Presented by Ir. H. SEPDINAL, ME, Jambi’s Development Planning Agency (Bappeda) and Head of Sub-National Project Management Unit (SNPMU) BioCF-ISFL at "Science and Policy Dialogue III: How are benefits from REDD+ finance shared?", Jakarta-Indonesia, on 4 Aug 2022

1. Science and Policy Dialogue Part III
4 Agustus 2022
JAMBI SUSTAINABLE LANDSCAPE
MANAGEMENT PROJECT (J-SLMP)
BioCF-ISFL PROVINSI JAMBI
Oleh:
Ir. H. SEPDINAL, ME
KETUA SN-PMU

2. Penyebab Deforestasi
• Kontribusi perkebunan, pertanian dan HTI terhadap
deforestasi hutan di Jambi relative sama besarnya.
• Konversi menjadi HTI Sebagian besar terjadi di hutan
produksi, sedangkan perkebunan sebagian besar di
APL, walau ada yang di Kawasan hutan
• Pertanian justru banyak terjadi di kawasan hutan
• Sebagian besar hutan yang deforestasi pada periode
2006-2018, menjadi lahan produktif termasuk
pertanian, perkebunan dan hutan tanaman
• Namun hutan terdeforestasi yang lahan tidak
produktif juga sangat banyak
• Yang terjadi bukan karena konversi untuk kegiatan
ekonomi berbasis lahan, melainkan untuk
pengambilan kayunya, dan tidak dikelola secara
berkelanjutan
• Pembukaan hutan untuk pertambangan dan
pemukiman relative kecil
Cagar Alam TN Tahura HP HPT HPK HL
Lahan tidak produktif 86,516 520 21,249 16,329 175,725 45,365 357 19,659 365,721 43.12
Pertanian 36,797 263 8,735 10,370 66,868 24,037 43 8,539 155,653 18.35
Perkebunan 110,919 16 888 126 24,485 16,282 2,168 7,503 162,386 19.15
Hutan tanaman 5,990 0 0 0 152,875 3,844 8 26 162,744 19.19
Pertambangan 147 0 39 0 1,138 0 0 1 1,324 0.16
Pemukiman 172 1 0 0 97 8 0 0 278 0.03
Total 240,542 801 30,911 26,825 421,187 89,536 2,576 35,728 848,107 100
%
Penyebab Deforestasi APL
Kawasan Konservasi KPH
Total
Tutupan Hutan 2006 Tutupan Hutan dan Lahan 2018

3. Sumber Emisi Provinsi Jambi
• Sumber emisi terbesar berasal dari kehilangan tutupan lahan (FOLU), yaitu
sebesar 14.321.376 atau 71,8 %.
• Emisi dari lahan gambut terbesar kedua (25,7 %) setelah perubahan
tutupan lahan, dimana dekomposisi gambut dan kebakaran gambut
mengeluarkan emisi yang cukup besar.
Kategori Sub Kategori
Emisi/Serapan 2006-
2018
Emisi/Serapan
Tahunan
Kontribusi
Absolut
Total FOLU 171,856,510 14,321,376 71.8%
Deforestasi 213,935,822 17,827,985 28.7%
Degradasi Hutan 11,259,626 938,302 1.5%
Peningkatan Cadangan Karbon Hutan (69,416,495) (5,784,708) 9.3%
Degradasi Karbon Non Hutan 128,469,862 10,705,822 17.2%
Peningkatan Karbon Non Hutan (112,392,305) (9,366,025) 15.1%
Total Gambut 191,584,777 15,965,398 25.7%
Dekomposisi gambut 108,712,894 9,059,408 14.6%
Kebakaran gambut 82,871,883 6,905,990 11.1%
Total Pertanian 18,675,050 1,556,254 2.5%
Pembakaran biomassa 887,740 73,978 0.1%
Ternak 4,117,470 343,123 0.6%
Lahan pertanian 13,669,840 1,139,153 1.8%
FOLU
Gambut
Pertanian
Sektor Kehutanan
Sektor Pertanian
Lahan Gambut
• Emisi dari sektor pertanian
hanya sebesar 2,5% dari total
emisi keseluruhan Jambi.
• Sebagian besar emisi pertanian
berasal dari pemupukan

4. Project Milestone JSLMP BioCF-ISFL
2019
Preparation
Phase Start
2021
Pre Investment
Phase Start
2022
On Granting
Start
Letter of
Intent
signed
2025
Grant
Agreement
Preparation
Preparation
Extension
2020
Grant
Agreement Pre-
Investment
signed on
27 December
2020
2018
Emssion
Reduction
Payment
Agreement
(ERPA)
USD 1,5m
USD 13,5m
Pre Investment
Phase & On
Granting Ended
2023 2026
KINERJA/RBP $ 70 Juta

5. WPK PRIORITY

6. Wilayah Intervensi Pre-Investment BioCF-ISFL di KPH
No Name ofFMU
A SelectedArea Agricultural land Degradedland Forestedarea Total
1 KPHPBungoUnitIIdanIII 4,660 31,751 63,146 99,557
2 KPHPLimauUnitVIISorolangun(FP2Area) 7,895 5,885 91,963 105,742
3 KPHPMeranginUnitIV,V,VI 18,509 40,569 99,429 158,507
4 KPHPTanjungJabungbaratUnitXV,XVIdanKP 20,609 50,361 41,861 112,830
5 KPHPUnitVIIIHilirSorolangun 24,323 31,215 14,385 69,922
Total 75,995 159,781 310,783 546,558
B NonSelectedArea
6 KPHPBatangHari UnitXIdanXII 28,643 24,557 24,594 77,794
7 KPHPKerinci UnitI 5,133 2,934 7,254 15,321
8 KPHPMuaraJambi UnitXIII 402 40,740 30,205 71,347
9 KPHPTanjungJabungTimurUnitXIV 4,451 24,701 12,325 41,477
10 KPHPTeboBaratUnitIX 44,476 69,396 11,687 125,559
11 KPHPTeboTimurUnitX 30,522 39,449 22,669 92,640
Total 113,627 201,776 108,734 424,137
GrandTotal 189,622 361,557 419,517 970,695
Areas Performance Areal KPH Intervensi untuk Pre-Investment yang
dipilih adalah;
(1) Bungo Unit II and unit III;
(2) KPHP Merangin unit IV, Unit V and unit VI;
(3) KPHP Tanjung Jabung Barat unit XV, unit XVI
and KPHL (Protected FMU) unit XVII;
(4) KPHP Hilir Sarolangun unit VIII.
Total tutapan hutan alam setara dengan 52.16 %
dari total tutupan hutan alam dibawah KPH atau
setara dengan 21.06 % dari total tutupan hutan alam
Provinsi Jambi. KPHP Limau unit VII Sarolangun
tidak dijadikan wilayah intervensi karena sudah
didukung oleh Forest Investment Program II (FIP II)
yang dibiyai oleh World Bank.
Dengan demikian total areal yang diitervensi untuk
penuruan emisi di wilayah KPH adalah seluas
310,786 atau setara dengan 74.08 % dari total hutan
alam di seluruh wilayah KPH atau setara dengan
29,91 % dari total tutupan hutan alam di Jambi
Province

7. No NameofConcervationArea
A SelectedArea Agriculturalland Degradedland Forestedarea Total
1 CAHutanBakauPantaiTimur 242 38 2,034 2,314
2 TNBerbak 42 39,975 97,059 137,076
3 TNBukitDuaBelas 1,019 3,455 48,110 52,584
4 TNBukitTigaPuluh 629 545 34,568 35,742
5 TNKerinciSeblat 12,799 21,072 376,680 410,551
Total 14,730 65,092 558,452 638,620
B NonSelectedArea
6 KSA/KPABuluhHitam/PasirMayangDanauBangko 457 457
7 KSA/KPATabirKejasung/SungaiBengkal 323 395 718
8 TahuraBukitSari 266 266
9 TahuraSekitarTanjung(OrangKayoHitam) 15 16,225 2,011 18,251
10 TahuraSultanThahaSyaifuddin 11,744 1,976 13,720
Total 12,082 19,053 2,277 33,411
GrandTotal 26,812 84,145 560,729 672,031
AreasPerformance
Wilayah Intervensi Pre-Investment BioCF-ISFL di
Kawasan Konservasi
Wilayah intervensi di Kawasan Konservasi adalah
(1) TN Berbak;
(2) TN Bukit Dua Belas;
(3) TN Bukit Tiga Puluh;
(4) TN Kerinci Seblat dan
(5) CA Hutan Bakau Pantai Timur Nature Reserve.
Tutupan hutan alamdi 5 Kawasan tersebut setara dengan
53.75 % dari total areal berhutan di Provinsi Jambi.
Wilayah Intervensi KPH + Wilayah Intervensi
Konservasi setara dengan 74,81% dari total areal
hutan alam di Provinsi Jambi

8. • Penetapan Lokasi Prioritas :
 KPHP Merangin
 KPHP Bungo
 KPHP Sarolangun Hilir
 KPHPTanjung Jabung Barat
 TNKS
 TNBT
 TNBD
 TNB
 BKSDA
• Penetapan Perangkat Daerah :
 Bappeda
 Dinas Lingkungan Hidup
 Dinas Kehutanan
 Dinas Perkebunan
 DinasTPHP

9. Alokasi Anggaran Tahap Pra Investasi melalui Penerusan Hibah

10. Monitoring, Analysis and
Reporting System (MAR)
BioCF ISFL
Sistem Pemantauan, Analisis dan Pelaporan pada Program BioCF-ISFL
BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape
Jambi Sustainable Landscape Management Project

11. Penghitungan
baseline
provinsi dan
tapak
Sistem MAR BioCF Jambi
Penghitungan
capaian
penurunan
emisi
Pelaporan
penurunan emisi dan
pencatatan ke SRN
Penghitungan emisi
dan serapan gas
rumah kaca
Monitoring
perubahan tutupan
hutan dan lahan
Monitoring
Analysis
Reporting
• MAR BioCF di Jambi dikembangkan untuk mengukur,
memantau, melaporkan serta memverifikasi upaya mitigasi
penurunan emisi
• Mengikuti kebutuhan dan panduan BioCF dan juga
REDD+ nasional
• Mencakup pemantauan emisi dan serapan, pelaporan serta
pendistribusian manfaat
• Disebut dengan MAR karena juga mencakup analisa data

12. Benefit Sharing Mechanism
(BSM) BioCF ISFL
Mekanisme Pembagian Manfaat pada Program BioCF-ISFL
BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape
Jambi Sustainable Landscape Management Project

13. PEMBAYARAN
PENURUNAN EMISI
25/26
Program Penurunan Emisi
Didiskusikan dalam
Emission Reductions
Payment Agreement
(ERPA)
22/23 23/24 24/25
20/21 21/22
Pengajuan Pembayaran Penurunan Emisi
• Program BioCF ini menargetkan penurunan
emisi sebesar 14 juta ton CO2 dari
2020/2021 s.d 2024/2025
• Pembayaran penurunan emisi dilakukan
dua kali, yaitu di 2023 dan 2026
• Bila penurunan emisi 14 juta tercapai
pada 2023, maka pembayaran penuh
akan dilakukan.
• Hasil pembayaran ini yang akan dibagi-bagi
ke penerima manfaat dalam yurisdiksi
Jambi dengan berbagai kriteria.

14. KRITERIA dalam mengembangkan BSM
Kriteria Indikator
Efektivitas (Effectiveness) Indikator emisi (emission reduction)
Efisiensi (Efficiency) Biaya Kebijakan dan Pengelolaan:
- Biaya transaksi (transaction costs)
- Biaya administrasi dan kegiatan
(Administrative and implementation costs)
- Biaya peluang (Opportunity cost)
Keadlian
(Equity)
- Alokasi dana (Allocation of fund)
- Partisipasi (Participation)
- Akses (Access)
- Kontribusi (contribution)
(Developed from Loft, 2016)

15. PROSES MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT
Identifikasi manfaat Program Penurunan Emisi: Karbon dan non- Karbon.
Manfaat Karbon dalam bentuk Uang dari penurunan emisi (karbon: CO2) yang akan dibagi ke
penerima manfaat di yurisdiksi Jambi.
Identifikasi penerima manfaat
Semua yang berada dalam yurisdiksi Jambi adalah penerima manfaat potensial. Namun yang
layak menerima manfaat adalah yang berkontribusi bagi penurunan emisi
Penentuan alokasi manfaat dan proporsinya
Manfaat dalam bentuk uang akan dialokasi untuk berbagai alokasi: biaya operasional proyek
(12%), berdasarkan kinerja dalam menurunkan emisi dan menjaga hutan (70%) dan
kompensasi sosial-ekonomi dan Kegiatan Pendukung (18%)
Penentuan mekanisme penyaluran manfaat
Manfaat dalam bentuk uang akan ditransfer dari BPDLH di tingkat pusat ke penerima manfaat di yurisdiksi
Jambi melalui Lembaga Perantara, sebuah lembaga yang ditunjuk untuk menyalurkan dana
Penentuan penggunaan manfaat
Dana digunakan untuk program dan kegiatan yang terkait dengan: a) peningkatan sosial-ekonomi
masyarakat; b) penurunan emisi. Sepanjang program dan kegiatan tidak menimbulkan emisi atau
deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di masa mendatang. Kerangka pengaman sosial dan lingkungan
akan dikembangkan untuk menyaring program dan kegiatan yang diusulkan.

16. Penerima manfaat: Illustrasi
National park/
conservation
units
Protected forests
(KPHL)
IUPPHK
APL
Production
Forests
(KPHP)
Perhutan
Sosial
Kecamatan
Desa
Kontribusi penerima manfaat dalam WPK
dapat diukur karena:
• Batas yang jelas
• Memiliki kewenangan (TN, KPH)
atau
• having status legal (IUPHHK,
Perhutanan Sosial, APL)
Penerima manfaat di luar wilayah perhitungan karbon dapat
diakui melalui:
- Memiliki koneksi legal (diakui oleh pengelola WPK (KPH, TN
etc.) terkait penerima manfaat potensial
- Pengukuran berbasis batas kecamatan untuk menyalurkan
manfaat ke desa-desa dan diteruskan ke komunitas dalam desa
- Pendekatan berbasis
Kawasan
- Pendekatan berbasisnon-
Kawasan
Kriteria:
- Historis emisi
- Tutupan hutan
- Resiko deforestasi

17. Penerima Manfaat

18. Persyaratan khusus untuk penerima manfaat dari sektor swasta
Prasyarat yang diusulkan untuk sektor
swasta, khususnya usaha di bidang kehutanan
dan perkebunan adalah sebagai berikut:
• Memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) selama lima tahun
berturut-turut (untuk unit usaha di hutan
produksi).
• Memiliki sertifikat Indonesia Sustainable
Palm Oil (ISPO) atau Roundtable on
Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk
perusahaan-perusahaan di sektor
perkebunan.
• Memiliki evaluasi yang baik (poin A)
selama lima tahun terakhir.
• Dihubungkan dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).
• Jika merujuk ke status PROPER yang dikembangkan KLHK,
sebuah perusahaan seharusnya mencapai kriteria hijau atau
emas yang dapat mengambil bagian sebagai salah satu
penerima manfaat yang memenuhi syarat untuk menerima
manfaat.

19. Mekanisme identifikasi manfaat untuk desa atau komunitas
Potensial
desa atau
komunitas
yang
diidentifikasi
Ingin dilibat dalam
program secara sukarela Yes
No
Bukan
Penerima Manfaat
Divalidasi oleh
SPMU
No
Yes
Penerima Manfaat
Yang memenuhi
syarat Potensial
desa atau
komunitas
yang
diidentifikasi
Tidak memiliki hak legal
terhadap WPK, tetapi
berkontribusi bagi penurunan
emisi
No
Bukan
Penerima Manfaat
Memiliki hak legal
terhadap WPK, tetapi
berkontribusi bagi
penurunan emisi
Yes
Divalidasi oleh
SPMU
No
Yes
Penerima Manfaat
Yang memenuhi
syarat
Proses PADIATAPA
Menggunakan Unit Manajemen
(KPH dan Unit Taman Nasional

20. Alokasi Manfaat PenurunanEmisi
Kinerja = 7 0 %
Kompensasi sosial-Ekonomi &
Kegiatan Pendukung = 18 %
- Kompensasi Sosial-Ekonomi: 1 5 %
- Kegiatan Pendukung: 3 %
Biaya Operasional: 1 2 % • Biaya operasional (12%) akan dialokasikan
ke pemerintah pusat dan daerah serta
BPDLH
• Kinerja 70 % diperuntukan 40 % untuk program
emisi dan 60 % untuk sosial ekonomi
masyarakat.
• Sasaranya adalah Kelompok Masyarakat,
Kelompok PS, Desa, KPH, Kawasan Konservasi dan
sektor swasta akan mendapat manfaat dari
alokasi untuk Kinerja (70%) dan juga
disiapkan Buffer bagi yang tidak
bekinerja berupa programdan
kegiatan
• Kompensasi Sosial-Ekonomi (15%) akan
dialokasikan ke desa/masyarakat.
• LSM dan Universitas akan dapat
mengakses dana penurunan emisi dari
Kegiatan Pendukung (3%)

21. Biaya Operasional Program BioCF
Pelaksana Biaya Operasional TOTAL
Pemerintah Pusat 2% 2%
Pemerintah
Daerah 5% 5%
BPDLH 5% 5%
TOTAL 12% 12%
Fee
BPDLH

22. Penerima manfaat per alokasi
Alokasi Penerima manfaat
Biaya Operasional (12%) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BPDLH
Kinerja (70%)
Masyarakat/desa, termasuk kelompok PS, KPH, kawasan konservasi,
dan sektor swasta
Kompensasi Sosial-
Ekonomi (15%)
Desa-desa yang telah berkontribusi dalam pencegahan deforestasi
dan degradasi hutan melalui upaya-upaya di aspek sosial-ekonomi
(melalui proses FPIC)
Kegiatan Pendukung (3%) LSM dan Universitas
Catatan:
• Dalam deliberasi dengan para pihak, Sektor Swasta tidak akan menerima manfaat dalam bentuk moneter, tetapi dalam
bentuk iklim bisnis yang kondusif dari program and kegiatan yang dilakukan oleh dinas yang mensupervisi berdasarkan
alokasi manfaat yang diterima unit isnis.
• Sementara kemudahan akses, perizinan dan sertifikasi adalah manfaat tambahan dari perbaikan tata kelola sektor hutan dan
lahan yang bukan merupakan manfaat dari 70 juta USD

23. Program dan kegiatan untukpenurunan
emisi GHG, dalam hal ini CO2e, adalah
terkait:
- Penurunan emisi dari deforestasi
dan degradasi hutan
- Meningkatkan konservasi stok
karbon hutan
- Pengelolaan hutan lestari
- Peningkatan stok karbonhutan
Manfaat bukan karbon mencakup:
- Perlindungan fungsi ekologis
- Perlindungan keanekaragaman hayati
- Memperkuat mata pencaharian
- Meningkatkan tata kelola hutandan
lahan
- Perlindungan ekosistem esensial
Pra-kondisi mencakup:
- Meningkatkan kapasitas
institusi dan sumberdaya
manusia
- Memperkuat instrumen
kebijakan dan program
penurunan emisi
- Riset dan pengembangan;dan
- Pra kondisi lainnya
Dalam Permen LHK P.70/2017 tentang REDD+ sudah mengatur
penggunaan dana REDD+ untuk 3 komponen: penurunan emisi,
manfaat bukan karbon,pra kondisi
Penggunaan Manfaat
Manfaat yang diusulkan:
1. Penurunan emisi (40%)
2. Pengembangan sosial-ekonomi
masyarakat (60%)

24. Skema Penyaluran: Menggunakan Lembaga Perantara
BPDLH
Lembaga Perantara
E1 E1 E1 E1
Mewakili penerima manfaat
dari luar pemerintah
Catatan:
Biru: Institusi/Badan dalam Pemerintah
Berwarna: Entitas-entitas di luar pemerintah

25. Integrasi BSM dengan Sistem MAR dan Kerangka Pengaman
Bank
Dunia
Pemerintah
Indonesia
BPDLH
Pembayaran
Penurunan Emisi
(up to 70 US$)
Pembayaran akan
diterima oleh BPDLH di
tingkat nasional
(mengacu ke PP
23/2005)
Pembayaran akandicatat di
APBN sebagai Penerimaan
BLU (mengacu ke UU
17/2003 dan UU 09/2018
BPDLH dibangun berdasarkan PP
46/2017 dan PeraturanPresiden
(Perpres) 77/2018
Pemerintah
Provinsi
Masyarakat
Swasta
Kelompok penerima
manfaat mengacuke
Permen LHK
P.70/2017
Lembaga
Perantara
Village
Government
manfaat tingkat
tapak
Pemerintah
Nasional
Pembayaran penurunan emisi akan ditransfer ke
pemerintah nasional melalui LembagaPerantara
Penerusan dana Penerimaan BLU ke penerima
manfaat di tingkat tapak untuk penurunan emisi LSM,
lembaga riset
dll
MAR I:
Pencairan Dana
Penurunan Emisi (tCO2e)
a)Deforestation
b)Degradation hutan
MAR II:
Penyaluran Dana
Performance (70%): a) Historical Emissions
(CO2); b) Tutupan hutan (Ha); c) resiko
deforestasi
E&S Safeguards
Safeguard
untuk
penggunaan
dana
Safeguard untukmenerima manfaat:
Tidak berkinerja karena hambatan-
hambatan dari luar seperti illegal
logging, kebakaran, dll.
Safeguard untukkegiatan-
kegiatan penurunan emisi
MAR III:
Penyaluran dana ke desa dan komunitas:
Multi-Criteria:
a) Perencanaan Program (40%)
b) Perencanaan keuangan (30%)
c) Institusi pengelola sumber daya alam dan
lingkungan (30%)
Penerima

26. Kelembagaan BioCF-ISFL

27. Terima Kasih