadangsolihin.com

94. Lebih Detail Lagi: Outline RKPD (1) www.dadangsolihin.com Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Kondisi, Kinerja dan Permasalahan Pelayanan SKPD Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Rencana Kerja SKPD Bab 4 Prioritas Program SKPD

95. Lebih Detail Lagi: Outline RKPD (2) www.dadangsolihin.com Bab 5 Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD disusun menurut Permendagri No 13/2006 memuat informasi: Kode Fungsi Pemerintahan Daerah Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan Kode SKPD Kode Program Kode Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan Bab 6 Penutup

96. Langkah Penyusunan RKPD www.dadangsolihin.com Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah Program SKPD Prioritas Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota Sinkronisasi Program SKPD Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat Harmonisasi Dekon dan TP (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS Sinkronisasi Program KL/SKPD Harmonisasi Dekon dan TP Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD

97. Step b y Step Penyusunan RKPD Tahap Persiapan Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com

98. Penyusunan Renja SKPD www.dadangsolihin.com

99. Apa Itu Renja SKPD? Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. www.dadangsolihin.com

100. Outline Renja SKPD Pendahuluan; Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; Penutup. Pasal 40 PP 8 / 2008 www.dadangsolihin.com

101. Lebih Detail Lagi: Outline Renja SKPD (1) www.dadangsolihin.com Bab 1 PENDAHULUAN Bab 2 KONDISI, KINERJA, DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Pelayanan Umum Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pendidikan Pariwisata dan Budaya Perlindungan Sosial

102. Lebih Detail Lagi: Outline Renja SKPD (2) www.dadangsolihin.com Bab 3 TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Kerangka Regulasi Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah Daerah Bab 4 KERANGKA EKONOMI DAERAH (PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH) Bab 5 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

103. Lebih Detail Lagi: Outline Renja SKPD (3) www.dadangsolihin.com Bab 6 PROGRAM DAN KEGIATAN Program SKPD Program Lintas SKPD Program Lintas Kewilayahan yang disusun menurut PERMENDAGRI No 13/2006 memuat informasi: Kode Fungsi Pemerintahan Daerah Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan Kode SKPD Kode Program Kode Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan Bab 7 PENUTUP

104. Penyusunan Renja SKPD (1) www.dadangsolihin.com Memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas pembangunan Mengacu kepada rancanga awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Pasal 28 Pasal 27 ayat 5 Pasal 27 ayat 1 dan 3 Pasal 27 ayat 2 Rancangan Renja-SKPD oleh SKPD Masukan Rancangan Renja SKPD

105. Penyusunan Renja SKPD (2) RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya. www.dadangsolihin.com

106. Step b y Step Penyusunan Renja SKPD Tahap Persiapan Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com

107. Terima Kasih

108. Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com