Pembentukan desa tangguh bencana

1. PEMBENTUKAN
DESA/ KELURAHAN
TANGGUH BENCANA
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN UMUM DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Oleh Tatang Husaini & Victor R.L Nahusona

2. Pentingnya PRB dalam pembangunan berkelanjutan
Realitas bencana di Indonesia: frekuensi dan intensitas tinggi
Dampak bencana pada hasil pembangunan dan masyarakat
Kewajiban melindungi masyarakat dari dampak bencana
Filosofi kearifan lokal akar sosial-budaya dari PRB
Perlunya membangun ketangguhan masyarakat
LATAR BELAKANG

3. KEJADIAN BENCANA DI INDONESIA DARI TAHUN KE TAHUN
Sumber : https://dibi.bnpb.go.id/

4. TERJADINYA PENINGKATAN INTENSITAS DAN DAMPAK BENCANA

5. TABEL INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020
Kab Tangerang berada di posisi 275 dari 514 Kabupaten/kota di seluruh
Indonesia. Sumber : Buku IRBI 2021
Prov. Banten berada di posisi 7 dari 34 Provinsi di seluruh
Indonesia. Sumber : Buku IRBI 2021

11. CURAH PENDAPAT
Bencana yang dialami dan
dampaknya di wilayah pemerintahan
Bapak/ ibu

12. DEFINISI DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk
beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana,
serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak
bencana
yang merugikan.

13. TUJUAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber
daya dalam rangka mengurangi risiko bencana
Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan
pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana
Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah
daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok
lainnya yang peduli
Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan
bencana;

14. PRINSIP-PRINSIP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
1. Bencana adalah urusan bersama.
2. Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
3. Pemenuhan hak masyarakat.
4. Masyarakat menjadi pelaku utama.
5. Dilakukan secara partisipatoris.
6. Mobilisasi sumber daya lokal.
7. Inklusif.
8. Berlandaskan kemanusiaan.
9. Keadilan dan kesetaraan gender.
10.Keberpihakan pada kelompok rentan.
11.Transparansi dan akuntabilitas.
12.Kemitraan.
13.Multi ancaman.
14.Otonomi dan desentralisasi pemerintahan.
15.Pemaduan ke dalam pembangunan
berkelanjutan.
16.Diselenggarakan secara lintas sektor.

15. STRATEGI PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Pelibatan seluruh
lapisan masyarakat
Pemanfaatan
Sumberdaya lokal
Dukungan
Pemerintah/
pemerintah daerah
Peningkatan
Pengetahuan dan
Kesadaran
Pengurangan
Kerentanan
Peningkatan
Kapasitas
Pemaduan PRB
dalam
Pembangunan
Pengarus-utamaan
PRB
DESA
TANGGUH
BENCANA
Keberlanjutan :
Sinkronisasi
program/kegiatan
K/L, Lembaga Int’l /
Lokal
2
6
7
8
9
5
4
3
1
Penerapan
manajemen risiko
10

16. INDIKATOR DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
KATEGORI NO INDIKATOR
LEGISLASI 1 Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB
PERENCANAAN 2 Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan/atau Rencana kontijensi
KELEMBAGAAN
3 Forum PRB
4 Relawan Penanggulangan Bencana
5 Kerjasama antar pelaku dan wilayah
PENDANAAN
6 Dana tanggap darurat
7 Dana untuk PRB
PENGEMBANGAN KAPASITAS
8 Pelatihan untuk pemerintah desa
9 Pelatihan untuk tim relawan
10 Pelatihan untuk warga desa
11 Pelibatan/partisipasi warga desa
12 Pelibatan Perempuan dalam tim relawan
PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
13 Peta dan analisa risiko
14 Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian
15 Sistem peringatan dini
16 Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)
17 Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat
18 Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan
19 Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB
20 Perlindungan aset produktif utama masyarakat

17. - Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana Pratama (skor 20-35)
Tiga kriteria desa Tangguh
bencana
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Utama (skor 51-60)
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Madya (skor 36-50)
a) Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes
b) Adanya dokumen perencanaan PB yang sudah dipadukan dengan
RPJMDes dan RKPDes
c) Adanya forum PRB aktif
d) Adanya tim relawan PB / tim siaga Desa/Kelurahan aktif
e) Adanya upaya pengkajian risiko bencana yang teruji
f) Adanya upaya sistematis meningkatkan kapasitas tanggap bencana
Indokator
a) Adanya kebijakan PRB yang sedang dikembangkan
b) Adanya dokumen perencanaan PB tetapi belum terpadu ke
perencanaan desa
c) Adanya forum PRB, tetapi belum
d) Adanya tim relawan PB/tim siaga Desa/Kelurahan tetapi belum terlalu
aktif
e) Adanya upaya-upaya untuk pengkajian risiko tetapi belum teruji.
f) Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaantapi
belum teruji dan belum sistematis.
a) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di desa
b) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB
c) Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB
d) Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB/ Tim
siaga
e) Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko
f) Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas tanggap
bencana

18. KEGIATAN-KEGIATAN
PENGEMBANGAN DESA
TANGGUH BENCANA

19. 1. PEMBENTUKAN FORUM PRB DESA/KELURAHAN
 Forum ini dapat dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok yang telah
ada di desa dan kelurahan.
 Forum ini sebagai media untuk menyatakan/ deklarasi DESA TANGGUH
 Membentuk tim formatur pmbentukan struktur forum PRB desa
 Forum ini tidak menjadi bagian dari struktur resmi pemerintah desa/kelurahan, tetapi
pemerintah dapat terlibat di dalamnya bersama dengan komponen masyarakat sipil
lainnya.
 Forum PRB mendampingi Pemdes dalam Menyusun kebijakan dan srategi PRB di desa
Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.Menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang
terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
2.Ada keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam
kepengurusan.
3.Forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif. Forum
PRB Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan yang cukup dan status hukum yang
pasti, sehingga dapat menjalin kerjasama dan hubungan kelembagaan yang baik dengan
pemerintahan desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya.
4.Forum perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan lengkap
dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber penganggarannya.
Output:
1.Deklarasi desa
tangguh
2.Tim formatur
3.Struktur/Komposi
si Forum PRB
Desa.
4.Rencana kerja
forum

20. 2. PENGKAJIAN RISIKO DESA/KELURAHAN
Menganalisis
Risiko Bencana
Output:
Dokumen
Kajian Risiko Bencana
(KRB)
Menilai Ancaman
Menilai
Kerentanan
Menilai Kapasitas

21. 3. PENYUSUNAN PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan (RPB
Des/Kel) merupakan rencana strategis untuk mobilisasi
sumber daya berbagai pemangku kepentingan, pemerintah
maupun non-pemerintah, dalam lingkup desa/kelurahan
Rencana Penanggulangan Bencana harus disusun bersama
masyarakat, karena warga masyarakat di kawasan rawan bencana
merupakan pihak yang paling terpapar ancaman dan paling
mengenal wilayahnya
Agar pelaksanaan RPB dapat melibatkan seluruh pemangku
kepentingan, harus ada payung hukum pelindung berupa
Peraturan Desa atau perangkat lain yang setingkat di kelurahan.
Output:
Dokumen
Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB)

22. 4. PEMADUAN PRB KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DESA
Rencana
Penanggulangan
Bencana
Desa/Kelurahan
Forum PRB Desa diharapkan mendorong masuknya aspek- aspek
dalam RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes), sehingga RPJMDes juga mengandung pendekatan
pengurangan risiko bencana
Dengan masuknya aspek-aspek PRB ke dalam RPJMDes, yang akan
dilegalisasi dengan Peraturan Desa, program-program PRB akan
mendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat.
Output:
Aspek RPB terintegrasi
dalam RPJMDes

23. 5. PENYUSUNAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
(RPKB) /MULTI HAZARD
Ketika hasil KRB telah tersedia dan berhasil mengidentifikasi ancaman
bencana disuatu wilayah, salah satu bentuk tindak lanjut adalah menyusun
dokumen RPKB.
RPKB merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana untuk
keadaan darurat.
Muatan RPKB adalah garis besar metode dan pelaksanaan
penyelenggaraan bersama operasi kedaruratan multi ancaman yang secara
normatif menjabarkan prinsip, kebijakan, strategi, asumsi, pembagian peran
dan tanggung jawab, garis koordinasi dan komando, mekanisme kerja dan
prioritas operasional
Output berikutnya:
Dokumen
Rencana Penanggulangan
KEDARURATAN Bencana
(RPKB)

24. 6. MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI DESA/KELURAHAN
Rencana Kontinjensi adalah rencana yang disusun untuk
menghadapi suatu situasi keadaan krisis sebagai bentuk
kesiagaan.
Berisi rencana tindakan segera jika terjadi krisis/bencana
terjadi dan akan dilakukan segera setelah ada tanda-tanda
awal (kemungkinan) akan terjadi bencana
Rencana ini mengidentifikasikan tindakan- tindakan yang
harus diambil oleh masing-masing pihak yang dilibatkan
dalam penanganan krisis/bencana berikut sumber daya
yang akan digunakan
Rencana kontijensi Bencana desa ini hanya digunakan
untuk satu jenis bencana saja, dan disahkan dengan
Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Lurah, yang
didasarkan kepada sistem legalisasi yang belaku di
pemerintahan desa/kelurahan setempat.
Output:
Dokumen
Rencana Kontinjensi
-RENKON)
(untuk satu jenis ancaman)

25. KAITAN ANTARA KRB – RPB – RPKB – RENKON - RENOPS

26. 7. PEMBENTUKAN TIM SIAGA BENCANA (KELOMPOK
SIAGA BENCANA/KSB) DESA/ KELURAHAN
Tim ini akan menjadi kelompok masyarakat yang
terlibat aktif alam kegiatan-kegiatan tanggap
darurat dan pemulihan pasca bencana.
Dok: Pembentukan Tim Siaga Bencana Berbasis
Masyarakat (SIBAT) Desa Sama Guna, Kec. Tanjung,
Kab. Lombok Utara, NTB
Anggota tim ini dapat saja berasal dari anggota Forum
PRB Desa/Kelurahan, tetapi akan lebih diprioritaskan bagi
mereka yang siap sedia menjadi relawan bencana. Output:
1. Struktur/Komposisi Tim siaga
bencana / KSB
2. Rencana kerja tim
Tim Siaga ini dapat berasal dari beberapa organisasi di desa/kel
seperti :
Karang Taruna, Hansip, PMI, Pramuka, PKK
SAR Desa (jika ada)
Forum RT/RW
Salah satu bidang di Pemdes, bidan, dll
Tim siaga ini harus mendapatkan pelatihan yang
memadai, dan peralatan seperti Tandu, Tenda komando,
Lampu emergency, Tali, Perahu karet. dll

27. 8. PENINGKATAN KAPASITAS WARGA DAN APARAT DESA/ KEL TERKAIT
PENANGGULANGAN BENCANA
Jenis-jenis Pelatihan/ peningkatan kapasitas, diantaranya:
 Kepemimpinan dan manajemen organisasi masyarakat,
 Simulasi penanganan kedaruratan
 PRA (Participatory Rural Appraisal)
 Standard inti layanan kemanusiaan & SPHERE Project
 Search and rescue
 GEDSI
 Layanan psikososial
 Kemitraan penta-helix
 Perencanaan desa berbasis PRB
 Penanganan darurat berbasis rumah ibadah
 dll
Output:
Meningkatnya Pengetahuan dan
keterampilan Warga dan aparat
desa termasuk Tim Siaga Bencana
tentang PB/PRB
Dana untuk peningkatan kapasitas bisa
disinergikan ke dalam rencana pembangunan
desa

28. 9. PELAKSANAAN PB DI DESA/KELURAHAN
Aktivitas Penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai
rencana yang tertulis dalam RPB yang disinergikan dengan
rencana pembangunan desa,
Pendanaannya di alokasikan dalam dana desa setelah
mendapatkan pengesahan dari Kepala Desa/ Lurah.
Mengembangkan kemitraan dengan pihak lain seperti NGO,
Perusahaan dan lain-lain dalam melaksanakan aktivitas.
Output:
Terlaksananya kegiatan PRB di desa/Kelurahan
Komunitas yang tangguh

29. 10. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PRB DI TINGKAT
DESA/KELURAHAN
Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana perlu dilengkapi dengan sistem
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik.
Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan
program di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat
kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat.
Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat sesuai dengan
kemampuan pemerintah daerah, sumber daya yang ada dan
kapasitas warga, serta dapat memberikan bukti-bukti yang
diperlukan untuk memberi penilaian
Output:
Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi
Untuk program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, evaluasi
secara khusus diharapkan dapat menjawab:
 Apakah program telah memberikan kontribusi untuk
pengurangan risiko?
 Apakah program telah berkontribusi pada mitigasi
ancaman?
 Apakah program dapat menghilangkan atau mengurangi
kerentanan dan mengembangkan kapasitas/kemampuan
warga masyarakat maupun aparat pemerintah di berbagai
tingkat?
 Apakah program berhasil memobilisasikan sumber daya
setempat untuk upaya-upaya pengurangan risiko
bencana?
 Apakah ada komitmen dari pemerintah Desa,
Kelurahan, Kabupaten, Kota dan Provinsi dalam
keberlanjutan program?

30. 1. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan
2. Pengkajian Risiko Desa/Kelurahan
3. PENYUSUNAN Penanggulangan Bencana (RPB)
4. Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa
5. PENYUSUNAN Penanggulangan KEDARURATAN Bencana (RPKB) /Multi
hazard
6. MENYUSUN RENCANA Kontinjensi Desa/Kelurahan
7. Pembentukan TIM SIAGA BENCANA (kelompok siaga bencana/KSB) Desa/
Kelurahan
8. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat desa/ kel terkait penanggulangan
bencana
9. Pelaksanaan PB di Desa/Kelurahan
10. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program PRB di tingkat Desa/Kelurahan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL)
Per desa/ kel

31. Selesai